cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 1,270 Documents
 30   31   32   33   34 
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PERPARKIRAN BAGI KONSUMEN KORBAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KAWASAN PERBELANJAAN KOTA MANADO Budhiono, Dheny
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i8.9523

Abstract

Masih banyak tempat-tempat usaha jasa penitipan kendaraan bermotor (parkir) yang mencantumkan klausula baku, yaitu pusat perbelanjaan, mall dan lain-lain. Isi klausula baku yang biasa tercantum pada bukti atau karcis penitipan yakni bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang dititipkan, melainkan menjadi tanggung jawab pemilik kendaran itu sendiri. Ketentuan tersebut mengindikasikan pelaku usaha berusaha mengalihkan tanggung jawab, yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya berpindah menjadi tanggung jawab konsumen. Padahal sangat mungkin terjadinya kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor ketika kendaraan tersebut dititipkan dan berada dalam kekuasaan pelaku usaha. Dalam hal ini timbul ketidakadilan serta berpotensi merugikan konsumen. Perbuatan pelaku usaha tersebut bertentangan atau melanggar Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata serta Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut undang-undang tersebut diatas, bahwa segala kerusakan, pencemaran, kerugian, dan/atau kehilangan yang timbul/terjadi sebagai akibat dari pemanfaatan jasa perparkiran oleh konsumen perparkiran mutlak merupakan tanggung jawab pengelola parkir untuk memberikan ganti rugi baik berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Konsumen selaku pengguna jasa perparkiran dapat menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau badan peradilan apabila penyelenggaraan jasa perparkiran lalai atau kurang berhati-hati dalam memperdagangkan jasanya sehingga menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Dengan demikian konsumen secara pasti mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum meskipun tidak melalui jalan yang mudah. Banyak kasus serupa juga dimenangkan oleh konsumen lainnya melalui putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung tersebut selalu membatalkan klausula baku tentang pengelola parkir yang tidak bertanggung jawab atas kehilangan/kerusakan barang konsumen yang sekarang menjadi yurisprudensi. Kata kunci: konsumen, pelaku usaha, klausula baku, tanggung jawab, ganti rugi
HARMONISASI HUKUM KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Palar, Harry
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i8.9524

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah utnuk mengetahui bagaimana harmonisasi hukum kontrak jual beli barang internasional dalam rangka pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN dan bagaimana kedudukan asas kebebasan berkontrak dan pilihan hukum para pihak sebagai bentuk harmonisasi hukum kontrak jual beli barang dalam rangka pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1.  Harmonisasi hukum kontrak jual beli barang internasional dalam rangka pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk dilaksanakan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi negara-negara ASEAN yang memiliki sistem hukum yang berbeda-beda khususnya dalam melakukan kontrak jual beli barang internasional. Upaya untuk meratifikasi CISG oleh negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia akan membawa banyak keuntungan dalam rangka harmonisasi hukum kontrak nasional dengan internasional dalam rangka pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pembaruan hukum kontrak di Indonesia merupakan bagian dari upaya harmonisasi hukum kontrak jual beli untuk kepentingan kelancaran aktivitas jual beli barang di antara negara-negara ASEAN. 2.Kedudukan asas kebebasan berkontrak dan pilihan hukum para pihak sebagai bentuk harmonisasi hukum kontrak jual beli barang dalam rangka pelaksanaan masyarakat Ekonomi ASEAN, menunjukkan asas kebebasan berkontrak merupakan asas universal yang dianut oleh semua sistem hukum yang berlaku di negara-negara, sehingga lebih mempermudah terjadinya harmonisasi hukum kontrak jual-beli barang di antara negara-negara ASEAN dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan CSIG dan pelaksanaannya perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara agar tidak menimbulkan persoalan hukum. Kata kunci: Jual beli barang, masyarakat ekonomi Asean
TINJAUAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DALAM PENGAJUAN KEPAILITAN PADA PERSEROAN TERBATAS Gijoh, Shintia A. G.
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i8.9525

Abstract

Prosedur pengajuan pailit terhadap perseroan terbatas sampai pada putusan pernyataan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang memiliki waktu yang cepat dan singkat. Waktu putusan yang hanya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pendaftaran diterima panitera pengadilan niaga merupakan jaminan dalam dunia kepailitan bagi kepastian hukum. Pada prinsipnya hukum kepailitan diterapkan untuk melindungi perseroan terbatas. Dengan persyaratan pengajuan kepailitan dan singkatnya jangka waktu untuk pemberian putusan diharapkan tidak akan ada lagi kendala-kendala dengan berbelit-belitnya prosedur dengan panjangnya proses kepailitan yang menambah permasalahan di bidang ekonomi. Dampak dari adanya kepailitan terhadap harta kekayaan perseroan terbatas adalah seluruh kekayaan debitor adalah menjadi jaminan terhadap utang dari para kreditor. Tentang harta pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan harta kekayaan debitor pailit dalam hal ini perseroan terbatas diurus dan dikuasai oleh kurator. Kata kunci : Kepailitan, Perseroan, Terbatas, Tinjauan, Hukum
KAJIAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PENDIDIKAN Tinambunan, Kasdince Mariana Sardelis
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dikategorikan jenis penelitian deskriptif yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan adalah merupakan salah satu kewenangan pemerintah daerah; hal ini tertuang dalam penyelenggaraan/pemberlakuan berbagai UU No. 1 Tahun 1995, UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 44 Tahun 1950, UU No. 1 Tahun 1957, Pempres No. 6 Tahun 1959, UU No. 18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta PP No. 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan dan kewenangan Pemda sebagai daerah otonomi, kebijakan bidang pendidikan dan kependidikan (SDM) merupakan pembangunan bidang pendidikan, latihan kerja, fisik, politik dan lingkungan hidup, meningkatkan kualitas SDM kependidikan. Desentralisasi pendidikan mencakup jenis, tingkat kewenangan yang dilimpahkan dan/atau diserahkan kepada suatu lembaga yang lebih rendah, yang mengarah pada peningkatan kualitas/mutu pendidikan melalui kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial yang ditandai diberikan sertifikasi pendidikan sebagai bentuk bukti formal sebagai tenaga profesional. Kata kunci: lingkungan, pencemaran, hak asasi manusia, pembangunan, berkelanjutan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KREDIT KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) DI MANADO Pontoh, Kathleen C.
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i8.9527

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya permintaan rumah, khususnya di Kota Manado. Dimana Sekitar 70 % konsumen masih mengandalkan bantuan pembiayaan pembelian rumah melalui Bank Tabungan Negara (KPR-BTN).Untuk mendapatkan pembelian rumah dan Bank BTN konsumen mengadakan perjanjian dengan Bank yang dinamakan Perjanjian Kredit Perumahan Dalam perjanjian kredit pemilikan rumah  (KPR), pada prakteknya konsumen yang paling dirugikan, karena penggunaan klausulaeksonerasi secara tidak patut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menerapkan pendekatan normative, untuk menggambarkan adanya praktek hukum dan perlindungan hukum rumah kredit nasabah Bank Tabungan Negara di Manado.Hasil penelitian menunjukkan konsumen tunduk pada perjanjian yang dibuat oleh Bank karena kebutuhan dan ketidak seimbangan posisi.Disisilain konsumen mengingini untuk menikmati barang dan jasa yang diperoleh sebagai imbalan atas prestasi yang telah diberikan dalam bentuk pembayaran kepada produsen. Sebagai kesimpulan Sistem hukum pemberian kredit perumahan oleh KPR-BTN belum memperhatikan dan belum memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen karena klausula yang diterapkan bersifat baku yang menguntungkan pihak Bank dan Developer
KEDUDUKAN DAN FUNGSI CAMAT WORI SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEMENTARA DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA TANAH DI KABUPATEN MINAHASA UTARA Mahfufah, Marohal
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sifat dan jenis penelitian tesis ini dirancang dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini memakai pendekatan penelitian melalui  yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan dan fungsi Camat dengan ditunjuknya seorang Camat sebagai PPAT Sementara, pada prinsipnya kedudukan dan fungsi Camat sebagai PPAT Sementara adalah sama dengan PPAT Tetap, yaitu kedudukannya sebagai Kepala Wilayah Kecamatan (Pejabat Umum) dan fungsinya sebagai Pejabat Pembuat Akta. Hal ini juga berarti bahwa kewajiban Camat dalam kedudukan dan fungsinya sebagai PPAT Sementara juga sama dengan PPAT Tetap. Apabila dilihat mengenai kualifikasi untuk Camat bisa ditunjuk menjadi PPAT sudah memenuhi kualifikasi untuk ditunjuk menjadi PPAT Sementara. Kata kunci: kedudukan, fungsi, camat, akta, tanah, pejabat
PERSPEKTIF KONSEP HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN Barakati, Morais
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif lalu dilakukan pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum; sebagaimana jenis, obyek, pendekatan dan metode yang digunakan, maka penelitian ini menitikberatkan pada studi literatur yang dihimpun dari berbagai pustaka. Konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi kesepakatan dunia internasional, namun dalam tatanan prakteknya, pencemaran dan kerusakan lingkungan juga masih terus berlanjut. Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan tentunya membawa berbagai dampak negatif terhadap lingkungan itu sendiri dan juga tentunya bagi masyarakat yang lingkungannya tercemar. Hak asasi manusia untuk mewujudkan perlindungan lingkungan pembangunan berkelanjutan dan sebagai pendorong perkembangan ilmu pengetahuan hukum nasional maupun internasional karena hak asasi manusia sifatnya universal. Kata kunci: lingkungan, pencemaran, hak asasi manusia, pembangunan, berkelanjutan
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN TENDER PROYEK DI SULAWESI UTARA Gioh, Ronald Richard
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i8.9530

Abstract

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengidentifikasikan Peranan Pemerintah Daerah Dalam Proses Tender Proyek di Sulawesi Utara. Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang didalamnya menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel diupayakan oleh pemerintah demi terwujudnya suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dalam usahanya tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa produk hukum untuk penyempurnaan pengadaan barang dan jasa. Dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi dikarenakan adanya kelemahan pada peraturan sebelumnya. Keterlambatan serta rendahnya belanja modal, banyaknya multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku pengadaan, merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan peraturan tersebut. Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBD  yang bertujuan untuk menyediakan barang jasa publik meskipun telah diatur dengan aturan hukum yang jelas dan mengikat, pada kenyataannnya terdapat banyak penyimpangan dan persekongkolan dalam pengadaan di lingkungan pemerintah. Kata kunci: tender, proyek, pengawasan, pemerintah, daerah.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PARIWISATA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA Dumanaw, Trevina
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to determine how the tourism levy based management regulations minahasa northern district No. 6 of 2011 on levies and how the local authorities in the north Minahasa district management with tourism levy. With normative methods concluded that; 1. Regional Regulation No. 6 of 2011 on Levies force in North Minahasa Regency sinkroon until now no longer with the application of the levy rates in the field of tourism. Need to change and revision back law No. 6 of 2011 is. 2. Management of the tourism levy in North Minahasa Regency should bring a clear impact for the community. When the government appealing to the community levy of course there are services that are provided directly. They should benefit society is to be able to enjoy the services provided by the government for what has been paid community. Management of tourism levy be entirely local authority should be seen fully from the area of ​​financial management. Is the overall financial management activities including planning, implementation, administration, reporting, accountability, and oversight of local finance. Kata Kunci : Retribusi Pariwisata
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN SAAT MELAKSANAKAN TUGAS Limpong, Wetrianto
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i8.9532

Abstract

Objek penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemasyarakatan Dalam Melakukan Tindakan Saat Melaksanakan Tugas, maka tipologi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan pustaka merupakan data yang digolongkan sebagai data sekunder, meliputi : bahan Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum Petugas Pemasyarakatan. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil penelitian. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan Hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 merupakan hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang Pemasyarakatan, akan tetapi dalam perkembangannya sampai sekarang ini sudah terasa perlunya upaya pembaruan. Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritras profesi Petugas Pemasyarakatan meliputi tiga hal pokok dalam pelaksanaan tugas yaitu pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam hal pelaksanaan pengamanan saat melaksanakan tugas, upaya para narapidana melarikan diri, narapidana telah menyandera salah seorang atau beberapa orang petugas Pemasyarakatan, atau Lapas diserang oleh sekelompok orang warga masyarakat, maka tindakan Petugas Pemasyarakatan baik berupa Diskresi maupun tindakan alternatif lainnya merupakan bagian penting oleh karena ketentuan tentang Daya Paksa (Overmacht­) dan Pembelaan Terpaksa (Noodweer). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tindakan alternatif Petugas Pemasyarakatan bisa dilakukan apabila berkaitan dengan ketentuan tentang overmacht dan noodweer dalam KUHP, yakni sehubungan dengan sejumlah pasal yang menjadi alasan-alasan peniadaan pemidanaan. KUHP ketentuan tentang overmacht ada pada pasal 48 dan noodweer pada pasal 49. Selain itu dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada Pasal 1 Angka 9 juga memberikan perlindungan bagi pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Page 32 of 127 | Total Record : 1270

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue