cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan
ISSN : 02160897     EISSN : 25026267     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of Environment, becoming the Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia (Presidential Decree No. 16/2015). The publisher logo also changes to adjust the Logo of the Ministry of Environment and Forestry.
Arjuna Subject : -
Articles 353 Documents
 11   12   13   14   15 
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG BUKIT SOEHARTO MENJADI PERTAMBANGAN BATU BARA Nilam Sari; R. Mulyana Omon
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (532.457 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2007.4.1.21-29

Abstract

Penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap alih fungsi hutan lindung menjadi pertambangan batubara telah dilaksanakan di dua kelurahan, yaitu Sei Merdeka dan Margomulyo, Samboja, Kaltim. Tujuan dari penelitian ini pertama untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang keberadaan dan manfaat hutan lindung Bukit Soeharto, kedua untuk mengetahui respon masyarakat tentang kemungkinan adanya alih fungsi hutan lindung Bukit Soeharto menjadi kawasan pertambangan. Untuk mendapatkan informasi ini telah dilakukan berdasarkan metoda purposif sampling dengan intesitas sampling 5% dari jumlah kepala keluarga di masing-masing kelurahan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa masyarakat dikedua kelurahan, yaitu Sei Merdeka dan Margomulyo mengetahui tentang keberadaan dan manfaat hutan lindung Bukit Soeharto, tetapi sebesar 100% masyarakat di kedua kelurahan tidak mengetahui batas areal kawasan tersebut. Sedangkan pengetahuan tentang hutan lindung Bukit Soeharto untuk orang dewasa diketahui dari orang tua mereka masing-masing sebesar 57% di kelurahan Sei Merdeka dan 60% di Margomulyo.  Informasi tentang hutan lindung Bukit Soeharto diperoleh dari institusi pemerintah masing-masing sebanyak 33% di Sei Merdeka dan 40% di Margomulyo dan sisanya 10% di Kelurahan Sei Merdeka diperoleh informasi dari televisi, papan nama kawasan dan petugas kehutanan. Kesimpulannya  masyarakat di dua  kelurahan pada prinsipnya tahu tentang manfaat dan keberadaan hutan lindung dan mereka tidak setuju dengan alih fungsi hutan lindung menjadi pertambangan batu bara
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG: KEMUNGKINAN PENYADAPAN GETAH PINUS DI HUTAN LINDUNG Subarudi Subarudi; Ngaloken Gintings; Suwardi Sumadiwangsa
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2357.287 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2005.2.2.101-113

Abstract

Penghentian sementara kegiatan penyadapan getah pinus oleh Perum Perhutani karena perubahan status dari hutan produksi menjadi hutan lindung (sekitar 30%). Hal ini membawa dampak kepada penurunan luas sadapan getah pinus dan sekaligus kepada kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, dimana kegiatan penyadapan ini telah membudaya dan menjadi pekerjaan utama dan sampingan. Oleh karena itu kajian kebijakan tentang kemungkinan pemanfaatan hutan lindung untuk penyadapan menjadi sangat penting. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) penyadapan getah pinus di Hutan Lindung dapat dikatagorikan sebagai salah satu upaya pemanfaatan hutan dalam bentuk pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) oleh masyarakat setempat dengan binaan oleh Perhutani; (2) dari segi yuridis formal, penyadapan getah diperkenankan dan dapat dilakukan hanya pada blok pemanfaatan dengan tidak melakukan penebangan pohon; (3) dari segi teknis penyadapan, penyadapan getah hanya dapat dilakukan dengan metoda penyadapan sersan terbalik (riil method) yang secara teknis tidak akan menyebabkan pohon roboh/rebah; (4) dari segi konservasi tanah dan air, penyadapan getah diperkenankan sepanjang tidak mengabaikan faktor-faktor penyebab terjadinya aliran permukaan dan erosi, seperti lereng lapangan, lapisan tajuk, tanaman bawah, jenis tanah, curah hujan, serasah dan daerah-daerah yang rawan longsor; dan (5) dari segi teknis pelaksanaan, penyadapan getah dapat dilakukan oleh masyarakat atau koperasi. Hal ini tentunya dapat diwujudkan dalam kerangka PHBM dengan sistem bagi hasil yang proporsional antara Perhutani dengan masyarakat.
PERAN FAKTOR DEMOGRAFI DALAM PENGEMBANGAN HUTAN KOTA DI SUMATERA BAGIAN SELATAN Edwin Martin; Bondan Winarno
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2014.11.1.91-103

