cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal
Published by Universitas Lambung Mangkurat
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 36 Documents
 1   2   3   4 
IMPLEMENTASI PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) MENJADI PAJAK DAERAH DI KOTA BANJARMASIN HARIADI, TOMY
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi pengalihan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi pengalihan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriftif. Sumber data yang digunakan adalah person, place, dan paper dengan klasifikasi data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan teknik observasi. Teknik analisis data menggunakan tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Secara umum implementasi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin telah berjalan dengan lancar dan baik. Peraturan daerah dan peraturan pelaksana terkait dengan proses pemungutan PBB-P2 telah diterbitkan walaupun belum semuanya rampung diselesaikan pada awal masa pengalihan. Hal yang masih perlu ditingkatkan adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaksananya dan sarana dan prasarana pendukungnya. Terdapat korelasi antar variabel-variabel pada implementasi pengalihan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin. Variabel-variabel tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik. Keempat variabel tersebut, yaitu  kebijakan yang diidealkan (idealised policy), kelompok sasaran (target groups), unsur pelaksana (implementing organization), dan environment factor (unsur-unsur lingkungan). Korelasi antar variabel tersebut diharapkan sesuai kondisi yang diinginkan dalam perumusan kebijakan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah di Kota Banjarmasin, yaitu proses pengalihan PBB-P2 berjalan dengan smooth dengan cost yang minim, stabilitas penerimaan PBB-P2 tetap terjaga dengan tingkat deviasi yang dapat diterima, dan wajib pajak tidak merasakan adanya penurunan kualitas pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengalihan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin, yaitu sumber daya manusia (SDM) pelaksananya, anggaran pelaksanaan pengalihan, peralatan yang mendukung, organisasi dan manajemen.   Kata Kunci : Implementasi, Desentralisasi Fiskal, Pajak Daerah
IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN RAKYAT (GAPURA) SA-IJAAN DI DESA SUNGAI KUPANG JAYA KECAMATAN KELUMPANG SELATAN KABUPATEN KOTABARU KALIMANTAN SELATAN Harli, Muhammad
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi program Gerakan Pembangunan Rakyat (Gapura) Sa-Ijaan di Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan dan Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi proses implementasi program Gerakan Pembangunan Rakyat (Gapura) Sa-Ijaan di Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini melibatkan unsure-unsur masyarakat desa Sungai Kupang jaya sebagai subjek dan objek dari penelitian ini. Data yang diperoleh melalui wawancara, data skunder dari dokumen-dokumen terkait pelaksanaan program Gerakan Pembangunan Rakyat (Gapura) Sa-Ijaan serta data dukung dikumpulkan melalui kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif (interactive model of analysis). Hasil penelitian menunjukan bahwa  Faktor yang sangat mempengaruhi implementasi Program Gerakan Pembangunan Rakyat (Gapura) Sa-ijaan di Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan adalah partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program Gerakan Pembangunan Rakyat (Gapura) Saijaan di Desa Sungai Kupang Jaya.   Kata kunci : Implementasi, Program Gapura
PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS CIPTA KARYA, PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN (Studi di Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan) Zuhriansyah, Muhamad
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini meneliti bagaimana penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD terkait dengan Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Key informan pada penelitian ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Kepala Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru, Kepala Bidang Perumahan Dinas Cipta Karya Permukiman dan Perumahan, Camat Pulau Laut Utara, Kepala Desa Baharu Utara, Para Ketua Rukun Tetangga Desa Baharu Utara dan Masyarakat Desa Baharu Utara. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan reduksi data, display data, dan konklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD terkait dengan Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan di Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan secara konvensional dilaksanakan melalui mekanisme Musrenbang dengan tahapan sosialisasi oleh Bappeda mengenai pelaksanaan Musrenbang sebagai bentuk penyerapan aspirasi masyarakat yang merupakan input dalam perencanaan pembangunan. Tahap berikutnya adalah dilaksanakannya Musrenbangdes yang memuat usulan dari masyarakat desa, yang hasilnya akan masuk ke dalam Musrenbang Kecamatan. Kemudian Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan akan hadir dalam forum SKPD untuk rekonsiliasi usulan yang ada dengan petugas kecamatan agar usulan dipilah dan diteliti secara teknis agar tidak tumpang tindih dengan program yang akan dilaksanakan di kabupaten atau usulan itu sudah masuk dalam APBDesa, atau gapura saijaan atau CDCSR atau yang lainnya. Hasilnya akan masuk dalam Musrenbang Kabupaten yang hasilnya tertuang dalam KUA-PPAS. Hasilnya akan diperiksa oleg DPRD Komisi 3 dan kemudian dibuat RKA yang akan menjadi Raperda APBD. (2) Hal yang tidak terlepas dalam penyerapan aspirasi masyarakat dalam anggaran terutama terkait dengan program pada Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru adanya proses bargaining (tawar-menawar) karena adanya berbagai tuntutan yang muncul dan bisa saja bentrok karena keterbatasan pendapatan daerah, misalkan adanya program inisiatif kepala daerah dengan usulan bawaan dari anggota legislatif hasil dari kegiatan reses atau jaring asmara yang mereka lakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi aspirasi masyarakat adalah adanya keterbatasan anggaran, kepentingan politik, dan kualitas usulan.   Kata Kunci : Penyerapan, Aspirasi, APBD
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA KADUNDUNG KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PADA TAHUN 2010 Ramli, Muhamad
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai partisipasi politik masyarakat desa Kadundung Kecamatan Labuan Amas Utara dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2010. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, Desa Kadundung merupakan salah satu desa di kabupaten Hulu Sungai Tengah provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat relatif tinggi. Padahal, kalau kita mencermati hasil dari pemilihan kepala daerah secara langsung beberapa tahun terakhir kecenderungan yang ada pada saat ini adalah menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pilkada. Banyak variabel yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, antara lain variabel lingkungan sosial politik langsung, lingkungan politik langsung dan lingkungan sosial politik tidak langsung. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dimensi lingkungan sosial politik tidak langsung yaitu popularitas calon, dimensi lingkungan politik langsung yaitu status sosial ekonomi, dan lingkungan sosial politik langsung yaitu kondisi sosial politik terhadap partisipasi politik masyarakat desa Kadundung dalam pilkada kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2010 dan faktor apa yang paling dominan pengaruhnya. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan maksud untuk penjelasan. Sasaran dalam penelitian ini adalah pemilih di desa Kadundung Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan sample acak. Adapun jumlah responden adalah 92 orang dari populasi 1.096 orang yang tersebar di 3 RT dari 6 RT yang ada di desa Kadundung. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hubungan adalah analisis korelasi produk momen dan regresi linier berganda dengan taraf kepercayaan 95%. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa dimensi popularitas calon, status sosial ekonomi, dan kondisi sosial politik berpengaruh sebesar 38,5% terhadap partisipasi politik masyarakat desa Kadundung. Secara simultan (uji f) popularitas calon, status sosial ekonomi, dan kondisi sosial politik berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat desa Kadundung terlihat dari hasil f hitung 18,395 > f tabel 2,708. Secara parsial (uji t) popularitas calon (2,178 > 1,987) dan kondisi sosial politik (6,550 > 1,987) terlihat berpengaruh, sedangkan status sosial ekonomi (-813 < 1,987) tidak berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat desa Kadundung dalam pilkada Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2010. Hasil penelitian ini tidak dapat dijadikan acuan untuk penelitian diwilayah lainnya. Oleh karenanya perlu diadakan penelitian yang sama di wilayah lainnya untuk membandingkan hasil penelitian ini guna mengetahui lebih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam pilkada.   Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah
PERSEPSI HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Safriansyah, Safriansyah
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Minuman berlakohol adalah satu penyebab dari kerusakan moral dan akhlak manusia. Banyak tindak kriminalitas dan asusila terjadi akibatnya. Indonesia memiliki sebuah Keppres No.3 tahun 1997 yang mengatur peredaran minuman beralkohol, kemudian di daerah Banjarmasin sesuai dengan prinsip otonomi daerah, berdasarkan Keppres tersebut maka dibuatlah sebuah perda yang mengatur peredaran minuman keras yaitu Perda No.27 tahun 2011. Perda ini dapat dikatakan masih prematur, karena belum mampu sepenuhnya menjamin dan mengatur peredaran dan pendistribusian minuman beralkohol. Terbukti dengan tindakan kejahatan yang masih ada, maka dapat dikatakan minuman beralkohol masih dapat dengan mudah dijumpai di Kota Banjarmasin. Terlepas dari itu semua, dalam tesis ini penulis mengangkat sebuah persepsi Islam, yakni tentang haramnya minuman beralkohol, dan bagaimana Islam memandang dan mengatur minuman beralkohol. Objek yang diambil adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Banjarmasin, karena ormas ini mempunyai visi dan misi untuk menegakkan dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan Syariah Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan diambil secara purposive sampling, yakni yang mewakili adalah Ketua, Humas HTI, DPRD dalam hal ini Kabag Keuangan, Ketua Badan Legislasi, Kasat Pol PP. Dijelaskan dengan tipe deskriptif, eksplanatif, dan komparatif. Pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan teknik snow ball. Dari hasil penelitian HTI memandang kebijakan yang diambil yakni dengan adanya Perda ini adalah sesuatu yang bermasalah, baik secara tertulis ataupun prakteknya. Mereka berpendapat sesuatu yang haram yaitu minuman beralkohol harus dilarang total, karena lebih banyak mendatangkan mudharat daripada manfaat. Terhadap hasil dari retribusi minuman berlakohol, tidak ada apa-apanya, karena sangat kecil sekali. Untuk itu pemerintah harus memperhatikan suara mayoritas yang menolak adanya peredaran minuman beralkohol di Kota Banjarmasin. Pemerintah lebih memihak kepada kaum kapitalis, kepentingan ekonomi, dan menimbulkan ketidak adilan. Sehingga diharapkan HTI bahwa Pemerintah Kota yang pemimpinnya bahkan beragama Islam harus dengan tegas menolak dan melarang pengedaran minuman beralkohol, bukan secara parsial, tapi secara total.   Kata Kunci: Persepsi, Kebijkan Publik, Minuman Beralkohol/Minuman Keras  
PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH OLEH CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEMENTARA DI KANTOR KECAMATAN DUSUN SELATAN KABUPATEN BARITO SELATAN Ervina, Vuji
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Pertanahan Nasional, dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, termasuk pendaftaran tanah. Pejabat lain dalam hal ini dimaksud adalah Camat sebagai PPAT Sementara. Kedudukan dan fungsi Camat sebagai PPAT Sementara, dan di Kabupaten Barito Selatan ini hanya ada 2 (dua) Camat yang menjadi PPAT Sementara dan salah satunya yaitu KeCamatan Dusun Selatan yang berada di Ibu Kota Kabupaten. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pelayanan Pendaftaran Tanah oleh Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara di Kantor KeCamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan desain penelitian deskriptif, pengumpulan data melalui wawancara, catatan dilapangan, sumberdata tertulis dan rekaman serta Sejarah lisan, lokasi penelitian ditetapkan pada Kantor KeCamatan Dusun Selatan sebagai pemberi layanan karena letaknya mudah dijangkau dan berada di Ibu Kota Kabupaten. Dasar penelitian yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2012TentangPetunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan,dan Penerapan Standar Pelayanandimana berfokus pada:Dasar hukum, Dasar persyaratan, Sistem, mekanisme, dan prosedur, Jangka waktu penyelesaian, Biaya/tariff, Produk pelayanan, Sarana, prasarana, dan/data fasilitas, Kompetensi pelaksana, Pengawasan internal, Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, Jumlah pelaksana, Jaminan pelayanan dan memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu – raguan, danEvaluasi kinerja Pelaksana. Hasil penelitian menemukan masih banyak kekurangan dalam pelayanan dan masih belum memenuhi ketentuan yang ada dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang mendukung dalam melaksanakan pelayanan pendaftaran Tanah oleh Camat sebagai PPAT Sementara tersebut.   Kata Kunci : Pelayanan, Camat, PPAT, Pendaftaran Tanah.

Page 4 of 4 | Total Record : 36

 1   2   3   4 

Filter by Year

2012 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2012)