cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 1,270 Documents
 70   71   72   73   74 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA KONTRAK (OUTSOURCING) DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN DAN JASA DI KOTA MANADO Prisilia F. Worung, Cevonie M. Ngantung
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i10.18488

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja kontrak (outsourcing) baik dalam bentuk pekerja harian lepas maupun pekerja paruh waktu dalam kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Manado. Penelitian ini penting terutama mengkaji sejauhmana hak-hak pekerja kontrak dijamin dan dilindungi oleh pengusaha, pedagang yang tersebar di Kota Manado terkait dengan hak-hak mereka dibandingkan dengan pekerja tetap. Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif normatif yang terfokus pada kajian hukum, perdata dan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, baik dari sisi pengaturan tentang hak-hak pekerja kontrak, dari segi jaminan hukum dan dari sisi kepastian hukum terkait hak-hak pekerja kontrak dalam kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Manado. Posisi lemah dari tenaga kerja kontrak sehingga mereka sewaktu-waktu diputus hubungan kerja (PKH) dan tidak diberikan pesangon juga tidak diberikan jaminan sebagaimana pekerja tetap oleh perusahaan. Untuk itu sampel yang ditetapkan yaitu kegiatan-kegiatan perdagangan dengan skala besar di Kota Manado seperti pasar swalayan, perusahaan-perusahaan jasa seperti travel dan jasa lainnya, perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor, supplier dan lain-lain. Sebagai sampel yaitu matahari, mega mall, bank-bank swasta dan pemerintah serta perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang jasa (dua perusahaan) yang tersebar di Kota Manado. Selanjutnya dikaji tentang dampak tidak adanya perlindungan terhadap pekerja kontrak dan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam melindungi hak-hak mereka terutama ketiga berhadapan dengan pengusaha atau pimpinan.  Data temuan penelitian selanjutnya dikaji tentang penerapan hukum, Implikasi pemberlakuan hukum hak Retensi terkait dengan hak-hak pekerja kontrak yang tersebar di Kota Manado guna menemukan solusi pemecahan terhadap masalah-masalah hukum yang timbul dan terkait dengan ketidakadilan perlindungan hak-hak pekerja kontrak.Kata Kunci : Hak-hak pekerja kontrak. Perdagangan dan jasa.
KAJIAN HUKUM PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Kumotu, Fernando
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i5.17698

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Instrumen Hukum Berkaitan dengan Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan bagaimana Peran Komisi Perlindungan Anak Terhadap Pelecehan Seksual Di Indonesia, yang dengan metode penelitian normatif disimpulkan bahwa: 1. Instrumen hukum berkaitan dengan pelecehan seksual terhadap anak di Indonersia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Mulai dari Kitab undang-Undang Hukum Pidana (Bab XIV (Kejahatan Terhadap Kesusilaan), Pasal 281-298), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Instrument hukum yang mengatur tentang perlindungan anak sudah secara kompleks diatur. Berkaitan dengan hak-hak anak bahkan sampai pada anti kekerasan atau pelecehan terhadap anak sampai pada sanksi pidana, yang berkaitan dengan sistem peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga yang independen dan dibentuk berdasarkan amanat dari  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berkaitan dengan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia secara eksplisit terterah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun sampai saat ini masih banyak terjadi kasus pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak oleh karena budaya hukum dan pengertahuan hukum tentang pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak yang masih kurang.Kata kunci: komisi perlindungan anak, pelecehan seksual
PENCAMPURAN HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA SERTA AKIBAT HUKUMNYA KARENA PERCERAIAN Wagiran, Tria Anggraini
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i3.19579

Abstract

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun analisis data dalam tesis ini secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Dalam tesis ini membahas tentang Pencampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Serta Akibat Hukumnya Karena Perceraian. Perkawinan secara umum merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita yang erat hubunganya dengan persoalan hukum (perdata) dan moral (agama), dimana terdapat dalam Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KUHPerdata. Peran hukum harta benda (kekayaan) perkawinan dibutuhkan untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri terhadap harta benda dalam perkawinan.[1] Tegasnya hak milik pribadi sebagai hak asasi dan hak milik bersama sebagai hak asasi harus diatur secara tegas tentang ruang lingkupnya agar tidak terjadi kerancuan dan benturan hak milik antara keduanya. Rinci mengenai siapa yang berwenang mengurus harta kekayaan perkawinan tersebut, baik harta pribadi maupun harta persatuan. Secara garis besar terdapat beberapa bentuk pengaturan harta kekayaan perkawinan menurut KUHPerdata, yaitu percampuran harta benda, pemisahan harta persatuan dan pengurusan harta benda suami istri.Kata Kunci: Harta Bawaan, Harta Bersama, Akibat Hukum, Perceraian[1] J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hal 1
URGENSI PENGATURAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM DI KOTA MANADO Setiabudhi, Donna Okthalia
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i9.14168

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil di Manado beserta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan urgensi pengaturan  pengadaan tanah skala kecil untuk pembangunan bagi kepentingan umum di Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian sosio-yuridis disimpulkan: 1. Pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil di Manado belum optimal karena terdapat  hambatan-hambatan  dalam pelaksanaannya yaitu pengaturan pengadaan tanah untuk skala kecil dalam substansi hukum pengadaan tanah baik dalam Undang-undang, Peraturan Presiden  maupun dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata  Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, masih sangat sumir dan tidak komprehensif karena tidak memuat tahapan perencanaan dan persiapan, tidak mengatur mekanisme penentuan appraisal, tidak mengatur mekanisme penyelesaian keberatan ataupun sengketa dalam pengadaan tanah yang dapat menimbulkan ketidakpastian, ketidak adilan dan berkurangnya manfaat dari pengadaan tanah untuk seluruh pihak. 2. Pengaturan  pengadaan tanah skala kecil untuk pembangunan bagi kepentingan umum di Kota Manado  sangat dibutuhkan sebagai solusi untuk mengatasi kekosongan hukum terkait dengan munculnya masalah dalam tahapan perencanaan dan tahapan persiapan oleh pihak pemerintah daerah, masalah dalam mekanisme penentuan appraisal dan masalah dalam mekanisme penyelesaian masalah atau sengketa dalam pengadaan tanah. Kata kunci: Pengadaan tanah, skala kecil untuk pembangunan, kepentingan umum.
EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 Ngantung, Reza A.
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i1.15164

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur eksekusi putusan arbitrase nasional dan bagaimana pengaturan tentang eksekusi putusan arbitrase oleh pengadilan negeri.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Prosedur untuk eksekusi suatu putusan arbitrase dahulu dipersilakan pihak yang kalah untuk sukarela melaksanakan sendiri putusan arbitrase tersebut. putusan tersebut didaftarkan terlebih dahulu dalam akta pendaftaran di kepaniteraan pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak putusan diucapkan. Kewajiban pendaftaran putusan dibebankan kepada salah seorang arbiter. Bila para pihak mengetahui selesainya pendaftaran, maka dapat diajukan exequatur. Sebelum ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi, haruslah dahulu diberikan exequatur terhadap putusan. Kemudian langsung dikeluarkan penetapan perintah eksekusi. 2. Ketentuan tentang eksekusi atas putusan Arbitrase yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dengan sebelumnya dilakukan terlebih dahulu pengujian atas kebenaran syarat formil dan materiil serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena putusan Arbitrase adalah suatu putusan dari lembaga peradilan negara selain Pengadilan Negeri, bagaimana mungkin putusannya dikoreksi lagi oleh lembaga peradilan lainnya. Pengaturan eksekusi putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri, berpotensi akan menghambat perkembangan lembaga Arbitrase nasional. Apabila putusan Arbitrase dinyatakan tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, maka putusan Arbitrase tersebut dinyatakan tidak memiliki nilai hukum. Kata kunci: Eksekusi putusan, Arbitrase Nasional
KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA MALAM HARI DI PASAR SWALAYAN DI MANADO DAN SEKITARNYA Feiby Sesca Wewengkang, Elisabeth E. Winokan Roy Victor Karamoy
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i8.18165

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar tenaga kerja wanita mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di pasar swalayan yang sepatutnya mendapatkan perlindungan yang optimal dan benar-benar mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang Tenaga Kerja yaitu UU No.13 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dengan mengunakan metode  penelitian hokum empiris  dan melakukan survey lapangan.penelitian ini dilakukan  Hasil penelitian  menunjukan  belum adanya pengaturan yang spesifik bagi pekerja  wanita yang bekerja pada malam hari baik dalam UU No 13 Tahun 2993 dan berbagai peraturan lainya. Hasil wawancara menunjukan  perusahan  (pengelolah Pasar Swalayan ) di kota manado tidak ada program khusus untuk  perlindungan bagi wanita  yang berkerja pada malam hari baik waktu maupuun sesudah bekerja. model/bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita khususnya yang bekerja pada malam hari..  aspek lain yang ditemukan  lewat wawancara terhadap pekerja wanita yaitu tidak adanya pengawasan langsung oleh  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Manado terkait  keberadaan mereka. Sebagai Kesimpulan  tenaga kerja perempuan  yang  bekerja pada malam hari belum  mendapatkan  jaminan perdilindungi hokum baik oleh pengusaha berupa program khusus , maupun oleh dinas yang terkait  berupa pengawasan langsung.Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Tenaga Kerja Wanita Malam Hari, Pasar Swalayan. 
LANDASAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN DI BIDANG PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PAJAK Bawole, Grace Yurico
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i3.15569

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana landasan hukum terhadap kejahatan di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pejabat pajak, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yakni suatu metode digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang penulis gunakan untuk menyusun tulisan ini. Landasan hukum terhadap kejahatan di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pejabat pajak terdapat pada pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UUKUP. Namun kejahatan ini dikategorikan ke dalam delik aduan, karena menurut Pasal 41 ayat (3) UUKUP, harus terlebih dahulu dilaporkan agar boleh dilakukan penuntutan. Sanksi pidana sudah diatur dalam UUKUP, akan tetapi masih juga sering terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pajak. Sebab, sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi yang paling menguntungkan bagi pejabat pajak. Oleh karena itu, sanksi pidana tersebut harus diubah dan disesuaikan dengan perkembangan saat ini, untuk menimbulkan efek jera bagi para pejabat yang melakukan kejahatan di bidang perpajakan dan meminimalisir pejabat pajak menyalahgunakan wewenang.Kata kunci: Kejahatan, perpajakan, pejabat pajak
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Ronald Elrik Rorie, Olga A. Pangkerego
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i9.18333

Abstract

Tujuan kegiatan IbM ini adalah menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana untuk menjaga harkat dan martabatnya, yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya yang ada di Desa Tetey Kecamatan Dimembe, masyarakat akan mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan berbagai hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga diharapkan nanti dengan adanya pemahaman yang baik dan benar oleh masyarakat maka anak yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan hak perlindungan khusus, terutama mendapatkan keadilan restoratif dan diversi serta perlindungan hukum dalam sistem peradilan  pidana untuk menjaga harkat dan martabatnya. Kegiatan IbM telah dilaksanakan di Desa Tetey dalam bentuk Sosialisasi dan Penyuluhan hukum yang diawali dengan presentasi materi sosialisasi dan penyuluhan selama kurang lebih 1 (satu) jam. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab dengan waktu yang seluas-luasnya diberi kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya ataupun memberikan tanggapan/pandangan. Hasil penelitian menunjukkan respons masyarakat cukup tinggi dilihat dari kehadiran dan reaksi untuk bertanya yang merupakan cermin keingintahuan masyarakat tentang prosedur pemberian hak perlindungan khusus yakni keadilan restoratif dan diversi terhadap anak terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 bagi anak yang terlibat masalah hukum.Kata kunci : Peradilan, Pidana, Anak
KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN Marentek, Edwin
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i4.16081

Abstract

Penelitian yang menggunakan hukum normatif ini difokuskan pada analisis yuridis yang dilakukan dengan dua teknik analisis perundang-undangan dan kajian kasus. Berdasarkan analisis tersebut diharapkan akan memperoleh pemahaman tentang kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan bagi masyarakat. Anak memiliki hubungan dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.Kata kunci: Kajian yuridis, kedudukan anak, lahir di luar perkawinan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MANADO) Sabaja, Ronald Varit
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i3.19570

Abstract

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris. Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (state approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT dilaksanakan dengan memberikan perlindungan dari proses penyidikan sampai proses persidangan dengan bekerjasama tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Perlindungan oleh pihak avokat, diberikan dalam bentuk konsultasi hukum. Pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk memguatkan dan memberi rasa aman terhadap korban, memberi informasi tentang hak hak korban untuk mendapatkan perlindungan. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban,memberikan pengutan iman dan takwa kepada korban.Kata Kunci: Fungsi, Kurator, Harta, Debitur, Pailit

Page 72 of 127 | Total Record : 1270

 70   71   72   73   74 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue