cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 74   75   76   77   78 
UPAYA HUKUM TUA DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PERANGKAT DESA (Suatu Studi di Desa Picuan Satu Kecamatan Motoling Timur) Langoy, Alan; Lumolos, Johny; Sendow, Yurnie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya meningkatkan disiplin kerja khususnya aparat desa maka salah satu faktor yang berperan adalah kepala desa karena, kepala desa merupakan pemimpin desa yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari masyarakat langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Upaya Hukum Tua Desa Picuan Satu Dalam Pengembangan Kapasitas Perangkat Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya aparat menjadi sangat urgen dan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Kualitas sumber daya yang ada di desa Picuan Satu masih rendah terlihat dari kualifikasi Pendidikan serta sudah ada upaya pimpinan yakni hukum tua untuk pengembangan kualitas, serta pengembangan keterrampilan dan pengembangan disiplin bagi perangkat desa di Picuan Satu sudah baik, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang menyatakan telah ada upaya dari pihak desa dan kecamatan melaui workshop dan pelatihan-pelatihan seperti computer dan administrasi.Kata Kunci : Upaya, Hukum Tua, Pengembangan, Kapasitas, Perangkat Desa.
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DALAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PEDESAAN DIPULAU KABARUAN (Studi dikantor Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud) Rembaen, Benedictus Zepto; Lumolos, Johny; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan Nasional dilaksanakan secara integral dan menyeluruh untuk itu usaha-usaha pembangunan dalam tiap-tiap wilayah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai kesegala bidang. Peran sektor transportasi bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia tetapi juga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara baik melalui pembangunan jangka panjang. Peran transportasi dapat memberikan pelayanan yang baik untuk kegiatan manusia, dan cukup tersedia secara baik serta terjangkau oleh daya beli masyarakat yang ada di Pedesaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam pengembangan trasportasi pedesaan di Pulau Kabaruan (Transportasi Laut). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan pelabuhan dan pengoperasiannya harus dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, dan di awasi oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud juga harus memperhatikan berbagai aspek sosial di lingkungan sekitar yang baik secara langsung atau tidak langsung akan terpengaruh dengan keberadaan pelabuhan nantinya. Sebagai contoh ketersediaan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, fasilitas air bersih yang masyarakat perlukan, serta aktivitas pelabuhan yang menimbulkan udara kotor, dan suara bising. Hal ini merupakan masalah yang kurang diperhatikan dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, khususnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Pemerintah cenderung memperhatikan aspek internal untuk menunjang pelabuhan tersebut, namun hal itu juga belum dilakukan secara maksimal, sehingga pelabuhan tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, diperlukan adanya peran pemerintah pusat dalam mengontrol pengeluaran alokasi dana dan pengawasan pembangunan pelabuhan, disertai dengan peran aktif pemerintah daerah dalam pengoperasiannya Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah, Pengembangan, Transportasi, Pedesaan.
PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI BALIRANGGENG OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Serang, Renalde Pit; Singkoh, Frans; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sektor pariwisata menjadi industri terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi pemerintahan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka menunjang otonomi daerah, pariwisata juga telah memberikan devisa yang cukup besar bagi berbagai negara. Pariwisata sebagai suatu sektor industri, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang semakin baik dan maju, penelitian ini bertujan untuk mengetahui pengelolaan objek wisata Pantai Balirangeng oleh Dinas Pariwisata Kabupatan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara degan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah dalam prioritas pengelolaan kepariwisataan melalui dukungan alokasi anggaran yang masih minim, sehingga belum mampu memaksimalkan objek wisata yang ada, terlebih dalam dukungan infrastruktur pariwisata. Promosi kepariwisataan yang belum efektif, karena hanya sebatas promosi lewat brosur, stiker, pamphlet, ataupun pameran-pameran, yang tidak dapat menjangkau masyarakat luas, apalagi sampai tingkat mancanegara, hal ini diperburuk dengan tidak adanya promosi yang dilakukan melalui website, diakibatkan belum tersedianya website khusus yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Kata Kunci : Pengelolaan, Objek Wisata, Pantai Baliranggeng.
PENGUATAN KELEMBAGAAN KARANG TARUNA DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA DI KECAMATAN WANEA KOTA MANADO Rintjap, Gerry Henly; Gosal, Ronny; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi sosial sudah menjadi suatu keharusan mengingat hakekat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Kita mengenal organisasi kepemudaan di masyarakat dengan sebutan Karang Taruna, dan merupakan pilar partisipasi masyarakat sebagai wadah pembinaan pembangunan dan pengembangan generasi muda di bidang kesejahteraan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui menggali fakto-faktor penyebab sehingga Karang Taruna tidak berjalan dengan baik, serta untuk mengetahui penguatan kelembagaan Karang Taruna dalam pembinaan dan pengembangan Generasi Muda di Kecamatan Wanea Kota Manado,yang dikaji dari aspek-aspek: mengembangkan keterampilan dan kompetensi organisasi, budaya, sistem dan proses-proses ke dalam otoritas/kewenangan unit-unit organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan menguatkan jalinan keluar dalam rangka menumbuh kembangkan kemitraan secara intensif, ekstensif, dan solid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pengembangan pengurus karang taruna, sistem dan budaya organisasi dari karang taruna telah terstruktur ditetapkan secara baku di tingkat nasional bersama Depsos RI, dengan menetapkan kader karang taruna secara berjenjang sebagai prioritas utama. Namun yang menjadi kendala adalah implementasi dari tugas dan fungsinya dilapangan, karena tugas ini bersifat partisipatif saja, artinya beban yang ditanggung oleh masing-masing pengurus tidak mutlak. Organisasi karang taruna, terlihat hanya menjadi objek untuk menghabiskan anggran tahunan apabila diperlukan oleh pihak dinas terkait tanpa memikirkan pengembangan pengurusnya. Apabila tidak diperlukan dibiarkan begitu saja. Kata Kunci : Penguatan, Kelembagaan, Karang Taruna, Pembinaan dan Pengembangan, Generasi Muda.
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT Mosso, Aholiab; Singkoh, Frans; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tertibnya administrasi kependudukan serta adanya tuntutan data yang akurat didukung oleh proses pelayanan yang tepat dan cepat saat ini menjadi suatu kebutuhan. Ketepatan dan ketersediaan data-data tentang penduduk yang lengkap dalam pembangunan di negara kita merupakan aspek yang memegang peranan penting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di Kabupaten Maybrat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar dapat mengeksplorasi masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan masih ada kendala karena ada kekurangan pegawai hanya banyak tenaga honorer yang dibagian operator guna melayani kebutuhan masyarakat bahkan secara prima kepada semua masyarkat, sarana dan Prasarana Kerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maybrat Maksimal tetapi masih ada kekurangan peralatan dilihat dari sudut pandang kerja aparatur sesuai dengan Tupoksi yang ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maybrat sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat. Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan, Administrasi Kependudukan.
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDI DESA TARAUDU KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT Than, Tresya; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah desa diberi kewenangan penuh untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program-program pemberdayaan masyarakat, sehingga kreatifitas masyarakat desa dapat tersalurkan secara kontinyu. Pemberdayaan masyarakat adalah program kemandirian terhadap masyarakat agar dapat mampu secara mandiri untuk dapat mengoperasikan segala fasilitas-fasilitas pertanian secara personal maupun kolektif. Tentunya juga dibutuhkan peran serta dari semua pihak untuk berkontribusi aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang telah mampu akan secara personal dapat memanag kehidupan perekonomiannya agar dapat meningkat sehingga kesenjangan-kesenjangan sosial antara masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan dapat mengalami keseimbangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam pengolahan dana desa sudah baik, ini terlihat dari hasil wawancara yang dilakunkan oleh peneliti kepada bapak kepala desa taraudu.dari hasil wawancara tersebut diperoleh hasil bahwa kepala desa berperan aktiv dalam pengolahan dana desa, hasil-hasil pemberdayaan masyarakat dari anggaran dana desa di desa taraudu sudah banyak yang terlaksana dengan baik, ini terlihat dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat bahwa hasil-hasil pemberdayaan sudah sebagian yang dilaksanakan akan tetapi ada beberapa yang tidak digunakan oleh masyarakat salah satunya mesin perontok jagung. Kata Kunci : Efektivitas, Penggunaan, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat.
KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT Golla, Julen; Rondonuwu, Arpi; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terwjudnya pelayanan pelayanan publik yang berkualitas (prima) menjadi salah satu ciri dari tata Pemerintahan yang baik. Kinerja Pelayanan public sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Dalam system Pemerintahan di Indonesia, Kecamatan merupakam wilayah administrasi dibawa pemerintahan Kabupaten/Kota. Kecamatan terdiri dari Desa-desa atau kelurahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang dialamiah dimana peneliti sebagai instrument utama. Disebut sebagai metode kualitatif karena hanya ada satu variable dan data yang terkumpul lebih bersifat kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didalam pemberian layanan public ada 5 aspek yaitu: Bukti nyata, Kehandalan, Daya tanggap, Kepastian, Empati. Produktivitas diukur dari kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan tugas dan pekerjaan dengan hasil yang dicapai.Keterbatasan pencapaian sasaran dan tujuan tidak terlepas dari kinerja Pemerinta Kecamatan dalam menetapakan satu cara melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan.Kinerja dapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan masing-masing bidang. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas dapat memacu dari para pegawai untuk lebih dapat meningkatakan kemampuannya.Berkaitan dengan pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemberi kebijakan tetapi harus dilaksanakan juga secara legal. Oleh karena itu, kecamatan menjadi ujung tombak lembaga pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, mengingat banyaknya tugas dari dinas-dinas kabupaten/kota yang secara rill justru bisa dilakukan/dilaksanakan karena adanya fungsi kewilayahan yang dimiliki kecamatan. Kedekatan perangkat kecamatan terhadap permasalahan yang berkembang di wilayahnya membuat kecamatan menjadi tempat pengaduan bagi masyarakat atas apa yang mereka hadapi. Kata Kunci : Kinerja, Pelayanan Publik, Pemerintah Kecamatan.
STRATEGI DINAS PARIWISATA KABUPATEN MINAHASA UTARA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Sombang, Carlos A.; Sambiran, Sarah; Rachman, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Minahasa utara merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Utara bahkan pariwisata yang ada di minahasa utara cukup dikenal masyarakat yang ada seperti yang biasa di kunjungi adalah wisata alam, agrowisata, wisata seni dan budaya, dan wisata peninggalan sejarah, melihat begitu banyaknya potensi wisata yang ada,maka sangat wajarlah sektor pariwisata ini ditetapkan sebagai andalan dalam mengembangkan daerah tujuan wisata di Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar dapat mengeksplorasi masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam usaha untuk memajukan pariwisata maka promosi wisata adalah salah satu alternatifnya tetapi dalam kenyataanya promosi kepariwisatawan yang dilakukan dinas pariwisata belum berjalan dengan efiktif, karena hanya melalui sebatas promosi lewat brosur,stiker,pamphlet ataupun yang lainnya yang hal demikian belum tentu menjangkau para wisatawa mancanegara maka dari pada itu diharapkan website yang dikelola dians pariwisata harus tersedia promosi juga tentu untuk menyentuh para wisatawan yang ada dari mancanegara. Kata Kunci : Strategi, Pendapatan Asli Daerah, Dinas Pariwisata.
PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2013 (Studi Tentang Efektivitas Kampanye) Pusida, Rianto; Pati, Agustinus; Lambey, Trintje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu hak politik yang dimiliki rakyat adalah hak memberikan suara pada saat pemilihan umum berlangsung, untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sistem pemilu telah diubah dengan sistem yang memberi peluang kepada rakyat untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung, sehingga hal ini membentuk suatu karakter rakyat dalam memilih dalam perilaku pemilih, penelitian ini bertujan untuk mengetahui mengetahui dan menganalisis hubungan antara efektivitas kampanye perilaku pemilih di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara degan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan psikologis merupakan juga masih menjadi pendekatan yang efektif untuk memenangkan suara masyarakat dimana kedekatan seseorang dengan kandidat menjadi bahan kampanye bagi pasangan calon. Keterikatan kandidat dengan pemilih ini menjadi momok yang luar biasa di tengah-tengah demokrasi modern sekarang ini. Dimana pemilih akan memilih hanya berdasarkan kedekatan dengan seorang kandidat atau dengan kata lain pemilih akan menjatuhkan pilihannya karena pemilih kenal atau dekat dengan kandidat. Melalui pendekatan rasional, merupakan salah satu pendekatan yang menjadi kunci kemenangan kebanyakan pasangan calon bupati dan wakil bupati, dimana cenderung masyarakat modern ini lebih pragmatis dan lebih mengutamakan keuntungan dengan mendapatkan uang, sembako. Kata Kunci : Perilaku Pemilih, Pemilihan Umum Kepala Daerah.
EFEKTIVITAS PENGAWASAN CAMAT TERHADAP ENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DIKECAMATAN MOTOLING KABUPATEN MINAHASA SELATAN Taroreh, Gleydi Natalia; Gosal, Ronny; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Status kecamatan saat ini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam pasal 209 bahwa kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, fungsi kecamatan selain koordinasi juga sebagai lembaga pemerintah yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan camat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Motoling kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dimaksudkan untuk mengukur hubungan pengawasan camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan camat memiliki besaran pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Motoling, yaitu sebesar 0.617 atau dengan kata lain sebesar 61.7% sedangkan 38.3% di pengaruhi oleh faktor lain dari penelitian ini dan terlihat bahwa variabel pengawasan camat sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah desa di lingkup Kecamatan Motoling. Hubungan parsial antar indikator antar variabel dalam penelitian ini ditemukan bahwa indikator aturan hukum dan transparansi berpengaruh dalam meningkatkan kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, sedangkan indikator akuntabilitas dan berkeadilan tidak signifikan dapat mempengaruhi kepastian waktu, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Kata Kunci : Efektivitas, Pengawasan, Pemerintahan Desa.

Page 76 of 109 | Total Record : 1084

 74   75   76   77   78 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue