cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
PRIVATE LAW
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 2, No 6 (2014)" : 10 Documents clear
HARMONISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA TANJUNG LESUNG DI PROVINSI BANTEN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS DALAM MEWUJUDKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG Sakti, Angga Wenang; Purnomo, Hari; Adiyanto, Rachmat
PRIVATE LAW Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research aims to determine how to harmonize the development of Special Economic Zones (SEZ) in Tanjung Lesung, Banten, positive and negative impact in the management of Special Economic Zones (SEZ) in Tanjung Lesung. Research methods used in this research is a normative law, the legislation approach. The nature of legal research used prescriptive. Primary legal materials include the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, Law No. 39 of 2009 on Special Economic Zones, the Indonesian Government Regulation No. 26 of 2012 on the Special Economic Zone Tourism Tanjung Lesung In Banten and the Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 41 In 2012 On Board Special Economic Zones Zone Banten. Secondary legal materials in the form of the publication of the law which are not official documents, books and other sources. Conformity and harmonization of regulation is the legal foundation of Special Economic Zones are studied in this paper. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana harmonisasi dikembangkanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanjung Lesung, Provinsi Banten, Dampak postif dan negatif didalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanjung Lesung. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian hukum yang digunakan preskriptif. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung Di Provinsi Banten dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan sumber lainnya. Kesesuaian dan harmonisasi peraturan sebagai landasan hukum Kawasan Ekonomi Khusus merupakan hal yang dikaji dalam penulisan ini.
URGENSI PEMBANGUNAN SMELTER OLEH PERUSAHAAN TAMBANG DI INDONESIA SESUAI AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Damayanti, Chyntia; Pratama, Kartika Sari Dian
PRIVATE LAW Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIndonesia is a country rich in natural resources. Among them is the mineral and coal mining companies managed by domestic and foreign mining companies. During the mining results only in the export of unprocessed state. The government then issued Law Number 4/2009 on Consider Mineral and Coal which mandates the importance of refining the processing of metallic minerals. Therefore, the government requires mining companies to establish a smelter which aim to provide value-added metallic minerals before export. With the company’s smelter at a mine in Indonesia is expected to provide an increase to investment in the country. AbstrakIndonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Diantaranya adalah mineral dan batubara yang dikelola oleh perusahaan tambang dalam negeri maupun perusahaan tambang asing. Selama ini hasil tambang tersebut hanya di ekspor dalam keadaan yang belum diolah. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengamanatkan mengenai pentingnya melakukan pengolahan pemurnian pada mineral logam. Oleh karena itu pemerintah mewajibkan perusahaan tambang untuk mendirikan smelter yang tujuannya memberikan nilai tambah pada mineral logam sebelum di ekspor. Dengan adanya smelter pada perusahaan tambang di Indonesia diharapkan dapat memberikan peningkatan terhadap investasi dalam negeri.
DUALISME PENGATURAN DAN PENGERTIAN SENI TERAPAN (APPLIED ART) PADA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Hadi, Hernawan
PRIVATE LAW Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractApplied Arts has a duality setting, the first setting is set in the Undang-undang No. 19 Th.2002 about Copyrights, while the second setting is in the Undang-undang No. 31 TH.2000 about Industrial Desaign.Industrial design, a new design in the form of blueprints which is considered as a work of art can be protected by copyright. Copyright protects a work of applied art Copyright protection is through the declarative approach means that since the announcement by the creator, then by law already have legal protection as the Creator. When the blueprint is given a three-dimensional shape and only produced one fruit and emphasis on art, it will be protected by copyright, if the shape design has aesthetic value as well as the mass produced, these designs are protected by industrial design rights. Industrial design rights is the protection given to the work produced .Stelsel used in  Desain Industries is Constitutif means to gain legal protection for such works must be registered at the Ditjen HKI, and the registration is accepted. AbstrakSeni Terapan (Aplied Art) mempunyai dualisme pengaturan,pengaturan pertama di atur dalam Undang undang Nomor 19 Th.2002 tentang Hak Cipta,sedangkan pengaturan kedua ada dalam Undang undang No.31 Th.2000 tentan Desain Industri.Suatu karya seni,suatu desain (baru) dalam bentuk cetak biru (blue print) yang dianggap sebagai suatu karya seni dapat dilindungi dengan hak cipta. Hak cipta yang melindungi suatu karya seni terapan  (applied art).Perlindungan Hak cipta tersebut melalu pendekatan Deklaratif artinya sejak di umumkan oleh si pencipta,maka demi hukum sudah mendapat perlindungan hukum sebagai si Pencipta.Ketika cetak biru ini diberi bentuk tiga dimensi dan hanya diproduksi satu buah dan penekanannya pada seni, maka akan dilindungi dengan hak cipta,kalau bentuk desainnya mempunyai nilai estetika serta diproduksi masal, desain ini dilindungi oleh hak atas desain industri. Hak Desain industri adalah perlindungan  yang diberikan pada hasil karya yang diproduksi secara masal.Pendekatan yang dipakai dalam Undang Undang Desain Industri adalah Konstituif artinya untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap karya tersebut harus di daftarkan di Ditjen HKI,dan pendaftarannya di terima.
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KAIDAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Nikmah, Hilda Yuwafi; Pranoto, Pranoto
PRIVATE LAW Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractMarriage between a couple with different nationality or often called intermarriage is a phenomenon in Indonesia as qonsequence of age development. But in fact, this intermarriage has more risk, some deviation likely occur from what planned previously by every couple. When there is a continuously conflict between husband and wife, it can lead to divorce. The divorce leads to mutual property sharing problem. The problem emerges related to mutual property sharing, either mobile or immobile asset. Regarding the immobile asset, the problem lies in the ownership status when a divorce occurs. Another problem concerns which law to be used in the mutual property sharing.This study was a normative law research that was prescriptive in nature with statute and conceptual approaches. The source and type of law material used was primary on supported by secondary law material. AbstrakPerkawinan beda kewarganegaraan atau sering disebut perkawinan campuran merupakan fenomena di Indonesia akibat perkembangan jaman. Namun dalam kenyataannya, perkawinan campuran ini mempunyai risiko yang lebih besar terhadap timbulnya benturan yang pada akhirnya berujung perceraian. Akibat perceraian khususnya terhadap pembagian harta bersama. Permasalahan timbul terkait pembagian harta bersama baik berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai benda tidak bergerak permasalah ada pada status kepemilikan apabila terjadi perceraian. Permasalahan lainnya adalah terkait hukum mana yang akan digunakan dalam pembagian harta bersama tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung bahan hukum sekunder.
ANALISIS KEKUATAN MENGIKAT TERHADAP IKLAN/PROMOSI, REKLAME (PRA KONTRAK) Rani, Julia; Rachma, Nadiah Cynthia; Gesyta, Riza Ghitasetia
PRIVATE LAW Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article discusses the power of binding in a pre contract agreement business. Power to bind the agreement, the business must be the existence of an activity that is promotion. Promotion is an activity that is important in a business. Promotion done to convice the consumer. Promotion can be done with one of then is through advertisement. Biilboard advertising is a great medium, which can be placed in areas by frequented, for example, on the side of a busy highway intersection. The advertisement, the product will be used as the ibject of pre-contract agreement in the business to be more easily recognized, and it helps the company to provide the power to bind in a business deal. AbstrakArtikel ini membahas tentang kekuatan mengikat dalam perjanjian pra kontrak suatu bisnis. Untuk mengikat kekuatan perjanjian, dalam bisnis harus adanya suatu kegiatan yaitu promosi. Promosi merupakan suatu kegiatan yang penting dalam sebuah bisnis. Promosi dilakukan untuk meyakinkan pihak konsumen. Promosi dapat dilakukan dengan salah satunya yaitu melalui reklame.Reklame adalah media periklanan besar, yang bisa ditempatkan pada area yang sering dilalui, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Dengan reklame, produk yang akan dijadikan sebagai objek perjanjian pra kontrak dalam bisnis menjadi lebih mudah dikenal, dan hal ini membantu perusahaan dalam memberikan kekuatan untuk mengikat dalam sebuah perjanjian bisnis.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS WANPRESTASI DEBITUR DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Dewi, Lia Alfina; Setyoningrum, Nophela; Safitri, Umi Nur
PRIVATE LAW Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractTrading activities in the community has been growing rapidly, one of which is influenced by the development of internet based technology know as e-commerce. With the development of technology will cause a lot of legal issues that can occur through electronic media or the internet so as to cause damage to the party who has made a transaction through the media, one of them defaults in e-commerce transactions.Issues in the article is about how the legal protection of creditors if the debitor in default in e-commerce transactions in the review of the civil code (KUHPerdata), PP No82 of 2012 concercing the implementation of systems and electronic transactions, and UU No 11 of 2008 about the information and electronic transactions. AbstrakKegiatan perdagangan di masyarakat telah berkembang pesat yang salah satunya dipengaruhi oleh teknologi yang dikenal dengan sebutan e-commerce. Dengan perkembangan teknologi tersebut akan mengakibatkan permasalahan hukum yang dapatterjadi melalui media elektronik atau internet tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak yang telah melakukan transaksi melalui media tersebut, salah satunya wanprestasi dalam transaksi e-commerce. Permasalahan dari artikel ini adalah tentang bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditur jika debitur melakukan wanprestasi dalam transaksi e-commerce ditinjau dari KUHPerdata, Peraturan Pemerintah RI No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
KAJIAN TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Maharani, Maya Dewi; Tipe N, Zulaika; Puspa, Sastika
PRIVATE LAW Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis journal is aimed to analyze about community empowerment and mining management which viewed from the perspective of The Act Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. Mining sector in its management often causing disputes between the company and society mine. The company is less concerned with the welfare of local communities in the sector of health, education, and economic. In the land sea region of South Kalimantan mining community empowerment becomes a high priority with the aim to help improve people’s living standards around. This causes can realized by programs such as improved public health, access to education, infrastructure development, improvement of the economic, social and cultural. The program has been in accordance with The Act Number 4 of 2009 which regulate about the management of mines in order to increase the social development. AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian lebih terhadap pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pertambangan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bidang pertambangan dalam pengelolaannya sering kali menyebabkan sengketa antara perusahaan dan masyarakat lingkar tambang. Perusahaan kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun perekonomian. Di wilayah Tanah Laut Kalimantan Selatan permberdayaan masyarakat Lingkar tambang menjadi prioritas tinggi dengan tujuan untuk membantu peningkatan standar hidup masyarakat sekitar. Hal ini dapat ditunjukan dengan program kedalam bidang-bidang seperti peningkatan kesehatan masyarakat, akses pendidikan, pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, dan sosial budaya. Program tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengeloaan tambang dalam rangka peningkatan pembangunan sosial.
URGENSI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) BIDANG PERTAMBANGAN TERHADAP MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG DALAM PERSPEKTIF SINKRONISASI HUKUM DI INDONESIA Putra, Muhammad Imam Dani; Cahyono, Arifin Dwi; Brillianto, Gary Sakti
PRIVATE LAW Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis paper discusses about how a Partnership and Environtment Program (PKBL) conducted by the State-Owned Enterprises (SOEs), especially in the field of mining can be carried out to the society around mine in this case directly impacted by mining enterprises through the regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. Per-05/MBU/2007 about the Partnership Program State-Owned Enterprises with small businesses and Environtment Program, as well as synchronization with other positive law in Indonesia. This Program is part of the Corporate Social Responsibility (CSR) to improve the welfare of society around mine. AbstrakTulisan ini membahas mengenai bagaimana suatu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya di bidang pertambangan dapat dilaksanakan kepada masyarakat lingkar tambang yang dalam hal ini terkena dampak langsung oleh usaha pertambangan melalui Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, serta sinkronisasi dengan hukum positif lainnya di Indonesia. Program ini merupakan bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkar tambang.
PERAN YAYASAN SAYAP IBU DALAM PROSES ADOPSI DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK Seto, Waringin
PRIVATE LAW Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakThis study aims to determine the implementation of Government Regulation No. 54 Year 2007 on the Implementation of Adoption and legal adoption (adoption) consequences of the rights and obligations arising after the adoption. The approach used by the author in the study is the law approach (statue approach). The research location is in Sayap Ibu Foundation, Jln. Barito  II No. 55, Kebayoran Baru, South Jakarta. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Data collection techniques used were interviews and document study to obtain basic theory and data relating to the study.  Based on the research results and discussion generated conclusions, among others, as follows: Implementation of Government Regulation No. 54 Year 2007 on the Implementation of Child Adoption in Sayap Ibu Foundation in the process adoption in accordance with the laws, because it has met the formal requirements, substantive and administrative adoption. Adopted child caused three (3) as a result of the law, there are: Inheritance Rights of foster Parents and Bladder (the child has a law position of him parents who adopted), Citizenship Status ( the child was adopted must be before 5 years and actually Indonesian and after it he will get 2 citizen status, Rights and Powers of Guardianship Foster Parents ( the parent who adopted was being guardian parent). AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan akibar hukum dari suatu proses pengangkatan anak (adopsi) terhadap hak - hak dan kewajiban yang timbul setelah adopsi.Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang - undang (statue approach). Lokasi penelitian adalah di Yayasan Sayap Ibu, Jln. Barito II Nomor 55 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen untuk memperoleh landasan teori dan data - data yang berkaitan dengan penelitian.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, antara lain sebagai berikut : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Yayasan Sayap Ibu dalam proses pengangkatan anak telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan tersebut, karena telah memenuhi persyaratan formil, materiil dan administrasi pengangkatan anak. Pengangkatan anak menimbulkan tiga (3) akibat hukum, yaitu : Hak Waris Atas Orang Tua Angkat dan Kandung (anak mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya), Status Kewarganegaraan Anak Angkat (Status kewarganegaraan anak angkat yang di angkat sebelum berumur lima (5) tahun adalah warga negara Indonesia dan setelahnya anak akan memiliki dua kewarganegaraan (dual citizen)), Hak Perwalian dan Kekuasaan Orang Tua Angkat (orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat).
ANALISIS YURIDIS PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BIJIH BESI OLEH BUPATI MINAHASA UTARA KEPADA PT MIKGRO METAL PERDANA DI PULAU BANGKA Naibaho, Yonsei Monica; Kusumawati, Apriliani; Utama, Rahmaning Putri
PRIVATE LAW Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis paper aims to analyze the suitability of the iron ore mining license issued by the Regent of the North Minahasa PT Mikgro Metal Prime on the island farts with applicable laws and regulations in Indonesia, Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining (Mining Law), Law Number 27 Year 2007 on Management of Coastal Areas and Small Islands (PWP3K Act). From this research result that North Minahasa District Decree on Renewal and Expansion Exploration And Mining Rights Being Adjustment Mining Permit (IUP) Exploration No. 162 of 2010 dated July 20, 2010 to PT Mikgro Metal Prime contrary to the provisions of the Mining Permit regulated the Mining Law, the PWP3K Law and the Law on Spatial because it has and will damage the environment and violate the rights of indigenous people of Bangka Island. AbstrakTulisan ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian izin usaha pertambangan bijih besi yang diterbitkan oleh Bupati Minahasa Utara kepada PT Mikgro Metal Perdana di pulau bangka dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Keputusan Bupati Minahasa Utara tentang Perpanjangan dan Perluasan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Serta Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor: 162 Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 kepada PT Mikgro Metal Perdana bertentangan dengan ketentuan mengenai Izin Usaha Pertambangan yang diatur dalam UU Minerba,UU PWP3K dan UU Penataan Ruang karena telah dan akan merusak lingkungan sekaligus melanggar hak-hak adat warga Pulau Bangka.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue No 7 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013)