Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYITAAN BARANG BUKTI YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI DAN HAMBATANNYA DI POLREST KUTIM DAN HAMBATANNYA Ferdian Ferdian
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKProses atau prosedur penyitaan barang bukti dalam perkara pidana adalah sebagai berikut : Sebelum melakukan tugasnya, maka petugas atau penyidik diharuskan mendapatkan surat ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak; Menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang darimana benda itu disita; Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang akan disita untuk diserahkan kepadanya terhadap surat atau tulisan yang berasal dari tersangka, ditunjukkan kepadanya, kepunyaannya atau diperuntukkan baginya, atau alat untuk melakukan tindak pidana; Memperlihatkan benda yang akan disita pada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dan tanda barang itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi; Membuat berita acara penyitaan, setelah dibacakan lalu diberi tanggal, ditandatangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan dua orang saksi; Sebelum benda atau barang yang disita tersebut dimasukkan di rumah penyimpanan benda sitaan negara, maka harus dicatat terlebih dahulu mengenai berat atau jumlahnya menurut jenisnya masing-masing, ciri-ciri maupun sifat khas dari benda tersebut, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas dirimana benda itu disita kemudian dibungkus, diberi lag dan cap jabatan serta ditanda tangani oleh penyidik; Untuk kepentingan pengamanan apabila dianggap perlu dilakukan pemotretan terlebih dahulu.

KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEBAKARAN DALAM HUKUM PIDANA DI KOTA SAMARINDA Hamka Hamka
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study aims to determine the factors that cause fires based on the perception of the Fire Department of Samarinda City and the people of Samarinda City and legal sanctions against the perpetrators of criminal acts of negligence at the Fire Department of Samarinda City. Legal Studies Program, Faculty of Law, University of 17 August 1945 Samarinda.The results of this study states that the fire that occurred from January 2016 to April 2017 is still with the numbers up and down. The fires caused by negligence. However, most fires occur due to short-circuit problems in electrical installations and neglect in doing housework. As for the legal sanctions themselves still use the consultation techniques to the parties cause fire. The data used are primary data and secondary data. Primary data is obtained directly from the field by using questionnaires while secondary data obtained from government agencies associated with the research Office Fire Department.

PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI DAN HAMBATANNYA YANG DIHADAPI SERTA UPAYA MENGATASINYA DI POLRES KUTAI KARTANEGARA Moh. Mukhlis
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTProcess or procedure seizure of evidence in criminal cases is as follows: Before doing his job, then the officer or investigator is required to obtain a letter of permission from the chairman of the local District Court in exceptional circumstances, it is necessary and urgent; Showed his ID to the person from which the object was confiscated; Authorities commanded the man who controlled the object to be seized to be handed to him on or writings that come from the suspect, shown to him, his possessions or intended to be, or tools to commit crime; Showed the object to be seized on those where it was confiscated or his family and mark items can be witnessed by the village head or chairman of a neighborhood with two witnesses; Make the minutes of seizure, after read out and be dated, signed by the investigator, the person concerned or his family and two witnesses; Before objects or items seized were put in storage house objects confiscated countries, it must be noted in advance about the weight or amount according to their kind, traits and characteristics of the object, place, day and date of seizure, identity dirimana objects was seized then packaged, labeled and stamped lag office and signed by the investigator; For the sake of security as may be necessary to do a photo shoot in advance.Some of the obstacles encountered by investigators in foreclosure, among others: Evidence no longer intact or damaged; Evidence transferable to any other person; Evidence sign other entities; Evidence made bail at the Pawnshop; Evidence is lost can not be found. Attempts by investigators in overcoming these barriers include: If the evidence transferable to another person, then make D.P.O (List of People Search) or D.P.B (Search Item List) to send to the ranks of Polda; If the evidence entered by other units, then approached Dankesatuan where the evidence is located, by having someone to buy the exhibits in hopes of evidence may be out of the unity of the region and used as evidence; If the evidence mortgaged, then the police did seizure of evidence by the requesting approval of foreclosure to the District Court with the provisions of the District Court, the new pawnshops submit the evidence, although it should be an argument; If the evidence is missing is not found, then the investigator conducting investigations in T.K.P (The Genesis waiver); Looking for witnesses and suspects by collecting witnesses and suspects to seek the truth of the evidence no longer shaped like jewelry that has been melted by the buyer.

PERANAN HAKIM PENGAWAS DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS III SAMARINDA Giras Nugroho
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang mendukung upaya penegakan hukum, bangsa dan negara Indonesia masih menghadapi masalah dari berbagai aspek kehidupan. Diantaranya berkembangnya kriminalitas yang semakin meresahkan kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, maka dituntut peranan petugas-petugas negara di bidang penegakan hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan untuk menanggulangi masalah yang ditimbulkan oleh para pelaku kejahatan.Pada awalnya upaya para aparat penegak hukum dilakukan oleh Kepolisian yang berperan sebagai penyelidik dan penyidik terhadap suatu tindak kejahatan. Aparat penegak hukum lain yang juga berperan dalam upaya penegakan hukum adalah jaksa sebagai penuntut umum yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim. Pada akhirnya yang memegang peranan cukup penting dalam upaya pengurangan pelaku perbuatan pidana adalah hakim yang akan memberi putusan terhadap pelaku kejahatan.

PEMBATASAN KEPEMILIKAN TANAH BERSERTIPIKAT MELEBIHI LIMA BIDANG PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA DITINJAU DARI HUKUM AGRARIA Dona Dona
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTMeningkatnya kebutuhan akan tanah menyebabkan meningkat pula kebutuhan akan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Dalam pemberian jaminan kepastian hukum tersebut diperlukan perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten dan memberi kemudahan kepada para pemegang hak atas tanah. Untuk mendapatkan sertipikat sdebagai jaminan status kepemilikan tanah, Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda memberi batasan terhadap volume maksimal yang dapat diurus.Tujuan penelitin ini adalah 1) Mengetahui praktek pemberian sertipikat kepemilikan tanah lebih dari lima bidang. 2) Mengetahui tindakan hukum terhadap perorangan yang memiliki tanah lebih dari lima bidangJenis penelitian yang dilakukan adalah bersifat Yuridis Empiris. Lokasi penelitian adalah Kantor Badan pertanahan Nasional Kota Smaarinda. Analisis data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pembatasan tanah sebanyak maksimal lima bidang telah dijalankan dengan baik oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda, namun sistem informasi yang berlaku masih memiliki kelemahan pada pengawasan. 2) Kebijakan yang dijalankan masih memiliki kelemahan dalam penegakan hukum “aspek legalitas” karena aturan yang dibuat tidak disertai dengan sanksi secara tegas bagi pemohon sertipikat kepemilikan tanah yang membuat pernyataan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 3) Secara yuridis kebenaran materil ada pada si pemohon (yang membuat pernyataan). Dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda hanya berpedoman pada surat pernyataan yang dibuat pemohon. Kata-kata kunci: Agraria, Pertanahan, Sertipikat, Pembatasan Kepemilikan Tanah

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA Suparmanto Suparmanto
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTDivorce is the breaking up of a legitimate marriage before the court under the conditions prescribed by the Act. With the breaking up of a marriage due to a divorce, there will be legal consequences following it, that of custody of the child born of the marriage and the power of the parent who is changed into guardianship. What the author wants analysis is what a judge should consider in giving the custody and responsibility to the father, because in reality the custody of minors is often given to the mother until the child is mature and chooses for himself whether he will go with his mother or With his father, what judge's judgment establishes the father who is entitled to take care of the child, and whether the verdict given by the judge can be canceled and custody of the child is returned to his mother.The method used in writing this thesis is a normative juridical research method. Normative juridical research is a research aimed and conducted by using the study of legislation and other written legal materials related to the writing of this thesis. The types of data used are primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques used are through research judge verdict and library research, both bookubuku, legislation, documents, and so forth. Data analysis used secondary data analysis technique.The result of the verdict was found that the Judge in deciding a case saw the circumstances of the caretaker and the child to be maintained. These include economic factors, environmental factors, the behavior of the mother or father, the age of the child, the sex of the child, and the certainty of education and a decent life. But for a parent who does not get custody, it can not be prevented to meet with his child as long as it does not cause moral damage to the child later. Therefore, the Judge decided that Bapaklah as the child custody holder of the Medan District Court Ruling. 246 / PDT.G / 2012 / PN.MDN, Lubuk Pakam District Court No. 13 / Pdt.G / 2012 / PN.LP, and No.102 / Pdt.G / 2013 / PN.LP where the Mother assessed the Judge is not good if given the power of foster child of Plaintiff and Defendant. Such custody may also return to the mother through an appeal such as no. 66 / PDT / 2012 / PT.DPS which has been decided by the High Court of Samarinda Keywords: Divorce, Child Custody.

TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA Ratni Sadiah
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis title is "Overview Of Credit Agreement With Fiduciary" This thesis is a study of Law number 42 of 1999 on fiduciary. The main problem of this study is that turns out to be a debtor does not mengertimengensi hukun fiduciary while being creditors only after the customer as much as possible, as a result of this, many misunderstandings regarding the implementation of the law fiduciary, both creditors and debtors. This study is intended to troubleshoot problems arising from the fiduciary can be overcome and the Act - legislation fiduciary as laws to protect the rights of creditors and the rights of creditors. The purpose of these studies in order for the parties that entered into fiduciary truly understand the implementation of law number 42 of 1999 on fiduciary. The research method of this thesis is more emphasis on normative juridical, this thesis merekornendasikan conceptual and practical implementation of law number 42 of 1999 on fiduciary, that the Ministry of Justice and Human Rights, in this case the Registration Office Eidusia to do counseling by the law under which most of them become creditors in financial institutions, and the financial institutions in particular iembaga lembagr financing relating to the fiduciary agreement, it relates to an increase in human resources in the financial institutions, especially the security inventasi.

PEMBLOKIRAN REKENING NASABAH BANK UNTUK KEPENTINGAN HUKUM ATAS PERMOHONAN KEJAKSAAN NEGERI KAITANNYA DENGAN RAHASIA BANK Joko Sulaksono
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKDalam hal ada permintaan penyitaan harta kekayaan nasabah bank oleh pihak Pengadilan dalam perkara perdata, maka bank harus memenuhi permintaan tersebut tanpa perlu melanggar ketentuan tentang rahasia bank. Jadi singkatnya adalah sebagai berikut : Pejabat yang melakukan penyitaan atas simpanan dana maupun barang simpanan nasabah harus menyerahkan surat perintah; Penyitaan yang ditanda tangani oleh Pejabat Instansi bersangkutan yang berwenang; Penyitaan untuk kepentingan perkara pidana disamping harus menyerahkan surat perintah penyitaan, juga pejabat yang bersangkutan harus mnyerahkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak maka tanpa disertai surat izin dari Ketua Pengadilan negeri setempat; Penyitaan untuk kepentingan perkara perdata disamping harus menyerahkan surat perintah penyitaan, juga pejabat yang bersangkutan harus menyerahkan tindasan Surat Penetapan Hakim Pengadilan setempat; Apabila pejabat yang melakukan penyitaan simpanan dana nasabah ingin mengetahui data keuangan nasabah yang disita, maka pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia. Tukar menukar informasi berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, tidaklah menutup kemungkinan adanya pihak yang dirugikan yang dalam hal ini adalah debitur yang dapat menjadi korban kerugian dari tukar menukar informasi tersebut. Karena hal tersebut bisa terjadi apabila adanya rekayasa informasi dari oknum petugas bank pemberi informasi yang kebetulan sedang mempunyai masalah pribadi dengan debitur yang diminta informasi tentang keadaan selama menjadi debitur bank tersebut. Untuk itu seyogyanya, informasi antar bank harus melibatkan pejabat Bank Indonesia secara langsung untuk mengetahui kebenaran dari informasi yang diberikan oleh bank pemberi informasi, sehingga rekayasa informasi tidak akan terjadi

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBERIAN KETERANGAN PALSU KEDALAM SURAT AKTA OTENTIK Sri Karsina Ramadhan
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACKSRIKARSINA RAMADHAN (13.11.1001.1011.286), Juridical Review Against Criminal Decision Falsification Letter In Authentic Deed is Guided by Dr. H. Irman Syahrial, SH., M.Hum as the guidance of I and H. Syamsudin, SH., M. Hum as the guidance II. This study aims to determine the application of criminal law against perpetrators of authenticity of the Deed and to know the judge's consideration in imposing criminal sanctions against the perpetrators of Authenticity fraud. Research conducted by the author on "Juridical Review of Criminal Decision Fraud Letter in Authentic Deed" then the authors do research through the existing literature, especially legislation related to the material from the writing of the thesis, as well as research into the library and take the example Cases through internet / websites that already have a verdict. The results achieved in this study indicate that, the application of criminal law against the Crime Falsification of Authentic Deed is in accordance with the provisions of the material criminal law as regulated in Article 266 Paragraph (1) of the Criminal Code Jo. Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code. The application of criminal provisions to the Crime of Authenticity of Authentic Deeds is based on legal facts both through witness statements, the statements of the accused and the evidence, in addition, also based on the juridical consideration of the Prosecutor's indictment and prosecution. Whereas the judge's consideration in imposing criminal sanctions against perpetrators of Authenticity Counterfeiting has been appropriate based on the elucidation of witnesses' statements, statements of defendants, and evidence, and taking into account relevant laws reinforced by the Judge's conviction.Keyword : Authentic deed forgery, Application of criminal law, Judge consideration

IMPLEMENTASI HAK TENAGA KERJA HARIAN LEPAS PADA JASA PEMBORONG INSTALASI LISTRIK APABILA MENGALAMI KECELAKAAN KERJA MELALUI BPJS Evi Mardiana
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pasca transformasi PT JAMSOSTEK menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas kinerja BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan.Penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda, dengan mengambil data yang relevan serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini pihak penyelenggara BPJS dan pihak-pihak yang terkait dan pihak-pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) dan metode penelitian lapangan (Field Research). Metode penelitian kepustakaan yaitu metode penelitian dengan melakukan pengumpulan data pustaka atau bahan bacaan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, sedangkan metode penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dimana penulis akan terjun langsung ke lapangan.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pasca transformasinya JAMSOSTEK menjadi BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah telah memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan BPJS diantaranya dengan menetapkan jenis pelayanan kesehatan, menetapkan anggaran dan subsidi iuran. Adapun fokus utama dalam skripsi ini adalah program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pasca bertransformasi dinilai telah banyak memberikan peningkatan dalam kualitas layanannya, dan juga penambahan program yang memberi manfaat lebih untuk penggunanya, baik deri segi benefit maupun tarifnya yang dinilai cukup ekonomis. Namun, penulis belum bisa mengatakan pelayanan dan akuntablitas BPJS yang telah diberikan berjalan sempurna sebagaimana mestinya, karena penulis masih menemukan ketidaksesuian didalamnyaKata Kunci : Kecelakaan Tenaga Kerja Harian Lepas , BPJS

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota samarinda,

Kalimantan timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota samarinda, Kalimantan timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota samarinda,

Kalimantan timur

INDONESIA