Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[THE ESTABLISHMENT OF ISLAMIC BANKING LAW IN POLITICAL PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Hejazziey, Djawahir]]>
<![CDATA[ al-'adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/adalah.v12i1.199
<![CDATA[Abstrak: Pembentukan UU Perbankan Islam dalam Perspektif Politik. Artikel ini mendiskusikan sejarah berdirinya perbankan syariah di Indonesia. Pada awalnya, di masa Orde Baru, hubungan antara umat Islam dengan pemerintah diliputi dengan kecurigaan dan prasangka bahwa setiap yang berbau Islam dianggap upaya untuk merealisasikan Piagam Jakarta atau untuk mendirikan negara Islam. Tetapi kemudian, ketika Indonesia mengalami kegoncangan ekonomi yang begitu hebat dan diikuti dengan perubahan dalam struktur politik/pemerintahan, gagasan umat Islam Indonesia untuk mendirikan Bank Syariah akhirnya dapat diwujudkan. Keberhasilan pembentukan lembaga perbankan syari’ah ini, berdasarkan data yang penulis peroleh, tidak terlepas dari situasi politik yang melingkupinya. Abstract: The Ratification of the Islamic Banking Act in Political Perspective. This article discusses the history of the formation of Islamic banking in Indonesia. At first, in the New Order era, the relationship between Muslims and the government was filled with suspicion and prejudice that every activities related to Islam was considered as an attempt to actualize the Jakarta Charter or to establish an Islamic state. However, when Indonesia experienced economic hardship followed by changes in the structure of politics/government, the idea of Indonesian Muslims to establish shariah bank can ultimately be realized. The success of the establishment of the shariah banking institutions, in many ways, can not be separated from the then political circumstances.]]>
<![CDATA[DINAMIKA OTORITAS SUNNAH NABI SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Alamsyah, Alamsyah]]>
<![CDATA[ al-'adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/adalah.v12i1.201
<![CDATA[Abstract: The Dynamics of Sunnah Authority as a Source of Islamic Law. The development of Islamic law to respond to social changes had caused the authority of the Sunnah experience a dynamic evolution. At first, the sole autoritative Sunnah, as the source of law, was the Sunnah of the Prophet. In the era of companions, however, the Sunnah also included behavior and decisions made by the prophet’s companions. In the era of post-Companions, the religious opinions made by judges or the rulings were also considered as Sunnah as they were also based on the Sunnah of the Prophet. Thus, a variety of the Sunnah emerged at the same time in several regions. Facing with this phenomenon, a number of muslim scholars such as: al-Syâfi’i, al-Qarâfi, Yûsuf al-Qaradhâwi, evaluate the authority of the Sunnah and distinguish them to be the one which is still authoritative to be carried out (ma’mûl bih) and the other one which no longer can be carried out (ghair ma’mûl bih). Abstrak: Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam. Perkembangan hukum Islam dalam merespon berbagai perubahan sosial menyebabkan otoritas Sunnah Nabi mengalami evolusi yang dinamis. Pada awalnya, Sunnah yang otoritatif sebagai sumber hukum hanyalah Sunnah Nabi. Pada era sahabat, Sunnah juga mencakup perilaku dan putusan-putusan sahabat. Pada era Pasca Sahabat, fatwa ulama atau putusan hakim pengadilan juga diangap sebagai Sunnah karena diyakini masih tetap bersumber dari Sunnah Nabi. Oleh karena itu muncul berbagai sunnah-sunnah lokal yang berbeda. Menghadapi fenomena ini, sejumlah ulama’/intelektual Muslim seperti: al-Syâfi’i, al-Qarâfi, Yûsuf al-Qaradhâwi, memberikan pendapat tentang otoritas Sunnah dan membedakan mana Sunnah yang masih ma’mûl bih atau otoritatif untuk diamalkan dan ada yang sudah ghair ma’mûl bih atau tidak dapat diamalkan lagi.]]>
<![CDATA[KONSTRUKSI AKAD DALAM PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ghofur, Ruslan Abdul]]>
<![CDATA[ al-'adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/adalah.v12i1.203
<![CDATA[Abstract: The Construction of Akad (Contracts) to Develop of Islamic Banking Products in Indonesia. The principle of flexibility in business transactions in Islam is, in fact, a strategic solution to face with the complexity of economic problems and public demands of Islamic banking role. Unfortunately, the banking practitioners understand the principle narrowly which results in a limited space for Islamic bankings to meet the needs of the community. This paper suggests strategic steps to develop Islamic banking products while still remain bound by the principles and values of Islam. The steps are : first, reformulating the concepts of contracts in Islamic banking; second, optimizing the role of the Sharia Supervisory Board (DPS); Third, the empowering potency for socio-economic development. If these three steps are performed, the Islamic banking is believed to be able to meet the demands of society in achieving social welfare. Abstrak: Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah. Sayangnya, para praktisi perbankan sering memahami prinsip bertransaksi secara sempit sehingga berdampak pada terbatasnya ruang gerak perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Tulisan ini mengetengahkan langkah-langkah strategis dalam pengembangan produk perbankan syariah dengan tetap terikat oleh prinsip dan nilai-nilai syar’i. Langkah-langkah tersebut di antaranya adalah: pertama, rekonsepsi tentang pemahaman akad-akad pada bank syariah; kedua, optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS); ketiga, pemberdayaan potensi sosial ekonomi masyarakat. Jika ketiga langkah tersebut dilakukan maka perbankan syariah diyakini akan mampu memenuhi tuntutan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.]]>
<![CDATA[INTEGRASI ZAKAT DAN PAJAK DI INDONESIA DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Tahir, Masnun]]>
<![CDATA[ al-'adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/adalah.v12i1.204
<![CDATA[Abstract: The Integration of Zakat and Taxation in Indonesia in the Views of Positive Law and Islamic Law. This paper propose a concept of integration between taxes and zakat to accelerate the achievement of social welfare in Indonesia. The integration is important as the growth of zakat steadily increases from time to time which is marked by the increasing number of Amil Zakat and alms acquisition from year to year. At the same time, the development of wealth and the service quality of obligatory zakat distributions, including utilization, is also increases progressively. Undoubtly, with this significant growth, charity, like the tax, can be utilized as a tool to achieve social walfare as well as to improve the economy of Indonesia. Abstrak: Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia Dalam Tinjuan Hukum Positif dan Hukum Islam. Tulisan ini menawarkan konsep integrasi pajak dan zakat sebagai bentuk semangat baru dalam meningkatkan zakat dan pajak di Indonesia. Integrasi zakat dan pajak penting untuk diupayakan karena pertumbuhan zakat semakin meningkat dari waktu ke waktu yang ditandai dengan makin meningkatnya jumlah Badan Amil Zakat dan nomor akuisisi sedekah dari tahun ke tahun. Selain dari itu, perkembangan kekayaan serta kualiatas pelayanan pengembangan distribusi zakat wajib, termasuk pemanfaatannya, menunjukkan trend yang terus meningkat secara progresif. Dengan pertumbuhan yang signifikan ini, zakat dapat menjadi alat walfare ekonomi dan sosial bagi umat dan kedudukannya sama penting dengan pajak penghasilan negara. Pajak dan zakat, bilamana diintegrasikan dalam suatu konsep dan aturan hukum yang jelas, diyakini dapat memajukan perekonomian Indonesia.]]>
<![CDATA[POLITIK UANG DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Zen, Hepi Riza]]>
<![CDATA[ al-'adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/adalah.v12i1.205
<![CDATA[Abstract: Money Politics in the View of the Positive Law and the Sharia. Money Politics is a phenomenon that has been going on from election to election and is often untouched by law enforcement in Indonesia. This symptom is clearly in contrast to the principle of fairness and may potentially result in uncredible leaders. In the Islamic view, money politics can be clasified as an act of bribery (risywah), that is money or a gift given to other people, persuading him to do a certain thing in return. Risywah is forbidden in Islam and its prohibition was revealed in since the early period of Muhammad prophethood, together with a ban against the practice of idolatery. The Qur’an mentions several times about the prohibition against bribery and it is also supported by a number of Hadith. Abstrak: Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah. Politik uang adalah gejala yang telah berlangsung dari pemilu ke pemilu dan seringkali tidak tersentuh oleh penegakan hukum. Gejala tersebut bertentangan prinsip kejujuran dan dapat mengakibatkan terpilihnya pemimpin yang tidak kredibel. Dalam pandangan Islam, politik uang dapat dikiaskan dengan perbuatan suap/sogok atau risywah yaitu suatu pemberian dalam bentuk hadiah yang diberikan kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan tertentu yang bernilai lebih besar. Risywah terlarang dalam Islam dan larangannya diturunkan Allah sejak masa pertama kenabian Muhammad Saw. berbarengan dengan larangan melakukan praktik penyembahan terhadap berhala. Alquran menyebutkan beberapa kali soal keharaman suap/sogok ini yang didukung pula oleh sejumlah Hadis Nabi yang melarang perbuatan yang sama.]]>
<![CDATA[REINTERPRETASI TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP OLEH PENEGAK HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Haryadi, Slamet]]>
<![CDATA[ al-'adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/adalah.v12i1.233
<![CDATA[Abstract: Reinterpretation Bribery by Law Enforcement Officers in the Islamic Law Perspective. For the corruptors, was found guilty of causing the state financial loss is a big problem. There is no way for him to avoid legal sanctions unless the bribes to law enforcement officers. In contrast for law enforcement officers, bribes have personal material benefit. such conditions it is understandable difficulty of bribery corruption can be revealed and brought to justice. Bribery corruption prevention efforts, requires critical reflection to understanding the law enforcement officers are bound corruption bribery. Efforts to re interpret the essence of bribery corruption as a tort is an issue of fundamental importance for the Islamic Law of view point. Legal action officials just oriented to material gain through bribery bribery, essentially as an act of inconsistency in the eradication of corruption. In religion contrary to the principles of Islamic morality. Therefore, consistency in the perspective of Islamic Lawbecome a common understanding of law enforcement officers to emulate and embody the principles akhlakul karimah like, trustworthy, honest and fair in the eradication of corruption bribery in the institution. Abstrak: Reinterpretasi Tindak Pidana Korupsi Suap oleh Penegak Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. Bagi para koruptor yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara merupakan permasalahan besar. Tidak ada cara lain baginya menghindar dari sanksi hukum kecuali dengan melakukan suap kepada aparat penegak hukum. Sebaliknya bagi aparat penegak hukum, korupsi suap telah memberikan keuntungan material secara pribadi. Dalam kondisi ini bisa dipahami sulitnya perbuatan suap dapat terungkap dan diajukan ke pengadilan. Usaha pencegahan korupsi suap, membutuhkan refleksi kritis terhadap pemahaman aparat penegak hukum yang terkait korupsi suap selama ini. Upaya menafsirkan kembali hakikat korupsi suap sebagai perbuatan melawan hukum merupakan persoalan penting dari titik pandang hukum Islam. Tindakan hukum aparat yang hanya berorientasi mendapatkan keuntungan material melalui suap pada hakikatnya sebagai tindakan inkonsistensi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, konsistensi dalam perspektif hukum Islam menjadi landasan aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi di institusinya.]]>
<![CDATA[PILIHAN HUKUM KEWARISAN DALAM MASYARAKAT PLURALISTIK (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA) ]]>
<![CDATA[Supriyadi, Supriyadi]]>
<![CDATA[ al-'adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/adalah.v12i1.235
<![CDATA[Abstract: Selection Inheritance Law in Society pluralistic (Comparative Study of Islamic Law and Civil Law). Regulations on the heritage of pluralism in Indonesia is still there, the Islamic inheritance law and inheritance law Civil Code. Civil inheritance law are subdivided into civil inheritance law which is subject to KUHPerdt civil and inheritance law which is subject to customary inheritance law (customary law derived from a different region each) . Diversity in the law can not be released for classifications in the community that have been made since the colonial era. The distribution of the Indonesian population classification is based on article 131 IS is the son/indigenous, foreign and Eastern European group. As a result of this situation, the law of inheritance prevailing in Indonesia is still pluralism inheritance law. Abstrak: Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata). Peraturan mengenai kewarisan di Indonesia masih terdapat pluralisme, yaitu hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata. Hukum kewarisan perdata dibagi lagi menjadi hukum kewarisan perdata yang tunduk pada KUHPerdt dan hukum kewarisan perdata yang tunduk pada hukum kewarisan adat (yang bersumber dari hukum adat yang masing-masing daerah berbeda). Keanekaragaman di dalam hukum tersebut tidak dapat dilepaskan adanya penggolongan-penggolongan di dalam masyarakat yang telah dilakukan sejak zaman kolonial. Pembagian penggolongan penduduk Indonesia ini didasarkan pada pasal 131 IS yaitu bumi putra/penduduk asli, Timur Asing dan golongan Eropa. Sebagai akibat keadaan ini maka hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini masih berlakunya pluralisme hukum kewarisan.]]>
<![CDATA[TEMBAK MATI SEBAGAI EKSEKUSI PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (TELAAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 21/PUU-VI/2008) ]]>
<![CDATA[Kadafi, Muhammad]]>
<![CDATA[ al-'adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/adalah.v12i1.236
<![CDATA[Abstract: As the Dead Shoot Dead in Perspective of Criminal Execution Positive Law and Islamic Law (Assessing the Constitutional Court Decision No. 21 / PUU-VI / 2008). Holistic science of law can not work alone to focus on regulations but also on behavior. If connected to the Petitioner’s argument and basic consideration in the Constitutional Court No. 21 / PUU-VI / 2008 related to the constitutionality of the firing squad as executions at least fulfilled. In this case the applicant submits an expert witness along with a wide range of experience and expertise of each. The priest there, Expert anesthetics, Orthopaedic Surgeon, Expert Islamic Law, and Criminal Law Expert. The government parties also testified in the trial. Descriptions are mostly used as a basis for a decision by the Court. In the context of Islamic law, was shot dead as part of ta’zîr that can be done by the government. Ta’zîr policy is certainly lead to the benefit of the people and in accordance maqâshid al-Sharia.Abstrak: Tembak Mati Sebagai Eksekusi Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-VI/2008). Ilmu hukum yang holistik tidak bisa bekerja sendiri memfokuskan pada peraturan melainkan juga pada perilaku. Jika dihubungkan dengan argumentasi Pemohon dan dasar pertimbangan dalam Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008 terkait uji konstitusionalitas tembak mati sebagai eksekusi pidana mati setidaknya terpenuhi. Dalam hal ini Pemohon mengajukan Saksi beserta berbagai ahli berdasarkan pengalaman dan keahliannya masing-masing. Ada Rohaniawan, Ahli Anastesi, Ahli Bedah Orthopedi, Ahli Hukum Islam, dan Ahli Hukum Pidana. Pihak Pemerintah juga memberikan keterangan dalam persidangan. Keterangan-keterangan tersebut sebagian digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan oleh Mahkamah. Dalam konteks hukum Islam, tembak mati merupakan bagian dari ta’zîr yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan ta’zîr tersebut tentunya mengarah kepada kemaslahatan umat dan sesuai maqâshid al-syarîah.]]>
<![CDATA[RADIKALISME AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Said, Hasani Ahmad]]>
<![CDATA[ al-'adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/adalah.v12i1.238
<![CDATA[Abstract: Religious Radicalism in the Perspective of Islamic Law. The emergence of ISIS (Islamic State of Iraq and Suriah) movement in some countries, including Indonesia, bring back discussions in the study of religious radicalism. This paper examines the religious radicalism of Islam which is often viewed as religious ideas that could potentially give birth to terrorism. The aspects that were examined here includes religious texts- which are often used as a basis of justification to undertake radical movement-methods in understanding the texts, as well as, the implications for perpetrators of radical movements. This study finds out that the birth of a radical ideology is due to a narrow and incomplete interpretation to the religious texts which later implicates in a false understanding of the doctrine of Islam.Abstrak: Radikalisme Agama dalam Perspektif HukumIslam. Mencuatnya fenomena ISIS di berbagai negara, termasuk Indonesia, memunculkan kembali perbincangan hangat kajian-kajian radikalisme agama. Tulisan ini mengkaji gerakan radikalisme agama (Islam) yang sering diopinikan sebagai paham keagamaan yang berpotensi melahirkan terorisme. Aspek-aspek yang dikaji meliputi teks-teks keagamaan yang sering dijadikan pembenaran dalam melakukan gerakan radikal, metode pemahaman terhadap teks-teks agama tersebut, serta implikasinya terhadap pelaku gerakan radikal. Berdasarkan hasil kajian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa lahirnya paham radikal adalah disebabkan penafsiran yang sempit dan tidak utuh terhadap nas-nas syara’ yang kemudian berimplikasi pada pemahaman yang keliru terhadap doktrin agama Islam.]]>
<![CDATA[PEMIKIRAN MUHAMMAD IQBAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[K, Hendri]]>
<![CDATA[ al-'adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/adalah.v12i1.240
<![CDATA[Abstract: The Thoughts of Muhammad Iqbal and Its Influences on Law Reform in Islam. Muhammad Iqbalideas, especially in the renewal of Islamic Law in India, are heavily influenced by the social dynamics that occur among the people of Europe. Iqbal believes that ijtihad is the sole source to develop Islamic law which refers to the interests and the progress of the people. According to his understanding, the Qur’an and the Hadith as sources of ethics are able to adopt the dynamics of times. The Muslims, therefore, should be able to understand wholy and deeply the messages of the Qur’an and hadith in order to find a solution to social problems. Iqbal also see the importance of transfering the authority of individual ijtihâd to the collective ijtihâd (ijmâ‘).Abstrak: Pemikiran Muhammad Iqbal dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Islam. Gagasan Muhammad Iqbal khususnya pada pembaruan hukum Islam di India banyak dipengaruhi oleh dinamika sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Eropa. Iqbal merasa bahwa ijtihad merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dalam mengembangkan hukum Islam yang mengacu kepada kepentingan umat dan kemajuan umum. Menurut Iqbal pemahaman terhadap Alquran dan Hadis sebagai sumber etika harus mampu mengadopsi dinamika perkembangan zaman. Untuk itu, umat Islam harus mampu memahami kandungan nash-nash Syara’ (Alquran dan Hadis) secara utuh dan mendalam guna menemukan solusi untuk masalah sosial yang terus berkembang dan kompleks. Iqbal juga melihat pentingnya mengalihkan kekuasaan ijtihad individual kepada ijtihad kolektif (ijma)’.]]>
