cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 77   78   79   80   81 
PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KECAMATAN KAWANGKOAN Lengkong, Abraham Imanuel; Lapian, Marlien; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sumber daya manusia merupakan penggerak dan faktor utama dalam sebuah organisasi baik organisasi publik maupun swasta, karena itu dibutuhkan pengolalaan atau manajemen yang baik yang biasa kita kenal dengan istilah manajemen Sumber Daya Manusia, keberhasilan sumber daya manusia dalam organisasi memiliki posisi yang sangat vital. Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas orang-orang yang bekerja di dalamnya. Perubahan lingkungan yang begitu cepat menuntut kemampuan mereka dalam menangkap fenomena perubahan tersebut, menganalisis dampaknya terhadap organisasi dan menyiapkan langkah-langkah guna menghadapi kondisi tersebut. Menyimak kenyataan di atas, peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi tidak hanya sekedar administratif, tetapi justru lebih mengarah pada bagaimana kemampuan organisasi dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki agar menjadi kreatif dan inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Kawangkoan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat mengeksplorasi dan menemukan masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia di Kecamatan Kawangkoan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dengan cara memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengikuti pendidikan pelatihan serta pimpinan kecamatan berkoordinasi dengan pimpinan daerah untuk membuka peluang untuk diklat tersebut. penempatan pegawai dalam jabatan-jabatan tertentu sudah dilakukan dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing pegawai.Kata Kunci : Pengembangan, Kualitas, Sumber Daya Manusia, Kinerja.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS MISKIN DALAM MENGATASI KEKURANGAN PANGAN DI KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Mamesah, Richi Rian; Kaawoan, Johannis; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Beras Miskin untuk Rumah tangga miskin tujuannya adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk Beras murah dengan jumlah maksimal 15 kg/rumah tangga miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp .1.600/kg (Netto) di titik distribusi. Program ini mencakup di seluruh provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai titik distribusi di pegang oleh Bulog Sasaran dari program Raaskin ini adalah meningkatkan akses pangan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka menguatkan ketahanan pangan rumah tangga dan mencegah penurunan konsumsi energy dan protein. Dalam memenuhi kebutuhan pangan tersebut, program raskin perlu dilaksanakan agar masyarakat miskin Benar-benar bisa merasakan manfaatnya, yakni dapat membeli beras berkualitas baik dengan harga terjangkau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan bahwa implementasi beras miskin sudah dapat dikatakan baik . Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator yang ada dalam implementasi semuanya mendapat nilai yang tinggi atau berada pada kategori baik. Dalam pendistribusiannya sudah dilaksanakan sesaui dengan ketentuan yang belaku, aparat Kecamatan Passi Timur selaku satuan kerja yang bertugas mendistribusikan langsung beras bersubsidi ini kepada masyarakat, Meskipun sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian Raskin pada awal-awal tahun, tetapi hal ini disebabkan karena belum keluarnya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang berisikan pagu Raskin untuk suatu wilayah setiap tahunnya, dan pendistribusianpun relatif tepat sasara sesuai dengan data BPS.Kata Kunci : Implementasi, Beras Miskin, Kekurangan Pangan.
PROFESIONALISME PENDAMPING DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2017 (Studi di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten kepulauan Talaud) Tamasiro, Ceria; Gosal, Ronny; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Profesionalisme merupakan keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Intisari dari Pendamping Desa memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pengelolaan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dana Desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui profesionalisme pendamping desa dalam pengelolaan dana desa tahun 2017 di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pendamping desa yang berada di Desa Tabang harus mempunyai sikap tanggung jawab dimana dengan tanggung jawab pendamping desa akan merasa setiap pekerjaan yang diberikan atau diembankan adalah penting dan harus diselesaikan dengan baik, dengan adanya sikap tanggung jawab membuat pendamping desa mempunyai kesadaran akan setiap tugas dan fungsinya.Kata Kunci : Profesionalisme, Pendamping Desa, Pengelolaan Dana Desa.
KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) DALAM PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Paputungan, Saiful; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencapaian sebuah kemajuan di daerah diperlukan kinerja yang baik dari lembaga pemerintahan yang menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dimana kinerja menjadi kunci dari segala bentuk keberhasilan dari segi pemberdayaan, pelayanan, pembangunan atau apapun yang dicapai oleh berbagai lapisan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam memberdayakan pemerintah Desa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas, diukur dari prespektif pelaksanaan program, yang masih kurang maksimal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seperti dalam meningkatkan kapasitas organisasi dalam melaksanakan berbagai program yang ada, dalam kegiatan pelatihan lembaga kemasyarakatan dari 106 desa hanya ada 1 orang dari masing-masing Desa yang mengikuti kegiatan tersebut, itu dirasa kurang harusnya ada 3-4 orang di masing-masing desa, maka kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari segi produktivitas belum bisa dikatakan baik hal ini di perparah lagi dengan fasilitas kantor yang masih kurang memadai sehingga masih mengakibatkan munculnya masalah.Kata Kunci : Kinerja, Pemberdayaan, Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA WATULINEY INDAH KECAMATAN BELANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Sembel, Rifo; Gosal, Ronny; Sondakh, Effendy
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dana desa (DANDES) yang setiap tahunnya diterima oleh desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Pusat, Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam format kepemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban pengeloaan keuangan desa di Desa Watuliney Indah Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mendapati bahwa pelaksanaan atau penggunaan dana desa tahun anggaran 2017 sudah di kelola cukup efektif karenakan melalui perencanaan yang cukup matan, kemdati demikian belum cukup maksimal untuk kesejahtraan masyarakat yang ada di desa Watuliney Indah. Penatausahaan yang di lakukan oleh pihak Pemerintah Desa Watuliney Indah dalam rangka mengefektifkan pengelolaan dana desa di watuliney indah di pandang sudah cukup baik dan tertata dengan baik, sehingga memudahkan untuk merencanakan dan melakukan pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan dan ter- integrasi.Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan, Dana Desa.
KINERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK (Suatu Studi di Kelurahan Sendangan Tengah Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa) Ruata, Ferlando; Gosal, Ronny; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dipakai sebagai pengganti nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), yang dideklarasikan pada tanggal 21 Juli 2000 melalui forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional di Bandung yang diikuti oleh para utusan LKMD se-Indonesia. Peserta hadir dengan membawa mandat penuh dari provinsinya masing-masing untuk mempelajari, menelaah dan membuat kesepakatan-kesepakatan nasional tentang keberadaan lembaga sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa/kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Kelurahan Sendangan Tengah Kecamatan Kawangkoan dari aspek masukan (input), keluaran (output), dan manfaat (benefit), dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sendangan Tengah dari segi input dilihat dari 4 aspek yakni Aspek yang pertama Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, dana dan partisipasi masyarakat, dari keempat hal tersebut LPM Kelurahan sendangan Tengah masih lemah pada aspek, sarana dan prasarana dan Dana, dari segi output yang dinilai dalam penelitian ini adalah aspek ketercapaian rencana dan hasil yang dilaksanakan dan disimpukan bahwa dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di kelurahan, inisiatifnya lebih banyak berasal dari lurah dan pihak kecamatan. Demikian pula dalam hal penyampaian gagasan dalam pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan masih didominasi oleh pemerintah kelurahan.Kata Kunci : Kinerja, LPMK, Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO Seran, Rolando M.; Kaunang, Markus; Kaawoan, Johannis
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aparatur Sipil Negara harus memiliki kedisiplinan dengan mentaati ketentuan jam kerja, tidak korupsi, kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan kedinasan, persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kenyataan ialah dimana seorang ASN sering terlambat masuk kerja dan sering meninggalkan tugas kedinasan dengan tujuan yang bukan karena kepentingan kedinasan, dalam hal inilah yang sering menjadi sorotan publik, dimana dikatakan bahwa ASN tidak memiliki kedisplinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa integritas ASN Kecamatan Malalayang dalam hal disiplin yaitu patuh kepada aturan, setia akan sumpah dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas pada kenyataannya untuk tingkat kesadaran dari para pegawai masih minim dan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat sehingga dalam pelaksanaan penegakan disiplin di kantor Kecamatan Malalayang belum maksimal.Kata Kunci : Implementasi, Penegakkan, Disiplin, PNS.
AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA KALONGAN KECAMATAN KALONGAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Tempo, Berty Loronusa; Pangemanan, Sofia; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah desa sebagai lembaga eksekutif yang ada di desa yang dibantu oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif yang mengawasi jalannya pemerintahan, menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut dengan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari pemerintah kabupaten kota, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut dengan Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kalongan Kecamatan Kalongan Kabupaten Talaud, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa aspek keterbukaan informasi pemerintah desa Kalongan tidak terbuka dalam pemberian informasi kepada masyarakat Desa Kalongan yang ingin mengetahui perkembangan pembangunan desa, sedangkan aspek penjelasan pemerintah mengenai tindakan yang diambil dalam pengelolan dana desa, peneliti mendapatkan perbedaan pendapat antara Kepala Desa selaku PKPKD, Sekretaris Desa selaku PTPKD dan TPK dengan demikian peneliti menyimpulkan adanya pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan aturan.Kata Kunci : Akuntabilitas, Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur.
KONFLIK HUBUNGAN TUGAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (Suatu Studi Di Kabupaten Kepulauan Talaud) Mole, Maikel; Pioh, Novie; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik adalah suatu pertentangan dan ketidaksesuaian kepentingan, tujuan, dan kebutuhan dalam situasi formal, social, dan psikologis, sehingga menjadi antagonis, ambivalen dan emosional. Konflik yang tejadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena faktor komunikasi (communication factors), faktor struktur tugas maupun struktur organisasi (job structure or organization structure), faktor yang bersifat personal (personal factor), hingga faktor lingkungan (environmental factors). Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Konflik Hubungan Tugas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah deskriptif kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan Peneliti untuk mendapatkan datayang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Konflik Hubungan TugasBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian menunjukkan hubungan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan tidak menunjukkna kerja sama hal ini dapat dilihat dari Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip SE yang menyerahkan tugas dan kewenangan Wakil Bupati Petrus Simon Tuange, S.Sos, M.Si kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Ir Adolf S. Binilang, ME untuk menjalankannya.Kata Kunci: Konflik, Pemerintah Daerah.
STRATEGI BIDANG PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Polii, Maria Lidia; Kaunang, Markus; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut penjelasan UU nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 12 daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyrakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan yang lebih leluasa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelengaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat menyelengarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah sendiri, yaitu berupa PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pajak daerah, Retribusi Daerah, hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Dalam hal ini dibahas khusus mengenai Retribusi daerah yaitu retribusi pasar di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang mengelola memungut dan mengawasi Retribusi pasar adalah Dinas perindustrian dan Perdagangan khususnya bidang pengelolaan pasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi apa yang digunakan oleh Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya bidang pengelolaan pasar dalam meningkatkan PAD. Metode penelitian dan penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Kata Kunci : Strategi, Pasar, Pendapatan Asli Daerah.

Page 79 of 109 | Total Record : 1084

 77   78   79   80   81 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue