Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

'ADALAH

adalah
Website

Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

ADALAH is “one of the ten most influential law journals in the world, based on research influence and impact factors,” in the Journal Citation Reports. ADALAH also publishes student-written work.Adalah publishes pieces on recent developments in law and reviews of new books in the field. Past student work has been awarded the International Law Students Association’s Francis Deak Prize for the top student-written article published in a student-edited international law journal.

Arjuna Subject : -

Articles 321 Documents

1 2 3 4 5

Resolusi Affirmative Action di Pengadilan Furba Indah
ADALAH Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Kasus kekerasan seksual yang terdapat pada catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan tahun 2016 mengatakan secara jelas yang terungkap dalam angka-angka mencapai puncaknya 259.150 kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Penegakan hukum yang sudah banyak dicanangkan dan ditetapkan dalam bentuk materil untuk setiap kasus kekerasan terhadap perempuan seperti yang tertuang dalam UU no 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sejatinya telah memberikan prinsip dasar perlindungan korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Bahwa undang-undang tersebut dirasa sebagai terobosan baru dalam wacana perlindungan kekerasan terhadap perempuan yang juga sejalan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 pada tanggal 24 Juli 1984. DOI: 10.15408/adalah.v1i1.8202

Deparpolisasi Partai Sebagai Motif Timbulnya Calon Perseorang Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Salah satu fungsi partai politik adalah menjadi sarana partisipasi politik warga negara Indonesia. Tetapi sayangnya, fungsi sentral tersebut mengalami degradasi. Sedikit demi sedikit, partai politik mengalami proses pelemahan yang sering disebut sebagai deparpolisasi. Deparpolisasi terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan, putusan hakim, maupun persepsi publik, atau sikap amoral dari anggota partai politik. Adanya deparpolisasi ini mengakibatkan partai politik mengalami krisis kepercayaan yang berakibat pada timbulnya calon kepala daerah yang berasal dari perseorangan atau independen.Deparpolisasi terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan, putusan hakim, maupun persepsi publik, atau sikap amoral dari anggota partai politik. Adanya deparpolisasi ini mengakibatkan partai politik mengalami krisis kepercayaan yang berakibat pada timbulnya calon kepala daerah yang berasal dari perseorangan atau independen.

Fonomena Korupsi Dalam Pemilihan Umum latifah latifah
ADALAH Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Indonesia yang menganut paham demokrasi dalam sistem politiknya, tentu pemilihan umum menjadi salah satu cara melibatkan rakyat dalam berpartisipasi untuk menjalankan pemerintahan Indonesia, selain menjadi sarana penyalur hak Sosial Politiknya sebagai warga negara. Pemilu merupakan tahap penting dalam merepresentasikan perpolitikan di negara Indonesia, dengan memilih wakil rakyat untuk dijadikan pemerintah. Pemerintah yang terpilih diharapkan mampu menjalankan segala kepentingan publik, demi memajukan kesejahteraan negara dan menyelesaikan berbagai macam problematika yang terjadi di dalam negeri.

Integritas Hakim Indonesia Siti Nurhalimah
ADALAH Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Integritas dalam diri seorang hakim, merupakan salah satu kode etik dan perilaku hakim sedunia yang disepakati dalam The Bangalore Principles of Judicial Conduct (Konferensi Peradilan Internasional di Bangalore, India pada tahun 2001). Hal tersebut mutlak dimiliki seorang hakim sebagai kunci utama untuk membuka pintu-pintu keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang dijanjikan UUD 1945. Namun saat ini, hakim Indonesia sedang dilanda krisis integritas. Terlihat dari banyaknya pelanggaran terhadap pedoman perilaku hakim, ditambah banyaknya deretan hakim yang tertangkap tangan terlibat kasus korupsi.

Pengadilan Jalanan Versus Negara Hukum Siti Romlah
ADALAH Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Beberapa waktu lalu, banyak media massa yang memberitakan tentang terjadinya perbuatan main hakim sendiri yang berujung pada tewasnya seseorang yang dituduh menjadi pelaku pencurian karena dibakar oleh amarah massa. Tentunya berita itu sempat menggegerkan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Namun, kejadian main hakim sendiri atau yang biasa disebut dengan “pengadilan jalanan” hingga memakan korban jiwa, bukanlah hal baru di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh sosiolog terkenal Sigit Rochadi kepada e-buletin Okezone.com (8/8/2017) yang menyatakan bahwa pada tahun 2015 setidaknya terdapat 7.766 kasus kekerasan yang diantaranya adalah 60,8% main hakim sendiri dan dari angka tersebut terdapat setidaknya 6,8% yang berujung dengan tewasnya tersangka.

Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Langsung Lazuardi Nuriman
ADALAH Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Kedaulatan rakyat dalam era demokrasi ini sudah seharusnya sudah menjadi milik rakyat sepenuhnya, karena saat ini pemilihan pemimpin negara atau pemimpin daerah sudah dipilih secara langsung oleh rakyat. Berbeda halnya dengan di masa orde lama dan orde baru, pemimpin kepala negara dan pemimpin daerah dipilih oleh wakil rakyat yang notabene ialah utusan partai politik, sebab itu kita harus mengembalikan kedaulatan rakyat sepenuhnya di tangan rakyat.

Model Diversifikasi Sistem Perwakilan Rakyat Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Keberadaan partai politik di negara demokrasi sangat dibenarkan. Ia dijadikan sebagai pilar demokrasi dan pelaksana kedaulatan rakyat. Substansi pokok partai politik berupa kedaulatan (status) dan peranan (role) merupakan hal penting dalam perjalanan sistem demokrasi. Hal tersebut disebabkan karena keduanya memainkan peran penghubung antara pemerintah negara dengan warga negaranya.

Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi latifah latifah
ADALAH Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Korupsi merupakan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat, yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinarycrimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra- ordinanrycrimes). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi dibutuhkan “cara-cara yang luar biasa” (extra-ordinarycrimes)

Partisipasi Publik Dalam Amandemen UUD Siti Nurhalimah
ADALAH Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pasca runtuhnya rezim orde baru hingga saat ini, semangat amandemen UUD 1945 masih marak disuarakan masyarakat. Semangat tersebut tumbuh karena terdapat berbagai kekurangan dalam UUD 1945 yang dianggap tidak sejalan dengan cita-cita bangsa. Namun dari keempat amandemen UUD 1945 yang telah berlangsung tersebut, tidak ada satu pun yang melibatkan partisipasi rakyat. Sehingga, mimpi bangsa Indonesia untuk memiliki konstitusi ideal berdasarkan Pancasila, belum juga menjadi nyata. Banyak dari kalangan ahli Hukum Tata Negara mengatakan, konstitusi di Indonesia yang telah berulang kali mengalami perubahan hasilnya masih belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena perubahannya hanya disesuaikan dengan selera pemerintahan yang berkuasa pada masanya, tanpa disesuaikan dengan prinsip-prinsip negara yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga, sudah menjadi hal yang mutlak bahwa dalam mengubah konstitusi harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Regulasi Perppu Ormas, Otoriterkah? Siti Romlah
ADALAH Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tanggal 10 Juli 2017, rakyat Indonesia sempat dikejutkan dengan adanya kebar tentang dikeluarkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 yang merupakan perubahan dari UU. No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam bab penjelasan Perppu No. 2 Tahun 2017 disebutkan tentang maksud dan tujuan dibentuknya Perppu tersebut, yang tidak lain adalah untuk membedakan dan melindungi antara Ormas yang konsisten dengan asas dan tujuan yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dengan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Selain memisahkan golongan Ormas, di dalam Perppu tersebut juga menambahkan banyak sanksi baik pidana maupun administrasi, berupa penghentian kegiatan Ormas serta pencabutan surat izin pendirian Ormas maupun statusnya sebagai badan hukum.

Page 3 of 33 | Total Record : 321

1 2 3 4 5

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 9, No 6 (2025) Vol 8, No 6 (2024) Vol 8, No 5 (2024) Vol 8, No 4 (2024) Vol 8, No 3 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol 7, No 6 (2023) Vol 7, No 5 (2023) Vol 7, No 4 (2023) Vol 7, No 3 (2023) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 6 (2022) Vol 6, No 5 (2022) Vol 6, No 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 6 (2021) Vol 5, No 5 (2021) Vol 5, No 4 (2021) Vol 5, No 3 (2021) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 1 (2020): Coronavirus Covid-19 Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19 Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 6 (2019): Philosophy of State Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 2, No 11 (2018) Vol 2, No 10 (2018) Vol 2, No 9 (2018) Vol 2, No 8 (2018) Vol 2, No 7 (2018) Vol 2, No 6 (2018) Vol 2, No 5 (2018) Vol 2, No 4 (2018) Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 12 (2017) Vol 1, No 11 (2017) Vol 1, No 10 (2017) Vol 1, No 9 (2017) Vol 1, No 8 (2017) Vol 1, No 7 (2017) Vol 1, No 6 (2017) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota tangerang selatan, Banten INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA