cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 76   77   78   79   80 
IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DALAM MENUNJANG AKTIVITAS PEREKONOMIAN MASYARAKAT (Studi di Desa Tempok Selatan Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa) Pantow, Indra A.; Pangemanan, Sofia; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa merupakan enitas penting dalam Negara kesatuan Indonesia, salah satu instrumen penting dalam desa yaitu pembangunan infrasrtuktur untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarkat sehari-hari, penelitian ini berutujan untuk mengetahui implementasi pembangunan serta faktor yang menghambat dalam pembangunan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara degan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pembangunan desa tempok sudah sesuai. Namun dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih perlu untuk ditingkatkan dilihat dari pelaksanaannya di tahun anggaran 2016 masih terdapat beberapa kendala yang di alami namun itu bisa berjalan dengan baik, ada beberapa pembangunan infrastruktur yang dibangun di tahun 2016 namun yang difokuskan adalah perbaikan jalan kebun untuk aktivitas perekonomian masyarakat di perkebunan sehingga bisa meningkatkan pendapatan kesejateraan hidup, namun dalam pembanguan masih terdapat kendala yang menghambat dalam pembangunan, tapi semua pembangunan infrastruktur bisa terlaksana dengan baik. Kata Kunci : Implementasi, Pembangunan Infrasturuktur, Aktivitas Perekonomian.
EFEKTIVITAS KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi di Rumah sakit umum daerah Kabupaten Minahasa Selatan) Panguliman, Anjelita Egla Kornelia; Kimbal, Marthen; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berhasil tidaknya instansi dalam meningkatkan efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara banyak ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung, contohnya faktor motivasi, faktor lingkungan kerja dan faktor lainya yang mendukung dalam menyukseskan efektivitas kerja tersebut. Namun terkadang faktor yang sangat berpengaruh dalam efektivitas ini yaitu adanya pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh pimpinannya, Karena pemenuhan kebutuhan merupakan hal yang penting dan sangat diinginkan oleh para Aparatur Sipil Negara, dengan terpenuhinya kebutuhan itu Aparatur Sipil Negara akan terdorong, dan bertindak untuk melaksanakan keinginan pemimpin. Karena Aparatur Sipil Negara akan merasa puas dengan keputusan yang diberikan pemimpin dalam memenuhi kebutuhan setiap Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara cenderung bekerja dengan penuh semangat dan mengutamakan efektivitas untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Namun sebelum efektivitas kerja itu sukses atau tidak, yang harus diutamakan yaitu pelayanan yang diberikan. kurangnya kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pelayanan publik di Rumah sakit umum Daerah Kabupaten Minahasa selatan dalam hal pelayanan di bidang administrasi. pelayanan administrasi yang terjadi di Rumah sakit umum Daerah Kabupaten Minahasa Selatan saat ini belum bisa dikatakan baik, dikarenakan kurang maksimalnya kinerja Aparatur Sipil Negara. masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan medis yang cepat tetapi seringkali terhalang oleh pelayanan administrasi yang lama. itu semua berangkat dari kerja Aparatur Sipil Negara yang tidak efektif, contohnya masalah waktu kelalaian Aparatur Sipil Negara yang datang tidak tepat waktu atau tidak disiplin juga menjadi faktor menurunnya kualitas pelayanan, pelayanan yang seharusnya sudah dibuka malah di ulur waktu akibat keterlambatan Aparatur Sipil Negara. Kata Kunci : Efektivitas, Kualitas Pelayanan, Aparatur Sipil Negara, Rumah Sakit.
POLITIK EKOLOGI EKOWISATA DI TAMAN WISATA ALAM BATU PUTIH KELURAHAN BATU PUTIH BAWAH Ramadhani, Nurul Hasanah; Pati, Agustinus; Tulung, Trilke
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ekowisata oleh beberapa kalangan, dipercaya menjadi solusi untuk menyeimbangkan pendapatan ekonomi dan upaya menjaga kelestarian alam. Sebagai salah satu konsep pembangunan, ekowisata merupakan arena kontestasi berbagai stakeholder yang dalam pengambilan keputusannya tak jarang tidak melibatkan semua stakeholder di dalam proses, memicu konflik. Dengan menggunakan metode kualitatif, juga, wawancara informan sebagai teknik pengumpulan data, penelitian ini hendak mendeskripsikan praktik ekowisata yang berlangsung di Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih menggunakan pendekatan politik ekologi. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan relasi antara alam dan masyarakat dalam bentuk akses dan kontrol sumberdaya beserta implikasinya terhadap lingkungan dan penghidupan berkelanjutan dengan mengindentifikasikan sejumlah stakeholder kunci beserta perspektif mereka tentang praktik ekowisata yang berlangsung beserta pengelolaannya. Penelitian ini menemukan adanya perbedaan persepsi mengenai ekowisata, khususnya menyangkut pembangunan di TWA Batu Putih: otoritas pengelola maupun Pemerintah Kota Bitung mengambil titik tekan pada implikasinya terhadap pemanfaatan jasa lingkungan, sedang masyarakat dan LSM mengutamakan proteksi sumberdaya alam. Selain itu, terdapat ketimpangan akses informasi mengenai rencana atau program pembangunan di TWA Batu Putih, yang menyebabkan konflik horizontal hingga apatisme masyarakat terhadap program otoritas pengelola TWA Batu Putih. Sebagai upaya memperkuat kapasitas individu maupun kelompok, dalam kaitannya dengan konservasi dan ekowisata, masyarakat Batu Putih Bawah menjalin kerjasama dengan lembaga swasta maupun pemerintahan. Kata Kunci : Ekowisata, Politik Ekologi.
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGARAAN TUGAS PELAYANAN UMUM DI KECAMATAN SARIO Sondakh, Gerard; Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan mengenai Aparatur Sipil Negara ini sudah sangat sering diperbincangkan baik itu oleh media massa maupun oleh para aktivis. Hal ini karena Aparatur Sipil Negara memang seorang abdi Negara yang harus memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat. Seringkali media massa mempertontonkan ulah para Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran tidak disiplin seperti berada diluar kantor pada saat jam kerja, kualitas pelayanan yang kurang memuaskan dan banyak lagi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran camat untuk mengatur disiplin Aparatur Sipil Negara dalam penyelengaraan tugas pelayanan umum di Kecamatan Sario. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan disiplin oleh pegawai di Kantor Kecamatan Sario, secara umum berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan diterapkan dengan baik, namun masih ada beberapa oknum pegawai yang melakukan pelanggaran terutama datang terlambat, peningkatan disiplin kerja pegawai di Kecamatan Sario, dalam kategori yang tinggi yang berdasarkan hasil dari penelitian, dimana terdapat disiplin kehadiran yang baik, ketepatan jam kerja, menggunakan pakaian, serta ketaatan terhadap peraturan. Kata Kunci : Disiplin, Aparatur Sipil Negara, Tugas Pelayanan.
PERANAN PEMERINTAH DISTRIK DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi di Distrik Kepulauan Sembilan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat) Dimara, Syort Gerid; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan pemerintah distrik dalam pemberdayaan masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan tujuan percepatan pembangunan nasional. Oleh karena itu kesempatan ini, diharapkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah distrik dapat mempergunakan tugas dan tanggung jawab yang diberkan dengan sebaik-bainya demi kemajuan suatu daerah. Kemudian dari pada itu juga upaya-upaya untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas. Maka dari itu Peranan pemerintah distrik sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberdayaan di distrik, peranan dapat ditunjukan oleh pola dan perilaku dari aparatur pemerintah distrik lewat pekerjaan mereka. Sehingga masyarakat dapat “memperoleh” daya/ kekuatan/kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa Pemberdayaan masyarakat memiliki makna memberi kekuatan/daya kepada kumpulan masyarakat yang berada pada kondisi ketidakberdayaan agar menjadi berdaya dan mandiri serta memiliki kekuatan melalui proses dan tahapan yang sinergis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada distrik harus sesuai dengan kebutuhan yang ada pada tingkat distrik sehingga proses pelayanan maupun penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan distrik, serta masih minimnya pengertian pegawai yang ada pada tingkat distrik dalam proses pelayanan, terutama penempatan posisi jabatan yang tidak sesuai dengan kualitas ilmu yang dimiliki, hal ini tentu mempunyai pengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat distrik. Kata Kunci : Peranan Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat.
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA MELALUI MEDIA SOSIAL PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2017 (studi di Kecamatan Tabukan Selatan) Mangune, Ivan Osvaldo; Lengkong, Johny; Lambey, Trintje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi di era globalisasi sekarang sudah mengalami moderenisasi dengan terus bekembangannya zaman dan kemajuan teknologi yang ada, dengan adanya internet dan jejaring media social, partisipasi politik kini bisa dilakukan melalui Jejaring media social seperti halnya kampanye politik atau sosialisasi politik, ataupun individu dapat membagi opininya tentang isu politik yang ada, hal tersebut dapat dilakukan melalui media social, yang bisa di katakana partisipasi politik menggunakan media sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahiu bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 di Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimaksudkan agar dapat mengeksplorasi masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilih pemula di Kecamatan Tabukan Selatan lebih menonjol atau cenderung berpartisipasi dalam bentuk Votting, Campaing Activity, dan Contacting Personal On Personal Matter. Sedangkan bentuk partisipasi Communal Activity dan Protest masih sangat kurang partisipasiya dari pemilih pemula di Kecamatan Tabukan Selatan. Model partisipasi politik menggunakan media sosial bagi pemilih pemula lebih menonjol atau yang sudah ada adalah berpartisi dalam 4 (empat) bentuk partisipasi politik di media sosial yaitu turut serta bergabung ke dalam akun resmi media sosial pasangan calon, turut serta begabung menjadi anggota dalam grup-grup media sosial pasanagan calon, turut serta mengampanyekan dan mensosialisasikan pasangan calon melaui poster digital, pamphlet digital, link berita, video digital, dan perangkat dan perangkat sosialisasi yang lain melalui media sosial. Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Media Sosial, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
KONFLIK TAPAL BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Sasue, Esterlita Cony; Kaunang, Markus; Pati, Agustinus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang berlaku dalam berbagai keadaan akibat bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan diantara dua pihak atau lebih secara berterusan. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. Tapal batas berarti garis pembatas atau pemisah. Tapal batas adalah pemisah antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, yang mana dalam lingkup batas daerah itulah dilaksanakan penyelenggaraan wewenang masing-masing daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik tapal batas wilayah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengali lebih dalam informasi secara objektif terhadap permasalahan yang hendak diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan permasalahan yang terjadi akibat ketidaksetujuan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada titik batas wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.Kata Kunci : Konflik, Tapal Batas.
