cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal
Published by Universitas Lambung Mangkurat
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 36 Documents
 1   2   3   4 
KINERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR FARIDA, NOORAFNI
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Banjar saat ini dan mencermati apakah faktor-faktor yang menghambat/mendukung Kinerja ULP Kabupaten Banjar. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, tipe deskriptif. Teknik Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Key informan adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Banjar. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa kinerja ULP belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Kesatu, responsivitas belum optimalnya pembinaan terhadap kegiatan pelaksanaan barang/jasa, dan masih adanya anggota Pokja yang mengabaikan dan kurang fokus dalam melaksanakan tugasnya seperti memonitoring dan menjawab sanggahan. Kedua, responsibilitas yang memperlihatkan masih adanya pelelangan ulang terhadap pekerjaan lelang, belum terlaksana sepenuhnya penyebaran informasi mengenai perubahan kebijakan/aturan. Ketiga, akuntabilitas yang memperlihatkan bahwa tingkat konsistensi kebijakan dengan kegiatan di ULP masih kurang maksimal khususnya dalam pengelolaan pelaksanaan barang/jasa, kurangnya tingkat kemampuan pemahaman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa.   Kata kunci : Kinerja, Unit Layanan Pengadaan.
IMPLEMENTASI PROGRAM GAPURA DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DESA SARANG TIUNG KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU PROPINSI KALIMANTAN SELATAN Norliana, Norliana
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program GAPURA  dalam pembangunan prasarana Desa di Desa Sarang Tiung. Serta mengetahui kendala dalam pelaksanaan Program GAPURA dalam pembangunan prasarana Desa di Desa Sarang Tiung. Hasil analisis dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Gapura dalam pembangunan prasarana desa belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan masih adanya aktivitas/ kegiatan program belum dilaksanakan secara maksimal yaitu sosialisasi, Musdes I dan II. Selain itu, terbatasnya peralatan dan bahan yang disebabkan oleh anggaran yang terbatas dan tidak adanya tinjauan langsung Tim ke lapangan serta adanya prosedur yang belum dijalankan dari tahap pelaksanaan yaitu gotong royong dan pada tahap pengawasan yaitu kurangnya intensitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD sehingga laporan yang dibuat sebagai bahan evaluasi ke Kecamatan kurang valid. Kendala dalam proses Pelaksanaan Program GAPURA yaitu dalam proses perencanaan kurangnya tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, Musdes I dan Musdes II, khususnya sumber daya manusia yang terampil dan kreatif dalam menyusun perencanaan kegiatan pembangunan prasarana desa. Pada pelaksanaan yaitu adanya keterbatasan dana dalam memenuhi seluruh peralatan dan bahan yang diperlukan di lapangan, sehingga peralatan dan bahan yang tersedia pada saat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Kendala lain yang dirasakan adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan prasarana desa. Karena salah satu komponen yang dapat mensukseskan pembangunan desa adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat desa itu sendiri.   Kata kunci : implementasi, program gapura
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DI KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Rapinorrahman, Rapinorrahman
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa pada Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Serta mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa pada Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kecamatan Batang Alai Selatan belum berjalan dengan seharusnya. Beberapa ketidaksesuaian adalah Proses perencanaan yang tidak melibatkan partisapasi masyarakat, belanja desa dalam APBDes 71,4 persennya dihabiskan untuk belanja operasional pemerintah desa dan 28,6 persen saja untuk pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kecamatan Batang Alai Selatan belum ke arah tujuan dari kebijakan ini. Untuk mencapai tujuan dari kebijakan, maka suatu produk kebijakan harus memuat bagaimana cara agar tujuan kebijakan tersebut tercapai. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban  Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak memuat tentang program-program yang harus dimuat dalam penggunaan dana bantuan keuangan kepada desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta tidak ada standar persentase penggunaan dana tersebut untuk program yang mendukung ke arah tercapainya dari kebijakan ini. Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kecamatan Batang Alai Selatan dilihat dari faktor disposisi (sikap pelaksana) tidak berjalan dengan baik karena pemahaman dari aparat pelaksana yang kurang terhadap isi kebijakan ini meskipun aparat pelaksana sudah mempunyai komitmen yang kuat dalam melaksanakan kebijakan ini. Dilihat dari faktor sumber daya, Desa di Kecamatan Batang Alai Selatan mempunyai jumlah aparat yang cukup akan tetapi tidak memiliki mutu yang baik, sedangkan Fasilitas baik sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan dan ketersediaan dana sudah memadai, informasi yang dibutuhkanpun sudah bisa didapatkan melalui musrenbang, dan kewenangan juga sangat jelas diatur dalam Peraturan dan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah.   Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Bantuan Keuangan.
EFEKTIVITAS ORGANISASI KECAMATAN SEBAGAI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Studi di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru) Rahman, Said Abd.
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas organisasi kecamatan sebagai perangkat daerah dari kemampuan menyesuaikan diri, tingkat produktivitas dan kepuasan kerja dan dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yang dianggap relevan antara lain sumber daya manusia yang dimiliki organisasi kecamatan dan kepemimpinan. Hasil penelitian dan analisis ditemukan bahwa efektivitas organisasi Kecamatan PulauLaut Utara dilihat dari kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan baik internal maupun eksternal organisasi, Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki organisasi kecamatan PulauLaut Utara cukup memadai namun dalam pemanfaatan dan penempatannya belum optimal, ini dapat dilihat dari peran interpersonal, peran informasional dan decisional. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah perludilakukanpeningkatan efektivitas organisasi kecamatan melalui konsistensi pembagian tugas pelayanan sesuai ketentuan uraian tugas.Penyederhanan prosedur pelayanan melalui pelimpahan wewenang dari Kabupaten kepada Kecamatan, sehinggaKabupaten cukup bertindak sebagai pembina tehnis dan pengawas. Untuk meningkatkan peranan sumber daya manusia pada organisasi kecamatan perlu dilakukan penambahan jumlah pegawai, peningkatan anggaran dan insentif organisasi.Sebagaiupaya meningkatkan efektivitas organisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pencapaian tujuannya perlu ditingkatkan peranan interpersonal, informasional dan decisional dari pimpinan (Camat) melalui kegiatan evaluasi kepemimpinan secara berkala. Kata Kunci: Efektivitas, Organisasi, Kecamatan
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM E-KTP (Studi Pelaksanaan Perekaman Data Di Kabupaten Hulu Sungai Utara) Nazaruddin, Nazaruddin
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan program e-KTP dalam pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pendekatan penelitian kualitatif dengan lokasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis kualitatif model dari Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan serta triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan program e-KTP dalam pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara Efektivitas belum tercapai, dengan melihat dari pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Serta kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dalam hal pencapaian tujuan akhir berupa kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit masih belum tercapai. Ini terbukti dari masih belum tercapainya target pelaksanaan perekaman data, yaitu baru mencapai 71,40%. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan program e-KTP pada pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah keterlambatan pengiriman perangkat pelayanan rekam data e-KTP. Dalam hal pelaksanaan penerapan e-KTP, ada 1 (satu) wilayah yang secara geografis merupakan daerah rawa/air yang tidak dapat dijangkau oleh transportasi darat seperti kendaraan roda 4, dimana wilayah tersebut merupakan daerah yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu sebaran penduduk yang masih terisolir, yakni Kecamatan Paminggir merupakan daerah yang perlu penanganan dan perhatian khusus dalam pelayanan e-KTP mendatang. Disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan program e-KTP dalam pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara efektivitas belum tercapai.   Kata Kunci: Efektivitas, Perekaman Data, Program e-KTP.
PROFESIONALITAS APARATUR PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BARITO SELATAN Junaidie, Akhmad
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap Profesionalitas Aparatur Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sebagai informan penelitian ini yaitu Kepala Kantor, Kasubbag Tata Usaha, Kepala Seksi, Staf dan masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Penelitian ini mencakup profesionalitas aparatur dilihat dari aspek kreatifitas, inovasi dan responsifitas yang dilakukan oleh pegawai di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalitas aparatur dari aspek responsifitas dan inovasi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan secara umum dapat dikatakan masih rendah yang dipengaruhi oleh faktor iklim yang tidak kondusif yang menghambat kreatifitas aparatur, dan kurangnya kemampuan kepemimpinan untuk memberdayakan bawahan. Saran yang dapat dikemukakan dalam tesis ini untuk Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah perlunya menciptakan iklim yang kondusif dan mampu mendorong kreatifitas aparatur, adanya kesediaan pemimpin untuk memberdayakan bawahan untuk lebih berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pekerjaan diharapkan dapat menumbuhkan responsifitas dan inovasi aparatur dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional.   Kata kunci : Profesionalitas, Responsifitas, Inovasi.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KOTABARU TENGAH Fadil, Fathurrahman
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi masyarakat Kelurahan Kotabaru Tengah dalam perencanaan pembangunan yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan pembangunan dan menangani permasalahan di Kelurahan Kotabaru Tengah. Namun yang menjadi pertanyaan apakah partisipasi masyarakat tersebut telah sesuai dan dapat mencarikan solusi dalam menangani permasalahan yang ada serta merencanakan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhkan Masyarakat di Kelurahan Kotabaru Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbangkel di Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, pelaksanaan musrenbangkel telah sesuai dengan pedoman dan sasaran yang ditetapkan dimana dalam pelaksanaanya terbuka ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan perencanaan pembangunan di kelurahan melalui aktor-aktor masyarakat. Kedua, Bentuk partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel Kotabaru Tengah pada tahun 2013 dari segi kehadiran peserta sudah representatif. Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sudah berjalan dengan baik dan sudah bersifat dua arah, dalam pemberian informasi sudah mulai diberikan jauh-jauh hari namun pemberitahuan secara formal masih terbatas dengan waktu. Masyarakat terlibat dalam proses penyusunan/perumusan kegiatan perancanaan pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah, namun tidak ada sarana dalam melakukan kontrol dan pengawasan bagi masyarakat dalam Musrenbangkel. Masyarakat telah dapat memberikan usulan sesuai dengan permasalahan yang ada di lingkungan mereka, dalam penentuan skala prioritas ditentukan oleh peserta rapat dengan tim pelaksana Musrenbangkel dalam diskusi. Pengambilan keputusan realisasi kegiatan tetap ditangan pemerintah, akan tetapi masih minimnya kontrol dan pengawasan dari masyarakat dan pemerintah. Ketiga, peran pemerintah dalam dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam pelaksanan Musrenbangkel memiliki peran sebagai regulator untuk melahirkan kebijakan-kebijakan dan mekanisme-mekanisme perencanaan yang tepat untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat serta untuk menciptakan ruang partisipasi. Sementara itu peran pemerintah kecamatan berfungsi sebagai motifator, fasilitator, monitoring dan evaluasi. Pemerintah kelurahan dalam musrenbangkel sendiri berperan sebagai sosialisasi dan pelaksana musrenbang kelurahan.   Kata Kunci: Partisipasi, Musyawarah, Perencanaan
KADERISASI KEPEMIMPINAN PAMBAKAL (KEPALA DESA) DI DESA HAMALAU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Nofiard, Farid
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kaderisasi yang dijalankan oleh pambakal (Kepala Desa) di Desa Hamalau untuk mempersiapkan kader penggantinya agar dapat melanjutkan kepemimpinnya sebagai Kepala Desa sehingga kelangsungan organisasi yang dipimpinnya akan terus berlanjut. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk mengkaitkan dengan teori tentang proses kaderisasi yang di kemukakan oleh Stradling dengan penelitian yang menggunakan metode kualitatif untuk menggali atau mengungkap proses kaderisasi pambakal (Kepala Desa) di Desa Hamalau. Berdasarkan hasil penelitian ini menggambarkan bahwa dalam proses kaderisasi oleh seorang pemimpin terdapat proses pemberian pendidikan politik kepada kadernya. Proses pendidikan politik yang dimaksud meliputi beberapa hal yaitu Pertama, pengetahuan yang terdiri dari pengalaman professional dan pengetahuan praktikal. Kedua, keterampilan yang terdiri dari keterampilan intelektual, keterampilan tindakan, keterampilan komunikasi. Ketiga, sikap dan nilai-nilai prosedural. Dalam prakteknya setiap pambakal (Kepala Desa) di Desa Hamalau sudah melakukan proses kaderisasi terhadap kadernya walaupun proses kaderisasi itu dijalankan secara non formal. Akan tetapi proses kaderisasi ini hanya dijalankan oleh lingkungan keluarga tertentu saja, ditemukan beberapa faktor penyebanya yaitu diantaranya petuah orang tua zaman dahulu yang cenderung melarang keturunnya menjadi Kepala Desa, kesibukan masyarakat, dan tidak adanya faktor pendorong masyarakat untuk berlomba-lomba memperebutkan kursi kepemimpinan Kepala Desa seperti halnya di desa-desa lainnya.   Kata Kunci: Kaderisasi, Kepemimpinan, Pembakal
PELAKSANAAN MUTASI TRANSFER DAN PROMOSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT DAERAH DI KABUPATEN KAPUAS Ulfah, Fitria
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara umum pelaksanaan mutasi transfer dan promosi pegawai negeri sipil pada Sekretariat Daerah di Kabupaten Kapuas telah mengikuti prosedur yang mengacu pada Undang-undang yang berlaku secara nasional mengenai peraturan pelaksanaan mutasi. Namun dalam pelaksanaannya belum berdasarkan merit system karena prestasi kerja bukanlah menjadi pertimbangan satu-satunya dan belum memperhatikan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang seharusnya menjadi dasar dalam penempatan seorang pegawai.pelaksanaan mutasi pegawai pada Sekretariat Daerah di Kabupaten Kapuas lebih cenderung menganut spoil system yaitu berdasarkan hubungan kedekatan dengan pimpinan, karena dalam mutasi pegawai ditentukan oleh keputusan pimpinan baik pimpinan SKPD yang mengusul maupun Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah yang mengambil keputusan akhir dalam mutasi pegawai.   Kata Kunci: Mutasi, Pegawai Negeri Sipil  
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN PULAU LAUT UTARA Iberahim, Iberahim
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini meneliti upaya Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam pengentasan kemiskinan masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Key informan pada penelitian ini adalah Camat Pulau Laut Utara, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru serta Tokoh Masyarakat Nelayan Kecamatan Pulau Laut Utara. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan reduksi data, display data, dan konklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Upaya pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan pada masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara antara lain pembangunan infrastruktur perhubungan untuk memperlancar akses transportasi guna menunjang kegiatan perekonomian masyarakat, bantuan sosial dengan berupa bantuan kepada kelompok nelayan dan perorangan yang telah dianggarkan melalui APBD di Kabupaten Kotabaru. (2) Faktor-faktor yang menghambat upaya pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan pada masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara antara lain faktor alam, faktor kultural / budaya, dan faktor pendidikan.   Kata Kunci : Pengentasan, Kemiskinan, Nelayan

Page 3 of 4 | Total Record : 36

 1   2   3   4 

Filter by Year

2012 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2012)