cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
'ADALAH
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
ADALAH is “one of the ten most influential law journals in the world, based on research influence and impact factors,” in the Journal Citation Reports. ADALAH also publishes student-written work.Adalah publishes pieces on recent developments in law and reviews of new books in the field. Past student work has been awarded the International Law Students Association’s Francis Deak Prize for the top student-written article published in a student-edited international law journal.
Arjuna Subject : -
Articles 430 Documents
Penghidupan Kembali Aturan Yang Telah Dibatalkan Sebelumnya Oleh Mahkamah Konstitusi Siti Romlah
ADALAH Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (525.819 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i5.8247

Abstract

Beberapa saat yang lalu, kita sempat dikejutkan dengan adanya aksi ekstrem BEM UI Zaadit Taqwa yang mengangkat kartu kuning pada saat presiden Jokowi sedang menyampaikan pidatonya di acara Dies Natalis UI yang ke-68 (02/02/2018). Sontak peristiwa itu langsung mendapatkan berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian masyarakat ada yang mendukung aksi tersebut dan adapula yang menentang aksi tersebut. Bagi kalangan yang pro beranggapan bahwa penyampaian aspirasi yang dilakukan dengan menggunakkan aksi tersebut benar, mengingat banyak tragedi yang terjadi di akhir masa jabatan presiden Jokowi, sehingga presiden perlu ‘diingatkan’ kembali dengan adanya aksi tersebut. Sedangkan bagi yang kontra, mengganggap bahwa tindakkan tersebut merupakan tindakkan yang tidak pantas dan dapat dikategorikan sebagai penghinaan etika terhadap presiden.  
Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada Siti Nurhalimah
ADALAH Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.776 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i5.8248

Abstract

Semangat pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada semakin disuarakan oleh berbagai kalangan, sejak munculnya wacana penyelenggaraan pilkada akbar yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 di 415 kabupaten dan 93 kota. Penyelenggaraan pilkada akbar tersebut tentu memiliki konsekwensi logis yakni munculnya sengketa pilkada dengan jumlah yang tidak sedikit.  
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor oleh LPSK Latipah Latipah
ADALAH Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (692.252 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i5.8251

Abstract

Penindakan kasus korupsi di negara Indonesia belum mencapai titik maksimal, sehingga dibutuhkannya masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi untuk melaporkan tindak pindana korupsi yang terjadi di lingkungannya. Menjadi seorang pelapor atau justice collabolator tidaklah mudah karena memiliki banyak resiko, terlebih ancaman teror yang dialami oleh pelapor dan bahkan keluarga pelapor. Maka perlindungan saksi sebagai pelapor perlu dilindungi mengingat pentingnya peran saksi pelapor dalam mengungkap kejahatan korupsi yang terjadi.  
Pemberlakuan Sistem Lelang Jabatan di Indonesia Egi Arianto
ADALAH Vol 1, No 6 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v1i6.8261

Abstract

Cita-cita proklamasi telah dirumuskan secara tegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Namun, tujuh puluh dua tahun sudah usia kemerdekaan Republik Indonesia cita-cita itu masih terus hanya menjadi mimpi belaka. Salah satu penyebabnya karena masih ada kecenderungan kebijakan pengembangan karir PNS diwarnai nuansa politis dan berbagai kepentingan lainnya. Baik kepentingan elit politik maupun elit eksekutif. Sehingga penempatan PNS dalam jabatan yang dalam istilah manajemen “the right man on the right place” jauh dari kenyataan.  
Implikasi Yuridis Terhadap Sistem Pendidikan Islam Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Syarifah Gustiawati Mukri
ADALAH Vol 1, No 11 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (600.309 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i11.8262

Abstract

Globalisasi adalah proses terjadinya perubahan di mana umat manusia menjadi satu, masyarakat dunia memiliki ketergantungan, dan saling mempengaruhi dalam segala bidang kehidupan, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta integrasi ekonomi melalui perdagangan dan penanaman modal asing. Liberalisasi diciptakan dalam hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan perubahan dengan memberikan kebebasan yang luas dalam penataan dan pengendalian bidang pendidikan.  
Munculnya “Mr. X” Dalam Hak Kekayaan Intelektual Siti Romlah
ADALAH Vol 1, No 6 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.815 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i6.8321

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) atau hak milik kekayaan intelektual merupakan kekayaan spesial yang diperoleh berdasarkan kecerdasan dan daya kreatif seseorang yang tentunya dilindungi dengan hukum. Namun, walaupun sudah banyak peraturan perundang-undang yang mengatur tentang HKI itu sendiri, tetap saja “Mr. X” selalu muncul. Seperti yang dilansir oleh e-koran kompas.com (21/07/2016) yang menyebutkan hasil penelitian dari Business Software Alliance tentang hasil dari pembajakan piranti lunak mencapai angka triliunan rupiah. Bahkan peredaran software bajakan di Indonesia mencapai 1,1 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 14,4 triliun. Tingkat peredaran software bajakan ini mencapai 84 persen dari software yang beredar.  
Grand Design Karakter Aparatur Sipil Negara Demi Terwujudnya Reformasi Birokrasi Tazkiyatun Nufus
ADALAH Vol 2, No 6 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.046 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i6.8351

Abstract

Sumber Daya Manusia suatu organisasi adalah aset yang paling berharga demi terwujudnya keberhasilan kualitas organisasi. Begitu pun dalam birokrasi, Aparatur Sipil Negara merupakan faktor terpenting demi berjalannya roda pemerintahan yang baik. Ibarat kapal, ASN adalah nahkoda, dimana mengharuskan mereka tahu untuk apa kapal tersebut, bagaimana menjalankannya, dan kemana arah tujuannya. Karenanya, pemerintahan yang baik bila diduduki oleh orang yang tidak baik, maka akan menjadi tidak baik. Sebaliknya, pemerintahan yang buruk bila diduduki oleh orang yang baik, maka hasilnya pun akan baik. Alhasil, pemerintahan yang baik dapat dilihat dari sosok ASN-nya yang baik. Tak heran Ryana T.A Montang menuturkan bahwa nilai-nilai yang ingin diwujudkan pada setiap pribadi ASN adalah mampu melayani dan memfasilitasi rakyat dalam hal sosial dan ekonomi, memiliki integritas tinggi, berkinerja produktif, akuntabilitas, profesional dan menjaga diri dari perilaku sesuai kode etik dan sumpah jabatan demi kepentingan bangsa dan masyarakat sebagai stakeholder utamanya
Upaya Penegakan Disiplin ASN Melalui Regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Selvia Widiana
ADALAH Vol 2, No 7 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (533.09 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i7.8398

Abstract

Seorang yang disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah mereka yang menjadi salah satu dari berbagai unsur utama yang berperan penting dalam kesuksesan menjalankan pemerintahan dan kenegaraan. Seorang ASN yang dapat menjalankan roda pemerintahan secara baik dan benar adalah seorang yang memiliki kriteria diri yang berintegritas tinggi, mendedikasikan dirinya dengan penuh kesetiaan terhadap negara, memiliki moral yang baik dengan berperilaku jujur, disiplin, profesional dan berjiwa tanggung jawab terhadap apa yang diembannya.  
Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia Mohamad Faisal Ridho
ADALAH Vol 1, No 8 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.246 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i8.8428

Abstract

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam negara. Kedaulatan berasal dari bahasa Inggris “sovereignity”, dalam bahasa Perancis disebut “souverainete”, dan dalam bahasa Itali disebut ”sovranus”. yang asal katanya berasal dari bahasa latin superanus yang berarti yang tertinggi (supreme). kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan cara untuk memecahkan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang tidak hanya ditunjukkan kepada hal terkait penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan.
Iklan Menyesatkan (Deceptive Advertisement) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Indra Rahmatullah
ADALAH Vol 2, No 7 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (916.283 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i7.8454

Abstract

Baru-baru ini sebagai konsumen dikagetkan dengan merebaknya berita bahwa ada salah satu produk Susu Kental Manis (SKM) kalengan yang ternyata menurut penyelidikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak mengandung susu murni dan tidak cocok dikonsumsi untuk anak-anak dan balita, melainkan sebagai pelengkap sajian saja. Padahal SKM tersebut merupakan merek terkenal selama puluhan tahun yang sudah sangat familiar di tengah-tengah masyarakat ternyata berbeda dengan kandungan isi aslinya yang dipasarkan sebagai SKM murni.  

Page 5 of 43 | Total Record : 430


Filter by Year

2017 2025


Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 6 (2025) Vol 9, No 6 (2025) Vol 8, No 6 (2024) Vol. 8 No. 6 (2024) Vol. 8 No. 5 (2024) Vol 8, No 5 (2024) Vol. 8 No. 4 (2024) Vol 8, No 4 (2024) Vol. 8 No. 3 (2024) Vol 8, No 3 (2024) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol. 7 No. 6 (2023) Vol 7, No 6 (2023) Vol 7, No 5 (2023) Vol. 7 No. 5 (2023) Vol. 7 No. 4 (2023) Vol 7, No 4 (2023) Vol. 7 No. 3 (2023) Vol 7, No 3 (2023) Vol 7, No 2 (2023) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol 6, No 6 (2022) Vol 6, No 5 (2022) Vol 6, No 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 6 (2021) Vol. 5 No. 6 (2021) Vol 5, No 5 (2021) Vol. 5 No. 5 (2021) Vol. 5 No. 4 (2021) Vol 5, No 4 (2021) Vol 5, No 3 (2021) Vol. 5 No. 3 (2021) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol 5, No 2 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 1 (2020): Coronavirus Covid-19 Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19 Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 6 (2019): Philosophy of State Vol 3, No 6 (2019): Philosophy of State Vol. 3 No. 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol. 3 No. 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol. 3 No. 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 2, No 11 (2018) Vol 2, No 10 (2018) Vol 2, No 9 (2018) Vol 2, No 8 (2018) Vol 2, No 7 (2018) Vol 2, No 6 (2018) Vol 2, No 5 (2018) Vol 2, No 4 (2018) Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 12 (2017) Vol 1, No 11 (2017) Vol 1, No 10 (2017) Vol 1, No 9 (2017) Vol 1, No 8 (2017) Vol 1, No 7 (2017) Vol 1, No 6 (2017) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue