cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anggraeni Endah Kusumaningrum
Contact Email
anggraeni@untagsmg.ac.id
Phone
+6224-3558376
Journal Mail Official
spektrumhukum@untagsmg.ac.id
Editorial Address
Jl. Pemuda 70 Semarang 50133
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Spektrum Hukum
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
ISSN : 18580246     EISSN : 23551550     DOI : 10.35973/Spektrum hukum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal SPEKTRUM HUKUM, merupakan jurnal peer review yang di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Untag semarang, SPEKTRUM HUKUM diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan April, dan Oktober. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata bisnis, Hukum politik pemerintahan, Hukum Kesehatan, serta bidang kajian hukum secara luas.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 19, No 1 (2022): SPEKTRUM HUKUM" : 7 Documents clear
PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) SEBAGAI UPAYA PENANGGUHAN EKSEKUSI (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Kds) Baiquni, Muhammad Iqbal; Fitra Islamy, Ilma Maulana; Latifiani, Dian
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 19, No 1 (2022): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/sh.v19i2.2522

Abstract

Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) sebagai upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada pihak di luar perkara yang merasa dirugikan haknya oleh pelaksanaan eksekusi Pengadilan, dalam sistem peradilan perdata di Indonesia masih merupakan sarana yang diakui untuk memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang bertugas sebagai penentang sejati penangguhan eksekusi. Penulis melakukan penelitian terhadap Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Kds Pengadilan Agama Kudus tentang derden verzet terkait sita eksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan terjadinya perlawanan, mengetahui putusan hakim dalam menolak perlawanan dan mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi pemenang lelang dengan adanya perlawanan pihak ketiga. Penulis mengkaji kasus ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis-sosiologis. Berdasarkan penelitian Penulis memperoleh hasil bahwa Majelis Hakim menerima sebagian gugatan dan menangguhkan sebagian dengan pertimbangan bahwa pihak lawan merupakan pihak lawan yang tepat, akan tetapi dalam perkara ini pihak lawan I yang menyita jaminan yang sebelumnya telah menjual tanah tersebut kepada pihak lawan oleh Pihak Lawan II dan hal tersebut tidak diketahui oleh Pelawan.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PERJANJIAN ARBITRASE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 891 K/Pdt.Sus/2012) DARI SISI KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Rahmatsyah, Rahmatsyah
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 19, No 1 (2022): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.719 KB) | DOI: 10.35973/sh.v17i1.1186

Abstract

ABSTRAK Perkembangan perekonomian menuntut adanya kerjasama luar negeri sehingga dibutuhkan lembaga yang dapat meyelesaikan permasalahan yang timbul dalam perikatan. Arbitrase internasional merupakan lembaga non litigasi yang mewadahi penyelesaian sengketa internasional. SIAC merupakan salah satu lembaga arbitrase internasional di Singapura yang sering menangani masalah dalam kerjasama perdagangan, namun pada sengketa antara PT. Direct Vision dan Group Astro tahun 2010 diajukan penolakan dan pemeriksanaan kembali pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dikuatkan dengan putusan mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran arbitrase internasional dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan hubungan perdagangan internasional. Adapun hasil penelitian, hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung mengambil tindakan yang salah atas penolakan karena penggunaan dasar hukum yang tidak tepat, serta tidak memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan, karena putusan arbitrase internasional bersifat final and binding dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
STATUS HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN Febriansyah, Andhika; Jasmine, Jasmine
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 19, No 1 (2022): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/sh.v19i1.2178

Abstract

Perkawinan ialah suatu hal yang mulia karena di dalamnya terdapat ikatan yang sangat kuat dan yang dimana suatu ikatan itu merupakan perjanjian seorang lelaki dan perempuan untuk membangun suatu keluarga. Perkawinan dapat dilakukan dengan siapa saja, termasuk dengan Warga Negara Indonesia maupun dengan sesama warga negara asing. Perkawinan yang berbeda kewarganegaraan ini lah yang disebut sebagai perkawinan campuran. Berbagai permasalahan akan muncul dalam perkawinan campuran, salah satunya mengenai status kewarganegaraan sang anak dan masalah yang berhubungan dengan hak waris anak dalam hak milik atas tanah. Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa anak akan mempunyai status kewarganegaraan ganda pada saat lahir dan harus memilih kewarganegaraan saat usia 18 tahun. Status hak waris atas hak milik tanah akan tetap melekat pada anak dengan syarat anak tersebut memilih kewarganegaraan Indonesia. Artikel ini dibuat dengan menggunakan informasi dari artikel, jurnal, dan buku yang sudah ada atau disebut dengan penelitian kepustakaan. Harapan dari artikel ini akan memberikan pengetahuan mengenai status kewarganegaraan anak dan status hak milik atas tanah dari hak waris anak hasil perkawinan campuran.
REKONSTRUKSI SUBJECTUM LITIS: REFLEKSI PEMBUBARAN PARTAI POLITIK SECARA KONSTITUSIONAL Disantara, Fradhana Putra; Larasati, Niken; Wildani, Sahril; Hamid, Abdul; Valentino, Widhi
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 19, No 1 (2022): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/sh.v19i1.2262

Abstract

Human rights as citizens must be respected and guaranteed, one of which is political rights. The guarantee of human rights must be able to provide moral strength that is able to protect and guarantee human dignity based on the law, not on the basis of circumstances, wills, or certain political perspectives. Citizens' political rights are the right to take part in government and vote regularly on democratic mechanisms in a country, whether through election, regional head elections, or other elections. The political right is related to the right of citizens to play a role in efforts to make future arrangements for a state institution. At the moment the request for dissolution of political parties can only be done by the government. The dissolution of political parties in Indonesia is carried out by the Constitutional Court as one of the institutions of judicial power. The political rights of citizens should be made a priority in the dissolution mechanism of political parties. This research is a normative juridical study which outlines a comparison of the dissolution of political parties between Indonesia and Germany and Slovenia. In addition, the mechanism for future improvement is the dissolution of political parties to better guarantee the political rights of citizens.
TINJAUAN HUKUM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK (HT-el) SEBAGAI PEMENUHAN ASAS PUBLICITEIT Winarsasi, Putri Ayi
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 19, No 1 (2022): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/sh.v19i1.2314

Abstract

Technology development is very influential in many aspects, including credit agreement as the principal agreement that followed by the accesoir agreement or guarantee agreement. Guarantee agreement is aimed for immovable objects, such as land or building, which written on Law number 4/1966 on Mortgage Rights of Land and other related objects or known as Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)/ Mortgage Law. However, the registration of mortgage rights which done manually is still having some obstacles, such as the long-time duration, slow bureaucracy, and others. Therefore, it is needed to use information technology to make the mortgage service procedure can be integrated electronically, thus it will become effective and efficient. The Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning (APR) or Head of National Land Agency (BPN) has issued a Regulation of Agrarian Affairs and  Spatial Planning/National Lang Agency number 9/2019 about electronically integrated mortgage service since June 21st 2019.  This regulation is related to the Regulation number 3/2019 on the use of electronic system and Regulation number 7/2019 on transformation of certificate form. The issuance of these regulations is one of the way to handle the mortgage registration service. It is hoped it can facilitate people to get the service. The electronic registration is also considered as appropriate service to the situation of covid-19 pandemic nowadays.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGGUNAAN DANA BOS UNTUK PENDIDIKAN DASAR YANG BERMUTU Sugihartono, Haryo
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 19, No 1 (2022): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.914 KB) | DOI: 10.35973/sh.v19i1.3261

Abstract

PENERAPAN PENGAMPUNAN PAJAK YANG BERBASIS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK Clarabella, Angelina
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 19, No 1 (2022): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.193 KB) | DOI: 10.35973/sh.v19i1.2464

Abstract

Salah satu kebijakan fiskal yang telah dijalankan yaitu Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU TA). Latar belakang diselenggarakannya program tersebut yaitu meningkatkan sumber pendapatan nasional dan memotivasi wajib pajak untuk taat pajak terutama yang tidak atau belum patuh. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu hubungan antara pasal-pasal dalam UU TA dengan peraturan perundangan lainnya, implikasi pasal-pasal dalam UU TA terhadap prinsip kepastian hukum dan keadilan, serta perumusan untuk mengantisipasi penghindaran pajak oleh wajib pajak sehingga tidak diberlakukan lagi Pengampunan Pajak. Metode penelitian adalah yuridis normatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi sanksi, wajib pajak hanya perlu membayar uang tebusan yang lebih rendah dari tarif pajak umum dan dihapuskan dari sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Harta yang telah diungkapkan dalam laporan tahunan, kembali dikenai tarif uang tebusan. Bagi wajib pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak justru membayar sanksi lebih rendah terhadap harta yang belum atau kurang diungkap. Jadi beberapa pasal dalam UU TA tidak memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum namun Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan uji materiil beberapa pasal dalam UU TA terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 63/PUU-XIV/2016 tanggal 23 November 2016. Upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir penghindaran pajak dengan memahami kemampuan masing wajib pajak agar tidak ditekan dengan target fiskus sehingga tercipta penyelenggaraan dan pengawasan perpajakan yang akuntabel.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Spektrum Vol 21, No 2 (2024): Jurnal Spektrum Vol 21, No 1 (2024): Jurnal Spektrum Vol 20, No 2 (2023): SPEKTRUM HUKUM Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Spektrum Vol 19, No 2 (2022): SPEKTRUM HUKUM Vol 19, No 1 (2022): SPEKTRUM HUKUM Vol 18, No 2 (2021): SPEKTRUM HUKUM Vol 18, No 1 (2021): SPEKTRUM HUKUM Vol 17, No 2 (2020): SPEKTRUM HUKUM Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Spektrum Hukum Vol 16, No 1 (2019): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 15, No 2 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 15, No 1 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 14, No 2 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 14, No 1 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 13, No 2 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 13, No 1 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 12, No 2 (2015): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 12, No 1 (2015): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 11, No 2 (2014): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 11, No 1 (2014): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 10, No 2 (2013): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 10, No 1 (2013): Jurnal SPEKTRUM HUKUM More Issue