Articles
1,052 Documents
<![CDATA[ASPEK YURIDIS TERHADAP AKSI MASSA DALAM UPAYA PENYAMPAIAN PENDAPAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Ony Rosifany]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 1, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.808 KB)
<![CDATA[ The protests have led to a polemic between the officers / officials of the demonstrator, which is between the rule implementing human rights or protecting government policies that conflict with the interests of the community.Expression in public is the right of every citizen of Indonesia as a sovereign state. To limit the rights and obligations of every Indonesian citizen has been expressly stipulated in the Law on expression in public. It's just in a staged rallies often forget protesters rights and obligations to be performed, so that the occurrence of the violation and can be categorized as a legal act.The action of the police in providing security situation demonstrators (as stipulated in the guidelines and codes of conduct security police) prevent it from spreading to bigger problems in the form of material damage and loss of life. ]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 ]]>
<![CDATA[JENIE PURWASARI]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKSILembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai salah satu institusi penegakan hukum merupakan muara dari Peradilan Pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Penghukuman melalui mekanisme pemenjaraan dinilai tidak memberikan nilai tambah bagi seorang Narapidana guna memperbaiki hidupnya. Untuk itu diperlukan kegiatan pembinaan bagi Narapidana tersebut. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah Pelaksanaan Pendidikan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Samarinda telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Samarinda dan Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Samarinda dalam mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan dan Pembinaan yang efektif.Dengan demikian dari hasil penelitian berdasarkan data, informasi dan fakta di lapangan maka penulis memberikan masukan sebagai saran bersifat membangun bahwa seyogyanya program-program pelatihan yang diadakan bagi warga binaan wanita lebih beragam, sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Samarinda lebih sering mengadakan kerjasama dengan Lembaga-lembaga atau Instansi-instansi vertikal di jajaran Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur / kota Samarinda, dan sarana dan prasarana yang ada lebih ditingkatkan.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF HUKUM DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Isnawati Isnawati]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 1, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.886 KB)
<![CDATA[Phenomena occurring in the area are very interesting; given the current state of affairs of the organization of the era is the era of decentralization of government affairs conducted by the local government. Shift in government policy is characterized by the localization policy strengthening the decentralization process that spawned regional autonomy. Good supervision in the planning stages of the budget, to be followed by good supervision in the area of financial management steps next stages of implementation and utilization of APBD. In every stage of regional financial management, strategic aspects of the monitoring in implementing are the principles of the net. Corruption in the use of the budget cannot be separated from the process of planning budgeting which is simply the process of preparing the RAPBD, often irregularities in the planning process marred practices are not good, among others, the project deposit, money politics so that the implementation of the APBD will also loaded with various irregularities.]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENGAJUAN GUGATAN SECARA CLASS ACTION DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Sopian sopian]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKSIPenelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi prosedur dan tata cara pengajuan gugatan secara class action agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, dan untuk mengetahui faktorfaktor apakah yang menghambat pengajuan gugatan secara class action dalam rangka perlindungan hukum bagi.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris. Dengan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.Berdasarkan basil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1)Prosedur dan tata cara pengajuan gugatan secara class action dalam rangka perlindungan hukum bagi konsumen, berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, gugatan perwakilan kelompok (class action) harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum. Hal ini merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi supaya dapat memberikan perlindungan kepada konsumen. 2)Adapun faktor-faktor yang menghambat pengajuan gugatan secara class action dalam rangka perlindungan hukum bagi konsumen adalah keengganan para konsumen yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Keengganan ini disebabkan masing-masing konsumen merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil dalam jumlah yang relatif kecil, selain itu juga dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat konsumen tentang prosedur pengajuan gugatan class action]]>
<![CDATA[MEDIA DAN KESETARAAN GENDER ]]>
<![CDATA[jamil Bazarah]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 1, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (292.362 KB)
<![CDATA[Essentially, advertising in real is a message that send by communicator to communicant. Advertising as a tool for services or products to be come closer to consumer or target market in real has not have gender perspective. In reality, role of men and women always makes men be higher than women sometimes ‘live’ at advertising.Key words: advertising, gender equalities ]]>
<![CDATA[TANGGUNG GUGAT KONTRAKTOR ATAS BANGUNAN YANG RUSAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PROYEK PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Roni .A. Barito]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (109.056 KB)
<![CDATA[ABSTRACTIONRonny. A. Barito, Fakultashukum, University 17 August 1945, Samarinda Kalimantan East. Account To Sue Contractor Of Damage Building And Its Legal Consequences In Agreement Contract Government Project. [In] guiding by Double Elviyanti [of] Mas, SH, M.Hum and of Dr. H. Abdul Rokhim, SH, M.Hum.Intention of this research [is] accounting to sue contractor to employer To the result of building in work agreement of contruksi otherwise as according to bestekof[is Solving of dispute if there are to [do] not according to result of building of akiba mistake of contractor sub [party/ side].An agreement of contract in fact represent a[n agreement by which contractor side and employer side is binding itself each other to execute an work at the price of is certain. Solving of dispute to the to do not according to result of building with bestek can be [done/conducted] in so many way of like passing konsoliasi, mediasi, body of arbitrase, deliberation and or through justice]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA KREDIT MACET DENGAN JAMINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DALAM BENTUK FIDUSIA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Steven Bun]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (95.232 KB)
<![CDATA[ABSTRACTFinancing is one of the economic activities that drive economic market system proved to be one important aspect of the business continuity for the majority of the Indonesian people. One form of financing is credit, and that becomes the container for credit itself is one of his bank. Extension of credit by the banks themselves should be based on sound principles and prudence so as not to harm the bank as a creditor, debtor and communities that have holdings in the bank. In the journey of obtaining loans from banks in needed guarantees as protection to the creditor that the debtor will carry out its obligations. One form of collateral is fiduciary, the fiduciary institution, the relationship between the debtor and the creditor based on trust. Fiduciary insurance will be recorded in the Register of Fiduciary, Fiduciary Registration Office and will be published in the form of certificates of proof People's Bank lending in Samarinda is one example of cooperative banks as creditors shaped by giving loans to his debtor clients. In its consensus agreement, BPR require to register object credit in fiduciary institutions, fiduciary itself actually has many benefits for both parties if either party so injured that promises the other party can directly execute their fiduciary bail in court without waiting for the process time consuming. In practice it turns out BPR in Samarinda did not object underwriting guarantee to a fiduciary institution as some factors that could inhibit assessed their working existence.Keywords: Fidusia]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN HAK ISTERI DAN ANAK ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL AKIBAT PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Remon Egle]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (126.976 KB)
<![CDATA[ABSTRACTTechnical implementation rather than the rights of the ex- wife of her husband's former salary , salary division when the divorce was due to the will of the male civil servants salary divided as follows Legal consequences of divorce are as follows : At the level ba'in talaq , divorce is talaq which has entered level three where the couple is forbidden to reconcile his ex-wife before marrying another person prior to that person later divorced ; Divorce for li ' s, then the marriage can no longer be done for ever ; Treasure joint wealth is shared between husband and wife while the cost of maintenance and education is the responsibility of the father . More entitled to maintain his children are his mother , for the mother was married to someone else .]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ]]>
<![CDATA[Mulyadi Wibowo]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (93.696 KB)
<![CDATA[ABSTRACT Factors causing the crime of fencing include many factors the crime of theft; jeranya not factor in the theft offender committed the crime of theft: theft perpetrators are not caught factors, temperament factors (charakter) and environmental factors. The considerations that the judge used the course receive criminal. Sentence imposed is likely to be an advanced weight than if he was trying to help the judge to expedite the examination in the trial court. Criminal punishment against the fence is lighter than the thief, because in this case the thieves still get a profit by selling goods to the fence. Namely the pecuniary gain from the sale of fencing stolen goods. While a fence still have to buy and pay for it with money which turned out to be stolen goods. These are the factors in imposing sentence severity to be considered by a panel of judges who hear the case in relation to the theft and fencing.And then the author will address the criminal punishment of the perpetrators of the crime of fencing in the District Court against Samarinda.Penjatuhan criminal criminal criminal threats fencing is lighter than the theft. Therefore, the fence still must pay or fees for the goods that are fenced.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ANAK ADOPSI DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MILIK ORANG TUA ADOPSINYA ]]>
<![CDATA[ahmad basthomi]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (90.112 KB)
<![CDATA[ABSTRACT Adoption carried out by people with the motivation and the reasons vary , according to the legal system that live and thrive in their respective areas . Adopted in customary law is other people's children raised by adoptive parents with the authorized according to customary law, because the purpose for offspring survival or maintenance of household wealth . Special in East Borneo works raised this child will eventually arise familial relationship between the adoptive parents with children who are raised . While Islamic law does not recognize adopted children but does not deny the existence of child welfare and foster so far provide for the child . According to Islamic law a child may not receive the entire inheritance from his adoptive parents , or if there is no probate law , an adopted child will not receive the slightest legacy of his adoptive parents .]]>
