cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 1,270 Documents
 73   74   75   76   77 
EFEKTIVITAS UU NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP WARGA BINAAN ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI SULAWESI UTARA Michael G. Nainggolan, Eske N. Worang
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i8.18123

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar  UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan  dalam pelaksanaannya benar-benar efektif dalam membina warga binaan anak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Sulawesi Utara, sehingga warga binaan anak dapat dibina dengan baik dan menjadi anak yang baik kembali, karena anak adalah harapan dan penerus generasi bangsa. Dari hasil penelitian ini diharapkan anak-anak yang pernah melakukan tindak pidana dan dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan benar-benar insyaf akan perbuatannya yang salah menurut hukum dan dapat kembali menjadi anak yang baik dan dapat berbaur kembali dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak mendapatkan label dari masyarakat sebagai anak yang tidak baik, anak nakal ataupun anak yang jahat dan diberikan stigma sebagai narapidana. Juga diharapkan dengan penelitian ini tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat dieliminir dan anak akan menyadari bahwa tindakannya bukan merupakan suatu hal yang baik dihadapan hukum. Dengan mengambil data secara langsung dari Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Utara, dengan ditunjang bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, maka hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam mengeliminir dan bahkan menghapuskan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak.Kata Kunci : Anak nakal, Lembaga Pemasyarakatan.
KAJIAN HUKUM MENGENAI HAK MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Makalew, Anastasia Tania
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i3.15574

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal menguji isi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana implementasi putusan hasil pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Mahkamah Konstitusi dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam UUD NRI 1945, dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusional artinya, tidak boleh ada UU dan peraturan perundang-undangan lainya yang bertentangan dengan UUD hal ini sesuai dengan penegasan bahwa UUD sebagai puncak dari tata urutan peraturan perundang-undangan di indonesia. Pengujian UU terhadap UUD tahun 1945 membutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstitusionalitas hukum. Hal tersebut merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, Dan ketentuan pengujian meterialnya dimuat dalam Pasal 51A ayat (5) UU MK dan dalam peraturan nomor 06/PMK/2005 Pasal 4 ayat (2). 2. Implementasi putusan hasil pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tergantung pada model putusannya, yaitu diantaranya model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku dan model putusan yang merumuskan norma, bersifat langsung dapat dieksekusi (self executing/self implementing) sedangkan baik putusan konstitusional bersyarat maupun model putusan inkonstitutional bersyarat tidak dapat secara langsung dieksekusi (non-self executing/implementing).Kata kunci: Hak menguji, Undang-Undang, terhadap Undang-Undang Dasar 1945
PENJATUHAN PIDANA SEBAGAI USAHA PENANGGULANGAN KEJAHATAN MENURUT KUHP Pratiwi, Anggriani D.
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i10.18484

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab terjadinya suatu kejahatan dan apa penjatuhan pidana sebagai usaha penanggulangan kejahatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyebab terjadinya kejahatan ada beberapa faktor, namun ada dua faktor besar yaitu faktor intern dari individu pelaku kejahatan berupa; sakit jiwa (hati), daya emosional, rendahnya mental, anomi, umur, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu dan kurangnya hiburan, kemudian faktor ekstern, yang berada di luar dari diri pelaku kejahatan. Faktor-faktor lain yaitu faktor ekonomi yang dapat menimbulkan suatu kejahatan disebabkan karena perubahan-perubahan kebutuhan hidup manusia, pengangguran dan urbanisasi, faktor agama, pelaku kejahatan kurang menghayati ajaran agama yang dianutnya sehingga mudah melakukan suatu kejahatan dan juga faktor media,  terutama media televisi dan alat telekomunikasi yang semakin canggih yaitu hand-phone yang banyak menyediakan fitur-fitur, aplikasi-aplikasi dan games-games  untuk dimainkan. 2.  Penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP sebagai usaha penanggulangan kejahatan sangat diperlukan karena kita tidak dapat hidup tanpa pidana. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dengan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Hukum pidana dan pidana masih tetap diperlukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, karena didalamnya tidak saja terkandung aspek rehabilitasi dan koreksi, tetapi juga aspek pengamanan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang berat.Kata kunci: Penjatuhan Pidana, Penanggulangan Kejahatan.
PERAN ADVOKAT DALAM PROSES PENUNTUTAN SUATU PERKARA PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT Ropa, Ebenhaezar
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i5.17694

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penuntutan suatu perkara pidana berdasarkan KUHAP dan bagaimana peran advokat dalam penuntutan suatu perkara pidana menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penuntutan suatu perkara pidana dibatasi sejak berkas perkara tersangka diterima oleh penuntut umum sampai dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan surat dakwaan. Dakwaan dapat disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidair. Dakwaan merupakan dasar penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Untuk itu dakwaan harus memenuhi syarat formal dan syarat materil suatu surat dakwaan. 2.Peranan advokat dalam penuntutan suatu perkara pidana menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah agar terdakwa memperoleh hak-haknya, yakni hak untuk mendapatkan penyelesaian perkaranya secepatnya, hak untuk mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan dan turunan surat pelimpahan serta surat dakwaan.Kata kunci: Peran Advokat, Proses Penuntutan, Perkara Pidana.
KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAGIPAGA DISTRIK KORAGI KABUPATEN JAYAWIJAYA Gombo, Hongko
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i3.19575

Abstract

Alasan mendasar dari dilakukannya penelitian ini adalah BPD di desa Tagipaga  merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi penyalur dan penampung aspirasi masyarakat. Alasan lain adalah BPD selaku mitra kerja Pemerintah Desa memiliki peranan yang sangat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan Desa yang demokratis. Namun yang menjadi alasan utama sesuai dengan hasil pengamatan awal adalah, kurang optimalnya Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Indikasi dari permasalahan tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa kurang dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa, personil anggota BPD yang dinilai kurang representatif mewakili tokoh-tokoh yang ada di desa Tagipaga hal ini disebabkan oleh seluruh kurangnya pemahaman masyarakat desa Tagipaga tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa sehingga terkesan kurang baik dan kurang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Penyelenggaraan.
IMPELMENTASI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN STANDAR (Claussula Baku) Mandey, Meiske
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i10.14113

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana klausula baku dapat merugikan konsumen karena tidak memiliki pilihan selain menerimanya dan bagaimana klausula baku ini menurut UUPK melarang dengan tegas pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang tujuannya merugikan konsumen.  Dengan menggunkan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Klausula baku potensial merugikan konsumen karena tidak memiliki pilihan selain menerimanya.  Namun di sisi lain, harus diakui pula klausula baku sangat membantu kelancaran perdagangan.  Sulit membayangkan jika dalam banyak perjanjian atau kontrak sehari-hari kita selalu harus menegosiasikan syarat dan ketentuannya.   Misalnya jika membeli tiket menonton pertunjukan, apakah wajar untuk menegosiasikan akibat hukum jika pertunjukan itu dibatalkan?  Namun demikian, untuk melindungi kepentingan konsumen beberapa jenis klausula baku secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Perlidungunan Konsumen.  Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen, yang perlu mendapat perhatian utama dalam perjanjian baku adalah  mengenai klausula eksonerasi (exoneratie clausule exemption clausule). Yaitu klausula yang  berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha yang lazimnya terdapat dalam jenis perjanjian tersebut.  Konsep itu tidak sesuai lai, sebab sudah tidak selaras dengan nafat hukum yang terus berkembang.  Dalam hal ini, klausula  baku erat kaitannya dengan UUPK.  UUPK secara tegas dan detil  mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta hal-hal yang dilarang dilakuan oleh pelaku usaha. 2. Khusus mengenai klausula baku ini UUPK melarang dengan tegas pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang tujuannya merugikan konsumen (vide Pasal 18 UUPK).  Jadi, sudah semestinya kita sebagai konsumn berani untuk  mengutarakan dan berbicara seandainya merasa dirugikan oleh Pelaku Usaha, akan tetapi cara-cara tersebut tentunya harus didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, sehingga k ita tidak terjebak pada keadaan dimana kita akan terkalahkan atau dimentahkan oleh pembelaan pelaku usaha. Kata kunci: Impelmentasi hukum, perlindungan konsumen, klaussula Baku
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMAKAI AIR ISI ULANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Manoppo, Datu Ridel
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar ketentuan yang menjadi standar kualitas air minum isi ulang pada depot air minum isi ulang dan bagaimana aspek hukum perlindungan konsumen pengguna air minum isi ulang.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dapat disimpulkan: 1. Pengolahan air baku menjadi air minum harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Secara sederhana, air bersih sebelum dikonsumsi harus dipanaskan hingga mendidih terlebih dahulu sehingga kuman atau bekteriologi yang terkandung di dalamnya akan mati sehingga memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam menggunakan air minum isi ulang yang dapat langsung di konsumsi dari air minum depot isi ulang. Pada prinsipnya pengolahan air minum isi ulang pada setiap produsen adalah sama yaitu untuk menghilangkan bau, warna, rasa, bahan kimia berbahaya serta menghilangkan mikroorganisme. 2. Pada dasarnya pengaturan standar air minum depot isi ulang telah diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang, sedangkan perlindungan bagi konsumen dalam penggunakan air minum isi ulang terdapat pada Pasal 4, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata kunci: Perlindungan hukum, konsumen, pemakai, air isi ulang.
KEBERADAAN ASAS CABOTAGE TERHADAP PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN Sumenda, Graciella Eunike
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keberadaan asas Cabotage dalam peraturan  perundang-undangan di bidang pengangkutan laut di Indonesia dan bagaimana penerapan asas Cabotage terhadap perusahaan angkutan laut Nasional.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Asas cabotage ini berkembang dari waktu ke waktu, yang mulai diberikan payung hukum  berupa Instruksi Presiden (Inpres) No 5 Tahuun 2005 mengenai Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, kemudian Asas cabotage ini diakomodir dalam Undang-Undang Pelayaran No 17 Tahun 2008. UU ini juga memuat sanksi atas pelanggaran asas cabotage, yaitu sanksi administratif dan pidana. 2. Dalam penerapan Asas Cabotage bagi pelayaran Indonesia didasarkan pada pemikiran bahwa transportasi laut dalam negeri mempunyai peranan strategis dan signifikan dalam pembangunan nasional, mulai bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan sampai keamanan,ini dimaksudkan untuk melindungi kedaulatan negara dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara, serta memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan.Kata kunci: Asas Cabotage, Perusahaan, Angkutan Laut, Pelayaran.
PENERAPAN HUKUM TERHADAP JENIS NARKOTIKA YANG BELUM DI ATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 Wagiu, Mario
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i2.15246

