cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
YUSUF ADIWIBOWO
Contact Email
lentera.hukum@unej.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
lentera.hukum@unej.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Lentera Hukum
Published by Universitas Jember
ISSN : 23554673     EISSN : 26213710     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Lentera Hukum merupakan sarana ilmiah bagi mahasiswa untuk menyalurkan pemikiran-pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum. Artikel yang dikirim belum pernah dipublikasikan atau tidak dalam proses penerbitan dalam berkala ilmiah lain. E-Journal Lentera Hukum terbit tiga kali dalam setahun yaitu April, Juli, dan Desember. Diterbitkan secara elektronik atas kerjasama Fakultas Hukum dan UPT Penerbitan Universitas Jember
Arjuna Subject : -
Articles 227 Documents
 8   9   10   11   12 
Legal Conflicts in the Border Dispute between Indonesia and Timor Leste Rato, Dominikus
Lentera Hukum Vol 6 No 3 (2019): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v6i3.14185

Abstract

This study aims to find the pattern of dependable approach in the border dispute settlement between Indonesia and Timor Leste in Oecusse. Historically, the community lived in the border area came from one ancestor. Because of social-political problems, however, the community subsequently followed the trajectory for which the partition between Indonesia and Timor Leste was undeniable. As a result of the partition, in the context, adat land should become the collective right of the community, which is situated under one adat law system but in the different national jurisdictions. This study questions on what causes collective land conflicts at the border of these countries. Using socio-legal and local wisdom approaches, as it is subsequently analyzed according to adat law, the study finds the cause that emerged as the result of the legal conflict between adat law and state law. If the state hands over the problem to adat communities or traditional leaders, based on their adat law dispute resolution, the conflict will resolve quickly. This study recommends the two states, Indonesia and Timor Leste, to provide the dispute resolution to adat or traditional leaders based on their adat law. Keywords: Legal Conflicts, Border Dispute, Adat Law.
Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Kemandirian dan Integritas Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Puspitasari, Dyan
Lentera Hukum Vol 3 No 1 (2016): April 2016
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v3i1.5608

Abstract

Wilayah geografis Indonesia yang amat luas dengan segala keterbatasan sarana transportasi menjadikan tidak mudah bagi Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang disingkat DKPP dalam menjalankan tugasnya. Padahal, persidangan yang cepat merupakan prinsip yang harus ditepati demi para pencari keadilan. Karenanya, mekanisme persidangan pun harus dirancang untuk memudahkan proses pencarian keadilan tersebut. Salah satu cara yang dipergunakan oleh DKPP adalah bahwa dalam keadaan tertentu dapat diselenggarakan sidang jarak jauh dengan fasilitas video conference seperti termaktub pada Pasal 25 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012. Terdapat setidaknya beberapa tantangan yang dihadapi DKPP adalah 1) usia yang masih belia, sehingga belum begitu dikenal oleh khalayak luas, 2) kelembagaan DKPP sangat terbatas, DKPP secara lembaga hanya ada satu dan berada di Ibu Kota negara, sementara tugasnya bersifat nasional, 3) kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan berpulau-pulau yang membuat penanganan pelanggaran kode etik kurang efisien dan 4) Kepatuhan atas putusan DKPP. Oleh karena itu dibutuhkan Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Menjaga Kemandirian Dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia dan cara untuk memperkuat Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Menjaga Kemandirian Dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia. Kata Kunci: DKPP, Pemilihan Umum, Kemandirian dan Integritas
Implementasi Peraturan Presiden No. 39/2014 Terhadap Pembangunan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Santoso, Dimas Bagus; Prasetyo, Eko Surya; Wardana, Tommy Bagus
Lentera Hukum Vol 1 No 2 (2014): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v1i3.16912

Abstract

Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam. Indonesia juga berada di jalur lalu lintas perdagangan dunia, sehingga sangat menguntungkan terutama dalam bidang ekonomi. Indonesia bentuk komitmen dalam ASEAN telah meratifikasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Indonesia telah memiliki regulasi berupa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pelaksanaan Undang-Undang tersebut diwujudkan dalam Perpres Nomor 39 tahun 2014 sebagai pengganti Perpres Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Penanaman modal memang sangatlah dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara, tetapi bukan berarti penanam modal bebas untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Penanaman modal tidak bertentangan dengan konstitusi selama untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Sedangkan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 39 Tahun 2014 berimplikasi terhadap meningkatnya penanaman modal asing di Indonesia yang justru dapat mengancam penanaman modal dalam negeri. Selain itu, eksploitasi yang berlebihan justru akan merusak kedaulatan lingkungan hidup di Indonesia, sehingga dalam melaksanakan kegiatan produksi harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kata Kunci: Investasi, Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Pertumbuhan Ekonomi.
ASEAN E-Commerce Legal Framework and Alignment of Lao PDR: A Review Sengpunya, Phet
Lentera Hukum Vol 6 No 3 (2019): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v6i3.13709

Abstract

In the era of digital technology, the internet has become a new channel for meeting and social interaction of people all around the world, and it has also become an essential platform for commercial activities, especially e-commerce. E-commerce has become a significant driving force for the growth of the economy for all regions around the world. For example, ASEAN, ICT, and e-commerce are recognized as an essential segment for regional integration. ASEAN developed its legal framework in order to promote and facilitate the development of ICT and the growth of e-commerce within the region. Unlike the European Union, ASEAN is not a supranational organization, and it cannot legislate for a whole community. Thus its e-commerce legal framework is developed by harmonizing the Member Countries' national laws into the regional legal system. This paper aims to introduce how ASEAN designs its legal framework for regional cooperation, with a focus on e-commerce. The paper presents how Lao PDR, as a member country of ASEAN, fulfills provisions agreed under the e-ASEAN framework to help understand the way ASEAN Member Countries undertake action to align with ASEAN e-commerce legal framework. To this end, this paper also provides an overview of the e-commerce of ASEAN as a whole and Lao PDR. Keywords: ASEAN, Lao PDR, E-Commerce Legal Framework, Regional Legal System.
Perlindungan Hukum Bagi Investor di Sektor Pariwisata Renisitoresmi, Lovienna; Widiyanti, Ikarini Dwi; Kumala sari, Nuzulia
Lentera Hukum Vol 3 No 1 (2016): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v3i1.5360

Abstract

Indonesia is a country that has a variety of cultures and traditions in each region. In these cultural variations, each region will strive to create an object of tourism. With a large tourism object then it can be a contributor to foreign exchange for the Indonesian economy. Tourism is a prospective sector with a relatively large increase in investment realization. This increase is supported by the government's plan to enact Presidential Regulation number 39 of 2014 on closed business field and business field open to investment as supporting Law Number 25 the Year 2007 regarding Investment. The existence of sectors that support natural resources in Indonesia that can be utilized in the tourism sector, so this is where there are domestic and foreign investors who want to build more modern tourist objects. Indonesia needs to create a conducive investment climate, promotive, providing legal certainty, justice, and efficiency while maintaining national economic interests. KEYWORDS: Tourism Sector, Indonesian Culture, Investor, Legal Certainty, Legal Protection.
Utilizing Production Sharing Contracts (PSCs) as a Means for the Protection of Indonesia’s Natural Resources Disemadi, Hari Sutra; Lasmadi, Sahuri
Lentera Hukum Vol 6 No 3 (2019): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v6i3.13380

Abstract

Indonesia has the potential to manage natural resources in such a way that social justice, public welfare, and the prosperity of the people is also realized. Contract law is the primary legal umbrella used in efforts to protect natural resources from exploitation. This study uses normative juridical methods that prioritize secondary data as the primary sources. This study shows the form of the legal protection of state assets related to oil and gas management including the government has the right of immunity, the existence of provisions regarding state revenue, state levies, and bonuses and the existence of provisions for contractors to distribute a portion of the production share. Thus, the government uses Production Sharing Contracts (PSC) to enter into oil and gas management agreements with contractors, specifically regarding upstream business activities. The Oil and Gas Law does not elaborate on the meaning of the PSC. Rather, it only states that the PSC is one form of the contracts. Keywords: Production Sharing Contract, State Control, Protection of Natural Resources.
Perlindungan Konsumen atas Kerusakan Mesin Mobil Akibat Penggantian Kaca Film Yusha Ridlo Pambudi
Lentera Hukum Vol 3 No 2 (2016): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v3i2.5352

Abstract

Often in the community, there are cases of fraud committed by business actors that are very harmful to consumers, one of which is, there is in Supreme Court Decision Number 353 K/Pdt.Sus-BPSK/2016. The consumer shall be entitled to his / her rights such as moral rights and economic rights and one of them shall be entitled to compensation from the business actor. This thesis research discusses to know the form of legal protection to the consumer on the replacement of car window film causing a damaged car engine, to know the judge's consideration in the Supreme Court Decision Number 353 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 is following the Law Number 8 the Year 1999 on Consumer Protection. The type of research used is juridical normative (legal research) that is positive law. This research concludes that if the consumer suffers losses on the replacement of the window film of the car that causes damage, then the business actor has violated the provisions in UUPK and must compensate for the loss caused by the business that harms the consumer. KEYWORDS: Consumer Protection, Compensation, Window Film Of The Car.
Garuda Indonesia-Rolls Royce Corruption, Transnational Crime, and Eradication Measures Prakasa, Satria Unggul Wicaksana
Lentera Hukum Vol 6 No 3 (2019): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v6i3.14112

Abstract

The appointment of Emirsyah Satar, former President Director of PT Garuda Indonesia, and former Director of PT Mugi Rekso Abadi, Soetikno Soearjo who was the beneficial owner of Connaught International Pte. Ltd. as an intermediary for bribery against the Emirsyah in the alleged bribery case of aircraft and aircraft engine procurement from Airbus SAS and Rolls Royce PLC by PT. Garuda. Cross-border corruption carried out by Rolls-Royce is not only corruption committed by a private entity, but the case is also related to efforts to recognize the concept of Foreign Affairs Bribery as a new type of corruption. This research aims to find out the corruption as a transnational crime committed by multinational corporations and how inter-state cooperative actions can prosecute corruption cases. Legal questions raised are: (1) how can the United Nations Convention Against Corruption mechanism be used in exposing the Garuda Indonesia-Rolls Royce corruption case as a transnational crime, and (2) what legal remedies which can be applied to punish corruption committed between Garuda Indonesia-Rolls Royce? This study argues that, as part of transnational crime, of course, Garuda Indonesia and Rolls-Royce's corruption is an extraordinary crime that is not only detrimental to business practices but also the rule of law in Indonesia and other countries involved. Corruption done by Rolls-Royce, which involved Emirsyah Satar as a former director of Garuda Indonesia, has harmed Indonesia. Thus, Jurisdiction of criminal acts of corruption is needed. It should be under the legal system of corruption eradication in Indonesia. There is a need for interpretation because Indonesia is part of the state which ratified UNCAC through Law No. 7 of 2006. Therefore, recognizing the Foreign Affairs Bribery concept as part of a judge's rechtvinding (finding of law) of the Criminal Court that multinational/transnational corporations comply with and respect the rule of law and eradication of corruption in Indonesia. It includes in making lex specialis (law governing a specific subject matter) related to Foreign Affairs Bribery so that similar cases do not occur in the future for Indonesia. Keywords: Corruption, Transnational Crime, Garuda Indonesia, Rolls-Royce.
Analisis Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Siti Umayaroh
Lentera Hukum Vol 3 No 2 (2016): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v3i2.5588

Abstract

The indictment is an authentic deed required for the commencement of criminal procedure proceedings. Therefore, the preparation and application of indictments by the prosecutor against the defendant must be following the provisions of the Criminal Procedure Code, as Article 143 explains that the indictment must contain formal conditions and material requirements. If it does not meet material requirements, the indictment shall be null and void. When the indictment no longer complies with the prevailing laws and regulations. Thus, it will affect the weakness of law enforcement in Indonesia and an error in Juris. This article contains 2 (two) issues, namely: (1) Whether the application of Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code or Article 365 paragraph (2) number 1 and 3 of the Criminal Code in cases of domestic violence is following the principle lex specialis derogat legi generalist? (2) Is the alternative indictment formulated by the public prosecutor following the defendant's conduct? This research uses normative juridical research, by using a statute approach and conceptual approach. Obtained results and conclusions in writing this article that the application of the prosecutor's indictment in cases of domestic violence is not following the principle of lex specialis derogat legi general and the preparation of indictment letter in the form of an alternative not following the actions of the defendant. KEYWORDS: The Defendant, Error In Juris , The Principle Of Lex Specialis Derogat Legi Generalis.
The Principle of Utilization of Rahn in Non-Cash Transaction of Gold at Islamic Banks Ali, Moh.; Rahma, Siska Hidayatur
Lentera Hukum Vol 6 No 3 (2019): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v6i3.9482

Abstract

Non-cash transaction of gold is one type of service by Islamic banks. Non-cash transactions of gold using the contract as a binder between Islamic banks and customers. The contract consists of a murabahah and rahn contract; this contract is contained in a Proof of Ownership of Gold (SBKE). In the rahn contract, there is a stipulation that gold, which is the object of cash, is used as collateral for Islamic banks. This study aims to analyze the validity and suitability of the rahn contract and future conceptions of noncash transactions of gold trading using the principle of benefit. The results showed that the rahn contract on the non-cash transaction of gold cash did not meet the validity of the contract contained in Article 21 KHES (Compilation of Sharia Economic Law) because there were provisions that contradicted Article 18 paragraph (1) item h of Law Number 8 of 1998 about Consumer Protection. Rahn in the non-cash transaction of gold is generally the same as the pawn only in the non-cash transaction of gold; there is an initial transaction in the form of murabahah. The next conception regarding the sale and purchase of gold in cash is a guarantee used no longer in the form of gold, but in the form of proof of ownership of gold or gold certificate, this is based on the MUI DSN fatwa Number 68 / DSN-MUI / III / 2008 concerning (rahn) Tasjily. Keywords: Non-cash Transaction of Gold, Rahn Contract, Principle of Utility

Page 10 of 23 | Total Record : 227

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2025): LENTERA HUKUM Vol. 12 No. 1 (2025): LENTERA HUKUM Vol. 11 No. 3 (2024): LENTERA HUKUM Vol 11 No 2 (2024): LENTERA HUKUM Vol 11 No 1 (2024): LENTERA HUKUM Vol 10 No 3 (2023) Vol 10 No 2 (2023): Human Rights and Economy in the Global South Vol 10 No 1 (2023): Human Rights in Indonesia and Beyond Vol 9 No 3 (2022): LENTERA HUKUM Vol 9 No 2 (2022): LENTERA HUKUM Vol 9 No 1 (2022): LENTERA HUKUM Vol 8 No 3 (2021): LENTERA HUKUM Vol 8 No 2 (2021): LENTERA HUKUM Vol 8 No 1 (2021): LENTERA HUKUM Vol 7 No 3 (2020): LENTERA HUKUM Vol 7 No 2 (2020): LENTERA HUKUM Vol 7 No 1 (2020): LENTERA HUKUM Vol 6 No 3 (2019): LENTERA HUKUM Vol 6 No 2 (2019): LENTERA HUKUM Vol 6 No 1 (2019): LENTERA HUKUM Vol 5 No 3 (2018): LENTERA HUKUM Vol 5 No 2 (2018): LENTERA HUKUM Vol 5 No 1 (2018): LENTERA HUKUM Vol 4 No 3 (2017): LENTERA HUKUM Vol 4 No 2 (2017): LENTERA HUKUM Vol 4 No 1 (2017): LENTERA HUKUM Vol 3 No 3 (2016): December 2016 Vol 3 No 1 (2016): April 2016 Vol 3 No 3 (2016): LENTERA HUKUM Vol 3 No 2 (2016): LENTERA HUKUM Vol 3 No 1 (2016): LENTERA HUKUM Vol 2 No 3 (2015): LENTERA HUKUM Vol 2 No 2 (2015): LENTERA HUKUM Vol 2 No 1 (2015): LENTERA HUKUM Vol 1 No 2 (2014): LENTERA HUKUM Vol 1 No 1 (2014): LENTERA HUKUM Vol 1, No 1 (2014) More Issue