Abstract

The main role of urban forest is to provide environmental services. Unfortunately, many cities in developing countries recently face challenges in expanding urban forest. One of the challenges is to synchronize population increment by integrating urban forest into city planning and development. Studies in developed countries showed that population density is an opportunity for developing urban forest. The aim of this research is to obtain knowledge about the role of demographic factor in relation to the development of urban forest. Micro and macro approach are used in this research. Macro approach compares the performance of urban forest among cities with different demography, while the micro approach finds out the different performance of urban forest among regions with different density of population in one city. The result indicates that population density contributes to inhibit and to support the development of urban forest. This population density, as demographic factor, should be considered in calculating the minimal area of urban forest needed in a city.
KAJIAN KEBIJAKAN KAYU BAKAR SEBAGAI SUMBER ENERGI DI PEDESAAN PULAU JAWA Hariyatno Dwiprabowo
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2010.7.1.1-11

Abstract

Kayu bakar merupakan sumber energi penting untuk memasak baik untuk rumah tangga maupun industri rumah tangga di wilayah pedesaan. Hasil studi RWEDP menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara tidak menurunkan konsumsi kayu bakar penduduk bahkan cenderung meningkatkan. Meskipun kebijakan konversi gas telah menyentuh wilayah pedesaan namun kenyataan menunjukkan penggunaan kayu bakar tetap tinggi. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui penggunaan kayu bakar dan bahan bakar alternatif serta sumber kayu bakar di wilayah pedesaan di tiga kabupaten di P. Jawa serta kebijakan yang terkait dengan kayu bakar. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengguna kayu bakar di tingkat rumah tangga di desadesa sampel di Kabupaten Banjarnegara, Sukabumi dan Lebak masih cukup tinggi. Di ketiga kabupaten tersebut, jumlah desa yang sebagian besar rumah tangganya menggunakan kayu bakar berturut-turut 90%, 70%, dan 50%. Meskipun sebagian rumah tangga telah menggunakan gas, namun pada saat yang bersamaan kayu bakar tetap dipergunakan. Sumber kayu bakar penduduk adalah kebun sendiri, kawasan hutan, perkebunan, dan limbah industri kayu yang tersebar di wilayah pedesaan. Kebijakan atau program pemerintah pusat maupun daerah yang terkait kayu bakar cenderung lemah sedangkan kebijakan kayu bakar Perum Perhutani cenderung tetap seperti tercermin pada rencana produksinya. Kebijakan kayu bakar perlu didekati dari sisi pasokan maupun konsumsi.
POTENSI DAN KEANEKARAGAMAN TUMBUHAN OBAT DI HUTAN KALIMANTAN DAN UPAYA KONSERVASINYA Noorhidayah Noorhidayah
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 3, No 2 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (577.037 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2006.3.2.95-107

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menggambarkan potensi tumbuhan obat pada beberapa kawasan hutan di Kalimantan, pemanfaatannya oleh masyarakat secara tradisional dan upaya konservasi yang dapat dilakukan. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk kebijakan konservasi tumbuhan obat hutan Kalimantan. Potensi tumbuhan obat hutan Kalimantan tersebar pada berbagai kawasan hutan dengan tingkat keanekaragaman jenis yang tinggi, beragam habitus dan bagian yang dimanfaatkan.  Tiga faktor utama yang menjadi ancaman bagi kelestarian tumbuhan obat di kawasan hutan di Kalimantan adalah kerusakan habitat, kelangkaan jenis dan eksploitasi secara berlebihan. Konservasi tumbuhan obat dapat dilakukan secara in-situ dan atau secara ex-situ. Upaya konservasi in-situ dilakukan melalui pengelolaan kawasan hutan yang merupakan habitat alami tumbuhan obat. Sedangkan konservasi ex-situ dilakukan di luar habitat aslinya. Pemanfaatan tumbuhan obat hutan secara bijaksana dan penelitian tumbuhan obat berperan penting bagi upaya konservasi  tumbuhan obat hutan Kalimantan.
SISTEM SILVIKULTUR TEBANG PILIH UNTUK MITIGASI PERUBAHAN IKLIM MELALUI KERANGKA REDD+ Tigor Butarbutar
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2014.11.2.163-173

Abstract

Indonesia has committed for climate change mitigation especially in the forestry sector by REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) scheme  and also through conservation, sustainable forest management and enhancement of carbon stocks. Silvicultural system is the process for planting, tending, cutting, changing a certain forest stand  for wood production another product .  The method in this study is a desk study/systematic review. The decline in the rate of forest degradation in REDD+ related to silvicultural practices such as harvesting techniques, tending of residues standing stock and replacement of wood stands or other forest products. Activities of carbon stock enhancement in REDD+ related to the silvicultural system such as enrichment planting and weed and pest eradication. While sustainable forest management activities in REDD+ was set up in Indonesia Selective Cutting and Planting (ISCP) system and its improvement. Reducing  emissions through decreasing or cambating forest degradation can be implemented sustainable forest management activities such as : 1) Carbon stock enhancement by implementing ISCP system consistently ; 2) Implementation of Reduced Impact Logging (RIL) ; 3) Maximizing enrichment planting by intensive silvicultur (SILIN); 4) Establisment of  conservation area in forest  concession; 5) Protection of forests; and 6) Restoration of logged-over  area ecosystem.
KEBERHASILAN SVLK DALAM MENDUKUNG PERBAIKAN TATA KELOLA KEHUTANAN Yuli Miniarti; Yuki M.A. Wardhana; Chairil Abdini
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.215 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2018.15.1.55-66

Abstract

The Timber Legality Verification System (SVLK) is an instrument stipulated by the Government of Indonesia to build legitimacy on Indonesian forestry governance policies, especially those related to the utilization and distribution of timber forest products. The objective of SVLK is to cut the supply chain of illegal timber from the forest management unit to the market, through timber legality assurance. Since the enactment of SVLK in 2009, there has been no evaluation of the SVLK policy to measure its effectiveness. This study aimed to evaluate the success of SVLK in supporting the improvement of forestry governance. The analytical method used by this study is a descriptive formal evaluation. Interviews were conducted to representatives of four related stakeholder groups: six persons from timber forest product associations, five persons from three government agencies, one person from NGO, and one person from academia. The results of the study indicated that SVLK policy has quite successfully supported the improvement of forestry governance. In this regard, improvement is figured as 46% of law enforcement, 45% of accountability, 43% of participation, 42% of transparency, and 31% of coordination. It can be concluded that the SVLK policy has been quite successful in improving foresty governance.
PERAN PARAPIHAK DALAM PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT; STUDI KASUS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, SUMATERA SELATAN Edwin Martin; Bondan Winarno
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2010.7.2.81-95

Abstract

Rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon masih merupakan upaya yang langka, baik dari sisi program maupun keberhasilannya. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan umum tentang bagaimana menjadikan program rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon dapat didukung oleh parapihak, melalui studi kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Analisis stakeholder dan faktor-faktor kelembagaan dan sosial ekonomi yang mendukung aksi kolektif pemanfaatan lahan gambut digunakan sebagai metode dalam mencari pemungkin terjadinya dukungan parapihak terhadap upaya rehabilitasi. Penerimaan sosial yang tinggi terhadap suatu komoditas atau jenis usaha dan kemudahan dalam membuat batas sebuah jenis usaha adalah faktor pemungkin dominan yang layak diperhatikan agar terjadi aksi kolektif dalam program rehabilitasi lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
MASALAH KELEMBAGAAN DAN ARAH KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Hariadi Kartodihardjo
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1864.318 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2006.3.1.29-41

Abstract

Kajian ini dilakukanuntuk mendapat pengetahuan mengenai masalah kelembagaan dan arah kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan yang semestinya dapat diterapkan. Telah ditunjukkan oleh banyak referensi bahwa kinerja pembagunan kehutanan ditentukan oleh kapasitas kelembagaan. Dari hasil studi di dua kasus dapat ditunukan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerinta daerah, belum disertai oleh upaya penguatan kelembagaan. Lemahnya kelembagaan terbukti oleh kegagalan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuannya. Kesulitan pembaruankebijakan bersumber dari narasi kebijakan dan diskursus yang telah melakat dalam keyakinan para pembuat kebijakan.
PERANAN PARA PIHAK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERTAMBANGAN Manifas Zubayr; Dudung Darusman; Bramasto Nugroho; Dodik Ridho Nurrochmat
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2014.11.3.239-259

Abstract

This study aimed to find the role and relationships among stakeholders in the policy implementation. Descriptive qualitative approach with indepth interview method, document and literature review and unstructured observations used in this study. Stakeholder analysis has been done by identifying the interests and influence of stakeholders, also an analysis of the rights, responsibility, revenues and relationship (4R's) of stakeholders. The study  results showed that there are nineteen stakeholders related to the policy implementation of the use of forest area. Ministry of Forestry is the main stakeholders while the leasehold of forest area license's holder become stakeholders' key in the policy implementation of the use of forest area. The role of both become a main factor of the successful implementation of policy. There is a good balance between the rights, responsibility and revenues for each stakeholder. While the relationships among stakeholders existed in various levels, from collaboration to conflict. Ministry of Forestry is expected to allocate deconcentration budget to implement the use of forest area policy. The regional government is also expected to prepare adequate human resources to conduct monitoring and evaluation activities such the leasehold of the forest area license.

Page 13 of 36 | Total Record : 353

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2005 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 3 (2009): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 2 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 2 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 1 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN More Issue