cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 78   79   80   81   82 
PRESTASI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENUNJANG PROMOSI JABATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (Studi di Era Kepemimpinan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip, SE) Sumenda, Vencensius; Kaunang, Markus; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Promosi jabatan dilaksanakan dengan dasar untuk meningkatkan prestasi kerja, disiplin, loyalitas, daftar urut kepangkatan (DUK) yang dikategorikan baik dan pegawai yang akan dipromosi harus mempunyai perilaku yang tidak tercela, serta telah lulus dari diklat penjenjangan. Disamping itu juga pertimbangan dari baperjakat menjadi dasar bagi penunjukan seseorang pegawai untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prestasi kerja dalam menunjang promosi jabatan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mendapati bahwa pelaksanaan promosi jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud pada umumnya berjalan cukup baik hal ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya walaupun sebenarnya masih ada sebagian yang merasa kurang sesuai dan bahkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hal ini penting bahwa dalam teori manajemen sumberdaya manusia bahwa segala bentuk tugas atau pekerjaan haruslah diserahkan pada yang ahli dibidangnya disamping itu juga berkaitan dengan jabatan yang lowong belum sepenuhnya Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Kepulauan Talaud menempatkan orang sesuai dengan profesinya. Apabila terjadi kekosongan jabatan sehingga pelaksanaan promosi jabatan masih adanya pengakuan dari beberapa pegawai bahwa pelaksanaan promosi jabatan selama ini tingkat objektifitasnya belum optimal dalam arti masih kental adanya suasana kesukuan, hubungan kedekatan dan lain sebagainyaKata Kunci : Prestasi Kerja, ASN, Promosi Jabatan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN MINAHASA UTARA (Suatu Studi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kaunang, Riana; Kaawoan, Johannis; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga secara administrasi terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui implementasi sistem informasi administrasi kependudukan dalam meningkatkan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara mulai diterapkan pada tahun 2007. Penerapan SIAK ini berpedoman pada Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 atau yang telah direvisi menjadi Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Permendagri No. 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan SIAK. biaya penerapan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASlI DESA (studi di desa Ino Jaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur) Palangi, Walter Gang; Mantiri, Michael; Rengkung, Frangky
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu pelaksanaan programkegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi orgnisasi yang dituangkan melalui perencanaan suatu strategi organisasi Sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah desa Ino Jaya kecamatan wasile selatan kabupaten Halmahera timur dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Serta mengidentifikasikan hambatan-hambatan yang ada. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli desa Ino Jaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur hanya berasal dari administrasi dalam desa atau yang disebut dengan surat menyurat itu yang menjadi pendpatan dalam desa. Dalam setiap tahun pndapatan atau penerimaan dalam desa Ino Jaya setiap tahun pendapatannya tidak tetap dapat dilihat dari penerimaan setiap tahun, untuk meningkatkan pendapatan asli desa Ino Jaya pemerintah desa membangun bak penampungan air bersih yang akan dijadikan sebagai sumber pendapatan asli desa.Kata Kunci : Kinerja, Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa.
PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI (Suatu Studi Di Kantor Kecamatan Pulutan Kabupaten Talaud) Tuwing, Oktavin Yudit; Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan yang baik dari seorang pemimpin terus menerus dilaksanakan bahkan ditingkatkan demi mendorong terciptanya good governance, melayani masyarakat secara efektif dan efesien. Pelaksanaan Sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan memberi kesan sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalitas kerja aparatur pemerintahan dan bukan untuk mencari suatu kesalahan. Upaya ini dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalitas organisasi pemerintah secara keseluruhan baik individu, kelompok ataupun kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran camat dalam meningkatkan disiplin pegawai di Kecamatan Pulutan Kabupaten Talaud, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran camat sebagai seorang pemimpin dilakukan oleh camat terhadap aparatur kecamatan dilakukan dengan proses pengawasan melekat dari hasil penelitian, Teknik pengawasan tersebut berjalan dengan baik, dimana camat cukup sering menemui bawahannya secara langsung untuk mengetahui pekerjaan yang sedang mereka lakukan, meskipun demikian baiknya pelaksanaan disiplin pegawai, namun tetap masih ada pegawai yang melakukan pelanggaran, meskipun presentasenya rendah.Kata Kunci : Peran, Camat, Disiplin, Pegawai.
ANALISIS STRATEGI POLITIK SRI WAHYUMI MARIA MANALIP-PETRUS SIMON TUANGE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2013 Sahea, Rifaldi; Niode, Burhan; Tulung, Trilke
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memenangkan suatu kompetisi politik semua entitas politik baik itu partai maupun kandidat sangatlah memerlukan strategi politik, hal ini dimaksudkan agar kemenangan politik, baik itu berupa dukungan politik maupun perolehan suara dalam pemilu bisa diperoleh secara efisien dan efektif. Perubahan peta politik di indonesia dengan diimplementasikannya otonomi daerah, yang mana salah satunya yaitu, pemberlakuan proses pemilihan kepala daerah secara langsung, menuntut para entitas politik yang terlibat di strategi politik mereka jika hal itu tidak dilakukan, tujuan akhir yaitu kemenangan politik, akan menjadi suatu hal yang sulit untuk diperoleh, karena walaupun mereka memiliki berbagai keunggulan-keunggulan tertentu dibandingkan dengan para pesaing-pesaing mereka, namun jika tidak memiliki strategi yang tepat, bukan mustahil keunggulan-keunggulan itu menjadi tidak berarti, bahkan bisa saja menjadi sesuatu yang kontraproduktif dalam perjuangan politik mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis strategi politik Sri Wahyumi Maria Manalip-Petrus Simon Tuange pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2013. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan mendapati bahwa kekuatan kandidat SWM-PASTI terletak pada nama besar figur Sri Wahyumi Maria Manalip yang pada saat itu adalah seorang anggota legislatif Kabupaten Kepulauan Talaud dari partai PPRN dengan gebrakan melawan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat, aksi unjuk rasa menuntut oknum-oknum tidak bertanggungjawab adalah salah satu strategi yang banyak menuai simpati masyarakat, ditambah lagi figur seorang calon wakil bupati petrus simon tuange yang adalah birokrat handal di bitung menambah simpati masyarakat, namun demikian walaupun memiliki kelemahan oleh kedua kandidat tidak menyurutkan simpati masyarakat untuk mendukung kedua pasangan Sri Wahyumi Maria Manalip-Petrus Simon Tuange dalam memenangkan pilkada talaud tahun 2013.Kata Kunci : Strategi Politik, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Pembangunan Desa Wisata Di Poigar Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan) Nayoan, Ekapetra E. N.; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Desa meletakkan Desa dalam posisi selayaknya, yakni sebagai kesatuan masyarakat hukum khas Indonesia yang keberadaannya mendahului Negara modern Indonesia. Selain itu juga pengakuan atas kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang memberikan keleluasaan bagi Desa untuk menyelenggarakan Pembangunan Desa secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian implementasi kebijakan pembangunan Desa Wisata Poigar 2 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa konteks implementasi kebijakan pembangunan Desa wisata didominasi oleh kekuasaan atau kekuatan pemerintah Desa dan BPD, karena kekuasaaan atau kekuatan yang mendominasi adalah aktor tunggal atau aktor yang berasal dari dalam pemerintahan, dengan mengandalkan kekuatan finansial (Dana Desa) maka pendekatan dalam pembangunan adalah pedekatan proyek yang menggaji para pekerja (tanpa partisipasi masyarakat). Pada akhirnya dalam konteks implementasi pemerintah menjadi perencana, pembuat dan pelaksana pembangunan desa wisata.Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pembangunan Desa.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TOMBASIAN ATAS KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT Wowor, Angga B.; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Melalui Dana Desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, persepsi, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sangat penting guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui implementasi kebijakan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan. Dari penelitian ini dilakukakan untuk menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Desa dalam melakukan usaha meningkatkan partisipasi masyarakat diberbagai bidang, khususnya pada pembangunan melalui kebijakan Dana Desa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Dana Desa belum berjalan secara optimal dikarenakan prioritas penggunaan Dana Desa yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, baru fokus terhadap pembangunan infrastruktur saja. Masyarakat masih memandang bahwa kebutuhan utama saat ini adalah pembangunan infrastruktur.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Dana Desa, Pembangunan Desa.
PERANAN PEMERINTAH DESA MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN (Suatu Studi Pembangunan Jalan di Desa Sawang Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud) Kumayas, Neni; Tumambo, Maria; Sambiran, Sarah
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menggerakkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Kepala Desa memegang peranan yang menentukan sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengkait termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa di Desa Sawang Kecamatan Melonguane Kabupaten Talaud, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa tahap alternatif program dalam pelaksanaan pembangunan tersebut memang menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan, karena tanpa adanya sosialisasi, maka kendati terdapat minat masyarakat dalam berpartisipasi akan tetap menyurutkan hal tersebut, dengan adanya sosialisasi yang baik, maka informasi yang didapatkan dari sosialisasi akan dapat menjadi pemicu terhadap timbulnya partisipasi, semangat gotong royong yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Sawang masih baik dan masyarakat desa sawang mendukung pemerintahan kepala desa yang sekarang dengan membantu setiap program pembangunan yang ada di desa.Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Desa, Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan.
PERAN PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DESA TENTANG ATURAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT Rantung, Wildo Sergio; Sumampow, Ismail; Rengkung, Frangky
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa sebagai salah satu pemerintahan terendah dengan jumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan kesatuan organisasi pemerintahan terendah dibawah camat, yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini, desa memiliki kewenangan yang cukup luas dan menjadi tempat paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya guna menjawab kebutuhan kolektif masyarakat. Desa berhak melaksanakan mengatur sendiri tentang cara kehidupan bermasyarakatnya tetapi masih didalam control pemerintah desa sendiri apakah kehidupan bermasyarakat didesa mensejakterahkan masyarakat desa sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam implementasi peraturan desa tentang aturan kehidupan bermasyarakat Didesa Lompad, Kecamatan Ranoiapo, Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan mendapati bahwa Peranan Pemerintah dalam Implementasi/menerapkan peraturan desa tentang aturan kehidupan bermasyarakat desa lompad sangat besar, tentunya ada kerja sama yang baik dengan Badan Permusyawaratan Desa merekalah yang menyerap aspirasi masyarakat tentang hal-hal apa yang lebih dipentingkan oleh masyarakat dalam implementasi peraturan desa di desa Lompad. Begitu juga peran dari pemerintah desa Lompad yang mempunyai metode-metode yang efektif dengan cara mengadakan musyawarah desa dan menyediakan tempat-tempat untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dalam kelancaran implementasi peraturan desa.Kata Kunci : Peran, Pemerintah, Implementasi, Peraturan Desa.
STRATEGI PEMENANGAN PARTAI PENGUSUNG CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA DALAM PEMILIHAN LANGSUNG TAHUN 2017 Fatie, Marinus; Tulung, Trilke; Lambey, Trintje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) langsung pada era reformasi mengindikasikan adanya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Kadar demokrasi suatu negara ditentukan antara lain oleh seberapa besar peranan masyarakat dalam memilih pejabat negara. Semakin banyak pejabat negara baik tingkat nasional maupun di tingkat daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, semakin tinggi kadar demokrasi dari negara tersebut, paling tidak, dalam tataran prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja strategi yang dimainkan oleh partai pengusung untuk memenangkan pasangan Mathius Awaitouw dan Giri Wijayantoro pada saat pemilihan Bupati dan wakil bupati di kabupaten Jayapura pada tahun 2017, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa strategi yang dimainkan oleh partai pengusung untuk memenangkan pasangan Mathius Awaitou dan Giri Wijayantoro pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017, diantaranya Melakukan pencitraan terhadap pasangan calon yang di usung, membentuk tim sukses dengan melibatkan orang asli Papua dan orang non Papua, dan melakukan konsolidasi partai dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten hingga ketingkat kampung.Kata Kunci : Strategi, Pemenangan, Partai, Pemilihan Langsung

Page 80 of 109 | Total Record : 1084

 78   79   80   81   82 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue