cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Aditya Pratama
Contact Email
erwinadityapratamash@gmail.com
Phone
+6282322127257
Journal Mail Official
erwinadityapratamash@gmail.com
Editorial Address
Jalan Halmahera KM 1 Mintaragen Tegal
Location
Kota tegal,
Jawa tengah
INDONESIA
Diktum
Published by Universitas Pancasakti Tegal
ISSN : 23385413     EISSN : 26553449     DOI : https://doi.org/24.905
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum is open-accsess peer reviewed intended to be the journal publishing article the conceptual and/or the result of research law science for academicians, researchers, practitioners in law. Diktum invite manuscript in the various topic include, but not limited to, functional areas related to Law Science of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Socio Legal, Bussines Law, Legal Philosophy and another section related contemporary issues in Law.Diktum: Jurnal Ilmu Hukum accepted submission from all of the world. All submited article shall never been published elsewhere, original and not under consideration for other publication (for checking similarty, Diktum editorial board check using turnitin program. Since 2019 we are proud member of Crossref. Diktum doi prefix is 10.24905 . Therefore, all article published by Diktum: Jurnal Ilmu Hukum will have unique DOI number.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 8 No. 1 (2020): Mei 2020" : 6 Documents clear
Perlindungan Hukum Atas Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertipikat Wildan, Muhammad; Nuridin; Imam Asmarudin
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.931 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v8i1.73

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli hak atas tanah yang belum bersertipikat dan bagaimana perlindungan hukum yang timbul akibat peristiwa demikian. Tujuan lainnya adalah menguraikan perlindungan hukum terhadap hak- hak para pihak yang berkaitan dengan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah tersebut. Bukti kepemilikan tanah menjadi begitu penting ketika dihadapkan pada permasalahan yang menyangkut tentang tanah, Jual beli misalnya. Setelah jual beli tanah selesai dilakukan maka selanjutnya perlu adanya peralihan hak terhadap status kepemilikan tanah tersebut. Sehingga jelas status kepemilikan tanah setelah dilakukannya jual beli tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data penelitian berdasarkan kepustakaan dari berbagai peraturan perundang – undangan dan penelitian hukum sebelumnya. Keseluruhan data dianalis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk memperoleh perlindungan perbuatan hukum jual- beli tanah, karena secara otomatis setelah perbuatan hukum jual – beli tersebut telah dilaksanakan maka berpindah pula hak kepemilikannya. Hasil penelitian membuktikan bahwasanya Perlindungan jual beli tanah diberikan untuk melindungi hak- hak seorang dalam penguasaan hak atas tanah tersebut dan sebagai kepastian hukum bagi para pihak.
Pola Hubungan Fraksi Dengan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi Mubiina, Fathan Ali
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (769.024 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v8i1.80

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa Peranan partai politik ialah sebagai wadah yang strategis dalam sistem politik di Indonesia guna penghubung antara proses pembentukan kebijakan pemerintah baik di eksekutif maupun di legislatif dengan warga negaranya. Sesungguhnya justru partai politiklah yang menentukan terselenggara atau tidaknya sistem demokrasi di Indonesia. Sebab dalam partai politik terdapat bentuk pelembagaan wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat yang demokratis. Kemudian partai politik juga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sejarah perkembangan partai politik pasca reformasi ialah berfungsi sebagai pendidikan politik, menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi yang ada di Indonesia melalu demokrasi perwakilan. Pada pola hubungan antara partai politik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia cukup sederhana, yaitu partai politik memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pemilihan umum anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif, yang dilakukan untuk memecahkan isu penegakan hukum yang dihadapi
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon Muhammad Agus Fajar Syaefudin; Fajar Ari Sudewo
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (657.376 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v8i1.81

Abstract

Tujuan penelitian untuk menganalisa penegakan hokum pada tindak pidana penambangan pasir illegal di kota Cirebon. Indonesia adalah negara yang kaya akan bahan galian (tambang),bahan galian tambang itu meliputi : perak, tambang, gas bumi dan batu bara, oleh karena itu sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan harus memiliki izin yang diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Pada kenyataannya masih banyak kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Normatif adalah bahan pustaka yang merupakan data dasar dalam (ilmu) yang digolongkan sebagai data sekunder dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Reseach). Penelitian ini membahas suatu permasalahan dampak kegiatan pertambangan tanpa izin mencangkup dampak positif dan negatif bagi masyarakat sekitar yang tinggal disekitar pertambangan dan Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin/ilegal mining yang sudah diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan, sehingga yang dilakukan oleh pelaku tidak memiliki izin maka pihak yang berwenanglah yang melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi Idayanti, Soesi; Haryadi, Toni; Widyastuti, Tiyas Vika
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.705 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v8i1.85

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui Penegakan hukum pasca reformasi dalam membangun kehidupan yang harmonis, berkeadilan dan berkepastian dalam masyarakat yang tertib ternyata tidak sesuai dengan kenyataan bahwa amanat reformasi dalam penegakan hukum ternyata menjadi sangat memilukan. Penegakan hukum yang bersifat “ tebang pilih “ tak terhindarkan , meski penyebabnya bukanlah faktor politis seperti pada era sebelumnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana arah pembangunan hukum dan bagaimana menegakan supremasi hukum berdasarkan nilai – nilai demokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya Supremasi hukum sebagai upaya penegakan hukum dan penempatan hukum pada posisi tertinggi dari segalanya, serta menjadikan hukum sebagai panglima ataupun komandan dalam upaya untuk menjaga dan melindungi tingkat stabilitas dalam kehidupan suatu bangsa dan negara memberikan jaminan terciptanya keadilan bagi masyarakat. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama tanpa terkecuali. Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara berdasarkan kedaulatan rakyat. Tujuan utama adanya supremasi hukum adalah menjadikan hukum sebagai pimpinan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana apabila tujuan tersebut tercapai dapat menghasilkan beberapa hal seperti meningkatkan integritas sumber daya manusia, memberikan keadilan sosial, menjaga nilai moral bangsa, menciptakan masyarakat yang demokratis, serta memberi jaminan perlindungan hak individu dalam bernegara dan bermasyarakat
Kajian Hukum Terhadap Penerapan Eksekusi Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Defi Muslimah, Defi Muslimah; Siswanto
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (695.069 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v8i1.86

Abstract

Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 merupakan trobosan baru yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Trobosan tersebut tertuang dalam pasal 7 yang memberlakukan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat penditeksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual. Ketentuan pasal 7 terkait dengan hukuman kebiri akhirnya berlaku dan diterapkan untuk pertama kalinya oleh putusan hakim Pengadilan Mojokerto. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah mengenai kerelevansi undang-undang Nomor 16 tahun 2017 tentang sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbenturan dengan Hak Asasi Manusia Kesehatan dan bagaimana kerelevansi pelaksanaan eksekusi terhadap hukuman kebiri tanpa adanya petunjuk pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan focus judicial case study. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan normative. Jenis data yang digunakan meruapakan data sekunder. Sumber data penelitian diperoleh dari bahan hukum sekunder. Metode pengolahan data menggunakan Penelusuran kepustakaan. Metode analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, bahwa diberlakukannya hukuman kebiri tidak serta merta dapat meminimalisir adanya kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman pada dasarnya melanggar hak asasi manusia, tetapi harus tetap dilakukan dengan manusiawi. Perbuatan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang mucul dari adanya keinginan untuk memuaskan hasrat seksual, meskipun dengan diberlakukan hukuman kebiri tidak bisa memutus keinginan untuk melakukan hal tersebut. Pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku, hukuman mati merupakan hukuman yang pantas untuk didapatkannya. Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dari hukum, berdasarkan asas legalitas segala sesuatu tentu harus dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada, belum adanya petunjuk pelaksanaan dan teknis dalam hukuman kebiri menjadikan asas legalitas hanya berlaku bagi sebuah bunyi pasal yang menyatakan suatu jenis kejahatan, pelanggaran dan hukumannya tanpa adanya petunjuk pelaksanaan dalam menerapakan hukuman.
Analisis Normatif Terhadap Putusan Praperadilan No. 04/PID.PRAP/2015/PN. Berdasarkan Prespektif Kemanfaatan, Kepastian Hukum dan Keadilan Mukharom; Indah Astanti, Dhian; Tuti Muryati, Dewi
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (743.62 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v8i1.89

Abstract

Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, tujuan ini menjadi tolak ukur penulisan dalam mengkaji putusan praperadilan. Salah satu Putusan Praperadilan yang dianggap kontroversial adalah Putusan No. 04/Pid.Prap./2015/PN.Jaksel tanggal 16 Februari 2015 yang diajukan oleh Pemohon Kom.Jen Polisi Drs. Budi Gunawan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Hakim tunggal Sarpin Rizaldi dalam perkara Praperadilan tersebut mengabulkan gugatan yang diajukan Pemohon dan mengalahkan KPK. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan ke ragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi sistem norma sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Permasalahan yang dikaji diantaranya Bagaimana dasar hukum hakim Praperadilan Sarpin Rizaldi memutuskan perkaranya dan Apakah putusan Praperadilan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jaksel telah susuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Metode penelitian yang akan dipergunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis, data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa langkah hakim Praperadilan melakukan rechtsvinding sudah tepat dan memang sudah seharusnya demikian, karena salah satu beberapa alasan perlunya melakukan penemuan hukum oleh hakim telah terpenuhi yaitu peraturan tidak ada, atau peraturannya ada tapi kurang jelas. Bahkan tanpa alasan-alasan tersebut pun, seorang hakim tetap dianggap melakukan penemuan hukum (dalam arti sempit) yaitu ketika ia menemukan kecocokan antara maksud atau bunyi peraturan perundang-undangan dengan kualifikasi peristiwa atau kasus konkritnya.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Mei 2023 Vol. 10 No. 2 (2022): November 2022 Vol. 10 No. 1 (2022): Mei 2022 Vol. 9 No. 2 (2021): November 2021 Vol. 9 No. 1 (2021): Mei 2021 Vol. 8 No. 2 (2020): November 2020 Vol. 8 No. 1 (2020): Mei 2020 Vol. 7 No. 2 (2019): November 2019 Vol. 7 No. 1 (2019): Mei 2019