JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of Environment, becoming the Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia (Presidential Decree No. 16/2015). The publisher logo also changes to adjust the Logo of the Ministry of Environment and Forestry.
Articles
353 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DI KABUPATEN BANJAR ]]>
<![CDATA[Idin Saepudin Ruhimat]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jakk.2010.7.3.169-178
<![CDATA[Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai sebuah kebijakan publik memerlukan sebuah dukungan penuh dari semua pihak dalam mengimplementasikannya. Hal ini dikarenakan keberhasilan sebuah kebijakan publik sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan publik tersebut. Hasil penelitian di KPH Kabupaten Banjar menunjukkan hasil sebagai berikut: (1) Kebijakan KPH di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan telah dilaksanakan secara efektif dilihat dari sudut pandang ketepatan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan kehutanan di Kabupaten Banjar dan ketepatan lingkungan dalam menerima kebijakan . Sedangkan dilihat dari sudut pandang ketepatan pelaksana kebijakan, dan ketepatan target dari kebijakan maka implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar belum efektif (2) Terdapat beberapa faktor yang secara dominan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar diantaranya: komunikasi antar stakeholder, sumber daya, dan partisipasi stakeholder.]]>
<![CDATA[STRATEGI KEBIJAKAN PEMASARAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU ]]>
<![CDATA[Fentie J Salaka]]>;
<![CDATA[Bramasto Nugroho]]>;
<![CDATA[Dodik R. Nurrochmat]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (148.595 KB)
|
DOI: 10.20886/jakk.2012.9.1.50-65
<![CDATA[Hasilhutanbukankayu(HHBK)memilikinilaisosialdanekonomiyangpentingbagimasyarakat di negara-negara berkembang yang menggantungkan hidup mereka pada HHBK yang merupakan mata pencaharian mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi kebijakan pemasaran HHBK. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Data primer dan data sekunder dikumpulkan dengan metode eksplorasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran dari HHBK mengutamakan pengembangan pemasaran dan pengembangan produkHHBK,denganmelaksanakankebijakan:1)PeningkatankuantitasdankualitasproduksiHHBK; 2) Penguatan informasi pemasaran; 3) Peningkatan kualitas SDM petani melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan; 4) Peningkatan pemberian bantuan modal usaha, khususnya kepada petani minyak kayu putih; 5) Peningkatan kegiatan promosi pada tingkat provinsi dan nasional; 6) dan Penciptaan suatu mekanismepengurusanizinyangmudahdancepat.]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN ]]>
<![CDATA[Nurtjahjawilasa Nurtjahjawilasa]]>;
<![CDATA[Hariadi Kartodihardjo]]>;
<![CDATA[Dodik Ridho Nurrochmat]]>;
<![CDATA[Agus Justianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (825.851 KB)
|
DOI: 10.20886/jakk.2015.12.3.235-248
<![CDATA[Management and development of forestry human resources is very important on attaining the objectives of forestry development towards sustainable forest management (SFM) and prosperous society. Lack of proper policy on forestry human resources management and development may degrade the quality of forest governance. Good understanding of the dynamics of power, interests, knowledge, and networks of stakeholders affecting the structure and performance of forestry human resources and it can be done by using an institutional approach to stakeholder analysis framework. This study aimed to determine the parties' interests and influences in policy-making on forestry human resource management and development. The study was conducted using snowball sampling method both in internal and external of the Ministry of Environment and Forestry. It is found that sixteen stakeholders involved in the policy-making on forestry management and human resources development, which can be divided into the groups of: subjects, key players, context setters, and crowds. The existing relationships are cooperation, complementary and conflict. It needs good understanding, clear rules and strong leadership in order to increase the optimal role of stakeholders and to determine human resource management policies and development.]]>
<![CDATA[KONTRIBUSI KAWASAN HUTAN DALAM MENUNJANG KETAHANAN PANGAN: STUDI KASUS PROPINSI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Hariyatno Dwiprabowo]]>;
<![CDATA[Rachman Effendi]]>;
<![CDATA[Ismatul Hakim]]>;
<![CDATA[Indah Bangsawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jakk.2011.8.1.47-61
<![CDATA[Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari kecukupan persediaan, baik jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau. Mengingat esensialnya masalah ketahanan pangan, pemerintah telah menetapkan bahwa ketahanan pangan sebagai urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007. Kawasan hutan secara tradisionil diketahui sebagai penghasil hasil hutan bukan kayu termasuk bahan pangan bagi masyarakat sekitar hutan. Perum Perum Perhutani dalam pengelolaan hutan di Pulau Jawa telah menerapkan kebijakan strategis berupa Pola Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sejak beberapa tahun yang lalu yang membolehkan masyarakat untuk menanam palawija maupun tanaman tahunan di antara pohon yang ditanam. Dalam pola tersebut masyarakat diperbolehkan menanam palawija di antara tanaman kayu dan mendapat seluruh bagian dari hasil tersebut. Kajian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana kawasan hutan memberikan kontribusinya pada ketahanan pangan. Kontribusi tersebut dilihat dari pangsa (share) volume produksi komoditas pangan (padi, jagung, dan kacang- kacangan) terhadap total produksi wilayah. Lokasi penelitian adalah Provinsi Jawa Barat dengan sampel lapangan di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sukabumi. Pengumpulan data dan wawancara dilakukan pada Perum Perum Perhutani, Dinas Tanaman Pangan dan instansi lainnya untuk memperoleh data dan mengetahui kebijakan masing-masing instansi terkait dengan ketahanan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi pangan dari kawasan hutan cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun, secara total kontribusi produksi komoditas pangan (padi, jagung, kacang-kacangan) dari kawasan hutan menyumbang kurang dari satu persen dari total produksi Provinsi Jawa Barat. Peluang meningkatnya kontribusi tersebut masih terbuka dengan berbagai kebijakan strategis dan teknis. Kebijkan teknis berupa meningkatkan jarak tanam dan introduksi varietas unggul. Kerjasama jangka panjang antara Dinas Kehutanan, Perum Perum Perhutani, Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan Daerah perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan tersebut.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PASAR KARBON HUTAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Deden Djaenudin]]>;
<![CDATA[Mega Lugina]]>;
<![CDATA[Ramawati Ramawati]]>;
<![CDATA[Galih Kartikasari]]>;
<![CDATA[Indartik Indartik]]>;
<![CDATA[Mirna Aulia Pribadi]]>;
<![CDATA[Satria Astana]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (820.288 KB)
|
DOI: 10.20886/jakk.2016.13.3.159-172
<![CDATA[REDD+ carbon market can be an incentive for implementation ofREDD+ actors in the field. The facing problem is the high ofmarket uncertainty due to the unavailability ofcarbon transaction mechanism. The commitment oflocal government, relatively high as indicated by the formulation ofregulations that support the REDD+ implementation. Activity within REDD+ framework mainly is in order to maintain forest sustainability, revenue from carbon trading will be giving out additional benefit ifcarbon market occurred. Local government has not understood well on the carbon market procedure or its mechanism including carbon standard and methodology for producing carbon credit. Incentives for the achievement ofemissions reductions are more likely based on their roles in the sustainable forest management/improvement community's welfare instead of carbon credit. However, at the local level there are some voluntary forest carbon payment initiatives. The amount of proportionshouldconsidersharinginvestment costs, both between donors (buyers) and government. Registry agency need to be established in order to manage activities, oversee achievement of emission reduction, and facilitate the implementation of REDD+ in the field, and should have a task to set up a system ofincentives and disincentives in the management leakage risk and non-permanence.]]>
<![CDATA[RESOLUSI KONFLIK DI TAMAN NASIONAL TESSO NILO RIAU, INDONESIA: TINJAUAN RELASI PEMANGKU KEPENTINGAN ]]>
<![CDATA[Handoyo Handoyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (530.07 KB)
|
DOI: 10.20886/jakk.2015.12.2.89-104
<![CDATA[Conflict in Tesso Nilo National Park (TNNP) involves many actors that threaten its existence as an area aimed to conserving the ecosystem to the survival of the sumatran elephant. This study finds significance when it can identify the actors and provide one approach to managing stakeholder relationships through the power stakeholder analysis (PSA). The study results shows the actors involved in this conflict are: TNNP institution, local communities, migrant communities, investors of oil palm plantations, cooperatives, bad apparatures, local government, law enforcer and non-governmental organizations (NGOs). TNNP, local government and law enforcer are on the quadrant with the characteristics of stakeholders who have the power and high potential. Stakeholders in this quadrant can do a collaboration in order to strengthen the management. Investor of oil palm plantation, the national land agency (BPN) and NGOs are actors who have high power but low potential. Management of relationships that can be offered is that TNNP withstands the pressure from oil palm plantation investors to invest in the region of TNNP and take action to mitigate the impact of NGOs and BPN different perspective. Local communities and migrant communities have high potentials but have low power. TNNP can increase their capacity in national park management.]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM TRANSFORMASI KEBIJAKAN FISKAL HIJAU ]]>
<![CDATA[Fitri Nurfatriani]]>;
<![CDATA[Dudung Darusman]]>;
<![CDATA[Dodik Ridho Nurrochmat]]>;
<![CDATA[Ahmad Erani Yustika]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (601.606 KB)
|
DOI: 10.20886/jakk.2015.12.2.105-124
<![CDATA[The current fiscal policy in the forestry sector is still dominated by the management of timber extraction as a basic for sharing forestry revenues from central to local government. Therefore, it requires some shift towards green fiscal policies which positioning the overall benefitsof forests. In order to prepareon green fiscal policyframework, it is required the analysisof stakeholders involved in the formulation of green fiscal policy. The objectives of the research are to identify, categorize and investigate the relationship among the involved stakeholders at national and sub-national levels, and then to formulate green fiscal policy by using stakeholders analysis method. The analysis results show that there are 18 involved stakeholders consistsof five key stakeholders, seven primary stakeholders and six secondary stakeholders. Based on the categoryof stakeholders involved in the formulation of green fiscal policy as key players, context setters, subjects and crowds, it is realized the great need for strategies to optimize stakeholders management by enhancing colaboration and cooperation between the subjects and the key players. This will be better achieved by increasing effective cooperation and collaboration between central and localgovernmentsin implementingthecurrent fiscal policyon forestry.]]>
<![CDATA[PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN IMPLEMENTASINYA DI TINGKAT KABUPATEN ]]>
<![CDATA[Sulistya Ekawati]]>;
<![CDATA[Hariadi Kartodiharjo]]>;
<![CDATA[Hardjanto Hardjanto]]>;
<![CDATA[Haryatno Dwiprabowo]]>;
<![CDATA[Dodi Ridho Nurrochmat]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jakk.2011.8.2.132-151
<![CDATA[Proses pembuatan kebijakan pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan menempatkan pengelolaan hutan lindung menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Setelah satu dekade kebijakan tersebut berjalan, deforestasi di hutan lindung terus berlanjut. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan dirumuskan dan diimplementasikan. Kajian dilakukan di tiga Kabupaten dalam DAS Batanghari (Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Solok Selatan), dengan melakukan analisis evaluasi proses pembuatan kebijakan dan melihat implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan hutan lindung ditentukan oleh perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan di lapangan. Perubahan tutupan hutan menjadi non hutan menunjukkan bahwa kebijakan yang ada terbukti belum efektif. Kasus pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan menunjukkan bahwa proses dan implementasi kebijakan tidak berjalan linier. Diskursus dan pengetahuan yang berkembang, aktor serta jaringannya menentukan lahirnya sebuah kebijakan.]]>
<![CDATA[IDENTIFIKASI HAMBATAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU ]]>
<![CDATA[Eno Suwarno]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (421.301 KB)
|
DOI: 10.20886/jakk.2017.14.1.17-30
<![CDATA[The certainty of the status of forest area is an important prerequisite for the realization of good forest governance. However due to the error procedure in determining forest area in the past, which until now has not been improved, becoming one of the major obstacles to realizing that prerequisite. The study aim to identify the main obstacles of designation of forest areas in Riau Province, by using explanative research format and historical approach, while secondary data were collected from various sources. The time range study started in 1967 until 2015. The study found that the main obstacle was due to latent conflict on forest tenure between central government and other parties that have not been resolved. Conflict was begun with the issuance of Ministerial Decree number 173/Kpts-II/1986 on Consensus-based Forest Land Use Planning that sets throughout the Riau province into forest areas. Besides, the regulatory regime on the affirmation of the existing forest area currently tend to be used as an instrument of affirmation of the right on the land rather than to set-up functions of forests.This point of view impact to the difficulty of completing the boundary demarcation task and establishment of forest area in the field.]]>
<![CDATA[KAJIAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDUNG ]]>
<![CDATA[Triyono Puspitojati]]>;
<![CDATA[Ismayadi Samsoedin]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.198 KB)
|
DOI: 10.20886/jakk.2015.12.1.55-66
<![CDATA[Bandung city is facing serious environmental problems. Efforts are being made to overcome these problems by developing 10 types of green open space (GOS), including demography-based green open space park (DGOSP). The objective of the study is to examine GOS and DGOSP developments. The results of the study are as follows: First, in 2004-2011, the development of GOS was 1,663 ha, which was 191 ha lower than planned area. Second, in the same period, the development of DGOSP was 101.04 ha, 2 which was 0.75 ha lower than planned area. Third, the development of non-DGOSP is varying from 0.05 m per capita in Tegallega 2 2 2 to 2.58 m per capita in Ujungberung, with an average of 0.89 m per capita. The development plan of the DGOSP is 0.91 m per capita. Fourth, The Goverment of Bandung City still needs to develop GOS of 3,108 ha in order to comply with the provision of GOS by 30%. This could be achived by increasing and incorporating GOS development funds in the city budget.]]>
