cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan
ISSN : 02160897     EISSN : 25026267     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of Environment, becoming the Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia (Presidential Decree No. 16/2015). The publisher logo also changes to adjust the Logo of the Ministry of Environment and Forestry.
Arjuna Subject : -
Articles 353 Documents
 10   11   12   13   14 
TIPOLOGI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DI INDONESIA Budiningsih, Kushartati; Ekawati, Sulistya; Gamin, Gamin; Sylviani, Sylviani; Suryandari, Elvida Yosefi; Salaka, Fentie
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4559.056 KB)

Abstract

Tipologi KPH disusun melalui pengelompokkan KPH berdasarkan karakteristik pengelola KPH, partisipasi para pihak dan potensi usahanya.  Pendekatan survei melalui pengiriman kuisioner pada 86 KPH model berlembaga digunakan untuk pengumpulan data primer disamping pengumpulan literatur terkait KPH untuk memperoleh data pendukung bersifat sekunder.  Sejumlah 35 KPH dianalisis kondisinya dan menghasilkan 3 tipe KPH yakni tipe A (3,66 -5,00), tipe B (2,33 – 3,66) dan tipe C (1,00 – 2,33). KPH tipe A berkarakteristik pemahaman konsep KPH baik, SDM cukup dan kapabel,  dukungan stakeholder tinggi, dan potensi usaha baik.  KPH tipe B berkarakteristik pemahaman konsep KPH sedang, jumlah dan kapabilitas SDM tersedia tapi belum cukup,  dukungan stakeholder sedang, dan potensi usaha sedang.  KPH Tipe C berkarakteristik pemahaman konsep KPH  kurang, jumlah dan kapabilitas SDM  belum cukup,  dukungan stakeholder kurang, dan potensi usaha kurang.  Sebagian besar KPH (97%) termasuk ke dalam KPH tipe B dan KPH tipe C, ini berarti bahwa KPH masih memerlukan pendampingan dari pemerintah dalam pembangunannya.
MANAJEMEN KONFLIK KONSERVASI BANTENG (Bos javanicus D ALTON 1823) DI KAWASAN TAMAN NASIONAL MERU BETIRI DAN TAMAN NASIONAL ALAS PURWO Garsetiasih, R; Kodra, Hadi S
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1957.237 KB)

Abstract

Penelitian manajemen konflik banteng dengan masyarakat sekitar Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) dan Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) telah dilakukan pada bulan  Desember 2009 sampai Desember 2011. Tujuan penelitian untuk memformulasikan manajemen konservasi banteng secara kolaboratif. Untuk mengetahui pengaruh dan kepentingan para pihak dilakukan analisis stakeholder melalui wawancara dengan para pihak terkait konflik yaitu Perum Perhutani, Perkebunan Bandealit, Balai Taman Nasional Meru Betiri (BTMB), Balai Taman Nasional Alas Purwo (BTNAP) dan masyarakat.Teknik AHP dipakai untuk menilai persepsi pakar, analisis SWOT digunakan dalam penentuan strategi untuk implementasi program kegiatan dan analisis tingkat comanagement. Stakeholders yang mempunyai pengaruh dan kepentingan terhadap pengelolaan TN dan banteng adalah BTNMB, LSM KAIL, masyarakat dan Perkebunan Bandealit, sedangkan di TNAP yaitu BTNAP, LSM binaan KAIL, masyarakat dan Perum Perhutani. Stakeholder tidak terkait  konflik, tetapi dapat berkontribusi dalam pengelolaan kolaboratif konservasi banteng yaitu Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB), Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Dinas Pariwisata. Hasil analisis menunjukkan prioritas program yang dapat dikolaborasikan dalam konservasi bantengadalah peningkatan kualitas habitat (instruktif), pengembangan penangkaran (kooperatif), pengembangan ekowisata (advokatif), pengembangan tanaman obat dan buah (kooperatif).
Analisa Pemangku Kepentingan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kehutanan nurtjahjawilasa, Nurtjahjawilasa; Kartodihardjo, Hariadi; Nurrochmat, Dodik Ridho; Justianto, Agus
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (825.851 KB)

Abstract

Pengelolaan dan pengembangan SDM Kehutanan merupakan salah satu modal untuk mencapai tujuan pembangunan kehutanan dalam mewujudkan hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera dan berkeadilan.Namun demikian, implementasi kebijakannya belum terfokus dan ditangani sungguh-sungguh sesuai ketentuan perundangan yang berlaku karena tarik menarik kekuasaan, kepentingan dan pengaruh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penentuan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM Kehutanan. Kekurang-tepatan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM kehutanan dalam penanganan perijinan pemanfaatan hutan, pinjam pakai kawasan hutan, dan pelepasan kawasan hutan dapat menurunkan kualitas pelaksanaan tata kelola kepemerintahan kehutanan. Mengetahui dinamika kekuasaan, kepentingan, pengetahuan, dan jejaring para pihak yang mempengaruhi struktur dan kinerja SDM Kehutanan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelembagaan dengan kerangka analisis stakeholder, dan content analysis atas berbagai peraturan terkait dan hasil wawancara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan dan pengaruh para pihak pada pengambilan kebijakan pengelolaan dan pengembanganSDM kehutanan. Penelitian dilakukan dengan metode snowball sampling di internal dan eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemangku kepentingan yang terlibat di dalam pengambilan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM kehutanan terdiri dari 18 pihak dengan pengelompokan: limapemangku kepentingan sebagaisubject, tigapemangku kepentingan sebagai key player, empatpemangku kepentingan sebagai context setter, dan enampemangku kepentingan sebagai crowd. Dalam pengelompokan lain, terdapat pemangku kepentingan sebagai pemain kunci, utama, dan pendukung. Hubungan-hubungan yang terjadi diantara para pemangku kepentingan adalah hubungan kerjasama, hubungan saling mengisi dan hubungan yang berpotensi konflik. Perlu kesepahaman dan aturan main yang lebih jelas dan tegas di dalam rangka meningkatkan peran optimal dari para pemangku kepentingan dalam rangka penentuan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM Kehutanan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kemampuan kepemimpinan yang kuat juga menjadi salah satu prasarat yang paling banyak disebut responden untuk mengawal kebijakan pegelolaan dan pengembangan SDM kehutanan dengan baik.
PENGEMBANGAN KEBIJAKANPENGELOLAAN AIR BAKUBERKELANJUTANDI SUB DAS KONAWEHA KABUPATEN KONAWE SULAWESI TENGGARA Surya, Ridwan Adi; J. Purwanto, M Yanuar; Sapei, Asep; Widiatmaka, Widiatmaka
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2290.898 KB)

Abstract

Pasokan air untuk mendukung pembangunan dan kebutuhan manusia perlu dijamin untuk kondisi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis tingkat keberlanjutan pengelolaan air baku di Sub DAS Konaweha Kabupaten Konawe, (2) menganalisis faktor-faktor penting yang mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan air baku di Sub DAS Konaweha Kabupaten Konawe, dan (3) menganalisis peran kelembagaan ditinjau dari aspek kendala yang dihadapi, kebutuhan program pemerintah terkait, serta lembaga yang berperan dalam pengelolaan air baku berkelanjutan di Sub DAS Konaweha Kabupaten Konawe. Hasil analisis Multi Dimensional Scalling (MDS) dengan Rap-Konawe menunjukkan bahwa status keberlanjutan pengelolaan air baku di Sub DAS Konaweha Kabupaten Konawe adalah kurang berkelanjutan dengan indeks keberlanjutan 41,40%. Dimana dimensi ekologi cukup berkelanjutan (52,36%), dimensi ekonomi kurang berkelanjutan (36,93%), dimensi sosial kurang berkelanjutan (34,16%), dimensi teknologi kurang berkelanjutan (35,39%), dan dimensi kelembagaan kurang berkelanjutan (35,39%). Hasil analisis Interpretative Structural Modelling (ISM) menunjukkan terdapat tiga unsur yang perlu diperhatikan: (1) Kendala (penurunan fungsi penyerapan air karena berkurangnya vegetasi di daerah tangkapan air, dan kurangnya koordinasi pengelolaan sumberdaya air antara para pemangku kepentingan), (2) Kebutuhan (peningkatan pengetahuan dan keterampilan personil kantor pemerintah, dan peningkatan kesadaran stakeholder), dan (3) Lembaga (BPDAS Sampara dan Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe).
ANALISIS PERAN PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO HULU DI KABUPATEN WONOGIRI – JAWA TENGAH Lastiantoro, C Yudi; Cahyono, S Andy
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2349.449 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran para pihak dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di DAS Bengawan Solo Hulu yang terletak di Kabupaten Wonogiri dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis stakeholder.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis peran parapihak diketahui bahwa terdapat sejumlah para pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh besar  dalam keberhasilan pengelolaan DAS. Besarnya pengaruh dan kepentingan para pihak tergantung tugas pokok dan fungsi yang dibebankan serta kepentingan dan pengaruhnya. Institusi yang mempunyai pengaruh dan kepentingan yang paling besar adalah Dinas Pertanian,Perkebunan dan    Kehutanan Kabupaten. Hal ini berimplikasi bahwa para pengambil kebijakan dalam pengelolaan DAS harus mempertimbangkan aspirasi mereka dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu.  Koordinasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih, duplikasi, dan tercapainya tujuan.
KOMPONEN DAN BOBOT DARI KRITERIA DAN INDIKATOR TATA KELOLA PERUSAHAAN KEHUTANAN Hariyatno Dwiprabowo; Eno Suwarno
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2013.10.2.118-133

Abstract

Otoritas kehutanan telah mewajibkan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari (SFM) bagi perusahaan HPH atau IUPHHK dalam pengelolaan hutan, namun prinsip SFM hanya bagian dari prisipprinsip tata kelola kelola perusahaan (GCG) yang baik. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria dan indikator GCG bidang kehutanan serta bobot dan rangkingnya. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan melakukan wawancara mendalam dan analisis isi peraturan CG. Penelitian dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua dengan responden dari perusahaan kehutanan, asosiasi dan aparat kehutanan di kedua provinsi. Hasil studi menunjukkan bahwa dari sudut pandang perusahaan, bobot Nilai-nilai perusahaan menduduki bobot tertinggi (37%), disusul dengan Prinsip-prinsip GCG(35%) dan Kelengkapan organ GCG(28%). Urutan yang sama diberikan oleh aparat kehutanan daerah dengan persentase bobot yang berbeda (36%, 34%, dan 30%). Demikian juga untuk pilar GCG, responden perusahaan pada dasarnya memiliki persepsi sama dengan aparat kehutanan dalam hal peran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dimana peran pemerintah memiliki bobot tertinggi (39%; 36%), diikuti dengan dunia usaha (38%; 33%) dan masyarakat (23%; 31%). Kriteria dan indikator untuk tata kelola perusahaan kehutanan sebaiknya mengadopsi kriteria dan indikator tata kelola perusahaan yang sudah ada di tingkat nasional, namun dengan mempertimbangkan pandangan dari perusahaan dan instansi kehutanan atas bobot dan peringkat unsur-unsurnya.
ANALISIS PENANGKAPAN DAN PERDAGANGAN TRENGGILING JAWA Mariana Takandjandji; Reny Sawitri
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3394.511 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2016.13.2.85-101

Abstract

Conservation status ofsunda pangolin (Manis javanica , 1822) is listed as protected species. However, this Desmarestspecies is threatened by illegal trade. The pangolin is a scaly and toothless mammal. The main foods ofthis species are ants and termites. Some people believe that sunda pangolin is beneficial to the health so that trigger of very high commercial value. The research objectives were to determine the public perception on its utilization related to poaching and illegal trade and also to estimate the number ofillegal trade during the period of 2002 to 2015. Snowball and purposive sampling techniques were carried out in data collecting by using questionnaire to respondents as key informants. Communities perceived that Sunda pangolin have a high economic value ofwildlife that can increase people's income (40%) and can be poached ifthere is a chance (52%). Over the last fourteen years, as much as 319,460 of sunda pangolins were exported. To address these issues can be done through improving regulation in line with international regulations such as CITES, capacity building of rangers and investigators in related to online trading and use of electronic evidence, increasing public awareness, DNA forensics, as well as cooperation with related parties
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI Sulistya Ekawati
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2013.10.3.187-202

Abstract

Production forest management has been decentralized by the Central Government to the Regency regarding Regulation No. 38/2007. After nearly twelve years of decentralization, deforestation in forest production showed the highest rate compared to other forest areas. This indicates that the policy is not effective. This study aims to evaluate the implementation of decentralization policy on production forests management. The study was conductedin Rokan Hulu and Pelalawan Regencies (RiauProvince),East Kutai and West Kutai Regencies (East Kalimantan Province). The collected data were analyzed with content analysis of existing legislation product and descriptive qualitative.The study results showed that: portion of the authority of forest management by local government (Regency) that represented by the existing production forest are aisquitelarge (47.16%), but based on existing legislation, the authority of the management of production forests by the the regency is less meaningful. Management of production forests have not been fully transfered from central government to localgovernments;some of the valuable economic powers still heldby the Central Government. Decentralisation of forest area utilization fermits through the HKm, HTR and Village Forest and the establishment of KPH is requiredto be more clarified and improved.
PELUANG USAHA EKOWISATA CAGAR ALAM/TAMAN WISATA ALAM KAWAH IJEN DI KAWASAN TAMAN NASIONAL ALAS PURWO Elvida Yosefi Suryandari
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 2, No 1 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (524.867 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2005.2.1.13-26

Abstract

Cagar Alam/Taman Wisata Alam Kawah Ijen di Taman Nasional Alas Purwo memiliki kekayaan dan daya tarik yang beranekaragam sehingga dapat dijadikan modal besar dalam pengembangan ekowisata dengan obyek yang dapat dipasarkan kepada konsumen baik dalam maupun luar negeri. Analisa SWOT dilaksanakan untuk menyusun strategi peluang usaha ekowisata di kawasan konservasi ini. Membangun kerjasama antara pengelola taman nasional, pemerintah daerah dan pengusaha swasta, sangat diperlukan dalam meningkatkan peluang usaha ekowisata. Disamping itu adanya kebijakan khusus diharapkan dapat mendukung usaha ekowisata, sehingga menciptakan keseimbangan yang positif antara tujuan komersial usaha, lingkungan yang baik dan peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat lokal.
ANALISIS KEBIJAKAN PEMBENTUKAN SPORC DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBERANTASAN ILEGAL LOGING DI INDONESIA (STUDI KASUS DI SULAWESI SELATAN) Muhammad Ashlam Tangngalangi; Hariadi Kartodihardjo; Iin Ichwandi
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2014.11.1.1-24

Abstract

 Establishment of Forest Police Rapid Response Unit (SPORC) is the government's policy on law enforcement efforts in the field of forestry. Since its formation in 2005 it has been kown as its field implementation, while the practice of illegal logging still occurs. This study aims to reveal what the policy arguments underlying the formation, how it was implemented - especially SPORC Brigade Anoa in South Sulawesi (SPORC Anoa), and what can be recommended for the law enforcement to be more effective. The results showed that the problem is defined thus giving birth of SPORC formation policy is the deforestation is at very alarming rate, while the existing forest protection agencies have not been effective. In terms of quality, SPORC Anoa performance has not met expectations, most of the suspects were prosecuted to court are farmers. Lack of community involvement in the prevention and eradication of illegal logging, and poor relationships between central and local forestry agencies, mainly due to sharp differences about perception of forest area status. Completion of forest area status in Indonesia being important recommendations that need to be addressed. Forestry Law that is not up to date anymore, and institutions that have not been fully independent, caused low quality of case handling

Page 12 of 36 | Total Record : 353

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2005 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 3 (2009): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 2 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 2 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 1 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN More Issue