cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
'ADALAH
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
ADALAH is “one of the ten most influential law journals in the world, based on research influence and impact factors,” in the Journal Citation Reports. ADALAH also publishes student-written work.Adalah publishes pieces on recent developments in law and reviews of new books in the field. Past student work has been awarded the International Law Students Association’s Francis Deak Prize for the top student-written article published in a student-edited international law journal.
Arjuna Subject : -
Articles 430 Documents
 17   18   19   20   21 
Antara Otoritas Agama dengan Kebebasan Berpikir Galileo Galilei Yulia Zahra
ADALAH Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i4.16771

Abstract

AbstrakSetiap manusia yang terlahir di dunia memiliki hak untuk berpikir dan mengutarakannya. Namun, kebebasan untuk mengutarakan suatu konsep keilmuan tertentu terkadang mengalami banyak kendala. Hal tersebut dikarenakan setiap kelompok masyarakat memiliki aturan dan kepercayaan yang berbeda. Hal tersebut membuat konsep hasil penemuan suatu ilmuan yang bertentangan dengan apa yang telah mereka yakini menjadi suatu boomerang baginya. Keyakinan Galileo terhadap teori heliosentris Copernicus membuatnya harus menghabiskan sisa hidupnya sebagai tahanan rumah. Kepercayaan terhadap konsep matahari sebagai pusat tata surya, yang tetap teguh terus dipertahankannya berdasarkan hasil pengamatan dan penelitiannya, membuahkan pengakuan oleh gereja setelah kematiannya.Kata kunci: Galileo, heliosentris, pusat tata surya AbstractEvery human being born in the world has the right to think and express it. However, the freedom to express a particular scientific concept sometimes experiences many obstacles. That is because every community group has different rules and beliefs. This makes the concept of the findings of a scientist contrary to what they believe to be a boomerang for him. Galileo's belief in the Copernicus heliocentric theory left him with the rest of his life under house arrest. His belief in the concept of the sun as the center of the solar system, which he continued to maintain on the basis of his observations and research, led to the recognition of the church after his death.Keywords: Galileo, heliocentric, the center of the solar system 
Bahaya Doktrin Politik Komunisme Gilang Rizki Aji Putra
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.18306

Abstract

Abstract:Communism in Indonesia has a bad stigma due to its mixing with political behavior. Communism has experienced a very influential political circulation in Indonesia, especially in the period before the G30S/PKI case. This specifically makes it a forbidden ideology. Therefore, the paradigm of society states that communism is a heretical ideology. Because of his teachings which made him anti-god, anti-religion, and anti-thesis. It even considers religion as an imaginary world that hinders the glory of humans living in the world.Keywords: Communism; Ideology; Doctrine; Karl Marx Abstrak:Komunisme di Indonesia mempunyai stigma buruk akibat bercampurnya dengan perilaku politik. Komunisme pernah mengalami sirkulasi politik yang sangat berpengaruh di Indonesia, khususnya di masa sebelum kasus G30S/PKI. Hal ini secara spesifik menjadikannya sebagai ideologi terlarang. Oleh karena itu, paradigma masyarakat menyatakan bahwa komunisme adalah ideologi yang sesat. Karena ajarannya yang menjadikannya anti-tuhan, anti-agama, dan anti-thesis. Bahkan menganggap agama sebagai dunia khayal yang menghambat kejayaan manusia hidup di dunia.Kata Kunci: Komunisme;  Idiologi; Doktrin; Karl Marx   
Publikasi Identitas Pasien Covid-19 dalam Perspektif Hukum Pidana Wiwik Afifah; Amanda Raissa; Astria Yuli Satyarini Sukendar
ADALAH Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i1.22209

Abstract

AbstrakRahasia adalah suatu hal yang dijaga dan tidak boleh diketahui banyak orang dengan adanya maksud tertentu. Rahasia juga dapat berkaitan dengan kondisi maupun rekam medis dari seseorang yang sedang sakit ataupun telah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terkait kesehatannya. Hal terkait rahasia identitas dan juga kesehatan pasien ini merupakan suatu aturan yang berkaitan erat dengan kode etik dokter, tenaga kesehatan dan juga rumah sakit yang di dalamnya mengatur tentang setiap dokter, tenaga kesehatan dan juga rumah sakit untuk menghargai Hak Asasi dari pasien terkait identitas dari pasien tersebut. Dalam keadaan pandemi virus covid-19 seperti saat ini, identitas pasien yang menjadi rahasia sedikit banyak mulai terekspos kepada publik, dimana identitas tersebut biasanya dibuka oleh masyarakat dan kemudian disebarluaskan kepada semua orang di sekitar masyarakat sebagai salah satu cara dan juga bentuk antisipasi dari masyarakat dalam menghalau penyebaran virus dari pasien yang sudah positif terinfeksi maupun dicurigai terinfeksi dari virus Covid-19 tersbut. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian terkait adanya publikasi identitas pasien Covid-19 oleh masyarakat yang akan ditinjau dari perspektif hukum pidana. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif yang dimana penulis akan mengkaji dari peraturan perundang-undangan terkait. Adapun hasil dari penelitian ini adalah data pasien dapat dibuka oleh pasien dan erintah pengadilan atau sesuai dengan kebutuhan medis. Dalam hal penyebaran data identitas dan rekam media oleh masyarakat dapat dikenakan pidana dan bagi tenaga kesehatan yang tidak dapat menjaga kerahsiaan data pasien akan dikenakan sanksi administrative.Kata Kunci: Publikasi; Identias; Pasien, Masyarakat
Framework Media di Dunia Munadhil Abdul Muqsith
ADALAH Vol 5, No 3 (2021)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i2.17929

Abstract

The intellectual struggle that is presented in various print and electronic mass media is the impact of the freedom to obtain and disseminate information. The mass media that used to be only in the form of print media has now turned into online media which makes it easier for anyone to access it. No wonder most people say that technology has become the prima donna for modern human civilization in the 21st century. Keywords: Framework; Media; Technology
Ideologi Sosialisme di Indonesia Gilang Rizki Aji Putra
ADALAH Vol 3, No 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i4.18532

Abstract

Abstrak:Sosialisme adalah sebuah ideologi, dan kepemilikan kolektif adalah cara hidup terbaik. Sosialisme tidak menyetujui kepemilikan pribadi karena membuat orang menjadi egois dan merusak harmoni alam masyarakat. Sosialisme berharap untuk menghilangkan kemiskinan dan mengeksploitasi rakyat kecil melalui produksi yang mengatur negara. Sosialisme menuntut semua lapisan masyarakat, semua lapisan dan lapisan untuk menikmati hak yang sama untuk menikmati kesejahteraan, kekayaan dan kemakmuran. Sosialisme harus mewujudkan keadilan umum dalam ekonomi. Tugas negara adalah memastikan bahwa kesejahteraan semua orang menerima sebanyak mungkin faktor produksi, bukan berfokus pada kesejahteraan pribadi. Sosialisme percaya bahwa negara adalah sistem di atas masyarakat, dan ia mengatur masyarakat tanpa syarat. Nilai utama sosialisme adalah kesetaraan, kerja sama, dan kasih sayang. Produksi dilakukan atas dasar penggunaan, bukan hanya untuk keuntungan. Persaingan digantikan oleh rencana. Setiap orang bekerja untuk komunitas, berkontribusi pada kebaikan bersama, dan karena itu mempertimbangkan orang lain. Kedua, basis ontologis sebagai basis sosialisme terkait dengan fitrah moral umat manusia. Sifat manusia; harmoni dengan tatanan sosial. Sosialisme percaya bahwa sifat moral manusia itu baik. Sifatnya adalah sosial; ia mengasumsikan harmoni atau harmoni dalam tatanan sosial.Kata Kunci: Sosialisme, Idiologi, dan Kapitalisme
UU Omnibus law yang Kontroversial Munadhil Abdul Muqsith
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i3.17926

Abstract

Abstract:In the midst of concern in dealing with the 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic, the Indonesian House of Representatives (DPR) passed the Omnibus Law on the Job Creation Bill (Ciptaker) at the plenary session of the closing session of the trial period I for the 2020-2021 Session Year on October 5, 2020. Two of the nine Party factions rejected the ratification, namely the Prosperous Kedilan Party (PKS) and the Democrat Party (PD). Since it was passed by the DPR, currently, the hot ball is with the President. The President has 30 days to suppress or not press in accordance with Article 73 of Law No. 12 of 2011 on the formation of legislation. Of course, the public is anxiously awaiting the President's choice.Keyword: Omnibus law, Controversy  Abstrak:Di tengah keprihatinan dalam menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) pada Rapat paripurna sidang penutupan masa persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 pada 5 Oktober 2020. Dua dari sembilan fraksi Partai menolak pengesahan yakni Fraksi Partai Kedilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Demokrat (PD). Sejak di sahkan DPR, saat ini, bola panas ada di Presiden. Presiden punya waktu selama 30 hari untuk menekan atau tidak menekan sesuai Pasal 73 UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Tentunya publik harap-harap cemas menunggu pilihan Presiden.Kata Kunci: Omnibus Law, Controversial 
Pembatasan Kasasi Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung Ditinjau Dari Hak Rakyat Untuk Memperoleh Keadilan Aurelia Verina Withania; Ahmad Mahyani
ADALAH Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i2.21469

Abstract

The existence of rules limiting the cassation becomes an obstacle for the public to obtain justice and is not in accordance with the principles of the state of Indonesia as a state of law which is stated in the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 28D. Problem: Is the limitation of cassation in Article 45A of the Supreme Court Law in accordance with the provisions of the 1945 Constitution and the Criminal Procedure Code. This research is a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach as well as prescriptive analysis techniques. The cassation legal effort should return to its basic purpose, namely maintaining legal uniformity and unity and providing justice for the community.
Undang-Undang Cipta Kerja: Berbaju Pancasila, Bernapas Kolonial Rini Fathonah; Mashuril Anwar
ADALAH Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i2.19725

Abstract

Abstract:The influence of Western values and ideology has infiltrated Indonesia's national legal instruments through deregulations which appear to always be in favor of the investor interest groups. This can of course be seen from the various laws made to protect the interests of capital owners, one of which is Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Job Creation Law). Based on the reasons for considering it, the Job Creation Law was formed to realize the goal of forming the Indonesian state government and to create a prosperous, just, and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution. However, if we look closely, the considerations for the formation of the Job Creation Law tend to be economical, not welfare.Keywords: Pancasila; Colonial; Job Creation Act
Mengkaji Ulang Isi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada Achmad Danial
ADALAH Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i2.17672

Abstract

AbstractThe appearance of 'Empty Box' in the dictionary of democracy initially connotes well, because it is considered to provide room for other options if a contest is decided by only one candidate. However, in the empirical fact, there are policies in the technical realm that are far from the essence of democracy, the mistake is in one of the articles in Law Number 10 of 2016. Supposedly, from concept to theory must remain consistent with the normative values that have been contained in democracy itself.Keywords: Democracy, Empty Box, Law No.10 of 2016 AbstrakKemunculan ‘Kotak Kosong” dalam kamus demokrasi awalnya dikonotasikan secara baik, karena dianggap memberikan ruang bagi opsi lain jika suatu kontestasi diputuskan hanya satu calon. Akan tetapi, dalam fakta empiriknya terdapat kebijakan di ranah teknis yang ternyata jauh dari nilai esensi demokrasi, kekeliruan itu ada pada salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Seharusnya, mulai dari konsep sampai teori harus tetap konsisten pada nilai normatif yang telah terkandung dalam demokrasi itu sendiri.Kata Kunci: Demokrasi, Kotak Kosong, UU No.10 Tahun 2016
Meredefinisikan Penyiaran Munadhil Abdul Muqsith
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.17930

Abstract

Dunia penyiaran ke depan akan terus berubah seiring berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi. Sifat-sifat teknologi telekomunikasi konvensional yang bersifat massif sekarang sudah mampu digabungkan dengan teknologi komputer yang bersifat interaktif. Sistem analog yang telah bertahan sekian puluh tahun akan segera tergantikan oleh sistem digital, dan implementasinya segera memunculkan fenomena baru: konvergensi. Sederhananya, konvergensi adalah bergabungnya media telekomunikasi tradisional dengan internet sekaligus. Bersamaan dengan berlangsungnya konvergensi dibidang telematika, akan terjadi peralihan sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital. Televisi digital (DTV / Digital Television) menggunakan modulasi digital dan kompresi untuk menyebarluaskan video, audio, dan signal data ke pesawat televisi. Begitu juga halnya dengan Radio Streaming, yang dampak penyebarannya akan lebih luas lagi dan batasan frekuensinya pun tidak terbatas.

Page 19 of 43 | Total Record : 430

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 6 (2025) Vol. 9 No. 6 (2025) Vol 8, No 6 (2024) Vol. 8 No. 6 (2024) Vol. 8 No. 5 (2024) Vol 8, No 5 (2024) Vol 8, No 4 (2024) Vol. 8 No. 4 (2024) Vol. 8 No. 3 (2024) Vol 8, No 3 (2024) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol. 7 No. 6 (2023) Vol 7, No 6 (2023) Vol. 7 No. 5 (2023) Vol 7, No 5 (2023) Vol. 7 No. 4 (2023) Vol 7, No 4 (2023) Vol. 7 No. 3 (2023) Vol 7, No 3 (2023) Vol 7, No 2 (2023) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 6 (2022) Vol 6, No 5 (2022) Vol 6, No 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol. 5 No. 6 (2021) Vol 5, No 6 (2021) Vol 5, No 5 (2021) Vol. 5 No. 5 (2021) Vol. 5 No. 4 (2021) Vol 5, No 4 (2021) Vol 5, No 3 (2021) Vol. 5 No. 3 (2021) Vol 5, No 2 (2021) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 1 (2020): Coronavirus Covid-19 Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19 Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 6 (2019): Philosophy of State Vol 3, No 6 (2019): Philosophy of State Vol. 3 No. 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol. 3 No. 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol. 3 No. 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 2, No 11 (2018) Vol 2, No 10 (2018) Vol 2, No 9 (2018) Vol 2, No 8 (2018) Vol 2, No 7 (2018) Vol 2, No 6 (2018) Vol 2, No 5 (2018) Vol 2, No 4 (2018) Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 12 (2017) Vol 1, No 11 (2017) Vol 1, No 10 (2017) Vol 1, No 9 (2017) Vol 1, No 8 (2017) Vol 1, No 7 (2017) Vol 1, No 6 (2017) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue