Articles
262 Documents
<![CDATA[Peraliahan Hak Milik dan Daya Ikat Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen ]]>
<![CDATA[Tami Rusli]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 3 No 1 (2008): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v3i1.47
<![CDATA[Peranan lembaga pembiayaan baik berupa bank maupun non bank sebagai suatu badan hukum yang bergerak di bidang ekonomi dan keuangan menpunyai kedudukan dan potensi yang strategis. Salah satu yang berkembang saat ini adalah pembiayaan konsumen (consumer finance) sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan barang. Permasalahan penelitian adalah bagaimana peralihan hak milik yang menjadi obyek dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan bagaimana kekuatan mengikat dari perjanjian pembiayaan konsumen, dikaitkan dengan yurisprudensi.Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dokumen kendaraan bermotor seperti BPKB dan STNK serta pembayaran BBNKB menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam perjanjian pembiayaan konsumen bukan merupakan bukti hak milik, sehingga walaupun dokumen ditulis atas nama konsumen tidak dapat dijadikan alasan bahwa hak milik sudah beralih. Daya ikat perjanjian beli sewa kendaraan bermotor tidaklah mutlak. Hakim berwenang menilai dan mengesampingkan isi perjanjian apabila syarat-syarat perjanjian dianggap bertentangan dengan rasa keadilan. Bahkan dapat dikatakan kewenangan ini sudah menjadi yuridisprudensi tetap Mahkamah Agung Indonesia sehingga dapat dijadikan pedoman yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap putusan di masa datang.]]>
<![CDATA[Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Peradilan Anak Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ]]>
<![CDATA[Achmad Ihsan]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 3 No 1 (2008): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v3i1.48
<![CDATA[Kejahatan yang dilakukan anak dari tahun ke tahun makin tingginya di mana pada dasarnya anak yang berkonflik dengan hukum semakin perlu diperhatikan. Oleh karena itu anak-anak harus dilindungi dan dijamin hak-haknya, tidak terkecuali ketika ia berada dalam proses peradilan, karena melakukan tindakan yang melanggar hukum. Masalahnya bagaimana hak-hak anak dalam proses peradilan pidana setelah adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara lebih jelas mengenai hak-hak anak dalam proses peradilan anak. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah, aturan-aturang yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yaitu masalah peradilan anak, dan data analisis secara kualitatif. Hak-hak anak pada tahap penyelidikan seperti pemeriksaan dilakukan secara kekeluargaan atau dengan tidak menggunakan kekerasan dan atau tekanan, pada tahap penuntutan hak anak untuk dituntuk oleh penuntut umum yang memahami masalah anak. Pada tahap pemeriksaan disiplin disidang pengadilan, hak-hak anak seperti untuk didampingi penasehat hukum dan orang tua atau wali. Sehungga untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sehingga hak-hak anak dalam proses peradilan dapat terlaksana sesuai undang âundang nomor 3 tahun 1997.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Bagi Hasil Berdasarkan Prinsip Syariah ]]>
<![CDATA[M. Nasir Yusuf]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 3 No 1 (2008): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v3i1.49
<![CDATA[Salah satu Prinsip Syariah dalam praktek perbankan adalah Prinsip Al-Mudharabah atau prinsip bagi hasil, di mana bank dan nasabahnya dapat melakukan suatu kerja sama dalam menjalankan usaha di mana Al-Mudharabah tersebut  adalah salah satu upaya untuk membiayai usaha tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dang cara mempelajari, mengkaji, dan menginterpretasi bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dan ketentuang-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil (Al-Mudharabah). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian apabila terjadi manprestasi terhadap perjanjian pembiayaan Al-Mudharabah adalah dilakukan dengan melalui analisis pengamatan dan perhitungan terhadap kondisi riil dari mudharib, penyelesaian yang paling tepat dilakukan melalui musyawarah dan penyelesaian melalui jaminan yang diberikan. Selain itu, upaya penyelamatan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan Recheduling, Reconditioning, serta Restrukturing, dengan target minimum kerugian dan pembiayaan Al-Mudharabah yang diberikan di luar perhitungan bagi hasil yang diharapkan dapat diselesaikan.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas ]]>
<![CDATA[Bakti Siahaan]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 3 No 1 (2008): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v3i1.50
<![CDATA[Pada dasarnya perusahaan dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang atas permintaan dari debitur perusahaan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang kepaitan. Permasalahan dalam penelitian ini adalag bagaimanakah akibat hukum dari pernyataan pailit terhadap perseroan terbatas menurut undang-undang kepailitan? Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah, buku-buku/literatur dan karya ilmiah lainnya. Pendekatan empiris dilakukan sebagai penunjang untuk kelengkapan data normatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa, akibat hukum dari pernyataan pailit yang dilakukan pengadilan dengan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur, maka hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kuratornya untuk mengurus dan menguasai boedelnya, sepanjang tindakan itu membawa manfaat tindakan-tindakan atas harta kekayaannya, sepanjang tindakan itu membawa manfaat bagi boedelnya. Sedangkan bagi para kreditur hanya dapat melaksanakan hak mereka selaku kreditur separatis dengan persetujuan kurator atau hakim pengawas.]]>
<![CDATA[Hak Tanggungan Hukum sebagai Lembaga Jaminan terhadap Hak Milik atas Tanah ]]>
<![CDATA[Tami Rusli]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 3 No 2 (2008): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v3i2.51
<![CDATA[Fungsi Hak Tanggungan sangat penting sebagai salah satu lembaga jaminan yang mampu member kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan di dalam penyediaan dana yang diperlukan terhadap pengembalian hutang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana syarat, prosedur, dan akibat hukum dari pendaftaran hak tanggungan terhadap hak milik atas tanah. Pendaftaran dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pendaftaran hak Tanggungan yang dibebankan terhadap Hak milik atas Tanah mutlak diperlukan berdasarkan suatu perjanjian di hadapan notaris dengan memenuhi syarat spesialitas khusus mengenai pokok pemberian hak tanggungannya, serta syarat publisitas mengenai pendaftaran Hak Tanggugan pada Kantor Pertahanan guna menjamin kepastian hukum]]>
<![CDATA[Kebijakan Pengelolahan Sumbedaya Air dalam Hubungannya dengan Otonomi Daerah (Studi di propinsi Lampung) ]]>
<![CDATA[Lintje Anna Marpaung]]>;
<![CDATA[Bambang Hartono]]>;
<![CDATA[Tami Rusli]]>;
<![CDATA[Erlina B.]]>;
<![CDATA[Erina Pane]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 3 No 2 (2008): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v3i2.52
<![CDATA[Pengaturan dan pengolahan sumberdaya alam khususnya air dirasakan semakin kompleks dalam era otonomi daerah dan berpotensi menimbulkan konflik antar-daerah otonom apabila tidak dipahami secara komprehensif atau menyeluruh. Secara ekonomi tidak ada satu daerah pun yang mampu mandiri tanpa kerjasama dan saling berinteraksi dengan daerah lainnya. Keterkaitan antar-wilayah baik secara ekonomis ataupun ekologis menunjukkan bahwa terjadi perbedaan karakteristik dan potensi sumberdaya yang dimiliki tiap daerah, oleh karena itu pengolahan sumberdaya alam lintas kabupaten/kota harus didasari sebagai konsekuensi alami dari disparitas sumberdaya alam. Pemahaman disparitas potensi sumberdaya dapat dijadikan dasar membangun kerjasama lintas kabupaten/kota yang saling menguntungkan antar-daerah.]]>
<![CDATA[Fungsi Visum et Repertum dalam Sistem Peradilan Pidana ]]>
<![CDATA[Joko S.]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 3 No 2 (2008): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v3i2.53
<![CDATA[Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat dengan UUPKDRT) yang disahkan pada 22 september 2004 dalam konsiderannya menyebutkan bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, oleh karnanya segala bentuk kekerasan yang terjadi didalamnya hendaknya segera dilaporkan kepada aparat penegak hokum agar hal tersebut dapat segera diproses sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tersirat di dalam undang-undang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi visum et repertum dalam sitem peradilan pidana di Negara Indonesia. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normative yang dilakukan dengan mempelajari data sekunder dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah, buku-buku, atau literature dan karya ilmiah lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa fungsi visum et repertum adalah sebagai alat bukti yang sah, baik sebagai bukti keterangan surat, maupun keterangan ahli yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan terhadap seorang yang berdamapak terhadap fisiknya yang merupakan suatu peristiwa pidana sehingga dapat menentukan dan membuat suatu kesimpulan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam proses persidangan.]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip 5 C's dalam Perjanjian Kredit Perbankan sebagai Dasar Prinsip Kehati-hatian ]]>
<![CDATA[Agus Iskandar]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 3 No 2 (2008): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v3i2.54
<![CDATA[Kehati-hatian dalam manajemen bank menjadi kepedulian semua pihak, baik pihak pemilik (dewan komisaris), dan manajer (direksi), maupun Pembina dan pengawas perbankan (BI). Di mana kehati-hatian dalam manajemen bank tersebut bertujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat , atau selalu dalam keadaan likuid dan solvent. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip 5 Câs dalam perjanjian kredit perbankan sebagai dasar prinsip kehati-hatian.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara lebih jelas mengenai prinsip 5 Câs sebagai dasar dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian redit di lembaga keuangan perbankan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yag akan dibahas. Metode pengumpulan data yaitu berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannnya dengan masalah prinsip 5 Câs. Setelah data dikumpulkan dan diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5 Câs serta adanya prinsip kehati-hatian maka bank selalu dalam keadaan sehat, sebab kepercayaan dari masyarakat diihat dari kondisi suatu bank itu sendiri maka bank dalam keadaan likuid dan solvent. Apabila bank tidak atau kurang menerpkan prinsip kehati-hatian dan prinsip 5 Câs maka bank tersebut akan menjadi bermasalah, karena kepercayaan masyarakat terhadap bank akan menurun.]]>
<![CDATA[Eksistensi UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Incumbent dan Calon Independent ]]>
<![CDATA[Lintje Anna Marpaung]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 3 No 2 (2008): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v3i2.55
<![CDATA[Dalam rangka mewujudkan amanat UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik yang dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota yakni gubernur, bupati dan wali kota yang dipilih secara demokratis. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normative yang menggunakan data sekunder yaitu data kepustakaan berupa buku-buku bacaan terutama ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat sekarang dan kemudian didata-data, diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi UU No 12 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan proses yang telah diamanatkan dalam undang-undang tersebut, tetapi dalam pelaksanaannya mendapat pro dan kontra dari masyarakat khususnya masyarakat lampung karena berdampak pada hak asasi calon incumbent yang harus merelakan hak politiknya dipotong selama satu tahun, sehingga UU No 12 tahun2008 khususnya pelaksanaan incumbent diusulkan ke mahkamah konstitusi untuk ditijau ulang (Yuridical Review). Sedangkan calon independent dalam UU No 12 tahun 2008 ini telah berjalan sesuai dengan amanah UU ini dan dapat mewujudkan prinsip demokrasi.]]>
<![CDATA[Analisis Kesenjangan Gender dan Dinamika Pendidikan di Indonesia ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 3 No 2 (2008): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v3i2.56
<![CDATA[Rendahnya capaian Gender Development Indeks (GDI) I menunjukkan bahwa pembangunan member manfaat yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu diperlukan upaya â upaya nyata dan terfokus dalam bidang pendidikan untuk menghasilkan keluaran yang optimal. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dalam hubungannya dengan peningkatan pendidikan di Indonesia. Selain itu juga factor-faktor apa saja yang dapat dijadikan landasan dalam mendorong kemajuan dibidang kesetaraan gender dan pendidikan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen untuk menjelaskan fenomena keterpurukan bangsa tampaknya adalah peranan pendidikan dalam membangun karakter bangsa (Character building). Sudah lebih dari setengah abad merdeka tampak sekali bahwa pembentukan karakter bangsa dalam arti yang sebenarnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hari pendidikan nasional yang diperingati setiap tahun sudah saatnya dijadikan momentum untuk evaluasi diri dan titik   tolak untuk memperbaikinya. Sebagai langkah awal, diskusi yang melibatkan pengambil keputusan dan prraktisi pendidikan kesegala tingkatan dengan focus pembenahan system pemndidikan secara holistik dan pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan, sudah mendesak dilakukan.]]>