REKRUTMEN PEJABAT ESELON III DAN IV KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Edison, Fernando Alva; Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN di daerah. Pemindahan ASN di Kabupaten atau Kota merupakan kewenangan Bupati atau Walikota. Dengan adanya kebijakan tersebut harapannya akan terbangun dan tercipta pegawai negeri yang kompeten, profesional, dan memiliki kapasitas yang dapat menunjang kinerja dalam birokrasi, sehingga dapat bertugas dengan baik dalam melayani masyarakat. Namun berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 telah menimbulkan masalah baru. Hal itu dikarenakan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memungkinkan kepala daerah untuk melakukan pengangkatan dan pemindahan aparat birokrasi di daerah secara sepihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan dan pemindahan pejabat struktural di Kabupaten Sangihe tidak lepas dari kepentingan politik. Partai pemenang pilkada berasal dari partai golkar dan merupakan pemenang pada pemilihan kepala daerah, disamping itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe menduduki jabatan politik sebagai orang nomor satu dalam partai Golkar. Pengangkatan dan pemindahan pejabat struktural di Kabupaten Sangihe saat ini tengah terjadi, misalnya pejabat Staf Ahli Bupati dipindahkan sebagai Asisten Satu Setkab, Kepala BPP dipindahkan sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Kepala BKD dan PP dipindahakan sebagai Kepala Dinas Sosnakertrans, tepatnya ada 62 nama pejabat eselon mulai dari Eselon II-IV yang telah mendapat jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasKata Kunci : Rekrutmen, Pejabat, Eselon III dan IV.
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2015 (Studi di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan) Leleng, Liane Irma Veronsia; Liando, Daud Markus; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan umum kepala daerah merupakan bagian dari proses demokrasi, yang dilaksanakan di tingkat daerah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur (Daerah Provinsi) serta Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota (Daerah Kabupaten). Hal ini merupakan manifestasi reformasi birokrasi yang mengubah cara pandang atau cara pikir pengelolaan negara yang tadinya bersifat sentralistik menjadi desentralistik, dalam pelaksanaannya keterlibatan Aparatur Sipil Negara seringkali digunakan oleh alat kekuasaan untuk memenangkan salah satu kandidat tertentu, penelitian ini bertujan untuk mengetahui penyebab kurangnya netralitas Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2015 di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara degan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang ada di Kecamatan Tatapaan masih bisa digunakan sebagai alat bagi suatu kekuatan politik tertentu, ini dikarenakan mendapat pengaruh untuk mendukung salah satu pasangan calon, namun mereka tidak berani untuk menyatakan keterlibatannya secara langsung karena takut melanggar peraturan dan mendapat sanksi, serta masih ada upaya dari oknum penguasa untuk memasukan orang-orang partai politik dalam jajaran birokrasi, khususnya partai penguasa. Walaupun tidak secara gamblang memasukan kader-kader partai politik, tetapi ada usaha memasukan orang-orang yang mereka anggap loyal untuk menempati jabatan-jabatan tertentu. Sedangkan, orang-orang yang dianggap tidak loyal di-nonjob-kan.Kata Kunci : Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Pemilukada.
PERAN CAMAT DALAM MEMBINA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI KELURAHAN TINGKULU KECAMATAN WANEA KOTA MANADO Naue, Gayu; Sambiran, Sarah; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Camat memiliki peran yang cukup luas dan kompleks, salah satunya yang cukup penting adalah melaksanakan pelayanan yang menjadi ruang lingkup wilayah kerjanya, karena Camat disamping sebagai pelaksana tugas dibidang pemerintahan juga berfungsi untuk memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat, tugas Camat juga membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran camat dalam Membina Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di kelurahan Tingkulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan melalui pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan melalui Pembimbingan, supervisi, fasilitator, dan konsultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberian bimbingan dari camat kepada pemerintah Kelurahan Tingkulu, dapat disimpulkan tidak maksimal, pemerintah kecamatan terlihat tidak peka mengenai yang terjadi dilapangan, pihak kecamatan hanya „menunggun bola‟ tidak berinisiatif dalam memberikan pembimbingan langsung kepada pemerintah Kelurahan, serta pelaksanaan supervise tidak jauh beda dengan pemberian bimbingan, pemerintah tidak melakukan supervise dengan mendatangi kantor Kelurahan dan melakukan pengawasan melekat dengan baik.Kata Kunci : Peran Camat, Membina, Penyelenggaraan Pemerintahan.

Page 78 of 109 | Total Record : 1084

 76   77   78   79   80 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue