cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indah Satria, S.H., M.H
Contact Email
indah.satria@ubl.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Z.A Pagar Alam No. 89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Pranata Hukum
Published by Universitas Bandar Lampung
ISSN : 1907560X     EISSN : 26853213     DOI : https://doi.org/10.36448/pranatahukum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmu Hukum dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 262 Documents
 5   6   7   8   9 
Klaim Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraaan Bermotor Erlina B.
PRANATA HUKUM Vol 5 No 2 (2010): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v5i2.90

Abstract

Perjanjian asuransi yang sesuai dengan tujuannya yaitu suatu perjanjian yang memberikan proteksi terhadap suatu peristiwa yang terjadi yang tidak dapat diketahui pada saat perjanjian dibuat. Di mana dalam proses klaim asuransi harus didasarkan pada asas keseimbangan karena risiko yang dialihkan kepada penanggung diimbangi dengan jumlah premi yang dibayarkan kepada penanggung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menginterprestasi bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam literatur-literatur, Peraturan Perundang- Undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian asuransi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa prosedur pengajuan klaim yang dilakukan oleh tertanggung terhadap penanggung secara umum harus memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Polis Standar Kendaraan Bermotor yaitu mulai dari pemberitahuan, pengisian formulir klaim, dan penyerahan dokumen lainnya serta investigasi yang dilakukan penanggung. Sedangkan mengenai ganti kerugian asuransi kendaraan bermotor yang disebabkan oleh evenemen pencurian pada tertanggung adalah ganti kerugian total dan penanggung akan memberikan ganti kerugian kepada tertanggung berdasarkan harga sebenarnya sesuai dengan ketentuan Polis Standar Kendaraan Bermotor.
Kajian Hukum Perjanjian Pembiayaan Al-Mudharabah Berdasarkan Prinsip Syariah Agus Iskandar
PRANATA HUKUM Vol 5 No 2 (2010): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v5i2.91

Abstract

Perbankan dengan prinsip syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis-bisnis terkait. Dengan demikian, perbankan berdasarkan prinsip syariah sebenarnya, bank-bank yang mendasari produk-produknya dan pelaksanaannya kepada Hukum Islam. Pendekatan masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian Al-Mudharabah yang dilaksanakan pada dasarnya terlebih dahulu melakukan analisis terhadap kemampuan nasabah atau debitur dalam mengelola usahanya sehingga disimpulkan layak (fisible), dapat menghasilkan hasil usaha, yang bertujuan untuk membayar kewajibannya. Dalam hal perjanjian Al-Mudharabah, ia mengacu pada prinsip pokok syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata serta Mukallaf yaitu orang yang mampu bertindak secara hukum, seperti baliq dan berakal sehat, dengan tidak mengesampingkan asas Prudential Banking Principle terhadap proteksi pengamanan dana bank.
Pajak sebagai Penunjang Pembangunan Nasional di Indonesia Meita Djohan Oelangan
PRANATA HUKUM Vol 5 No 2 (2010): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v5i2.92

Abstract

Sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi negara kita adalah sebagian besar dari sektor pajak. Untuk itu perlu ditingkatkan profesionalisme dalam mengolah dana dibidang perpajakan sehingga tidak menggangu pembangunan karena pendapatan negara dari sektor pajak yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan menjadi hilang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data bersumber dari data sekunder. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif selanjutnya dideskripsikan ke dalam bentuk uraian kalimat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara mempunyai kekuatan untuk memaksa masyarakat membayar pajak dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pembangunan. Hal ini yang menjadi salah satu faktor pendorong bagi pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak terhadap masyarakat, dari pemasukan pajak tersebut digunakan untuk memenuhi pembangunan sektor riil yang telah direncanakan oleh pemerintah. Dengan harapan bahwa usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama adalah dengan jalan menggali sumber dana dalam negeri yaitu berupa pajak dapat berjalan lancar dan rakyat dapat menikmati hasilnya.
Peran Penyidik Unit Narkoba Terhadap Analisa Pembuktian Sampel Darah Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Bambang Hartono
PRANATA HUKUM Vol 6 No 1 (2011): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v6i1.93

Abstract

The investigators role of drugs unit in blood sample analysis of evidence criminal narcotics and psychotropic, the process of examination of blood samples based on the Healthy Minister Decision No. 923IMenkes/SK/X/12009 on Technical Guidelines for Laboratory Investigation Narcotic Drugs and Psychotropic. The implementation of role, founded obstacle is: constraints on evidentiary analysis of blood samples in case of narcotic and psychotropic crime, among others: investigators were given 4 days, investigators here have difficulties because the examination of blood samples must be made at firensic laboratory in Jakarta, which takes a long time especially if conditions are unfavorable, limited personnel from Lampung Regional Police Drug Unit; legal culture of society, people seem less concerned with the abuse of narcotics. The power forensic results of blood samples as mail proof tool.
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Sebagai Upaya Pengakuan Hak Masyarakat Adat Aminah
PRANATA HUKUM Vol 6 No 1 (2011): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v6i1.94

Abstract

The community based forest management  as a recognition of rights of indigenous peoples effort, community based forest management is a form of cooperation between PT.Perhutani, people in forest, and stakeholder The concept is based on the values of Pancasila, among others: the value of the Godhead (religion morality), human values (humanistic) and social values (nationalistic, democratic and social justice). The community based forest management, im implementation can be felt to produce a double benefit, among others accommodated all interests: PT.Perhutani, forest society, is able to reduce conflicts of interest. The community based forest management can be regarded as a form of recognized of indigenous rights efforts, although limited to the recognition of forest resources management rights. Nevertheless, can be increasing forest society welfare.
Pembangunan Hukum Berdasarkan Cita Hukum Pancasila Tami Rusli
PRANATA HUKUM Vol 6 No 1 (2011): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v6i1.95

Abstract

The development of the national law based Pancasila as "rechtsidee ", at the present time so many aspects of community has changed and developed rapidly. This change, of course, greatly influenced the development of existing Indonesia law. Development in all areas was always carried out, including the development of law through legal reform in order to develop a national law based on Pancasila. The Indonesian revolution that culmination point as Proclamation of Independence of the Republic of Indonesia creating a national law, he relief only in political terms only. Should be to building a legal system on the basis of new spiritual values of Pancasila. Ideas such as these provide a broad place to explore the principles of customary law in and regulations to conform with the ideals of Indonesian law based Pancasila and Indonesia Constitution year 1945
Implikasi Globalisasi dan Penegakan Hukum Progresif di Indonesia Dharma Setiawan Pagaralam
PRANATA HUKUM Vol 6 No 1 (2011): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v6i1.96

Abstract

The Pancasila role in law national development at globalization era, globalization affects the economic, political and legal culture, making the relationship the countries is becoming one global village. The aspect of substance by the increasing adopted liberalism or neo-liberalism; and the cultural aspects affect the attitudes and behaviors that tend to be individualistic society. The Pancasila as an ideology and the basic state of Indonesia in the development of national law is a necessary “staatsfundamentalnorm or rechtsidee " to elaborated in the principles of law and implementing of law The Pancasila as well as a filter for conformance to international legal instruments that will be enforced; as well as guidance for state and government agencies in formulating, implementing, and enforcing, and guidelines for Indonesia people.
Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia) Any Ismayawati
PRANATA HUKUM Vol 6 No 1 (2011): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v6i1.97

Abstract

The developmental of legal culture of Indonesia experienced a shift away fromnature, personality and identity of the Indonesian nation,.Legal cultural development of Indonesia at this time was very down. Shifting of the Indonesian legal culture is influenced by internal and external factors. Internal factors related to the morals understanding of Indonesia, while the external factors associated with the development of technologies and ideas or thoughts from a foreign culture. The condition of the legal culture is one factor that resulted in his chaos of law in Indonesia because the legal culture is one of the most influential law component, both in the establishment of law and in law enforcement. The establishment of law and law enforcement is a form of legal development, it can be said with the collapsed culture of law it will have a negative impact on the development of the law.
Peran Advokat Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Khususnya di Bidang Perbankan Syariah H.M. Siregar
PRANATA HUKUM Vol 6 No 1 (2011): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v6i1.98

Abstract

The Advocate Role 117 Sharia Economic Developmental, a especial of Islamic Sharia Banking, in the context of increasingly widespread Islamic economy these days, it is much needed role of the Advocate. The Advocates help solving the problem; giving and serving legal advice, among others in the field of Islamic banking, Islamic insurance, Islamic mutual funds, and broker sharia; creating a legal audit and legal opinion in preparation for the establishment, mergers and acquisitions sharia, including for the purpose of borrowing money and investing; conducting advocacy in the forum court; creating of legal drafting and Islamic business contracts, representing a company attorney at sharia arbitration forum either institutional or ad hoc or on the forum Alternative Settlement Issues (alternative dispute resolution), for example: mediation, consultation, negotiation, conciliation and expert evaluation.
Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Faisal
PRANATA HUKUM Vol 6 No 1 (2011): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v6i1.99

Abstract

Victim-offender mediation (VOM) is one of the penal mediation models used to settle the criminal cases. The origin of Victim-offender mediation was influenced by tribal moots model, unefisiency of criminal justice system, and restorative justice principles. Victim-offender mediation (VOM) is alternative dispute resolution with criminal case special, to see through criminal case between victim and crimnal actor:Â mediation tries to place offender and victim as a part of criminal justice system. Generally, Victim-offender mediation is dealing with the property offences, libel, offences against race, religion, and sexual harrasment. Victim-offender mediation also involves four fases of mediation, in take, confrontation, mediation its self, and outward. As the mediation model, Victim-offender mediation has the weaknesses and strenghs for offender, victim and society.

Page 7 of 27 | Total Record : 262

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2006 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 2 (2025): Juli Vol. 20 No. 1 (2025): Januari Vol. 19 No. 2 (2024): Juli Vol. 18 No. 2 (2023): Juli Vol. 18 No. 1 (2023): Januari Vol. 17 No. 2 (2022): Juli Vol 17 No 1 (2022): Januari Vol 16 No 2 (2021): Juli Vol 16 No 1 (2021): Januari Vol 15 No 2 (2020): Juli Vol 15 No 1 (2020): Januari Vol 14 No 2 (2019): Juli Vol 14 No 1 (2019): Januari Vol 13 No 2 (2018): Juli Vol 13 No 1 (2018): Januari Vol 12 No 2 (2017): Juli Vol 11 No 1 (2016): Januari Vol 10 No 2 (2015): Juli Vol 10 No 1 (2015): Januari Vol 9 No 1 (2014): Januari Vol 8 No 2 (2013): Juli Vol 8 No 1 (2013): Januari Vol 7 No 2 (2012): Juli Vol 7 No 1 (2012): Januari Vol 6 No 2 (2011): Juli Vol 6 No 1 (2011): Januari Vol 5 No 2 (2010): Juli Vol 5 No 1 (2010): Januari Vol 4 No 2 (2009): Juli Vol 4 No 1 (2009): Januari Vol 3 No 2 (2008): Juli Vol 3 No 1 (2008): Januari Vol 2 No 2 (2007): Juli Vol 2 No 1 (2007): Januari Vol 1 No 1 (2006): Januari More Issue