cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 1,270 Documents
 12   13   14   15   16 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA Siwi, Allan Reagen
LEX ET SOCIETATIS Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana terorisme di Indonesia dan bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana terorisme di Indonesia. Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Perlindungan bagi saksi dalam tindak pidana terorisme dilakukan oleh badan pemerintah yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dalam memberikan perlindungan bagi saksi dalam kasus terorisme. Kerja sama antara LPSK dengan BNPT ini merupakan inisiatif awal agar penanganan perlindungan terhadap saksi dalam kasus terorisme dapat segera terealisasikan. Seperti yang ada dalam RUU Terorisme pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi dalam memberikan kesaksiannya di persidangan tindak pidana terorisme. 2. Pengaturan pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa untuk menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Terorisme, hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Penyelesaian suatu perkara Tindak Pidana sebelum masuk dalam tahap beracara di pengadilan, dimulai dari Penyelidikan dan Penyidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan, hak didampingi penasehat hukum dan diikuti dengan penyerahan berkas penuntutan kepada Jaksa Penuntut Umum, serta persidangan terdakwa kasus tindak pidana terorisme. Kata kunci:  Saksi, Terorisme
“MEKANISME CHECKS AND BALANCES ANTARA PRESIDEN DAN DPR DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA” Pitoy, Hezky Fernando
LEX ET SOCIETATIS Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v2i5.4889

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mekanisme Checks and Balances antara Presiden dan DPR dalam Sistem Pemerintahan Presidensial berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 27 Tahun 2009 dan bagaimana efektifitas penerapan mekanisme Checks and Balances antara Presiden dan DPR dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Pengaturan mekanisme checks and balances antara Presiden dan DPR terdapat dalam berbagai bidang, yaitu legislasi, anggaran, pengawasan yang diuraikan sebagai berikut : a). Dalam bidang legislasi dan anggaran diatur dalam UUD 1945 : pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (2), pasal 22 ayat (1), pasal 23 ayat (2) dan pasal 23 ayat (3). c). Dalam bidang legislasi dan anggaran diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu pasal 71 huruf : a, b, c, d, e, f, g h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t. d). Dalam bidang pengawasan diatur dalam UUD 1945 : pasal 7A, pasal 7B ayat (1), pasal 7B ayat (2), pasal 7B ayat (3), pasal 7B ayat (4), pasal 7B ayat (5), pasal 7B ayat (7), pasal 7C, pasal 8 ayat (1) dan pasal 8 ayat (2), pasal 11 ayat (1), pasal 11 ayat (2), pasal 13 ayat (2), pasal 13 ayat (3), pasal 14 ayat (2), pasal 22 ayat (1), pasal 22 ayat (2), pasal 24A ayat (3) dan pasal 24B ayat (3), pasal 23F ayat (1) dan pasal 24C ayat (3). 2. Kekuasaan Presiden dalam hal tertentu bergeser ke DPR. Parlemen menjadi sangat kuat, dan bahkan seringkali masuk ke ranah kerja eksekutif. Oleh karena itu, perwujudan daripada mekanisme checks and balances sebenarnya sudah berjalan namun hanya saja tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan masih ada anggapan yaitu lembaga perwakilan rakyat dalam hal ini DPR terlihat bahwa dirinyalah yang lebih berkuasa sehingga cita-cita daripada checks and balances tidak terwujud dan terlaksana dengan baik. Kata kunci:  Checks and balances, Presiden dan DPR.
PENGATURAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN TANAH TERLANTAR DI INDONESIA Dumais, Rendy Octavianus
LEX ET SOCIETATIS Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v2i5.4890

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kejelasan konsep dan kriteria tanah terlantar dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menguasai     secara fisik atas tanah yang diterlantarkan oleh Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Adanya subyek hak (Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah); adanya obyek hak tertentu atas tanah (Hak Pakai, Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan); Adanya perbuatan yang sengaja tidak menggunakan tanahnya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan dari pada haknya, yaitu sebagai keadaan di mana instansi pemerintah mampu dari segi anggaran Negara/daerah untuk mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan sesuai dengan kewajiban; adanya perbuatan mengabaikan kewajibannya, yaitu tidak mengindahkan fungsi sosial hak atas tanah, tidak menjaga produktivitas tanah, tidak memelihara kesuburan tanah atau tidak menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup, tidak menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya.  2. Untuk mengatasi dan menyelesaikan soal okupasi illegal tersebut harus disesuaikan dengan keadaan dan keperluannya, serta mengingat factor tempat, waktu, keadaan tanah dan pihak-pihak yang bersangkutan. Kata kunci: Tanah, Terlantar.
IMPLEMENTASI TEORI KEADILAN KOMUTATIF TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN MENURUT PASAL 285 KUHP Pratasis, Suprima Ollifica
LEX ET SOCIETATIS Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana perkosaan berdasarkan KUHP dan bagaimana implementasi teori keadilan komutatif terhadap pemidanaan tersangka perkosaan menurut Pasal 285 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Aturan hukum mengenai tindak pidana perkosaan tercantum dalam Pasal 285 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 dua belas tahun. Apabila perbuatan pelaku memenuhi semua unsur-unsur pasal, atau dengan kata lain semua unsur-unsur Pasal 285 KUHP yakni; Barangsiapa, dengan ancaman, memaksa, perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia, terbukti  di sidang pengadilan. Untuk menjaring pelaku tindak pidana perkosaan seluas mungkin, saat ini telah dirumuskan Pasal 423 RUU-KUHP (1999-2000) yang mengatur mengenai tindak pidana perkosaan.  2. Implementasi teori keadilan komutatif masih belum bisa menyentuh pelaku tindak pidana perkosaan. Dalam kenyataanya, penerapan dalam pasal-pasal masih kurang menyentuh rasa keadilan, vonis yang dijatuhkan kepada para pemerkosa tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi yang terdapat dalam Pasal tersebut. Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal. Kata kunci: Teori Keadilan Komutatif, Pelaku Pemerkosaan.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERS (WARTAWAN) DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI TINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Tenda, Nova
LEX ET SOCIETATIS Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v2i5.4892

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang Wartawan Indonesia dan bagaimana membangun kesadaran hukum masyarakat sekarang ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.Tugas atau kewajiban seorang wartawan adalah mengabdikan diri kepada kesejahteraan umum dengan memberi masyarakat informasi yang memungkinkan masyarakat membuat penilaian terhadap sesuatu masalah yang mereka hadapi. Wartawan tidak boleh menyalah gunakan kekuasaan untuk motif pribadi atau tujuan yang tak berdasar. Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat adalah milik setiap anggota masyarakat (milik publik) dan wartawan menjamin bahwa urusan publik harus diselenggarakan secara publik. Wartawan harus berjuang melawan siapasaja yang mengeksploitasi pers untuk keuntungan pribadi atau kelompok. 2. Media massa adalah alat untuk pengiriman pesan kepada sejumlah besar orang (Khalayak). Meminjam istilah Castells, media massa adalah media di mana sebuah pesan yang sama dan secara serentak di pancarkan oleh pengirim yang terpusat kepada pemirsa. Pendapat lain tentang definisi media masa adalah alat atau sarana yang melembaga dan di gunakan untuk menyebarkan pesan kepada khalayak yang bersifat missal, seperti televisi, radio, film, dan surat kabar. Ciri lain dari media massa adalah proses komunikasinya  yang terjadi satu arah (one way communication transaction) dan mempunyai sedikit peluang terjadinya umpan balik (feedback). Kata kunci: pers, wartawan
KEPENTINGAN UMUM DALAM MENGENYAMPINGKAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA Apita, Nursepty N.
LEX ET SOCIETATIS Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap bahan hukum primer yaitu berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana pengaturan asas penyampingan perkara demi kepentingan umum (asas opportunitas) dalam KUHAP dan bagaimana kaitan asas penyampingan perkara demi kepentingan umum dengan asas equality before the law menurut KUHAP. Pertama, kepentingan negara dan kepentingan mayarakat yang harus dilindungi dalam hubungannya dengan pelaksanaan asas opportunitas yaitu: apabila tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi negara dan tidak terhadap kepentingan masyarakat, sedangkan kerugian dari akibat tersebut dirasakan tidak mempengaruhi jalanya pemerintahannya, maka dapat perkara itu dikesampingkan; apabila tindak tindak pidana tersebut tidak merugikan bagi kepentingan penyelenggara negara namun berakibat terganggunya kehidupan masyarakat atau timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, maka perkara tersebut tidak dapat dikesampingkan. Kedua, persamaan dihadapan hukum atau equality before the law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Sejatinya, asas persamaan dihadapan hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Di negara kita Indonesia dikenal dua asas penuntutan yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Dimana asas legalitas ini merupakan perwujudan dari asas equality before the law. Sedangkan asas oportunitas mempunyai pengertian yaitu asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah ada terang pembuktiannya untuk kepentingan umum. Kata kunci: mengenyampingkan perkara pidana
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR Danielt, Reyner Timothy
LEX ET SOCIETATIS Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v2i6.5364

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah konsep Restorative Justice dapat melengkapi dalam penyelesaian penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dan bagaimana penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatife, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Konsep Restorative Justice dapat melengkapi penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum, karena Restorative Justice dapat memperjuangkan hak-hak anak di masa depan. 2. Penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur mengikuti mekanisme pelaksanaan diversi yaitu pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana. Penerapan Restorative Justice dikenal adanya proses mediasi, negosiasi antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum. Lebih efektif dan efesiensi bagi tindak pidana, di mana melalui proses mediasi dan negosiasi disatukan mereka (pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku), masyarakat yang terkena dampak langsung tindak pidana tersebut, dan melibatkan pihak yang netral untuk memediasi antara pelaku dan korban sehingga mendapatkan kesepakatan bersama, sanksi berdasarkan kesepakatan bersama terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat berupa mengembalikan barang atau kerja sosial sesuai dengan kesepakatan bersama sebagai kompensasi dari perbuatanya. Kata kunci: Restorative Justice, Pencurian, Anak Di Bawah Umur
STATUS HAK KEPEMILIKAN PROPERTI BAGI ORANG ASING Poeloe, Megalia Sarah
LEX ET SOCIETATIS Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v2i6.5366

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dimana letak aturan hukum mengenai status hak kepemilikan properti bagi orang asing dan bagaimana aturan membeli properti di Indonesia bagi orang asing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dapat disimpulkan, adalah: 1. Aturan hukum mengenai status hak kepemilikan properti bagi orang asing adalah dengan status Hak Pakai. Undang undang No. 40 Tahun 1996 menetapkan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah, jangka waktunya adalah selama 25 tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali selama 20 tahun.  2. Aturan pembelian properti bagi orang asing, dengan cara  membuat permohonan hak pakai bagi WNA, sertifikat asal diubah menjadi hak pakai kemudian dilaksanakan jual-beli dengan syarat sebagai berikut: (1) PASSPORT, (2) KITTAS(KIM S).   Orang asing dapat :  (1) Membeli atau membangun rumah di atas tanah dengan Hak Pakai atas tanah Negara atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik. (2) Membeli satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah Hak Pakai atas tanah Negara. (3) Membeli atau membangun rumah di atas tanah Hak Milik atau Hak Sewa untuk Bangunan atas dasar perjanjian tertulis dengan pemilik hak atas tanah yang bersangkutan. Kata kunci: Properti, Orang asing.
PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI TERHADAP PERILAKU ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA Oknerison, Dwi
LEX ET SOCIETATIS Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga Kepolisian RI dalam penanganan perkara pidana dan bagaimana jenis pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian RI dan penegakan hukumnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dapat dismpulkan bahwa: 1. Peran Polisi dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana bertindak sebagai penyidik dan penyelidik untuk mengungkap kasus dan duduk persoalan pidana agar bisa diselesaikan menurut sistem perundangan yang berlaku. 2. Jenis pelanggaran dan penegakan Kode Etik terhadap perilaku anggota Kepolisian dalam menangani perkara-perkara Pidana antara lain, pelanggaran tindak pidana, pelanggaran terhadap sumpah atau janji jabatan/sumpah atau janji anggota, pelanggaran terhadap kewajiban, pelanggaran terhadap larangan dan pelanggaran meninggalkan tugas atau hal lain. lembaga yang berwenang menyelesaikan pelanggaran polisi ini adalah Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian, dan peradilan umum. Sanksi hukum yang bisa diberikan bagi pelanggaran polisi ini antara lain, penurunan pangkat, pemindah-tugasan, pidana penjara, pidana denda, pemecatan dari tugas atau jabatan, dan jenis sanksi lain tergantung dari bagaimana pelanggaran yang dilakukan. Kata kunci: Kode etik, Perilaku, Kepolisian
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA Kambey, Andrew A
LEX ET SOCIETATIS Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v2i6.5369

Abstract

Tujuan penulisan skripsi ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pada kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif maka dapat disimpulkan: 1. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tidak mengatur secara tegas tentang penangkapan terhadap tersangka anak.Oleh karena itu tindakan penangkapan tersangka anak berlaku ketentuan KUHAP sebagai peraturan umumnya.Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, terdapat perlakuan khusus kepada anak, dalam artian ada pemisahan antara anak dan orang dewasa, atau terhadap anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam perkara koneksitas. 2. Penegakan hukum pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan teori yaitu pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan penegakan yang diwujudkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan pemerintah dalam mencegah dan memberantas kecelakaan lalu lintas pada umumnya. Kata kunci: Anak, Lalulintas.

Page 14 of 127 | Total Record : 1270

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue