cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
PRIVATE LAW
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue " No 7 (2015)" : 17 Documents clear
KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ANTARA KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN DENGAN CV. METRO JAYA DALAM PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS JALAN LINTAS DESA LUMBU KECAMATAN KUTOWINANGUN Damayanti, Chyntia; Imanullah, Najib; pranoto, pranoto
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas proporsionalitas dalam pengaturan hak dan kewajiban antara kepala bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. Metro Jaya selaku penyedia jasa. Untuk tercapainya penulisanhukum ini, digunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat eksplanatoris dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan, sedangkan sumber data yang digunakanadalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari para pihak dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara, dengan model analisis interaktif sebagai teknikanalisis data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan pengaturan hak dan kewajiban antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia jasa pada dasarnya sudah memenuhi asas proporsionalitas, namun dalam perumusan isi kontrak belum diterapkan. Kontrak kerja konstruksiideal berbasis Asas Proporsionalitas seharusnya mengatur pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsinya dari proses tahapan prakontraktual, pelaksanaan kontrak hingga pasca kontraktual.
PROPOSISI HUKUM ANTARA SURAT EDARAN BANKINDONESIA NOMOR 13/28/DPNP PERIHAL PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/25/2009TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Aprianto, Roy; Hadi, Hernawan; Pujiono, Pujiono
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung dengan bahan hukum sekunder. Untuk mencegah kerugian pada bank, sebelumnyaBank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Pada intinya, peraturan ini mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakanproduk terstruktur yang dapat mengontrol potensi kerugian yang timbul dari seluruh kegiatan bank. Aturan yang diharapkan dapat mencegah kerugian pada sektor perbankan tersebut ternyata kurang efektif. Untuk menanggulangi kelemahan PBI tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui proposisi hukum antara Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum denganPeraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK DAN DAYA PEMBEDA DALAM PENDAFTARAN MEREK DAGANG YANG BERSIFAT KETERANGAN BARANG (DESCRIPTIVE TRADEMARK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK Wibowo, Ari; Hadi, Hernawan
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan penerapan prinsip itikad baik dan daya pembeda dalam pendaftaran merek dagang yang bersifat keterangan barang (descriptive trademark). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkanbahan hukum primer dan sekunder melalui teknik pengumpulan berupa studi kepustakaan. Analisis bahan hukum melalui metode deduksi silogisme , dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini, bahwa Prinsip itikad baik dan daya pembeda dalam pendaftaran merek dagang yang bersifat keterangan barang (descriptive trademark) di terapkan pada saat pemeriksaan subtantif sesuai ketentuan Pasal 18 sampai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
RISIKO DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/8/PBI/2003 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM Suharto, Eunike Selend; Pertiwi, Nike Dian; Tirtasari, Yunike Adelyna
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis risiko dalam perjanjian kredit perbankan dengan mengacu sesuai undang-undang yang berlaku. Perbankan merupakan bisnis yang penuh dengan risiko, namun disisi lain juga memberikan keuntungan yang menjanjikan. Didalam Peraturan Bank IndonesiaNomor 5/8/Pbi/2003 telah mengatur mengenai penerapan managemen risiko bagi bank umum agar dapat terus menjalankan bisnis usahanya. Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan. Oleh karenaitu menerapkan managemen risiko dalam perbankan merupakan suatu hal yang sangat penting sesuai dengan kemampuan bank sebagai suatu standar yang harus dipenuhi dalam perbankan di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG LEMAH DALAM MERGER PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk Laksmitasari, Kartika; Khanan, Khanan
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakGoncangan perekonomian yang dialami Indonesia pada masa orde baru menimbulkan dampak yang sangat besar, terutama bagi usaha perbankan. Demi menyelamatkan industri perbankan, pemerintah memiliki opsi untuk melakukan merger atau likuidasi. Merger adalah penggabungan suatu perusahaan ke perusahaan lain, sedangkan likuidasi adalah pembubaran suatu perusahaan. Langkah yang dipilih pemerintah adalah melakukan merger antara Bank Ekspor Impor (Bank Eksim), Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) ke dalam Bank Mandiri.Gabungan keempat bank tersebut kini dikenal dengan nama Bank Mandiri. Dalam proses merger tersebut pemerintah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun1999, pemerintah dapat melakukan merger sesuai tata cara dan prosedur yang tepat tanpa mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas dan karyawan Bank, serta kepentingan rakyat banyak.
LEGALISASI MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) SEBAGAI SARANA DALAM MENGAKHIRI SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL (Studi Kasus Sengketa Rokok Kretek Indonesia – Amerika Serikat) Agustin, Yusniar Dwi; Fie, Alfaini Husna; Devy, Rowena Marsha
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSalah satu kegiatan perdagangan internasional yang terjalin antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat ialah perdagangan dalam ekspor rokok kretek. Tetapi dalam prakteknya, kegiatan ini tidak berjalan dengan lancar dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan Amerika Serikat dianggap diskriminatif oleh Indonesia. Sehingga kegiatan ekspor rokok kretek ke Amerika Serikat menimbulkan sengketa. Sengketa tersebut dibawa ke Dispute Settlement Body - World Trade Organization (DSB-WTO). WTO menyatakan bahwa tindakan Amerika Serikat bersalah dan memenangkan Indonesia. Namun, Amerika Serikat tidak bersedia melaksanakan keputusan WTO. Untuk mengakhiri sengketa ini dibuatlah sebuah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua Negara yang bersengketa.
PENYELESAIAN SENGKETA DAN AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PADA KASUS ANTARA PT METRO BATAVIA DENGAN PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY (GMF) AERO ASIA Ulya, Rifqathin; Santika, Ines Age; Sholikah, Zhahrul Mar’atus
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMenurut Pasal 1234 KUHPerdata, debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, hal tersebut disebut wanprestasi. Penulis tertarik untuk menganalisis sebuah kasus yang terjadi antara PT Metro Batavia yang merupakan salah satu perusahaan pesawat terkemuka dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia. Dikasus tersebut dijelaskanbahwa kasus wanprestasi tersebut dituduhkan kepada PT Garuda Maintenance (GMF) Aero Asia tidak memenuhi prestasi dalam hal pemenuhan garansi mesin yang dibeli oleh PT Metro Batavia. Adapun tujuan dan kegunaan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan wanprestasi danakibat wanprestasi jika timbul sengketa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang wanprestasi. Tulisan ini disusun dengan metode penulisan yuridis normatif . Wanprestasi tidak selalu dimaksudkan tidak dapat memenuhi sama sekaliprestasi yang diperjanjikan, namun dapat juga terjadi dalam hal debitur tidak tepat waktu dalam memenuhiprestasi, serta dengan tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh kreditur. Wanprestasi sendiri memilikiakibat hukum yang diatur dalam KUHPerdata, Pasal 1236, Pasal 1237 dan Pasal 1266. Akibat hukumdari wanprestasi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara
NEGOSIASI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA MENCAPAI KESEPAKATAN Vidya, Mega; Hutagalung, Bina; Wardani, Dea Kusuma
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPada Artikel ini dibahas mengenai negosiasi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah sebagai upaya mencapai kesepakatan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilakukan melalui dua cara, salah satunya melalui penyedia barang/jasa. Negosiasi dilakukan dalam hal pemilihan penyedia barang/jasa (fase pra kontrak) dengan cara seleksi, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung untuk mencapai suatu kesepakatan antara pemerintah dengan penyedia barang/jasa mengenai harga dan kualitas teknis barang/jasa.
PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI E-COMMERCE Syaifinuha, Yusuf Bintang; Syahputra, Dimas Febrian; Kurniawan, Rivan
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKegiatan perdagangan di masyarakat telah berkembang sangat pesat. Salah satunya dipengaruhi dengan berkembangnya teknologi yang berbasis internet, yang dikenal dengan nama e-commerce, E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang dapat melintasi batas  negara,  tidak  bertemunya penjual dan  pembeli,  media  yang dipergunakan internet. Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan jasa tetapi di sisi lain pelanggaran akan hak-hak konsumen sangat riskan terjadi karena karakteristik  e-commerce  yang khas. Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi  e-commerce. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi  Perdagangan itu sendiri adalah salah satu bentuk dari perikatan yang mana ada apke yang harus dipenuhi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PEMBERI JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL TERJADINYA KREDIT MACET Maretasari, Davina Eka; Andira, Laurensia Niken; Larasati, Prihatiningtias
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSeiring dengan perkembangan dibidang ekonomi dan perdagangan yang semakin tumbuh pesat dengan diikuti transaksi bisnis yang tinggi, masyarakatpun ingin mengelola usaha yang diminati makamunculah lembaga Pembiayaan melalui Perusahaan Pembiayaan dengan cara Sewa Guna Usaha (Leasing ). Dalam penulisan ini kami menganalisis jika  leasing melakukan penarikan obyek pembiayaan dari tangan konsumennya secara paksa, sehingga para konsumen yang biasanya disebut lessee perlu untuk dilindungi sesuai dengan dikeluarkannya peraturan  menteri keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan  untuk menarik secara paksa  kendaraan baik  mobil ataupun  motor  dari  nasabah  yang menunggak cicilan kredit kendaraanatau macet.

Page 1 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue No 7 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013)