Articles
251 Documents
<![CDATA[Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga ]]>
<![CDATA[Kurniati, Kurniati]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 1 No 1 (2012): (December) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v1i1.1432
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga. Rumusan masalah tulisan ini adalah bagaimana hukum dan hakekat cinta? bagaimana kiat Islam menyemai cinta dan membina keluarga? Dan bagaimana implementasi cinta menurut hukum Islam? Tulisan ini bersifat pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan fiqhi cinta dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Adapun hasil yang ditemukan adalah bahwa Hakekat cinta dalam Hukum Islam mengandung makna yang luas dan rinci, dalam arti mencakup berbagai segi. Cinta merupakan perasaan senang dan bahagia terhadap sesuatu, sebagai anugerah Allah yang intensitasnya dapat meninggi atau merendah bahkan dapat hilang dan menjadi benci. Hukum Islam memiliki kiat dan aturan tersendiri dalam menyemai cinta dan membina keluarga yang berbeda dengan aturan dan budaya yang berlaku pada masa sekarang, terutama aturan dan budaya yang merupakan pengaruh gaya hidup modern dari Barat. Implementasi cinta dan kasih sayang menurut Hukum Islam dapat dirasakan dalam pola sikap dan prilaku sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat.]]>
<![CDATA[Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik) ]]>
<![CDATA[Usman, Usman]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 4 No 1 (2015): (June) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v4i1.1506
<![CDATA[Istilah negara di kalangan para ahli memberikan pengertian yang beragam, hal ini tidak bisa dihindari, karena mereka memiliki sudut pandang yang perbeda dalam melihat konsepdan pahan tentang negara, demikian pula adanya perbedaan lingkungan dimana mereka hidup, perbedaan kondisi sosial politik yang dialaminya serta keyakinan keagamaan yang dianutnya, juga menjadi faktor yang mempengaruhi keragaman pemikiran tersebut. Keragaman pemikiran seperti itu tentu akan menambah wawasan dan khazana pengetahuan bahkan akan saling melengkapi dan menyempurnakan pemikiran, sehingga persepsi kita mengenai negara akan menjadi semakin dinamis dan berkembang. Meskipun tidak terdapat kesepakatan mereka mengenai konsep negara, namun mereka tetap sepakat akan perlunya negara, karena secara fungsional negara dalam pengelolaan pemerintahan yang paling menonjol adalah fungsi melaksanakan pemerintahan atau pelaksanaan undang-undang. Karena masyarakat tidak mungkin melaksanakan pemerintahan, melainkan hanya sebagai pemegang kedaulatan. Rakyat dalam hal ini menyerahkan hak tersebut kepada penguasa untuk melaksanakan fungsi pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Jalan pikiran demikian dapat dipahami karena pemerintah merupakan suatu badan di dalam negara yang tidak berdiri sendiri, melainkan bertumpu kepada kedaulatan rakyat. Pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang dalam melaksanakan fungsinya dapat memahami kehendak dan aspirasi masyarakatnya. Dalam pengertian, bahwa ada suatu kewajiban bagi penguasa untuk selalu mengupayakan agar kepentingan rakyat dapat terpenuhi yaitu terwujudnya kemaslahan dan kesejahteraan bersama. ]]>
<![CDATA[AL-QUR’AN DAN BERBUAT BAIK (Kajian Tematik Term “Al-Birr”) ]]>
<![CDATA[Abdullah, Dudung]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 6 No 1 (2017): (June) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v6i1.4784
<![CDATA[In the Qur'an there is the term al-Birr. Al-Birr means doing good orvirtue. Humans make as much effort as possible and as good as possible in doing good. Man in performing the virtue by emulatingAllah swt. "The Most Beneficent" (Al-Barru). Of the many goodperforming models can be summarized in the three main areas,namely the field of faith, the field of worship, and the field ofmorality.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PALOPO ]]>
<![CDATA[Kahman, Hisma]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 6 No 2 (2017): (December) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v6i2.4878
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah: untuk menganalisis efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; dan Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris dan normati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo terlaksana kurang efektif sesuai Perda No. 3 Tahun 2008, termasuk tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan teknis pemerintahan di bidang kehutanan dan perkebunan, dan begitu pula pelaksanaan fungsi yang juga terlaksana kurang efektif, termasuk: (a) perumusan kebijakan teknis dalam bidang kehutanan dan perkebunan sesuai lingkup tugasnya; (b) pelaksanaan pengawasan dan pelayanan umum; (c) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; (d) pelaksanaan tugas lain sesuai perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kewenangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo adalah: substansi hukum (56%), struktur hukum (54%), pengetahuan]]>
<![CDATA[Efektivitas Perjanjian Kerja Laut Terhadap Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal (Abk) ]]>
<![CDATA[Muhiddin, Nurmiati]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 5 No 1 (2016): (June) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v5i1.1442
<![CDATA[The employment agreement is the main basis for workers to hold a working relationship, and is the basis for the workers and the workers to demand their rights. When compared, Sea labor agreement with a labor agreement under the Act will be a difference. Sea Labour Agreement are specific, while the agreement is based on the Law of a general nature. Sea Labour Agreement must be made in the presence of government officials who authorized the Harbour Master. In addition, the ship crew and ship operators should be aware of the rights and obligations of each, so as to create a harmonious working relationship between both parties. Ship operators should also pay attention to the well-being of its employees]]>
<![CDATA[Sejarah Perkembangan Islam di Amerika ]]>
<![CDATA[Khalik, Subhan]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 4 No 2 (2015): (December) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v4i2.1485
<![CDATA[Certainly not found records of the beginning of the arrival of Islam in America, but some experts concluded that Islam arrived in America with the arrival of migrants from African slaves that occurred around the sixteenth century until the eighteenth century. Post-bombing of the WTC in 2001, Muslims in America are within tolerance threshold and receive treatment less commendable than the government and the local population. But gradually a similar treatment to decrease with the level of curiosity of the American public against the teachings of Islam. It is said that the best-selling book in America today is the Qur'an and the trigger of all of it is one- sided information to discredit the government and the desire of Islam, it gives birth to generations curious about Islam and then make Islam as an alternative religion.]]>
<![CDATA[Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Hak Asasi Anak dalam Konvensi Internasional (Refleksi Ius Constitutum dan Prospek Ius Constituendum) ]]>
<![CDATA[Ngah, Anisah Che]]>;
<![CDATA[Rahman, Abdul]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 3 No 2 (2014): (December) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v3i2.1514
<![CDATA[Children’s rights are well-established through various international conventions. But, the international conventions do not well implemented in Indonesian law. Besides that, international convention is often interpreted differently in Indonesian law. To guarantee children’s rights, the government and society of Indonesia must be effort to implement international conventions already ratified correctly. ]]>
<![CDATA[PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan) ]]>
<![CDATA[Hasan, Hamzah]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 6 No 1 (2017): (June) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v6i1.4869
<![CDATA[Kasus pernikahan di bawah umur Lutviana Ulfa dengan Syeikh Puji yang menjadi bahan pemberitaan dan headline di sejumlah media cetak harian di semua kota juga memberikan sebuah gambaran dilematis lain dari kisah pernikahan di bawah umur lainnya di Indonesia. Begitu pula kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi pada pembuka tahun 2009 yang terjadi di kabupaten Maros, tepatnya di Desa Bonto Marannu yang melibatkan seorang kakek berumur 63 tahun yang bernama Daeng Naning dengan gadis 12 tahun bernama Nurlina dengan berbekal uang 5 juta rupiah dan beras 100 kilogram. Dalam kasus ini Nurlina dipaksa kawin dikarenakan Faktor ekonomi keluarganya. Demikian juga perkawinan yang terjadidi tahun 2017 peristiwa mutakhir yang menghebohkan antara nenek 75 tahun dan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Pernikahan di bawah umur ini akan mengalami kendala yang berat, dan dipastikan akan terus terjadi sampai kapan dan dimanapun di negeri ini. Selain itu faktor-faktor lain semisal tidak adanya konsekuensi pidana dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, ketidaktegasan sejumlah Undang-Undang memberikan batasan umur tentang kedewasaan maupun anak-anak, serta ketidakjelasan rumusan pemidanaan dan efek delik aduan dalam KUHP (pasal 288 dan 290 ayat 2) dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 (pasal 82 dan 88) yang ditujukan pada pernikahan di bawah umur dapat menjadikan efektifitas pemidanaan tidak akan berjalan baik]]>
<![CDATA[RELASI GENDER DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN STRATEGIS PARTAI PADA PARTAI ISLAM ]]>
<![CDATA[Sastrawati, Nila]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 2 No 1 (2013): (June) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v2i1.4897
<![CDATA[Sistem internal partai tidak terlepas dari relasi yang terbangun antara identitas perempuan dan identitas laki-laki. Bryan menjelaskan bahwa dalam teori sosialisasi, perbedaan laki-laki dan perempuan dibentuk oleh variasi budaya, dan dalam analisis conversational menunjukkan perbedaan dalam pola gangguan percakapan antara laki-laki dan perempuan yang bermuatan penggunaan kekuatan. Di dalam organisasi dimana laki-laki dan perempuan memperjuangkan sebuah kekuasaan, komunikasi yang terjalin tetap mengandung muatan kekuasaan laki-laki. Dalam konteks ini, postmodernism menempatkan lakilaki dan perempuan dengan “ide identitas laki-laki yang plural” dan ide identitas perempuan yang plural”, bukan pada tataran “kesamaan laki-laki dan perempuan”.]]>
<![CDATA[Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah ]]>
<![CDATA[Radjab, Syamsuddin]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 2 No 2 (2013): (December) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v2i2.1478
<![CDATA[Dengan bergulirnya desentralisasi dan bertambahnya jumlah daerah karena pemekaran, persoalan daerah-daerah kian kompleks. Sebagaimana dijuluki oleh Barnabas Suebu, banyak muncul “raja-raja kecil” yang sekaligus menegaskan posisi power mereka, seiring dengan mengalirnya alokasi dana atau anggaran yang lebih ke daerah-daerah. Pelembagaan politik justru dibangun dengan insentif uang dan dukungan massa (rakyat) dimobilisasi dengan tetesan dana. Pilkada dan pe- mekaran tidak jarang menimbulkan kericuhan dan konflik. Hak Asasi Manusia menjadi isu yang penting dalam pelaksanaan otonomi tersebut.]]>
