Articles
262 Documents
<![CDATA[Eksistensi Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah oleh KPU Daerah Lampung Utara ]]>
<![CDATA[Slamet Haryadi]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 4 No 2 (2009): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v4i2.68
<![CDATA[Akar permasalahan sengketa pilkada Lampung Utara adalah dilaksanakannya perhitungan ulang surat suara yang sudah disegel dan di simpan dalam kotak suara. Oleh KPUD dibuka kembali dengan dasar Pasal 103 ayat (1) huruf e. KPUD melaksanakan Perhitungan ulang pada tanggal 10 dan 11 September 2008. Oleh karena itu Eksistensi hukum pasal tersebut dipertanyakan, demikian juga bekerjanya hukum oleh Lembaga Peradilan terhadap Pasal 103nayat (1) huruf e tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian hukum Normatif, Teori Hukum Murni Hans Kelsen sebagai konsep pendekatan dan menjawab masalah yang diteliti dengan mengurai dan mendiagnosis Pasal Pasal 103nayat (1) huruf e dengan pasal-pasal lainya yang berhubungan dengan perhitungan ulang surat suara tidak sah menjadi sah. Hasil penelitian dan pembahasan , dapa disimpulkan bahwa KPUD telah melakukan penafsiran yang luas terhadap Pasal 103nayat (1) huruf e. Pasal tersebut tidak dapat dilaksanakan diluar waktu dan tempat peristiwa konkret yang terjadi . Aspek dan bekerjanya hukum positif, oleh lembaga hukum tidak terlepas dari aspek politik, sosial, ekonomi sehingga bekerjanya hukum menjadi lamban dan tidak mampu menjelaskan kebenaran yang seharusnya dapat diungkap secara hukum.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ]]>
<![CDATA[Agus Iskandar]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 4 No 2 (2009): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v4i2.69
<![CDATA[Perlindungan rahasia dagang pada dasarnya untuk mewujudkan dan mengembangkan etika bisnis dengan cara mencegah praktek dagang yang tidak wajar (pencurian atau penyadapan informasi atau pengingkaran terhadap kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan suatu rahasia dagang) yang dapat merugikan kepentingan orang lain.Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana cara penyelesaian rahasia dagang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan untuk menyelesaikan sengketa rahasia dagang para pihak dapat menempuh cara melalui peradilan (Ligitasi) dan di luar peradilan melalui arbitrase, negoisasi, dan mediasi. Apabila ditempuh cara mediasi para pihak mencari mediator (penengah) yang dapat memberikan analisis terhadap sengketa yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang dapat diterima dan saling menguntungkan para pihak yang bersengketa, sehingga seorang mediator tidak hanya melihat sengketa dari aspek hukum tetapi juga secara ekonomi. Penyelesaian sengketa langsung dapat diformulasikan ke dalam perjanjian antara kedua belah pihak.]]>
<![CDATA[Pemekaran Daerah sebagai Model Demokrasi Lokal dalam Mewujudkan Desentralisasi pada Era Transisi ]]>
<![CDATA[Lintje Anna Marpaung]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 5 No 1 (2010): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v5i1.70
<![CDATA[Pemekaran daerah telah menjadi kecenderungan hampir seluruh daerah di Indonesia. Sesuai dengan amanat UUD 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan togas pembantuan. Pemberian otonomi lugs kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi. pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama ini, di dalam proses pemekaran daerah pada beberapa wilayah muncul beberapa isu yang menjadi dasar justifikasi bagi pembentukan daerah baru tersebut. Isu yang salah tentang pemekaran daerah, di antaranya; pertama, bahwa pemekaran tersebut akan memperpendek rentang kendali dan rantai birokrasi pelayanan. Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran daerah dapat dilihat dalam dua makna yaitu makna rentang kendali dan makna rantai birokrasi. Makna rentang kendali dan rantai birokrasi itu sebagai dua hal yang berbeda; pertama, rentang kendali dan rantai birokrasi sebagai lingkup struktur pada geografis tertentu; kedua, rentang kendali dan rantai birokrasi sebagai lingkup struktur organisasi yang membentuk sebuah jejaring sistemik. Jika makna pertama yang dimaksudkan maka benar jika pemekaran daerah akan lebih memperkecil lingkup geografis pelayanan publik. Namun jika makna kedua yang dimaksudkan maka pemekaran daerah justru akan menciptakan rentang kendali dan rantai birokrasi yang baru.]]>
<![CDATA[Dinamika Lembaga Yudikatif dalam Pembangunan Hukum Nasional ]]>
<![CDATA[Erna Dewi]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 5 No 1 (2010): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v5i1.71
<![CDATA[Dinamika lembaga yudikatif dalam pembangunan hukum nasional sangat dipengaruhi oleh adanya sejarah perkembangan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Konstitusi yang berlaku itu dimulai dari masa pra kemerdekaan sampai terbentuknya UUD 1945, masa berlaku konstitusi RIS 1949, periode UUDS 1950, masa setelah dekrit Presiders 5 Juli 1959 sampai masa sekarang, setelah amandemen yang keempat dari UUD NRI 1945 dengan tujuan ingin mewujudkan lembaga yudikatif sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagai cermin negara hukum dan supremasi hukum. Faktor penghambat dalam pencapaian independensi dari lembaga peradilan tidak hanya dari sisi penegak hukumnya (law enforcement), tetapi juga dari substansi hukum dan budaya hukum, baik budaya hukum penyelenggara negara, penegak hukum. penerap hukum, dan juga masyarakat pada umumnya yang belum mendukung untuk terwujudnya negara hukum dan supremasi hukum yang dicita-citakan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam Penahanan ]]>
<![CDATA[Dudik S.]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 5 No 1 (2010): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v5i1.72
<![CDATA[Penahanan merupakan salah satu unsur yang penting dalam rangkaian proses peradilan pidana. Di dalam Pasal 22 KUHAP telah ditetapkan bahwa salah satu jenis penahanan yang dapat diterapkan dalam sistem hukum kite adalah penahanan dalam rumah tahanan Negara (Rutan) sebagai tempat tersangka atau terdakwa menjalani mass penahanannya yang pada saat ini masih dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang merangkap fungsinya sebagai Rutan. Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya sebagai tempat pembinaan bagi narapidana ternyata juga dimanfaatkan sebagai tempat penahanan bagi para tersangka dan terdakwa yang masih menjalani proses peradilan pidana. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatifyang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah. buku-buku/literatur dan karya ilmiah lainnya. Pendekatan empiris dilakukan sebagai penunjang untuk kelengkapan data normatif. Analisis data dilakukan dengan analisa secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa perlindungan hak-hak para tahanan sebagaimana dijamin dalam KUHAP, hanya terbatas pada hak-hak tertentu saja yang terkait langsung dengan pelaksanaan pelayanan tahanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, pelayanan tahanan ini antara lain meliputi penerimaan dan penempatan, pelayanan administrasi, pelayanan untuk mengikuti setiap tahap pemeriksaan, kunjungan dari sanak keluarga, dokter pribadi serta kunjungan dan bimbingan jasmani/rohani dari rohaniawan.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM DI DALAM MEMBERANTAS PEMBAJAKAN DI WILAYAH PERAIRAN ASIA TENGGARA ]]>
<![CDATA[Rafi Darajati]]>;
<![CDATA[Muhammad Syafei]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 14 No 2 (2019): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v14i2.74
<![CDATA[Countries in Southeast Asia in the past period are still faced with several acts of piracy and terrorism in the territorial sea. Piracy has a negative effect that is felt by the international community. In this paper, the author aims to focus the discussion on how to implement the ASEAN Convention on Counter Terrorism in overcoming the problem of terrorism in the seas around Southeast Asia. This research is normative juridical conducted by examining library materials or secondary data as basic material to be investigated by conducting a search of the regulations and the literature relating to the problems under study. The results of the study showed that at the convention there was a reference to jointly handling the problem of terrorism in the Southeast Asia region. The implementation of the convention in piracy cases in the waters around Southeast Asia is carried out through the principle of cooperation. However, the implementation of the convention has not been effective because it still faces several obstacles such as the nature of responses to situational terrorism, constraints on state sovereignty and the principle of non-interference among members, differences in sea area awareness.]]>
<![CDATA[Peranan Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 5 No 1 (2010): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v5i1.75
<![CDATA[Dalam penegakan hukum lingkungan, sanksi hukum administrasi yakni berupa pengenaan paksaan pemerintahan (bestuursdwang) dipandang sebagai salah satu yang efektif dan banyak digunakan, selain pencabutan izin. Wujud pengenaan sanksi bestuurswang ini dapat dilakukan berupa penghentian kegiatan, penutupan, hingga pembongkaran bangunan. Pelanggaran terhadap rencana tata ruang ini didasarkan pada suatu perbuatan yang menyalahi atau melanggar peruntukan, walaupun pengenaannya dapat sating dipertukarkan (alternatif) dengan sanksi uang paksa (dwangson). Dengan demikian kiranya perlu diperjelas apa yang dimaksud dengan sanksi bestuurswang ini. Dalam bahasa Indonesia, bestuursdwang (executive coercion) dapat dipadankan dengan paksa pemerintahan atau dapat juga disebut sebagai paksaan nyata. Untuk memahami keberadaan bestuursdwang dalam hukum administrasi tidak dapat dilepaskan dengan hakikat hubungan para pihak (subyek hukum) di dalam hukum administrasi. Hubungan subyek hukum dalam hal ini hukum administrasi adalah administrasi adalah administrasi (tata usaha negara) dengan warga masyarakat yang sifawya subordinatif. Hukum administrasi negara fungsinya sebagai instrumen yuridis, ada tujuan tertentu yang realisasinya diserahkan kepada organ administrasi negara tertentu pula. Jika dijumpai ada pelanggaran terhadap hukum administrasi, yang memiliki tujuan tertentu, maka organ tersebut mempunyai wewenang untuk menyingkirkan tujuan yang dapat menghalangi tercapainya tujuan tersebut.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JALAN DARI ANGKUTAN UMUM ONLINE PADA PENGGUNAAN TELEPON SAAT MENGEMUDI KENDARAAN ]]>
<![CDATA[Rissa Afni Martinouva]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 14 No 2 (2019): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v14i2.76
<![CDATA[Public transportation at this time was modified by ordering technology that can be ordered online. The process of ordering this transportation tool is through an application on a smartphone or android mobile phone. Online public transportation must still comply with traffic rules. Road users other than online public transportation must also be given legal protection and together enjoy the convenience of means of traffic. The research method used is normative juridical and observation. The reason for legal protection is given to road users because as citizens who have the right to enjoy the comfort and safety of public shared road facilities. Observations made that with the attachment of communication devices on public transport online this proves the telephone is used while driving a vehicle. Communicating via telephone while driving a vehicle will cause an accident that will harm other road users. Legal protection for road users is clearly enforced through Law No. 22 of 2009 concerning LLAJ against the prohibition for motorists who carry out other activities or are affected by a situation that results in a concentration disturbance. Online motorcycle taxis should be disciplined so as not to use a telephone when driving a vehicle. The government needs to provide legal protection for road users from online public transportation in the form of a ban on the use of telephones while driving.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENEBANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IJIN YANG BERWENANG ]]>
<![CDATA[Sukoco SP]]>;
<![CDATA[Erlina B]]>;
<![CDATA[Eddy S Wirabhumi]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 14 No 2 (2019): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v14i2.77
<![CDATA[The social phenomena that occurred today are still encountered cases related to the criminal acts of illegal logging in forest areas. One of the cases that have occurred is the criminal act of logging the tree in the forest area without the authorized permission. The problems in this study include: whether the cause of perpetrators to commit crimes in forest areas without authorized permits, how criminal liability against perpetrators of criminal acts Logging in forest areas without authorized permits. The results of research and settlement indicate that the cause of perpetrators to commit criminal acts of logging in forest areas without authorized permits include intrinsic factors (poor family environment, age and intelligence , and psychology of evil talent, personality), extrinsic factors (low level of education, social environment, intention and opportunity), weak religious education and ethics, lack of environmental education and forestry, lack of supervision. The advice in this research is expected to law enforcement officers with the forestry service in order to provide strict sanctions against perpetrators of criminal acts of logging in forest areas without authorized permits.]]>
<![CDATA[KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI INDONESIA: ANTARA LEGAL OBLIGATION ATAU MORAL OBLIGATION ]]>
<![CDATA[Dani Amran Hakim]]>;
<![CDATA[Dania Hellin Amrina]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 14 No 2 (2019): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v14i2.79
<![CDATA[Corporate Social responsibility is the corporate social responsibility of the Community and the environment beyond economic responsibility. Corporate Social Responsibility is initially based on ethical and moral values, i.e. the company is considered unethical when enjoying great gains, while the environment is broken and the community is ignored or harmed by its rights. The implementation of CSR in Indonesia began at the time of Law No. 40 year 2007 about the limited liability company. However, the implementation of the CSR stipulated in Article 74 Act No. 40 year 2007 concerning the limited liability company shall cause inconsistency with the preceding provisions, as stipulated in article 1 Figure 3 of Law No. 40 year 2007 on Limited liability company. This is seen from the difference of basic concept to the social responsibility of the original social responsibility (moral obligation), as stated in article 1 Number 3 UUPT, become legal obligation (legal obligation) in article 74 Law number 40 year 2007 about the limited liability company. In addition, no provisions on sanctions for those who do not implement CSR in Law No. 40 year 2007 about the limited liability company also provide legal uncertainty in the implementation of CSR.]]>