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja penggolongan jenis Narkotika yang diatur dan yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan bagaimana penerapan hukum terhadap jenis Narkotika yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dapat disimpulkan: 1. Penggolongan jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terbagi atas 3 golongan, golongan I, II, dan III. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunya potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan Narkotika golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dan mengakibatkan ketergantungan. 2. Tentang penerapan hukum mengenai jenis narkotika yang belum di atur dalam perundang-undangan untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka menurut penulis hakim punya kekuasaan penuh untuk menjalankan dan mengadili suatu proses peradilan dalam Pasal 10 ayat1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengamanatkan hakim untuk wajib memeriksa dan mengadili perkara tanpa alasan apapun, maka hakim dituntut untuk bisa melakukan inovasi dengan menemukan dan membentuk hukum yang baru meskipun belum tertulis dalam Undang-Undang. Kata kunci: Penerapan hukum, jenis Narkotika, belum diatur
HAK WARIS DALAM HUKUM ISLAM DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA Kadengkang, Akbar
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i9.18329

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak waris dalam Hukum Islam dan bagaimana relevansi hak waris dalam Hukum Islam dengan Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Sistem pembagian warisan dan besarnya bagian masing-masing ahli waris dalam Islam telah tertentu sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT, dalam Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW, namun demikian tidak menutup jalan dilakukan musyawarah antara ahli waris untuk membagi warisan atas kehendak kerelaan ahli waris, yaitu secara kesepakatan damai, juga dengan jalan takharuj. Kedua jalan ini dibenarkan untuk ditempuh oleh Islam sepanjang tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan atas dasar kerelaan. 2. Hukum waris Islam menjunjung tinggi hak-hak ahli waris, dan sangat relevan dengan hak asasi manusia karena tidak membedakan apakah ia laki-laki maupun perempuan, orang dewasa, anak-anak, dan orang-orang di bawah perwalian. Semua mereka mendapatkan haknya, yaitu harta warisan dari pewaris banyak maupun sedikit berdasarkan ketentuan yang berlaku.Kata kunci: Hak waris, Hukum Islam, Hak Asasi manusia.

Page 75 of 127 | Total Record : 1270

 73   74   75   76   77 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue