cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 1,270 Documents
 22   23   24   25   26 
DAMPAK YURIDIS TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Sorongan, Ricardo J.
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i3.7915

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untukl mengetahui bagaimana dampak yuridis terhadap penerbitan sertifikat ganda dan bagaimana tanggung jawab BPN terhadap penerbitan sertifikat ganda. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan dapat diambil kesimpulan, bahwa: 1.  Sertifikat ganda diterbitkan karena kelalaian atau kurang telitinya Badan Pertanahan Nasional dalam hal melakukan pendaftaran tanah, sehingga menimbulkan dampak terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah. Keberadaan sertifikat ganda mengakibatkan tidak terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang sah hak atas tanah. Diterbitkannya sertifikat ganda dapat menimbulkan antara lain:  terjadi kekacauan kepemilikan;  terjadi sengketa hukum; terjadi ketidakpastian hukum; terjadi tindak pidana atas pemakaian sertifikat yang palsu yang merugikan pemilik sertifikat asli ataupun pihak lainnya; ketidakpercayaan masyarakat terhadap sertifikat. 2. Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah pihak yang bertanggung jawab dalam penerbitan sertifikat ganda. BPN bertanggung jawab mencabut/membatalkan salah satu sertifikat yang dianggap tidak sah baik yang penyelesaiannya melalui Mediasi langsung di instansi BPN maupun melalui Pengadilan. BPN wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kata kunci: Sertifikat ganda, Badan Pertanahan Nasional
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HAM Kondoy, Jordan
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i3.7916

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien dalam perspektif HAM. Denagn menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan suatu bentuk perhatian negara lewat pemerintah dalam bidang kesehatan, juga merupakan cita-cita dari Pasal 28H UUD 1945. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjadi dasar bagi setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan profesional. Terhadap setiap tindakan yang merugikan masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan atau selanjutnya  dikategorikan sebagai pasien, diberikan perlindungan hukum serta ganti rugi apabila hak-haknya tidak dipenuhi atau dilanggar oleh penyedia atau penyelenggara layananan kesehatan. 2. Sebagai salah satu hak dasar setiap manusia, pelanggaran atau kejahatan dalam bidang kesehatan merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM yang harus ditangani dan diberikan perlindungan hukum kepada korban dan keluarganya sebagai pihak yang paling dirugikan. Kata kunci: Perlindungan hukum, pasien, HAM
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PT. PLN TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LISTRIK NEGARA Kogoya, Isina
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i3.7917

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Perusahaan Listrik Negara atas kompensasi yang berhak diterima konsumen akibat pemadaman listrik dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen jika terjadi pemadaman listrik. Metode penelitian yang diguinakan dalam pwenelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Tanggung jawab PT. PLN (Persero) atas hak konsumen listrik adalah pemberian kompensasi/ganti rugi sesuai dengan standar yang sebanding dengan kerugian yang dialami pelangan karena terjadi pemadaman listrik sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. 2. Upaya hukum yang dapatdilakukan konsumen dengan memasukan pengaduan kelayanan keluhan pelanggan listrik untuk kemudian diselesaikan oleh PT.PLN (Persero). Apabila pelanggan listrik masih merasa tidak puas dengan penyelasaian yang diberikan oleh pihak PLN, maka pelanggan dapat melakukan upaya hukum penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Kata kunci: Konsumen, Jasa, listrik Negara
PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 Kanter, Anjel Ria Meiliva
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif, yakni suatu metode yang digunakan dengan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, kamus hukum yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Tujuan hukum ketenagakerjaan ialah: a) untuk mencapai/melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan; b) untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha.Sifat hukum ketenagakerjaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bersifat imperatif dan bersifat fakultatif. Sedangkan penyelesaian sengketa setelah pemutusan hubungan kerja mewajibkan pengusaha, pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh untuk mencapai musyawarah/mufakat dan bila supaya musyawarah untuk mufakat tidak tercapai menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial yang merupakan dasar hukum penyelesaian perselisihan. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil dan merata; Tujuan hukum ketenagakerjaan ialah: untuk mencapai/melaksanakan keadilan sosial dalam bidang  ketenagakerjaan dan untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak  terbatas; sedangkan sifat hukum ketenagakerjaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bersifat imperatif dan bersifat fakultatif.Penyelesaian sengketa setelah Pemutusan Hubungan Kerja diatur berdasarkan pasal 136 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bila upaya musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dipakai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial yang merupakan dasar hukum penyelesaian perselisihan. Kata kunci: Sengketa, ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja
TUGAS DAN WEWENANG POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN HUKUM Ughude, Vinny Nottrela
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i3.7919

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Polisi Pamong Praja dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana tugas dan wewenang Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Kedudukan Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Selain itu diberikan tugas dan kedudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010  menegaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini, menegaskan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang: melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah. Kata kunci: Polisi pamong praja, penegakan hukum
PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DALAM MENGHADAPI AEC 2015 Lullulangi, Tomy
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk  mengetahui bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang persaingan usaha di Indonesia dan bagaimana pengaturan kerjasama ASEAN tentang perdagangan bebas dan persaingan usaha. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Secara umum, materi hukum persaingan usaha di indonesia mengandung enam bagian pengaturan yang terdiri dari perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, KPPU, penegakan hukum, dan ketentuan lainya. Undang-undang antimonopoli telah menjamin dan melindungi pelaku usaha di Indonesia. Di samping itu telah memberikan jaminan kepastian hukum untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan umum serta implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. 2. Secara garis besar pengaturan ASEAN mengenai persaingan usaha bertujuan untuk memperkuat budaya persaingan yang sehat di lingkup ASEAN. ASEAN juga bertujuan untuk mendorong program/kegiatan peningkatkan kemampuan bagi negara-negara anggota ASEAN dalam menggembangkan kebijakan nasional persaingan usaha. Hal ini tentunya diharapkan mampu berjalan dengan baik guna membantu negara-negara berkembang dengan daya saing yang lebih rendah dibandingkan negara-negara maju yang sudah siap dan mapan dalam sektor produksi. Kata kunci: Persaingan usaha, AEC
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI INDONESIA Mawuntu, Mega M.
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi dan penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah oleh Mahkamah Agung dan bagaimana dampak yang terjadi atas penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah di Indonesia serta bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Sebagai Negara yang meletakkan konstitusi adalah dasar hukum tertinggi maka Pemerintah harus menjamin agar konstitusi diterapkan secara benar di dalam kehidupan masyarakat. 2. Penanganan sengketa Pemilihan umum kepala daerah awalnya wewenang mahkamah Agung dengan landasan aturan UU NO 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 106, kemudian keluarlah Undang-Undang yang baru yaitu UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3.  Penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah bisa berjalan dengan efektif dan berkualitas, maka ada tiga tahapan pemilukada yang harus diatur dan dilaksanakan secara komprehensif dan tuntas. Tahapan tersebut adalah:- penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan administrasi pemilihan umum kepala daerah harus sudah diselesaikan secara tuntas oleh KPUD dan bawaslu sebelum dimulainya masa kampanye pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah. - penyelesaian tindak pidana pemilihan umum kepala daerah harus diselesaikan secara cepat oleh aparat hukum terkait sebelum masa penghitungan suara berlangsung atau paling lambat sebelum ditetapkannya pemenang pemilihan umum kepala daerah; - penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah yang terkait dengan penghitungan hasil suara harus diselesaikan secara efektif dan cepat, sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas pemerintahan daerah. Kata kunci: Sengketa, pemilihan umum, kepala daerah.
EKSISTENSI PIDANA DENDA DALAM PEMIDANAAN DI INDONESIA Tamboto, Jerry R.
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i3.8037

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik hukum pidana tentang denda di Indonesia dan bagaimana eksistensi pidana denda dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Tidak dapat dipungkiri juga dalam politik hukum pidana dalam undang-undang, legislator masih menjadikan pidana penjara sebagai primadona. Hukum pidana nasional itu lebih bersifat formal dan belum mempunyai arti hukum pidana nasional yang bersifat materiil, karena dasar pikirannya adalah asas-asas hukum pidana berdasarkan pada ilmu hukum pidana dan praktik pada jaman kolonial. Perkembangan lain tentang penggunaan pidana denda, dalam politik hukum dan politik hukum pidana, merupakan suatu fenomena tersendiri. Hal ini dikarenakan terjadinya perkembangan peraturan perundang-undangan yang sangat jauh di luar KUHP dan undang-undang administrasi yang memuat ketentuan pidana. 2. Di dalam Rancangan KUHP telah dilakukan peningkatan kredi­bilitas pidana denda yang dilakukan baik terhadap berat ringannya maupun cara pelaksanaannya. Mengenai jumlahnya akan diguna­kan sistem kategori, sedangkan mengenai cara pelaksanaannya dapat diangsur dalam waktu yang ditetapkan oleh Hakim. Kata kunci: Eksistensi, pidana, denda
PENYELESAIAN PERKARA ANAK DI LUAR PENGADILAN MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Mewengkang, Gishella A.
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i3.8038

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum mengenai penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dan bagaimanakah penyelesaian perkara anak di luar pengadilan menurut sistem peradilan pidana anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pengaturan hukum mengenai penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Apabila proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka perkara anak akan diselesaikan melalui proses peradilan di pengadilan. 2. Penyelesaian perkara anak di luar pengadilan menurut sistem peradilan pidana anak melalui diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi sebagaimana dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kata kunci: Penyelesaian perkara, anak, di luar Pengadilan.
PERLINDUNGAN TERHADAP DIPLOMAT DARI SERANGAN TERORIS Kaligis, Lidya Rosaline
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap negara memiliki berbagai kebutuhan dan kepentingan sehingga diperlukan suatu hubungan antarnegara yang diwujudkan melalui adanya hubungan diplomatik. Hubungan antarnegara yang berdaulat merupakan dasar dari diplomasi. Kegiatan diplomasi inilah yang dilakukan oleh para diplomat dengan segala tingkatannya.  Aturan mengenai hubungan diplomatik terdapat dalam Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relations (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik) yang membahas antara lain mengenai pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik terhadap para diplomatnya. Namun, terlepas dari pemberian hak-hak tersebut dan seiring dengan dinamisnya aktivitas politik dalam masyarakat internasional pada abad ke-21 ini, serangan teroris terjadi di berbagai belahan dunia yang tertuju kepada para diplomat dan/atau kedutaan besarnya.  Aturan hukum mengenai perlindungan terhadap diplomat dari serangan teroris terdapat dalam konvensi-konvensi internasional yang mewajibkan negara penerima untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah adanya serangan terhadap diri sendiri, kemerdekaan dan martabat diplomat. Selain konvensi, terdapat Resolusi Majelis Umum PBB yang juga berperan dalam membahas masalah perlindungan diplomat secara intensif.  Kewajiban negara penerima untuk mencegah serangan terhadap para diplomat dilakukan dalam berbagai cara disesuaikan dengan bentuk serangan yang terjadi. Tugas dan fungsi yang dilakukan oleh diplomat sebagai seorang wakil negara adalah penting dan berpengaruh bahkan pada negara penerimanya. Berdasarkan hal tersebut, diplomat pun memiliki kewajiban untuk menghormati negara penerimanya

Page 24 of 127 | Total Record : 1270

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue