cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 72   73   74   75   76 
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2017 (Suatu Studi di Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe) Pehingirang, Vaghelina; Pati, Agustinus; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan kepala daerah atau seringakali disebut dengan Pilkada adalah merupakan suatu sarana yang dalam pelaksanaanya diselenggarakan atas asas langsung,umum,bebas,rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang–Undang Dasar tahun 1945. Pilkada bukanlah suatu capaian atau tujuan dari suatu pemerintahan melainkan hanyalah sebuah sarana dimana dengan lahirnya sebuah sistem pilkada atau pemilu bisah digunakan sebagai kontrol kehidupan berpolitik rakyat. Tetapi lebih dari itu tujuan yang sebenarnya yang hendak dicapai dalam konteks berbangsa dan bernegara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan kesejahteraan bangsa yang tertuang didalam Undang–Undang Dasar 1945.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi politik di Kecamatan Manganitu Selatan dengan melihat pada bentuk partisipasi politik pemberian suara,mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengali lebih dalam informasi secara obyektif terhadap permasalahan yang hendak diteliti.Hasil Penelitian ini menunjukan tingkat Partisipasi Politik Pemilih Kecamatan Manganitu Selatan dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017 cukup tinggi,hal ini dapat dilihat dalam bentuk kehadiran pemilih atau masyarkat dalam pemberian suara,menghadiri rapat umum atau kegiatan kampanye yang diselenggarakan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati serta tim sukses yang ada.Selain itu juga salah satu bentuk partisipasi politik yang dilakukan pemilih atau masyarakat yaitu menjadi anggota dari partai politik baik sebagai tim sukses serta simpatisan.Kata Kunci : Demokrasi, Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah.
PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PENYEDIAAN LOGISTIK DI PUSKESMAS KECAMATAN MANGANITU Sinadia, Asmiita; Kimbal, Marthen; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia, untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan di bidang kesehatan tersebut harus di sertai dengan memadainya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya. Kemudian masalah yang terjadi di Puskesmas Manganitu adalah kurangnya ketersediaan bahan logistik berupa obat-obatan dan bahan medis habis pakai, hal inilah yang membuat banyak pengeluhan dari masyarakat, masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan yang layak tetapi masih mengeluh karena terbatasnya logistik kesehatan, puskesmas dengan fasilitas yang kurang memadai seperti ini tidak dapat berbuat lebih terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman peran Dinas Kesehatan dalam penyediaan logistik di Puskesmas Kecamatn Manganitu. Berdasarkan masalah yang ada maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk mendapatkan hasil yang akurat. Berdasarkan metode tersebut, maka hasil penelitian disimpulkan bahwa prasarana seperti gedung, ATK, dan kendaraan dinas sudah mengalami peningkatan akan tetapi dibagian sarana masih belum memadai, karena puskesmas sering kehabisan bahan logistik,seperti obat-obatan dan bahan medis habis pakai. Yang diakibatkan oleh anggaran dana yang terlambat cair, dan sering tejadi keterlambatan dalam pengiriman bahan logistik kesehatan. Dengan kondisi yang ada sekarang ini, maka pemerintah melalui instansi yang bergerak di bidang kesehatan yaitu Dinas Kesehatan harus meningkatkan pelayanan ke puskesmas dalam hal pengadaan logsitik kesehatan agar pelayanan sistem pelayanan kesehatan di puskesmas tidak mengalami kendala dan puskesmas dapar dipercaya oleh masyarakat sebagai pusat kesehatan masyarakat yang handal dan bermutu dalam melayani pasien-pasiennya.Kata Kunci : Peran, Organisasi Perangkat Daerah, Logistik.
PERANAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN KOTA MANADO Kanoneng, Fera Ekawati; Nayoan, Herman; Kaawoan, Johannis
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Camat mempunyai kewajiban mengoordinasikan upaya peyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, keamanan dan ketertiban digolongkan dalam urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang artinya harus dilaksanakan bagaimanapun juga, karena sangat erat kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah Kecamatan dalam memberikan perasaan dilindungi dari berbagai macam bahaya kepada masyarakat di Kecamatan Singkil Kota Manado melalui koordinasi, control dan pembinaan. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa tempat yang menjadi langganan konflik sama sekali tidak mendapatkan perhatian lebih untuk dilihat faktor penyebab atau lingkungan yang membangun konflik di tempat tersebut. Kecamatan Singkil, selain itu koordinasi antara instansi di tingkatan kota yang mengurusi perkelahian antar kelompok masih sangat renggang. Kepolisian masih menjadi sentrum penyelesaian persoalan yang justru masih bersifat personal. Solusi yang bersifat sosiologis yang dijewantahkan dalam bentuk kebijakan pemberdayaan masyarakat kota seharusnya telah dipertimbangkan sebaik mungkin.Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Kecamatan, Ketertiban Umum.
EFEKTIVITAS PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DI DESA PONOMPIAAN KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Manitik, Widya; Liando, Daud; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan administrasi desa sangat menentukan keberhasilan pembangunan desa, dengan melihat kualitas, kuantitas, dan waktu dari aktivitas administrasi perkantoran. Oleh karena permasalahan tersebut, makanya penelitian ini akan mendalami Efektivitas Pemerintah dalam Penyelenggaraan Administrasi di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow. Dan metode yang dipakai adalah metode kualitatif. Hasil penelitian mendapati pengelolaan Administrasi perkantoran dalam hal kualitas, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mutu pelaksanaan Administrasi Perkantoran dalam hal pelayanan yang memuaskan dan tepat guna, seperti pelayanan pendataan kependudukan dan proses pembuatan KTP dilakukan pendataan yang baik. Kemudian data-data kependudukan diarsipkan dengan benar pada buku-buku atau catatan kependudukan desa. Ini membutuhkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Pelaksanaan administrasi perkantoran dalam hal kuantitas kerja, dimana pekerjaan administrasi perkantoran bagaimana, pemerintah desa dapat merangkum semua pekerjaan administrasi, karena keseluruhan buku-buku administrasi sangat diperlukan. Agar semua data administrasi dapat dilakukan, karane permasalahannya, pemerintah desa banyak yang tidak melengkapi semua administrasi, sehingga persoalan dalam pelayanan pemerintahan desa menjadi masalah selanjutnya. Kemudian melihat pelaksanan administrasi perkantoran dalam hal waktu, bahwa pelayanan administrasi perkantoran membutuhkan ketepatan waktu sesuai dengan kebutuhan, masalahnya banyak pelayanan administrasi perkantoran memakan waktu lama dan berbelit-belit, sehingga pelayanan tersebut menjadi tidak efektiv.Kata Kunci : Efektivitas, Pemerintah Desa, Administrasi Desa.
PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP SERAPAN ANGGARAN DI KANTOR DINAS PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Coloay, Friska Anjelita; Gosal, Ronny; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinas Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang di tugaskan kepada daerah. Hukum yang mengatur tentang keberadaan Dinas ini adalah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow. Namun, mengkaji kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahnya, masih terdapat permasalahan yang kemudian menghambat serapan anggaran dari dinas itu sendiri. Permasalahan seperti rendahnya Sumberdaya manusia yang dilator belakangi oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan, sehingga adanya anggaran yang tidak terserap dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap serapan anggaran sehingga landasan teori yang digunakan (Edy Sutrisno 2012:7) untuk Variabel Sumber Daya Manusia dan (beni pakei 2016:28) untuk Variabel Serapan Anggaran. Penelitian ini mengunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan populasi 50 responden sehingga sampel diambil berdasarkan sampling jenuh dimana semua populasi sebagai sampel. Persamaan regresi antara Sumber Daya Manusia (X) dan Serapan Anggaran (Y) dirumuskan sebagai Y=a+bX yang dianalisis menggunakan program SPSS versi 23.0. Hasil penelitian menunjukan bahwa persamaan regresi kedua variabel adalah Y=10.364 + 0,767X, dan hasil analisis data serta pengujian hipotesis menunjukan adanya pengaruh dari Sumber Daya Manusia terhadap Serapan Anggaran dengan bersar pengaruh 42.4% dan tingkat pengaruh sebesar 0.652. Sumber Daya manusia memberi pengaruh terhadap Serapan Anggaran agar anggaran yang ada digunakan dengan baik sehingga semua kegiatan dan program kerja dapat dicapai.Kata Kunci : Pengaruh, Sumber Daya Manusia, Serapan Anggaran.
KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN DI DESA MAHANGIANG KECAMATAN TAGULANDANG KABUPATEN KEPULAUAN SITARO Puasa, Rafly Rilandi; Lumolos, Johny; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewenangan diibaratkan sebagai penentu, apabila kewenangan yang diambil sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat maka keputusan yang dibuat akan membawa hasil yang memuaskan, sedangkan kewenangan yang diambil tanpa melihat secara keseluruhan keberadaan masyarakat yang ada, kewenangan tersebut hanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Oleh karena itu bagaimana kewenangan itu dapat betul-betul dimanfaatkan salah satunya adalah siapa yang menjadi pemegang kewenangan itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Desa dalam peningkatan perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupataen Kepulauan Sitaro cukup baik, karena kewenangan pemerintah desa Mahangiang sudah terlaksana, seperti program Bumdes (Badan Usaha Milik Desa), meskipun dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang terjadi tetapi pemerintah desa Mahangiang sendiri berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan memberikan sosialisasi dan arahan kepada masyarakat desa. Masyarakat serta desa dapat merasakan manfaat dari kewenangan tersebut seperti respon masyarakat yang baik dan merasa senang karena dapat mempermudah dan membantu mereka dalam peningkatan perekonomian.Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah Desa, Perekonomian.
PERANAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KONFLIK DI KECAMATAN DUMOGA TENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Paputungan, Arianto; Mamentu, Michael; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak jarang terjadi benturan kepentingan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan.Benturan kepentingan selalu saja menimbulkan kesalah pahaman yang merupakan akar permasalahan dari perkelahian antar individu dalam suatu interaksi sosial. Perkelahian fisik antar kelompok di dalam masyarakat semakin sering terjadi. Pelakunya mulai dari pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat yang biasanya hidup berdampingan dalam suatu wilayah tertentu.Yang tentu saja menimbulkan korban yang tidak sedikit baik materi maupun non-materi. Seperti halnya yang terjadi Kecamatan Dumoga Tengah, Untuk itu pemerintah Kecamatan sebagai pemegang daulat tertinggi di tingkat kecamatan perlu mengambil langkah alternatif untuk dapat menyelesaikan perkelaian antara kelompok yang terjadi di kecamatan dumoga tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Dumoga Tengah yaitu Pemerintah Kecamatan Dumoga. Penggalian data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Pemerintah Kecamatan. Selain di Kantor Kecamatan Dumoga Tengah Penulis juga meneliti dua lembaga dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Dinas Sosial dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan setidaknya terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya konflik antara lain, Pertikaian antar kelompok yang dikatikan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan, Pemerintah Kecamatan yang bertugas melindungi dan mengayomi warga ternyata belum dapat menemukan solusi yang pas dalam menangani perkelahian antar kelompok dan Beberapa tempat yang menjadi langganan konflik sama sekali tidak mendapatkan perhatian lebih untuk dilihat faktor penyebab atau lingkungan yang membangun konflik di tempat tersebut.Kata Kunci: Peranan, Pemerintah, Pencegahan, Penanggulangan, Konflik.
KOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN DAN KEPOLISIAN SEKTOR DALAM MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN AERTEMBAGA KOTA BITUNG Awalla, Yafet; Kasenda, Ventje; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Kepolisian Sektor Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. Dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU NO 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bawha pemerintah Kecamatan dan Kepolisian Sektor mempunyai tugas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus penelitian partisipasi, pendelegasian wewenang dan komunikasi. Dari hasil penelitian yang di lakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kecamatan aertembaga (Camat) sudah melaksanakan tugas koordinasi dengan kepolisian sektor (Kapolsek) aertembaga lewat rapat koordinasi yang diselengarakan setiap bulannya guna membahas akan sosialisasi dan evaluasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan aertembaga kota Bitung. Pemerintah kecamatan dan kepolisian sektor sudah memberikan tugas kepada bawahannya (Lurah dan Bhabinkamtibmas) untuk menjaga dan mengupayakan akan ketentraman dan ketertiban umum. Tugas pemerintah dan kepolisian dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah aertembaga selalu dilaksanakan tiap malam dalam jaga pos malam yang melibatkan masyarakat, pemerintah setempat, dan aparat kepolisian. Kurang optimalnya tugas pemerintah kecamatan dan kepolisian dalam mejaga ketentraman dan ketertiban dikarenakan masih kurang kesadaran dari masyarakat akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan aertembaga kota bitung.Kata Kunci : Koordinasi, Ketentraman dan Ketertiban Umum.
EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA DI DESA TONSEWER KECAMATAN TOMPASO BARAT KABUPATEN MINAHASA Sumilat, Candyta Astrid; Mantiri, Michael; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Penelitian ini bertunuan untuk mengetahui efektifitas Kepala Desa dalam mengelola Dana Desa di Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. Teknik analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif sesuai dengan data. Agar lebih efektifnya Kepala Desa dalam mengelola Dana Desa perlu ada partisipasi dari masyarakat dalam mengelola Dana Desa.Kata Kunci: Efektivitas, Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat.
PENGAWASAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI (Suatu Studi Di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan) Mawara, Hendra Jonatan; Sambiran, Sarah; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengawasan memiliki fungsi penting untuk menjaga dan memelihara jalannya organisasi pemerintahan sehingga dapat menjalankan kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara efesien dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan camat dalam meningkatkan disiplin pegawai di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan camat di Kantor camat terhadap pegawai dilakukan dengan cara pengawasan melekat dan pengawasan camat tersebut berjalan dengan baik, dimana camat selalu melakukan tugas pengawasannya dengan baik dan memperhatikan dan menghimbau pegawai, meskipun terkadang camat tdak berada ditempat, dan masih terdapat beberapa pelanggaran yang masih dilakukan oleh pegawai mengenai disiplin pegawai seperti terlambat, bolos dan tidak maksimal dalam bekerja.Kata Kunci: Pengawasan, Disiplin, Pegawai.

Page 74 of 109 | Total Record : 1084

 72   73   74   75   76 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue