cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 1,270 Documents
 64   65   66   67   68 
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG Karim, Imam
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i4.19828

Abstract

Kedudukan Pancasila sebagai filsafat negara melahirkan sistem hukum Pancasila yang memasang rambu-rambu dan melahirkan kaidah penuntun dalam bentuk UUD 1945 dalam Politik Hukum Nasional kita. Rambu yang paling umum adalah larangan bagi munculnya hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya MK, semua UU yang dinilai bertentangan dengan UUD dapat dimintakan judicial review (pengujian yudisial) untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka melalui penilitian ini diharapkan dapat menganalisa secara cermat mengenai “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. Penelitian mengenai Kewenangan MK menguji Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ini menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada analisa bahan hukum yang didapat atau terkumpul baik primer, sekunder, maupun tertier selanjutnya disusun dalam susunan yang komprehensif, dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan berpedoman pada norma-norma hukum yang ada.Kata Kunci: Kewenangan, Mahkamah Konstitusi
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN PEKERJAAN KEPADA PENGUNGSI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Sompie, Anggi Karlah
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i6.17920

Abstract

Hak bekerja merupakan salah satu hak yang paling penting yang dimiliki manusia. Sebagai makhluk sosial, setiap individu berusaha untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, selain sebagai cara untuk menafkahi hidup, bekerja juga sangat diperlukan oleh setiap individu sebagai makhluk sosial untuk dapat berguna bagi kehidupan sosialnya. Hak bekerja pengungsi pun merupakan hak yang sangat penting bagi para pengungsi. Berada di Negara lain dengan tanpa ada jaminan kapan bisa kembali ke Negara asalnya, menjadikan hak bekerja sebagai salah satu hak yang harus diberikan. Oleh sebab itulah hak ini merupakan salah satu hak yang dilindungi dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Tulisan ini membahas tentang bagaimana pengaturan serta penerapan dari pemberian izin bekerja bagi pengungsi menurut Hukum Internasional, dengan metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil studi kepustakaan tersebut, dapat dilihat bahwa dari segi pengaturan, hak bekerja telah dilindungi dengan sangat baik secara tertulis, terbukti dengan terdapatnya berbagai perjanjian baik internasional maupun regional yang mencantumkan hak bekerja di dalamnya, membuktikan bahwa sebenarnya masyarakat internasional pun paham tentang betapa pentingnya hak ini. Namun dari segi praktik, yang dilihat dari beberapa Negara, masih terdapat banyak kekurangan, dan diskriminasi menjadi salah satu masalah yang masih sering ditemui dalam kehidupan sosial pengungsi.Kata kunci: Hak bekerja, pengungsi, hukum internasional.
WASIAT MENURUT KETENTUAN-KETENTUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Baidlowi, Fiki Amalia
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i1.15172

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan hukum mengatur mengenai wasiat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana pembatalan dan pencabutan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai wasiat sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam menegaskan pewasiat adalah orang mewasiatkan sebagian harta bendanya yang merupakan haknya kepada orang lain atau lembaga dengan syarat-syarat dan prosedur sebagaimana diatur Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi pewasiat maupun orang atau lembaga yang menerima wasiat tersebut. 2. Pembatalan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dilakukan sesuai        dengan syarat-syarat dan prosedur yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan orang yang menerima wasiat harus memiliki itikad baik dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum terhadap diri pewasiat. Pencabutan wasiat dapat terjadi karena calon penerima wasiat menarik kembali persetujuannya menerima wasiat, atau tidak mengetahui adanya wasiat itu sampai calon penerima wasiat meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat atau penerima wasiat mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya atau mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai calon penerima wasiat meninggal sebelum meninggalnya pewasiat. Kata kunci: Wasiat, Kompilasi, Hukum Islam.
PENEGAKAN HUKUM ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG REKLAME DI KOTA MANADO Rumokoy, Donald A.
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i8.18115

Abstract

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Letak Penempatan Reklame tidak dapat dilepaskan dari tujuan pengaturan tentang reklame agar senantiasa berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat dan bagian yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah penegakan hukumnya. Setelah 4 tahun pemberlakuannnya ternyata masih banyak reklame yang terpasang tidak sebagaimana substansi pengaturan Peraturan daerah No. 11 tahun 2012 tersebut sehingga hal ini menarik untuk dikaji khususnya berkaitan dengan penegakan hukum atas peraturan daerah tersebut sehingga penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui  penegakan hukum peraturan daerah tentang reklame di Kota Manado  dan  faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Peraturan daerah tentang Reklame di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum Peraturan daerah tata letak penempatan reklame di Kota manado pada saat ini belum efektif dikarenakan meskipun  pengenaan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana  belum dilaksanakan secara optimal.  Dalam permasalahan ini, peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota manado belum ditaati sepenuhnya oleh masyarakat sehingga belum tercapai suatu efektivitas. Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum yaitu fungsi koordinasi dengan instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan izin reklame kurang berjalan dengan baik, ketidaktertiban pemasang reklame sehingga menyulitkan petugas  ketika ingin melakukan penindakan kepada pemasang reklame, serta banyaknya warga masyarakat yang tidak mentaati peraturan dalam perizinan sehingga pendapatan pemerintah dari pajak reklame tidak bisa berjalan dengan efektif, kurangnya tempat-tempat pemasangan reklame dan  dari pihak masyarakat menganggap kepengurusan izin tersebut rumit dan sepele.Kata kunci: Penegakan hukum, Peraturan Daerah, Reklame
KEDUDUKAN AHLI WARIS DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Angkow, Daniel
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i3.15577

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan ahli waris menurut KUH Perdata dan bagaimana penggolongan ahli waris menurut KUH Perdata.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan Ahli waris menurut Hukum Perdata, yakni: ahli waris diberi hak untuk berpikir lebih dulu untuk dapat menyelidiki keadaan warisan. Cara untuk mempergunakan hak berpikir, dengan memberi pernyataan kepada Pengadilan Negeri Setempat. Setelah itu seorang ahli waris dapat menentukan sikapnya. Di dalam menentukan sikap, ada tiga kemungkinan: menerima warisan secara murni, menerima secara benefisier, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta warisan, dan menolak warisan. Ahli waris hanya bertanggung jawab terhadap utang-utang yang ditinggalkan si pewaris sepanjang harta warisan yang ditinggalkan cukup untuk membayar utang itu.  Harta warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris atau dengan kata lain tidak terjadi percampuran harta kekayaan (confusio) antara kekayaan ahli waris dengan harta warisan. 2. Penggolongan ahli waris menurut Hukum Perdata (KUH Perdata) terdiri atas empat golongan. Golongan pertama terdiri dari suami atau istri yang hidup terlalu lama ditambah anak atau anak-anak serta sekalian keturunan anak-anak tersebut. Golongan kedua terdiri atas ayah dan ibu (keduanya masih hidup), ayah atau ibu (salah satunya telah meninggal dunia) dan saudara-saudari serta sekalian keturunan saudara-saudari tersebut. Golongan ketiga terdiri atas kakek-nenek garis ibu dan kakek-nenek garis atau pihak ayah. Golongan keempat terdiri dari sanak keluarga pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat keenam dan derajat ketujuh karena pergantian tempat.Kata kunci: Kedudukan ahli waris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SEBAGAI DAYA SAING BERBASIS POTENSI DAERAH Flora Pricilla Kalalo, Anna S.Wahongan
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i10.18487

Abstract

Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dirumuskan bahwa  pemerintahan daerah sesuai fungsinya mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daearah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini dapat dilihat bahwa, pemerintah daerah diberi amanat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar mempercepat terwujudnya daya saing daerah. Artinya, daya saing merupakan kombinasi antara factor kondisi ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik, sumber daya aparatur, serta masyarakat yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain. Sedangkan potensi daerah di maksudkan sebagai sumber daya dan kemampuan. Sumber daya meliputi sumber daya nyata seperti tanah, bangunan, tenaga kerja, dan sumber daya tidak nyata seperti keterampilan, keahlian, proses dan moral. Dapat disimpulkan, bahwa potensi daerah merupakan sumber-sumber alam, sumber daya buatan dan pembangunan serta sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pengembangan daya saing berbasis potensi daerah yang utama dapat berbentuk seperti; Komitmen Kepala Daerah dengan DPRD untuk pengembangan daya saing berbasis potensi daerah khususnya pengembangan perekonomian dan  keberanian menegakkan komitmen lemah, dalam perjalanannya sinyalemen penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak diantisipasi dan cenderung dibiarkan.  Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang  Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam pencapaian kegiatan penelitian ini, akan dilakukan pengambilan data hukum normative dan pengambilan data berupa studi lapangan untuk melihat kenyataan hukum yang diterapkan atau dijalankan oleh pemerintah daerah.  Penelitian terhadap bahan yang bersifat teoritis dilakukan dengan membahas asas-asas, sistematika, konsep hukum, kaidah-kaidah hukum, doktrin-doktrin hukum dan perbandingan hukum tentang bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam membangun perekonomian sebagai daya saing berbasis potensi daerah. Untuk pengambilan data berupa studi lapangan, dilakukan dengan mengambil data di BAPPEDA Kabupaten Minahasa Tenggara, Biro Perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa Tenggara.Kata kunci: Kebijakan Pemerintah, Daya Saing, Berbasis Potensi Daerah
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PERJANJIAN SEWA-BELI KENDARAAN BERMOTOR Musak, Febrian Valentino
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i5.17697

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana  konsep  Perjanjian Sewa beli dan akibat hukum bagi para pihak dan bagaimana tindak pidana penggelapan dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Konsep sewa beli mencakup dua pihak yang saling membutuhkan suatu benda melalui proses tawar-menawar (offer and acceptance) . Pihak pertama disebut pihak yang menyewabelikan dan pihak kedua disebut pihak penyewa beli.  Sewa beli dapat diartikan sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang menyewabelikan benda tertentu untuk sekadar memperoleh pembayaran harga sejumlah uang secara angsuran dan pihak penyewa beli untuk sekadar memperoleh dan menikmati benda dengan pembayaran harga sejumlah uang secara angsuran dalam kegiatan sehari-hari.Perbuatan sewa beli mencakup tiga istilah, yaitu persetujuan, penyerahan dan pembayaran. 2. Bentuk pertanggungjawaban pidana debitur dalam perjanjian sewa beli secara kredit yang menggelapkan benda obyek sewa beli, pada awalnya sewa beli adalah dalam ruang lingkup perdata, tetapi permasalahan muncul dan menjadi perkara pidana karena adanya itikad tidak baik dari pembeli, dimana barang yang menjadi obyek sewa beli, dijual, dialihkan atau bahkan dibawa lari dan barang sudah diganti atau ditukar.  Di dalam perjanjian antara penjual sewa dan pembeli sewa adalah penegasan penyerahan barang yang menjadi objek sewa beli untuk dipinjam pakai saja. Ini berarti kepemilikan objek sewa beli masih tetap berada ditangan penjual sewa, maka konsekuensinya pembeli sewa tidak boleh memindahtangankan kepada pihak lain tanpa seijin pihak penjual sewa, kemudian apabila hal tersebut dilanggar oleh pihak pembeli, maka ia dapat dikenakan atas pelanggaran pidananya yaitu Pasal Penggelapan (Pasal 372 KUHPidana). Sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang pelakunya dapat dipertanggungjawabkan mengenai perbuatan penggelapan dan Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.Kata kunci: Tindak pidana, penggelapan, perjanjian sewa-beli, kendaraan bermotor.
KEDUDUKAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM Ramdhani, Ria
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i3.19578

Abstract

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun analisis data dalam tesis ini secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Dalam tesis ini membahas tentang pengangkatan anak. Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Kehadiran seorang anak adalah suatu hal yang sangat didambakan. Kebahagiaan dan keharmonisan suatu keluarga ditandai dengan lahirnya seorang anak dalam suatu perkawinan untuk meneruskan keturunan. Apabila pasangan suami istri tersebut dalam perkawinannya tidak bisa mempunyai keturunan, maka usaha yang bisa mereka lakukan untuk meneruskan keturunan dengan cara mengangkat anak atau sering disebut adopsi. Tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan, ini merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, karena pada dasarnya ingin memperoleh keturunan, yaitu anak. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini bermaksud menganalisis “Kedudukan Hukum Pengangkatan Anak Serta Akibat Hukumnya Terhadap Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam”.Kata Kunci : Anak Angkat, Waris, Hukum Islam
EKSISTENSI TIM MANGUNI DAN TIM BARACUDAKEPOLISIAN WILAYAH DAERAH SULAWESI UTARA DALAM MENCIPTAKAN RASA KEAMANAN BAGI MASYARAKAT DI PROVINSI SULAWESI UTARA Rompis, Tonny
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i9.14167

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan tim Manguni dan Barracuda oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan peran tim manguni dan tim Barracuda dalam penegakan hukum di Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian socio-yuridis disimpulkan: 1. Secara filosofis, sosiologis dan yuridis kepolisian adalah lembaga yang dibentuk untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, merupakan keikutsertaannya dalam menjalankan fungsi pemerintahan, di mana tugas dan wewenang dimaksud merupakan salah satu tugas dan wewenang pemerintah, karena dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanyaketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang merupakan tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah yang bermuara pada terbentuknya suatu negara yang sejahtera adil dan makmur sebagaimana yang menjadi cita-cita dan tujuan negara yang tersurat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pelaksanaan peran Tim Manguni di Provinsi Sulawesi Utara belum optimal karena belum memadainya aturan hukum, sarana dan prasarana serta mekanisme kerja dari tim Manguni dan akan mencapai titik optimal apabila seluruh unsur sistem hukum dalam pembentukan Tim manguni diwujudkan secara bersama-sama yakni pengaturan yang jelas, aparat penegak hukum yang handal melalui pembentukan perangkat hukum yang kuat, pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, dan mekanisme kerja yang jelas serta didukung oleh budaya hukum masyarakat. Kata kunci: Eksistensi, Tim Manguni dan Tim Baracuda, Kepolisian.
TANGGUNGJAWAB PIDANA DOKTER SEBAGAI TENAGA MEDIS YANG MELAKUKAN TINDAKAN EUTHANASIA KEPADA PASIEN Manoppo, Olivia Debora
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i1.15163

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pidana terhadap euthanasia di Indonesia dan bagaimana tanggungjawab pidana dokter sebagai tenaga medis yang melakukan tidakan euthanasia terhadap pasien.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Euthanasia merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan atau dilarang berdasarkan Kitab Undang-undang hukum pidana di Indonesia yang diatur dalam pasal 304 (euthanasia pasif), 344 (euthanasia aktif) KUHP meskipun sangat sulit dalam pembuktiannya dan dalam UUD 1945 pasal 28 A berbunyi bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengakihiri hidup dari seseorang karena hidup dan mati merupakan kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. 2. Dokter sebagai tenaga medis dalam melakukan setiap profesinya harus sesuai oleh dua prinsip perilaku pokok, yaitu kesungguhan untuk berbuat demi kebaikan pasien, dan tidak ada niat untuk menyakiti, mencederai dan merugikan pasien. Sebagai bagian dari rasa tanggung jawabnya dan sebagai manifestasi dari dua perilaku pokok diatas, dokter wajib mengahargai hak pasien. Sehingga jika seorang dokter terbukti melakukan kesalahan dan kelalaian khusunya melakukan tidakan euthanasia kepada pasien maka dokter tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 304 (euthanasia pasif) diancam dengan pidana penjara dua tahun delapan bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah dan pasal 344 (euthanasia aktif) diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Kata kunci:  Tanggungjawab Pidana,  Dokter, Medis, Euthanasia, Pasien

Page 66 of 127 | Total Record : 1270

 64   65   66   67   68 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue