Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL
JIHI can be a reference and literature source for academician in International Relations area as it consists of articles and research reports on International Relations Issues. Articles and research reports are written by academics who is the expert on its field like Security Studies, International Political Economy, Regime, International Organization, Gender and International Relations, Diplomacy, Media and International Relations, etc.
Articles
336 Documents
<![CDATA[Terbentuknya “Kelompok Mencari”: Dinamika Jaringan Perantara (Brokerage) dalam Pemekaran Daerah Papua Barat Daya ]]>
<![CDATA[I Ngurah Suryawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 2022: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional: Edisi Khusus Papua ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/jihi.v0i00.5971.67-81
<![CDATA[Artikel ini menelusuri terbentuknya jaringan perantara (brokerage) yang telah tercipta jauh sebelum ramainya rencana pembentukan Provinsi Papua Barat Daya tahun 2022. Catatan lapangan saya menggambarkan bahwa kelompok jaringan perantara dalam pemekaran daerah atau usaha untuk mengakses keuntungan ekonomi politik tersebut disebut dengan “kelompok mencari”. Data utama artikel ini adalah wawancara mendalam sebanyak dua kali terhadap PTW, seorang tokoh sentral birokrat pemekaran Provinsi Papua Barat di Sorong pada Maret 2009. Argumen utama artikel ini adalah genealogi pemekaran daerah, khususnya di wilayah kepala burung (Sorong Raya) adalah konsumsi para elit local dan kelompok kelas menengah Papua. Mereka adalah kelompok-kelompok patron yang terdiri dari jaringan birokrat, pengusaha, dan kepala suku dan marga di wilayah Sorong Raya. Kelompok-kelompok ini membangun jaringan dan aliansi untuk pembentukan provinsi dan kabupaten baru, pembagian proyek-proyek pembangunan, dan pengisian jabatan-jabatan birokrasi di rencana wilayah pemekaran baru. Keseluruhan tingkah polah jaringan perantara (brokerage) tersebut melandasi dasar awal rencana pemekaran wilayah baru dan program-program pembangunan yang selanjutnya berlangsung. Artikel ini berargumentasi bahwa jeratan kepentingan jaringan perantara (brokerage) ini mewarnai pelaksanaan pemerintahan di wilayah baru dan juga rencana pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Jaringan “kelompok mencari” ini membentuk jaringan kelas menengah baru yang menciptakan dan mengkonsolidasikan kekuasaanya untuk mengontrol sumber daya ekonomi dan politik yang disediakan negara kepada Papua. Kata kunci: “kelompok mencari”, dinamika, jaringan perantara, brokerage, pemekaran daerah]]>
<![CDATA[Kepemimpinan dan Keberhasilan Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil: Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) di Jayapura, Papua ]]>
<![CDATA[Sri Nurlia Wuliyanti]]>;
<![CDATA[Bambang Shergi Laksmono]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 2022: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional: Edisi Khusus Papua ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/jihi.v0i00.5972.114-134
<![CDATA[Organisasi masyarakat sipil (OMS) merupakan organisasi non profit di Indonesia keberadannya berperan dalam kesuksesan perkembangan demokrasi di Indonesia semenjak era reformasi. Hal ini dikarenakan OMS memiliki peran penting dalam mengisi kekosongan peran yang dibutuhkan untuk proses pembangunan masyarakat utamanya di daerah Papua. Karena pentingnya keberadaan OMS ini maka diperlukan organisasi yang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup demi keberlanjutannya melalui program-program dan layanan yang dimilikinya. Keberlanjutan sebuah organisasi dalam hal ini adalah organisasi non profit dapat di pengaruhi oleh 7 (tujuh) arena yang antara lain adalah Tatakelola, Kepemimpinan, Keuangan, Sistem Administrasi, Kepegawaian, Program dan Citra organisasi. Penelitian dilakukan pada ALDP di Jayapura yang telah mencapai usia 20 (dua puluh) tahun yang merupakan usia matang sebuah organisasi yang telah melewati beberapa tahapan siklus kehidupan. Dari penelitian terlihat bahwa kepemimpinan pada organisasi ini memainkan peran penting bagi keberlanjutan. Meski demikian untuk dapat bertahan dan berkembang organisasi juga perlu melakukan regenerasi dan transisi pemimpin demi terciptanya program baru yang bersifat inovatif serta perbaikan sistem secara keseluruhan, peningkatan tata kelola organisasi, juga peningkatan kapasitas organisasi melalui pelatihan karyawan dan upaya meningkatkan kualitas koordinasi jaringan dan hubungan dengan pihak eksternal. Kata kunci; Kepemimpinan, Keberlanjutan Organisasi, dan Organisasi Masyarakat Sipil]]>
<![CDATA[Menuju Papua Damai dengan Pendekatan Pembangunan Inklusif ]]>
<![CDATA[Halili Hasan]]>;
<![CDATA[Zain Nugroho]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 2022: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional: Edisi Khusus Papua ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/jihi.v0i00.5973.56-66
<![CDATA[Tulisan ini berupaya menganalisis permasalahan-permasalahan kunci terkait isu Papua dan mengeksplorasi pendekatan holistik sebagai alternatif untuk mewujudkan solusi permanen bagi Papua damai. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian kepustakaan terhadap sejumlah hasil riset. Persoalan di Papua yang muncul dalam tulisan ini mulai dari politik, ekonomi, sumber daya manusia, hingga isu keamanan yang kesemuanya mengandung kompleksitas tinggi. Transformasi pendekatan dalam mewujudkan Papua Damai merupakan gagasan utama tulisan ini. Paradigma pembangunan inklusif menjadi salah satu formula kunci guna mengatasi kecenderungan pembangunan berbasis pusat-daerah yang selama ini terjadi di Papua. Paradigma ini mengandaikan peran aktif masyarakat, mendukung peran aktif masyarakat sipil, serta mengandalkan reformasi dari bawah. Pembangunan inklusif memiliki keterkaitan dengan reorientasi otonomi khusus di Papua, untuk kembali kepada basis politik idealnya bahwa otonomi khusus bukan merupakan bentuk politik domestikasi pusat terhadap daerah, di samping afirmasi Orang Asli Papua dalam kerangka keutuhan pembangunan. Selain itu, dalam isu keamanan, pendekatan hukum (pidana) harus diutamakan dalam membangun keamanan dan ketertiban, alih-alih pendekatan koersif-militer. Kata Kunci: Papua, Papua Damai, Pendekatan Holistik ]]>
<![CDATA[Resolusi Konflik sebagai Jalan Perdamaian Di Tanah Papua ]]>
<![CDATA[I Nyoman Sudira]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 2022: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional: Edisi Khusus Papua ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/jihi.v0i00.5974.82-95
<![CDATA[Pendekatan ekonomi yang kini berjalan akan semakin mempercepat pencapaian tujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua kepada negara, jika disertai dengan pendekatan “resolusi konflik”, yang akan membawa semua pihak pada beberapa kondisi bagi keutuhan NKRI karena: membuka kesadaran bahwa masalah Papua segera harus mendapatkan penyelesaian karena sudah merugikan kita semua, adanya usaha dan terbukanya jalan untuk menemukan akar sumber-sumber utama dari konflik yang terjadi, bangkitnya itikad baik (goodwill) untuk penyelesaian konflik, adanya kesadaran akan kapasitas dan yang tersedia, dan kemampuan memanfaatkan segala kesempatan sebagai modal utama dalam membangun perdamaian di tanah Papua, menentukan mekanisme menuju penyelesaian terpilih dan terbaik “dialog”, serta membuka kesadaran akan urgensi dialog sebagai media atau cara untuk menghadirkan para pihak agar menemukan kesepahaman sebagai landasan untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian masalah di Papua. Kata Kunci: Dialog, Konflik, Perdamaian, Resolusi ]]>
<![CDATA[Analisa Dampak Pembangunan terhadap Identitas dan Resistansi Papua ]]>
<![CDATA[Elvira Rumkabu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 2022: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional: Edisi Khusus Papua ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/jihi.v0i00.5975.39-55
<![CDATA[Kegagalan pembangunan sejak orde baru hingga era Jokowi telah menjadi variabel penting dalam memahami akar konflik Papua. Karakter pembangunan yang top-down, diskriminatif dan paternalisme dalam konteks konflik tetap dominan dalam berbagai kebijakan. Alhasil, pembangunan tidak berhasil membawa keadilan dan kesejahteraan bagi orang asli Papua. Sebaliknya, resistansi bersenjata (armed civil resistance) dan resistansi sipil (civil resistance) yang mengusung ragam isu dan aktor terus menguat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana agenda pembangunan dan implementasinya telah memberi makna terhadap konstruksi identitas Papua. Pembangunan justru dilihat sebagai instrumen penundukan yang semakin memperdalam amarah dan ketidakadilan yang dirasakan Papua. Kegagalan pembangunan yang berkelindan dengan variabel konflik lain seperti pelanggaran HAM, diskriminasi dan aspirasi politik juga telah menjadi basis bagi menguatnya resistansi Papua. Disaat yang bersamaan, isu-isu seperti pembangunan dan HAM semakin menguat dalam advokasi di level lokal, nasional dan global. Kata Kunci : Pembangunan, Top-down, Paternalisme, Resistansi Bersenjata, Resistansi Sipil]]>
<![CDATA[Partisipasi, Dependensi Dan Interelasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berbasis Komunitas di Papua ]]>
<![CDATA[Paulus Rudolf Yuniarto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 2022: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional: Edisi Khusus Papua ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/jihi.v0i00.5976.96-113
<![CDATA[Pembangunan berbasis komunitas di pedesaan Papua sedikit banyak telah membuka pengetahuan pembangunan dan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya. Namun Tridaya pembangunan (bantuan keuangan, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan sosial-ekonomi) terkendala persoalan internal dan eksternal. Di sisi internal, program pembangunan belum mampu mengaktifkan partisipasi seluruh kelompok masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan mendorong terintegrasinya kegiatan sosial-ekonomi. Sebabnya adalah program kegiatan pembangunan masih terpusat pada sektor infrastruktur, kemudian informasi berada pada kelompok elit kampung dan pelaksanaan bersifat proyek. Di sisi eksternal, program bantuan yang diberikan bersifat karitatif dan tidak banyak menambah pasar maupun hasil produksi warga, malah membuat ketergantungan atas bantuan yang diberikan. Pembangunan pedesaan di Papua juga menimbulkan sentimen negatif di masyarakat—antara kelompok asli dengan pendatang maupun antara kelompok elit dengan masyarakat bawah—yang memicu persinggungan di dalam masyarakat maupun dengan negara. Kata Kunci: Pembangunan Komunitas, Partisipasi, Dependensi, Interelasi]]>
<![CDATA[Normalisasi Hubungan Israel dan Arab dalam Konteks Israel-Palestina ]]>
<![CDATA[Anna Zakiah Derajat]]>;
<![CDATA[Toni Kurniawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 18 No. 2 (2022): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/jihi.v18i2.4451.133-149
<![CDATA[The normalization of relations between Israel and Arabs in the current decade is one of the obstacles in the struggle for Palestinian independence. In 2020, Donald Trump has mediated between four Arab countries to agree on normalizing relations with Israel. Behind this agreement, there are various interests of related Arab countries, Israel and the US in the Middle East region. This study aims to explain how the normalization of relations between Israel and the Arab state under the Trump administration and its impact on issues in the Middle East region, as well as the struggle for Palestinian independence using a constructivist perspective. The researchmethod used is qualitative research with a literature study approach. Based on the results of data analysis, the normalization of relations between Israel and the Arab state is carried out based on elements of identity, interest, intention, and values, so that the US is considered to play Israel as a political tool in the Middle East. Keywords: Constructivist, Normalization of relationships, Palestinian independence, Donald Trump's political policies, The interest of the 2020 United States presidential election.]]>
<![CDATA[Festival Indonesia: Answer to Indonesian Public Diplomacy Towards Russian Citizens ]]>
<![CDATA[Achmad Ismail]]>;
<![CDATA[Darynaufal Mulyaman]]>;
<![CDATA[Rendy Sarudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 18 No. 2 (2022): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/jihi.v18i2.4754.99-110
<![CDATA[As the Asia Rising phenomenon becomes more evident, Russia needs to look again to Asia for growth and strategic cooperation through the Far East Policy. Apart from traditional Far Eastern countries such as China, Japan, and South Korea, Indonesia as one of the Asian countries recently with a prominent future also does not waste Russia's market and strategic location that issued the policy. Indonesia respectfully maintains good relations with Russia to get more benefits and economic possibilities such as from the tourism sector. The Indonesian Festival is one of the instruments imposed and utilized by the Indonesian government to achieve the nation's economic interests. This article aims to explain that the "Indonesian Festival" event is a form of public diplomacy and Indonesian economic diplomacy, especially in the tourism sector. This article uses public diplomacy as an analytical tool accompanied by qualitative research methods. This article concludes that the presence of the "Indonesian Festival" as a form of public diplomacy has a positive impact on Indonesia's positive image towards Russian citizens, which leads to an increase in Russian tourists to Indonesia, an increase in "sister city" cooperation and cooperation in other fields. Keywords: Public Diplomacy, Far East Policy, Festival Indonesia, Tourism]]>
<![CDATA[Diaspora Indonesia dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia ]]>
<![CDATA[Aknolt Kristian Pakpahan]]>;
<![CDATA[Gracelia Yoshanty]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 18 No. 2 (2022): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/jihi.v18i2.5017.111-132
<![CDATA[The world is facing the biggest health crisis in the 21st century which is the COVID-19 pandemic. International trade activities are disrupted due to the total lockdown to stop the spread of this pandemic outbreak. International Monetary Fund (IMF), World Bank, and OECD showed the economic impact of the COVID-19 pandemic when economic growth will be decreased -4,9% to -6%. This also has an impact on the Indonesian economic sector which is dominated by the presence of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), namely the decline in export performance in line with the contraction of economic growth and purchasing power in various countries. Indonesia needs help not only from inside the country and from international cooperation with other countries, but the involvement of the entire community wherever they are is needed to jointly resolve this pandemic. Indonesian diaspora community that is scattered in various parts of the world can be one of the solutions. This research focuses on how does the Indonesian diaspora community that scattered across the United States and Germany help Indonesia’s MSMEs by taking advantage of foreign markets. Through collaboration between representatives of the Government of Indonesia offices in the United States and Germany with Indonesian diaspora groups, various assistances were found such as informing Indonesia's potential MSME products, bridging meetings with business actors abroad, and conducting promotional activities to increase the export potential of Indonesian MSME products.]]>
<![CDATA[Debt-Trap Diplomacy: Bagaimana Ekspansi Kapital China Membentuk Jebakan Utang Bagi Negara-Negara Afrika ]]>
<![CDATA[Faris Al-Fadhat]]>;
<![CDATA[Hari Prasetio]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 18 No. 2 (2022): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/jihi.v18i2.5262.150-176
<![CDATA[Since the Belt and Road Initiative (BRI) was initiated in 2013, China under Xi Jinping has continued to expand its capital to various countries. This expansion is part of China’s strategy to shore up its position as a global major economic and political power vis a vis the United States. As nearly 70 countries have joined the BRI network, this economic cooperation scheme contributes to economic growth as well as helps to close the infrastructure gap. Nevertheless, not all countries experienced equal development through economic cooperation with China. Some are dependent and even facing a debt-trap as shown in the case of African countries. This article addresses the question why such economic cooperation has turned into a debt-trap for countries in the African region. Applying the concept of Structural Power in examining China’s investment in three countries namely Zimbabwe, Cameroon, and Djibouti, this article argues that the debt-trap has caused by the structural disparity between China as an investor and African countries as investment recipients. China, in this case, has a more dominant “good” aspect, while African countries are more in “need”. This article also contends that the debt-trap is a strategy carried out by Chinese government to dominate the African economies.]]>
