Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

'ADALAH

adalah
Website

Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

ADALAH is “one of the ten most influential law journals in the world, based on research influence and impact factors,” in the Journal Citation Reports. ADALAH also publishes student-written work.Adalah publishes pieces on recent developments in law and reviews of new books in the field. Past student work has been awarded the International Law Students Association’s Francis Deak Prize for the top student-written article published in a student-edited international law journal.

Arjuna Subject : -

Articles 430 Documents

15 16 17 18 19

Peran Ulama Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 Zahratunnisa, Zahratunnisa
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Coronavirus Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.16496

Abstract:The Covid-19 pandemic has had a complex frustrating impact on society. Da'wah opportunities to encourage mitigation of major outbreaks given the nature of religion which enters all fields. The description of the qualitative socio-religious analysis from this paper aims to find the position of the ulama in a pandemic situation from an Islamic perspective, as well as the significance of da'wah in the maximum mitigation of the outbreak. Where it is found here that ulama are part of ulil amri who are fully responsible whether or not there are other ulil amri elements. The method of da'wah which is significant in mitigating a pandemic is by combining a religious basis and a scientific basis to convince the public, in addition to persuasive patterns along with structured real efforts and exemplary which is always put forward.Keywords: Pandemic; Mitigation; ScholarsÂ Abstrak:Pandemi Covid-19 memberi dampak frustasi kompleks di masyarakat. Peluang dakwah untuk mendorong mitigasi wabah besar mengingat watak agama yang masuk ke semua bidang. Deskripsi analisa kualitatif sosio religi dari tulisan ini bertujuan menemukan posisi ulama dalam situasi pandemi dalam pandangan keislaman, serta signifikansi dakwah dalam mitigasi maksimal wabah. Dimana ditemukan disini bahwa ulama adalah bagian dari ulil amri yang bertanggung jawab penuh baik dengan ada atau tidak adanya unsur ulil amri yang lain. Adapun metode dakwah yang signifikan dalam mitigasi pandemi adalah dengan menggabungkan dasar keagamaan dan dasar saintifik untuk meyakinkan masyarakat, di samping pola persuasif beserta upaya riil terstruktur dan juga keteladanan yang selalu dikedepankan.Kata Kunci: Ulama;Â Mitigasi;Â PandemiÂ

Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19 Latipah Nasution
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

AbstractThe free trade system requires business players to be able to continue to survive in global competition. Through various international conventions ratified, Indonesia has implemented legal protection for Intellectual Property Rights (IPR). Creative industries are closely related to intellectual property in their products / services. The economic constraint urges every business actor to continue to innovate in order to survive. Many local products that contribute to the economy in Indonesia still do not have legal protection for their IPRs, making them vulnerable to disputes in the future. The impact of Covid-19 provides opportunities and challenges for businesses to participate in and develop their businesses in the industrial era 4.0.Keywords: IPR; Creative Industries; MSME; Covid-19. AbstrakSistem perdagangan bebas menuntut para pelaku usaha untuk dapat terus bertahan dalam persaingan global. Melalui berbagai konvensi internasional yang diratifikasi, maka Indonesia telah menerapkan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Industri kreatif berkaitan erat dengan kekayaan intelektual dalam produk/jasanya. Keterhimpitan ekonomi mendesak setiap pelaku usaha untuk terus berinovasi agar dapat bertahan hidup. Banyaknya produk lokal yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Indonesia yang masih belum memiliki perlindungan hukum terhadap HKInya, sehingga rentan akan adanya sengketa dikemudian hari. Dampak Covid-19 memberikan peluang dan tantangan bagi pelaku usaha untuk ikut berperan dan mengembangkan usahanya di era industri 4.0.Kata Kunci: HKI; Industri Kreatif; UMKM; Covid-19

Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19 Nasution, Latipah
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Coronavirus Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

AbstractThe free trade system requires business players to be able to continue to survive in global competition. Through various international conventions ratified, Indonesia has implemented legal protection for Intellectual Property Rights (IPR). Creative industries are closely related to intellectual property in their products / services. The economic constraint urges every business actor to continue to innovate in order to survive. Many local products that contribute to the economy in Indonesia still do not have legal protection for their IPRs, making them vulnerable to disputes in the future. The impact of Covid-19 provides opportunities and challenges for businesses to participate in and develop their businesses in the industrial era 4.0.Keywords: IPR; Creative Industries; MSME; Covid-19.Â AbstrakSistem perdagangan bebas menuntut para pelaku usaha untuk dapat terus bertahan dalam persaingan global. Melalui berbagai konvensi internasional yang diratifikasi, maka Indonesia telah menerapkan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Industri kreatif berkaitan erat dengan kekayaan intelektual dalam produk/jasanya. Keterhimpitan ekonomi mendesak setiap pelaku usaha untuk terus berinovasi agar dapat bertahan hidup. Banyaknya produk lokal yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Indonesia yang masih belum memiliki perlindungan hukum terhadap HKInya, sehingga rentan akan adanya sengketa dikemudian hari. Dampak Covid-19 memberikan peluang dan tantangan bagi pelaku usaha untuk ikut berperan dan mengembangkan usahanya di era industri 4.0.Kata Kunci: HKI; Industri Kreatif; UMKM; Covid-19

Polemik Revisi Undang-Undang Minerba dalam Dinamika Tata Negara Indonesia Imas Novita Juaningsih
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:The controversy over the amendment to the Mineral and Coal Law (the Minerba Law) has made people worried. Because there is some substance of the articles in the law that cause problems affecting the community. One crucial thing that has become polemic is that many changes of authority at the regional level are replaced directly by the central government which has logical consequences for the erosion of regional autonomy. Besides, the emergence of disharmony between one principle with another principle in the process of the Formulation of Laws Number 15 the Year 2019. Because at the time of its formation, the legislative body did not legislate transparently but was carried out in private. Therefore, the author tries to use a juridical-normative research method to analyze the problem, so that there are reasons to cancel some articles that are considered detrimental to the community.Keywords: Minerba Law, Rechstaat, Indonesian State Administration Abstrak:Kontroversi Perubahan Undang-Undang Mineral dan batu-bara (UU Minerba), telah membuat masyarakat khawatir. Hal itu karena ada beberapa subtansi pasal-pasal didalam undang-undang tersebut yang menimbulkan permasalahan berdampak kepada masyarakat. Sesuatu hal krusial yang menjadi polemic yaitu banyaknya perubahan kewenangan pada tingkat daerah diganti langsung oleh pemerintah pusat yang menimbulkan konse kuensi logis terhadap penggerusan otonomi daerah. Selain, timbulnya disharmonisasi antara satu asas dengan asas yang lain dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 15 Tahun 2019 tersebut. Karena saat pembentukannya, lembaga legislative tidak melegislasi dengan transparan, melainkan dilakukan dengan tertutup. Oleh karena itu, penulis mencoba menggunakan metode penelitian yuridis-normatif untuk menganalisis permasalahan tersebut, sehingga didapatkan alasan untuk membatalkan beberapa pasal yang dirasa merugikan masyarakat.Kata Kunci: Undang-Undang Minerba, Rechstaat, Tata Negara Indonesia

Polemik Revisi Undang-Undang Minerba dalam Dinamika Tata Negara Indonesia Juaningsih, Imas Novita
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:The controversy over the amendment to the Mineral and Coal Law (the Minerba Law) has made people worried. Because there is some substance of the articles in the law that cause problems affecting the community. One crucial thing that has become polemic is that many changes of authority at the regional level are replaced directly by the central government which has logical consequences for the erosion of regional autonomy. Besides, the emergence of disharmony between one principle with another principle in the process of the Formulation of Laws Number 15 the Year 2019. Because at the time of its formation, the legislative body did not legislate transparently but was carried out in private. Therefore, the author tries to use a juridical-normative research method to analyze the problem, so that there are reasons to cancel some articles that are considered detrimental to the community.Keywords: Minerba Law, Rechstaat, Indonesian State AdministrationÂ Abstrak:Kontroversi Perubahan Undang-Undang Mineral dan batu-bara (UU Minerba), telah membuat masyarakat khawatir. Hal itu karena ada beberapa subtansi pasal-pasal didalam undang-undang tersebut yang menimbulkan permasalahanÂ berdampak kepada masyarakat.Â Sesuatu hal krusial yang menjadi polemic yaitu banyaknya perubahan kewenangan pada tingkat daerah diganti langsung oleh pemerintah pusat yang menimbulkan konse kuensi logis terhadap penggerusan otonomi daerah. Selain, timbulnya disharmonisasi antara satu asas dengan asas yang lain dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 15 Tahun 2019 tersebut. Karena saat pembentukannya, lembaga legislative tidak melegislasi dengan transparan, melainkan dilakukan dengan tertutup. Oleh karena itu, penulis mencoba menggunakan metode penelitian yuridis-normatif untuk menganalisis permasalahan tersebut, sehingga didapatkan alasan untuk membatalkan beberapa pasal yang dirasa merugikan masyarakat.Kata Kunci: Undang-Undang Minerba, Rechstaat, Tata Negara IndonesiaÂ

Ising Model in Human Social Interaction; The Physics Application Theory in Social Field Yulia Zahra
ADALAH Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

AbstractPhysics as a natural science is very wide. One of the intriguing topics which were so famous in 1925 is the Ising Model. This model describes the interaction of spins in lattices. A spin is an intrinsic form of angular momentum carried by elementary particles. Elementary particles are very tiny which composed a body. In reality, they always interact with each other and their interactions are so complicated. If we connect this phenomenon with social interaction, where all human beings in daily life always interact with each other. This is an extraordinary fact, that not only humans always interact as social creatures, but also elementary particles interact with each other and the environment around them.Keywords: Ising Model, social creatures, interaction AbstrakFisika sebagai ilmu alam sangat luas. Salah satu topik menarik yang sangat terkenal pada tahun 1925 adalah Ising Model. Model ini menggambarkan interaksi spin dalam kisi. Spin adalah bentuk intrinsik dari momentum sudut yang dibawa oleh partikel elementer. Partikel-partikel elementer sangat kecil yang membentuk suatu benda. Pada kenyataannya mereka selalu saling berinteraksi dan intereksinya sangat rumit. Jika kita menghubungkan fenomena ini dengan interaksi sosial, di mana semua manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu saling berinteraksi. Ini adalah fakta yang luar biasa, bahwa tidak hanya manusia selalu berinteraksi sebagai makhluk sosial, tetapi juga partikel elementer berinteraksi satu sama lain dan lingkungan di sekitar mereka.Kata kunci: Ising Model, makhluk sosial, interection

Ising Model in Human Social Interaction; The Physics Application Theory in Social Field Zahra, Yulia
ADALAH Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

AbstractPhysics as a natural science is very wide. One of the intriguing topics which were so famous in 1925 is the Ising Model. This model describes the interaction of spins in lattices. A spin is an intrinsic form of angular momentum carried by elementary particles. Elementary particles are very tiny which composed a body. In reality, they always interact with each other and their interactions are so complicated. If we connect this phenomenon with social interaction, where all human beings in daily life always interact with each other. This is an extraordinary fact, that not only humans always interact as social creatures, but also elementary particles interact with each other and the environment around them.Keywords: Ising Model, social creatures, interactionÂ AbstrakFisika sebagai ilmu alam sangat luas. Salah satu topik menarik yang sangat terkenal pada tahun 1925 adalah Ising Model. Model ini menggambarkan interaksi spin dalam kisi. Spin adalah bentuk intrinsik dari momentum sudut yang dibawa oleh partikel elementer. Partikel-partikel elementer sangat kecil yang membentuk suatu benda. Pada kenyataannya mereka selalu saling berinteraksi dan intereksinya sangat rumit. Jika kita menghubungkan fenomena ini dengan interaksi sosial, di mana semua manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu saling berinteraksi. Ini adalah fakta yang luar biasa, bahwa tidak hanya manusia selalu berinteraksi sebagai makhluk sosial, tetapi juga partikel elementer berinteraksi satu sama lain dan lingkungan di sekitar mereka.Kata kunci: Ising Model, makhluk sosial, interection

The Paradox of Legislativa: Regulasi Bagi Ideologi Muhammad Faiz Putra Syanel
ADALAH Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ABSTRAKPerjalanan panjang pancasila sebagai ideology telah menuai banyak kontroversi. Salah satunya, upaya pemerintah untuk menyeragamkan pancasila kepada semua pihak. Penolakan bermunculan dari seluruh strata masyarakat. Karena pemerintah akan membentuk penyeragaman melalui hukum, yakni dalam bentuk RUU HIP/PIP. Gagasan ini akan menimbulkan banyak pertentangan, dari pengkerdilan pancasila, kerancuan ketatanegaraan, hingga paradox yang dihasilkan dari regulasi ini. Sebagai ideal ideology, seharusnya pancasila merdeka dengan segala penafsiran serta tak perlu dipamerkan dengan bentuk aturan.Kata Kunci: Pancasila, RUU HIP, RUU PIP ABSTRACTThe long and winding pancasila’s journey as an ideology has reaped plenty of controvercy. The endeavour of Government to force all parties to believe in pancasila, for instance. At the present, The Legislative Body of Indonesia is drafting the regulation for pancasila on implementation level, called RUU HIP/PIP. On the other hand, there is a sea of rejection from Indonesian society for that issue. Inasmuch as, this idea will triggered the contradictions of pancasila as an ideology, the ambiguity of national ordinances and the existence of paradogical regulation. As an ideal ideology, pancasila should be free with every interpretation, thus it is not necessary to be displayed by specific regulation.Keyword: Pancasila, RUU HIP, RUU PIP

The Paradox of Legislativa: Regulasi Bagi Ideologi Syanel, Muhammad Faiz Putra
ADALAH Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ABSTRAKPerjalanan panjang pancasila sebagai ideology telah menuai banyak kontroversi. Salah satunya, upaya pemerintah untuk menyeragamkan pancasila kepada semua pihak. Penolakan bermunculan dari seluruh strata masyarakat. Karena pemerintah akan membentuk penyeragaman melalui hukum, yakni dalam bentuk RUU HIP/PIP. Gagasan ini akan menimbulkan banyak pertentangan, dari pengkerdilan pancasila, kerancuan ketatanegaraan, hingga paradox yang dihasilkan dari regulasi ini. Sebagai ideal ideology, seharusnya pancasila merdeka dengan segala penafsiran serta tak perlu dipamerkan dengan bentuk aturan.Kata Kunci: Pancasila, RUU HIP, RUU PIP ABSTRACTThe long and winding pancasilaâ€™s journey as an ideology has reaped plenty of controvercy. The endeavour of Government to force all parties to believe in pancasila, for instance. At the present, The Legislative Body of Indonesia is drafting the regulation for pancasila on implementation level, called RUU HIP/PIP. On the other hand, there is a sea of rejection from Indonesian society for that issue. Â Inasmuch as, this idea will triggered the contradictions of pancasila as an ideology, the ambiguity of national ordinances and the existence of paradogical regulation. As an ideal ideology, pancasila should be free with every interpretation, thus it is not necessary to be displayed by specific regulation.Keyword: Pancasila, RUU HIP, RUU PIP

Upaya Preventif Terhadap Perilaku Percobaan Bunuh Diri dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia Siti Ngainnur Rohmah
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:Every Indonesian citizen has human rights. Among those basic rights is the right to life. Nowadays frequent suicide attempts occur. Suicide becomes a trend to end life, because it is felt no longer able to face the tough problems of life. The Government of the Republic of Indonesia has taken preventive measures to protect citizens from attempted suicide by issuing regulations contained in KUHP article 345. Thus, human rights, especially the right to life of Indonesian citizens can be maintained.Keywords: Suicide, Preventive, Human Rights Abstrak:Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak asasi manusia. Di antara hak asasi itu adalah hak untuk hidup. Dewasa ini sering terjadi tindakan percobaan bunuh diri. Bunuh diri menjadi trend untuk mengakhiri kehidupan dikarenakan merasa tidak sanggup lagi menghadapi permasalahan hidup yang sangat berat. Pemerintah Negara Republik Indonesia telah melakukan tindakan preventif untuk melindungi warganya dari tindakan percobaan bunuh diri dengan mengeluarkan peraturan yang tertuang pada KUHP pasal 345. Dengan demikian hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup warga Negara Indonesia dapat terjaga.Kata Kunci: Bunuh Diri, Preventif, Hak Asasi Manusia

Page 17 of 43 | Total Record : 430

15 16 17 18 19

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 9 No. 6 (2025) Vol 9, No 6 (2025) Vol. 8 No. 6 (2024) Vol 8, No 6 (2024) Vol 8, No 5 (2024) Vol. 8 No. 5 (2024) Vol 8, No 4 (2024) Vol. 8 No. 4 (2024) Vol. 8 No. 3 (2024) Vol 8, No 3 (2024) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol. 7 No. 6 (2023) Vol 7, No 6 (2023) Vol. 7 No. 5 (2023) Vol 7, No 5 (2023) Vol 7, No 4 (2023) Vol. 7 No. 4 (2023) Vol. 7 No. 3 (2023) Vol 7, No 3 (2023) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol 7, No 2 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 6 (2022) Vol 6, No 5 (2022) Vol 6, No 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol. 5 No. 6 (2021) Vol 5, No 6 (2021) Vol 5, No 5 (2021) Vol. 5 No. 5 (2021) Vol 5, No 4 (2021) Vol. 5 No. 4 (2021) Vol 5, No 3 (2021) Vol. 5 No. 3 (2021) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol 5, No 2 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19 Vol 4, No 1 (2020): Coronavirus Covid-19 Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 6 (2019): Philosophy of State Vol. 3 No. 6 (2019): Philosophy of State Vol. 3 No. 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol. 3 No. 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol. 3 No. 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 2, No 11 (2018) Vol 2, No 10 (2018) Vol 2, No 9 (2018) Vol 2, No 8 (2018) Vol 2, No 7 (2018) Vol 2, No 6 (2018) Vol 2, No 5 (2018) Vol 2, No 4 (2018) Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 12 (2017) Vol 1, No 11 (2017) Vol 1, No 10 (2017) Vol 1, No 9 (2017) Vol 1, No 8 (2017) Vol 1, No 7 (2017) Vol 1, No 6 (2017) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota tangerang selatan, Banten INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA