cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan
ISSN : 02160897     EISSN : 25026267     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of Environment, becoming the Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia (Presidential Decree No. 16/2015). The publisher logo also changes to adjust the Logo of the Ministry of Environment and Forestry.
Arjuna Subject : -
Articles 353 Documents
 15   16   17   18   19 
PERANAN PENTING PENGELOLAAN PENYERAPAN KARBON DALAM TANAH Harris Herman Siringoringo
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2014.11.2.175-192

Abstract

This paper represents a review of managing carbon sequestration in soils derived from various sources and aims to provide scientific information and policy inputs to decision makers in agriculture and forestry sectors. The study was focused on soil carbon sequestration and functions; factors which influence soil carbon levels; how much carbon can be stored; and land management options for carbon sequestration. Soil carbon sequestration will stimulate important changes in land management and has a significant effect on soil properties, and agriculture and forest land quality. Increasing soil organic carbon (SOC) stocks through the increase of inputs and/or decreasing C decomposition is the heart of SOC sequestration.
ANALISIS PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM DESENTRALISASI KEHUTANAN Handoyo Handoyo; Andri Setiadi Kurniawan
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (551.114 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2018.15.1.87-112

Abstract

The role of Technical Implementing Unit (TIU) is one of prominent issues of decentralization. A study was carried out to identify decentralization issues in South Sulawesi and East Java Provinces as well as to measure stakeholder attitudes towards the existence of TIU. The results showed that the existance of BKSDA, BTN, BPA, BPKH, and Balai Diklat LHK are recognized importantly. Meanwhile, BPHP and BPDASHL are considered to be less important in the region because their functions and authorities can be delegated to the provincial and regent/city governments. Similiar recognition applied to BPTH and Balai Litbang LHK. The emerging issue of decentralization in East Java is the placement of local officials which is inconsistent with their competence, lacking of funding from APBD for forestry developmentt, high demand from public to be enganged in the management of the forest, and overlapping authority. Meanwhile in South Sulawesi the capacity of local forestry agencies are impaired, authority is misused, and consolidation of the region is delayed, ego among vertical instituions ego and poor coordination. Based on the indicator of good forest governance, it is measured that the attitude of stakeholders and organizational capacity in East Java and South Sulawesi is neutral and good respectively.
LENDE URA, SEBUAH INISIATIF MASYARAKAT DALAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI SUMBA BARAT DAYA Gerson ND. Njurumana; Budiyanto Dwi Prasetyo
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2010.7.2.97-110

Abstract

Masyarakat lokal memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Berbagai pola adaptasi masyarakat lokal terhadap lingkungan merupakan salah satu sumberdaya yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan kehutanan berkelanjutan. Manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, dan sebaliknya manusia adalah produk dari lingkungan, sehingga berbagai bentuk adaptasi lingkungan banyak dijumpai berdasarkan persepsi dan pengalaman berinteraksi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan, tanah dan air. Inisiatif lokal pada tataran filosofis maupun praktis, sesungguhnya merupakan modal dasar bagi pembangunan. Penelitian ini mengkaji tentang inisiatif lokal Lende Ura yang ada pada masyarakat Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif melalui pendokumentasian literatur dan wawancara mendalam terkait fokus kajian. Penelitian dilakukan tahun 2009. Analisis data dilakukan secara deskriptif naratif. Lende Ura merupakan salah satu bentuk inisiatif lokal yaitu sebuah filosofi kehidupan masyarakat di Sumba Barat Daya yang memandang hutan sebagai jembatan bagi datangnya hujan. Masyarakat memahami bahwa hutan yang terpelihara dengan baik akan menjadi jembatan bagi turunnya hujan sehingga mendukung usaha pertanian dan ketersediaan air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Konsep Lende Ura mendorong masyarakat menghargai setiap komponen sumberdaya alam yang ada, serta berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses terjadinya hujan. Karenanya, masyarakat tidak melakukan penebangan liar, menghindari kebakaran hutan dan lahan, memelihara daerah tangkapan air melalui budidaya pertanian campuran lahan kering serta memanfaatkan hasil hutan non kayu.
SISTEM INSENTIF KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN BERBASIS MASYARAKAT: STUDI KASUS PROYEK RHL KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNG KIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Fitri Nurfatriani; Dudung Darusman; Hendrayanto Hendrayanto
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7964.198 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2006.3.1.43-60

Abstract

Masyarakat di Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul memiliki persepsi yang positif terhadap kegiatan RHL yang ditunjukan dengan tingkat kepentingan yang tinggi terhadap kegiatan RHL berdasarkan persepsi masyarakat. Hal tersbut disebabkan karena masyarakat menerima manfaat berupa manfaat ekonomi dan ekologi. Berbagai manfaat yang dirasakan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masayarak di Kecamatan Nglipar telah memiliki inisiatif yang tinggi dalam kegiatan RHL sehingga perlu disusun suatu sistem insentif RHL sebagai suatu penghargaan bagi masyarakat. Penyusunan rancangan sistem insentif berdasarkan pada tahapan-tahapan:1). Pengumpulan informasi yang melatar belakangi mata pencaharian masyarakat dan karakteristik sumberdaya alam,2) Analisis pengaruh ekonomi masyarakat terhadap sumberdaya alam,3) Identifikasi kebutuhan dan relung insentif,4) Memilih insentif ekonomi untuk rehabilitasi hutan dan lahan berbasis masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan analisa data dilakukan secara deskriftif disertai perhitungan statistik deskriftif.Tindakan insentif ekonomu untuk RHL yang diplih berdasarkan persepsi masyarakat yaitu:1) insnentif mata pencaharian berupa pelatihan pemanfaatan SDA berkelanjutan, pelatihan teknik pemanenan yang efisien , pelwtihan pengolahan hasil komoditas RHL (44%) ,2) tindakan finansial berupa dana bantuan pengembangan RHL, target hadiah untuk aktivitas RHL, kompensasi atas aktivitas RHL, kredit lunak untuk kegiatan RHL (43%),3) hak kepemlikan berupa hak pengelolaan, hak milik (10%),4) tindakan pasar berupa peningkatan saluran an informasi pemasaran (2%) dan5) tindakan fiskal berupa subsidi untuk teknologi RHL (1%)
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DAN PERBANDINGANNYA DENGAN SERTIFIKASI SUKARELA PADA LEVEL INDUSTRI Magdalena Gultom; Satria Astana; Rachman Effendy; Andri Setiadi Kurniawan
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2014.11.3.261-275

Abstract

Indonesia has established the timber legality assurance system (SVLK) to ensure legal logging and timber trade. In January 2013, most of the export of wood products have to fulfil SVLK's requirements. Considering the improvement of SVLK implementation, the objectives of this study are to understand  related regulations and involved stakeholders in SVLK implementaion, and to compare profile and cost of SVLK with voluntary certifications at industrial level. The methods used to collect data included interviews of related  stakeholders (government officials, NGOs, auditors), focus group discussions and meetings. The data was analyzed descriptively and qualitatively. The study results showed that SVLK implementation need to be refined in terms of rules synchronization, coordination, socialization, financial support and training for small scale industries as well as assessment criteria for the industries having diverse sources of raw materials. The revised standard cost  for  SVLK certification has been relatively similar to those of voluntary certifications but there is a concern for illegal fees on the SVLK  implementation.
TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR INSTITUSI KEHUTANAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DI ERA OTONOMI DAERAH Sulistya Ekawati
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2010.7.3.211-225

Abstract

Tata hubungan kerja antar institusi kehutanan dalam pengelolaan hutan lindung di era otonomi banyak menemui masalah. Ada duplikasi dan ketidakjelasan peran antar institusi. Kajian bertujuan untuk menganalisis implementasi dan tata hubungan kerja antar institusi kehutanan dalam pengelolaan hutan lindung. Kajian ini dilakukan di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukan bahwa : pengelolaan hutan lindung di ketiga kabupaten dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Pengelolaan hutan lindung berada dibawah tanggung-jawab sebuah Bidang di bawah Dinas. Belum semua kewenangan pengelolaan hutan lindung yang didesentralisasikan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Ada beberapa kewenangan sub bidang yang sama persis antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Koordinasi antar institusi Pusat dan Daerah belum berjalan baik. Ada empat institusi yang mempunyai fungsi koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung yaitu : Dinas Kehutanan Provinsi, BKSDA, BPDAS dan PUSDAL. Institusi tersebut belum optimal menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan mediasi antara UPT Pusat di Daerah dengan dan Dinas-Dinas Teknis Kehutanan di kabupaten maupun fasilitasi beberapa kabupaten dalam satu wilayah provinsi. Tata hubungan kerja pengelolaan hutan lindung perlu ditingkatkan.
MANAJEMEN ADAPTASI DALAM PERUBAHAN IKLIM Parlindungan Tambunan; Hendi Suhendi; Bambang Edy Siswanto; Yunita Lisnawati
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.819 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2012.9.1.36-49

Abstract

Perubahan-perubahan iklim bumi yang sekarang telah merubah sistem ekologi di sekitar bumi. Rata-rataglobaltemperaturpermukaanbertambahsekitar0,7°C.Pertambahan-pertambahantemperatur mempengaruhi semua proses kimia dan biologi kehidupan di alam yang mengubah secara dramatis dan kompleks ekosistem permukaan bumi. Perubahan-perubahan ekosistem merupakan tantangan terbesar bagi para manajer sumber daya alam dan perencana-perencana konservasi. Oleh sebab itu, pendekatanpendekatan baru dibutuhkan untuk pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem di dalam perubahan iklim. Salah satu pendekatan baru adalah menggunakan manajemen adaptasi. Manajemen adaptasi tidak hanya sebagai sebuah alat, tetapi juga mempunyai daya tarik perhatian pada pengalaman manajemen sebagai suatu sumber pembelajaran. Dengan pembelajaran, ide bersinar untuk menciptakan situasi yang lebihbaikataupembaharuan,karena prosesperubahaningatandantingkahlakuterjadidalamdirisendiri dan organsasi. Dengan demikian, implementasi manajemen adaptasi untuk mencapai solusi semua masalah adalah dengan komunikasi atau dialog antara para manajer atau pemimpin, para ahli, dan warga institusi,disampingpengetahuansistemekologidanmasalahlingkungandanjugamemilikidayacipta.
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR BAKU BERKELANJUTAN DI SUB DAS KONAWEHA KABUPATEN KONAWE SULAWESI TENGGARA Ridwan Adi Surya; M Yanuar J. Purwanto; Asep Sapei; Widiatmaka Widiatmaka
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2290.898 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2015.12.3.263-282

Abstract

Decrease in water availability due to changes in land use has been occurred in Konawe, while water demand is likely to increase. In terms of the sustainability of water supply, it is quite worrying. This study aims to analyze: (1) level of sustainability, (2) important factors that affect sustainability, (3) role of institutions in the sustainable management of water resources in the Konaweha Sub Watershed. MDS analysis with Rap-Konawe results showed the status of the sustainability of water supplies in Konaweha SubWatershed is less sustainable with the sustainability index of 41,40%. Ecological dimension is sustainable enough (52,36%), economic dimension is less sustainable (36,93%), social dimension is less sustainable (34,16%), technology dimension is less sustainable (35,39%), and institutional dimension is less sustainable (35,39%). ISM analysis results showed that there are three elements that need to be considered: (1) Constraints (reduction in water absorption due to reduced function of vegetation in catchment area, and lack of coordination of water resource management among stakeholders), (2) Needs (improvement of knowledge and skills of government personnel, and increase the awareness of stakeholders), and (3) Institutions (BPDAS Sampara and Forest Service).
PENGGUNAAN KONSEP RULES IN USE OSTROM DALAM ANALISIS PERATURAN PEMBENTUKAN ORGANISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN Eno Suwarno; Hariadi Kartodihardjo; Lala M Kolopaking; Sudarsono Soedomo
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.277 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2015.12.1.13-26

Abstract

Following  the establishment  of Forest Management Units (KPHL/KPHP) by the Indonesian  Ministry of Forestry, the next step that has to be done  is the  formation and operationalization of KPHL/KPHP organization by local  governments. In reality, implementation of the respective obligation is stagnated due to a number of obstacles such as the regulatory aspects that haveless trust and difficult to be implemented by local governments. In the Institutional Analysis and Development (IAD Framework) from Elinor Ostrom, there is onecomponent, i.e. the rules-in-use concept that is possible to be applied as a tool  to analyze the relationship between the content of a certain regulation and the structure of action-situation formed due to implementationof regulation.This study aimsto test  effectiveness of  the  use  of the  concept  of  rules-in-use  to find  substantial  shortcomings  of  the  regulation  on  KPHL/KPHP formation at  provincial  level,as  a basisforimprovement. Accordingly,  analysis  was  performed  on  PP  No.6/2007  jo.  PPNo.3/2008,  Permendagri  No.61/2010  and  PP  No.41/2007by  making  analysis  of  regulation  contents and  feedback  from the implementation  process.  Based  on  the  results  of  this  study,  it  can  be  concluded  that  the  use  of  Ostrom's  rules-in-use  concept  is adequately effective to find the shortcomings of KPHL/KPHP regulation content.
PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN CENDANA DI DESA TIALAI, KABUPATEN BELU, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Budiyanto Dwi Prasetyo; S. Agung Sri Raharjo
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2011.8.1.63-75

Abstract

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor: 16 tahun 1986 tentang cendana yang tidak berpihak kepada rakyat merupakan penyebab utama munculnya trauma yang berakibat pada kelangkaan pohon cendana. Pasca reformasi 1998, kebijakan tentang cendana direvisi dan mulai memberikan ruang bagi petani untuk kembali menanam cendana. Pemerintah Kabupaten Belu telah menerbitkan Perda Nomor: 19 tahun 2002 tentang cendana yang substansinya berpihak kepada rakyat. Namun, implementasi Perda tersebut belum maksimal, terutama soal penyebarluasan pengetahuan dan sosialisasi di masyarakat. Padahal masyarakat merupakan aktor kunci terhadap implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan memperoleh deskripsi tingkat preferensi masyarakat terhadap kebijakan tentang pengelolaan cendana di Desa Tialai Kabupaten Belu. Penelitian dilakukan di Desa Tialai, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu pada tahun 2009. Penelitian menggunakan metode deskriptif. Data dikumpulkan menggunakan metode survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Jumlah responden sebanyak 30 orang (n=30) atau 25% dari jumlah kepala keluarga. Hasil penelitian menyebutkan, telah terjadi peningkatan jumlah tanaman cendana di desa sampel, minimnya konflik yang dipicu keberadaan pohon cendana, dan kemauan kuat masyarakat untuk menanam cendana. Pengetahuan masyarakat tentang peraturan cendana masih didominasi peraturan yang lama dan belum ada sosialisasi secara formal dari pemerintah tentang peraturan yang baru. Tingkat preferensi masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan cendana masih bersifat konservatif. Yakni, masih menginginkan campur tangan pemerintah dalam pengelolaan dan ijin pemasaran cendana, dan dianggap perlunya peraturan tentang cendana. Masyarakat juga menginginkan, peran pemerintah dalam penentuan harga jual cendana dibatasi. Penelitian menyarankan agar segera dilakukan sosialisasi peraturan terbaru, dan perlu juga diperhatikan preferensi masyarakat yang menginginkan pembatasan campur tangan pemerintah dalam perdagangan cendana.

Page 17 of 36 | Total Record : 353

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2005 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 3 (2009): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 2 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 2 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 1 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN More Issue