cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Arifin
Contact Email
diskursus@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
diskursus@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Diskursus Islam
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 23385537     EISSN : 26227223     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Diskursus Islam adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang merefleksikan diri sebagai wadah akademik untuk publikasi artikel ilmiah. Jurnal ini menfokuskan pada kajian/studi islam dalam berbagai aspeknya yang diharapkan dapat memberi referensi bagi pembaca dalam pengembangan wawasan akademik dan keilmuan.
Arjuna Subject : -
Articles 357 Documents
 5   6   7   8   9 
KRITIK NALAR ARAB : Tinjauan Kritis atas Pemikiran Muhammad ‘Abid al-Jâbirî Abdullah Abdullah
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 1 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i1.6586

Abstract

Muhammad ‘Âbid al-Jâbirî mengemukakan gagasan segar dalam rangka proyek besar bagi kebangkitan umat yaitu melalui proyek pemikirannya yang ia sebut dengan Kritik Nalar Arab. Kritik Nalar Arab dilatarbelakangi oleh semangat revivalisme (Kebangkitan Islam) dalam dua gagasan yaitu sebagai refleksi atas kegagalan kebangkitan Islam sekaligus upaya untuk merealisasikan kebangkitan Islam yang tak kunjung datang.Muhammad ‘Âbid al-Jâbirî melalui konsep Kritik Nalar Arab mengkaji pertumbuhan akal orisinal Arab yang disebutnya sebagai akal retoris (al-‘aql al-bayani). Akal ini dipresentasikan oleh ilmu bahasa Arab, ushul fikih dan ilmu kalam. Setelah itu al-Al-Jâbirî memasukkan dua akal yang lain dalam dunia pemikiran Arab yaitu akal gnostis (al-irfani) dan akal demonstratif (al-burhani). Nalar ‘irfani lebih menekankan pada kematangan sosial skill (empati, simpati,) sedangkan nalar burhani yang ditekankan adalah korespondensi ( al-muthabaqah bana al-‘aql wa nizam al-thabi’ah) yakni kesesuaian antara rumus-rumus yang diciptakan oleh akal manusia dengan hukum-hukum alam. Kalau tiga pendekatan keilmuan agama Islam, yaitu bayani, irfani, dan burhani saling terkait, terjaring dan terpatri dalam satu kesatuan yang utuh, maka corak dan model keberagaman Islam jauh lebih komprehensif. ABSTRACTMuhammad Abid al-Jabiri puts forward the fresh idea in the framework of great project for ummah’s resurrection, what he calls as Critique of Arab Reason. The Critique of Arab Reason is driven by the spirit of Islamic revivalism containing two notions, namely as a reflection of the failure of Islamic awakening as well as the efforts for implementing the Islamic revivalism. Muhammad Abid al-Jabiri through his project wants to dig out the original development of Arab reason that is basically as rhetoric reason (aql- al-Bayan). The reason is represented by the science of Arabic language, legal theory (ushul fiqh), theological discourse (ilm kalam). Furthermore, Abid al-Jabiri includes the other reasons in the Arabic thinking world, the Gnostic mind (irfani) and the demonstrative mind (burhani). The first reason is more emphasizing the maturity of social skill such as empathy or sympathy. Meanwhile the latter emphasizes correspondence (al-Muhatabaqah baina al-Aql wa nizam al-tabi’ah), that is, the congruence between the formulas that has been created by human being and the natural laws. If the three Islamic scientific approaches can be tightly interconnected, the models and patterns of Islamic religiosity are much comprehensive.            
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI KOTA PALOPO TAHUN 2011-2012 Hasbi Hasbi
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 3 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i3.6637

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk; (1) melakukan pemetaan terhadap mutu pendidikan menurut Standar Nasional Pendidikan di Kota Palopo. (2) menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat mutu pendidikan madrasah, (3) mengimplementasikan peningkatan mutu pendidikan madrasah dan upaya mengatasi penghambat berdasarkan sistem pendidikan nasional di Kota Palopo. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan pendekatan historis, sosiologis dan holistik-integratif, kemudian data dikumpulkan di lapangan dengan metode: observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) mutu pendidikan madrasah di Kota Palopo sudah memenuhi standar nasional pendidikan yaitu: standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, peneglolaan, pembiayaan, dan enilaian pendidikan. (2) faktor pendukung pada MTsN Palopo yaitu potensi calon peserta didik, kurikulum dan jumlah tenaga pendidik dan faktor penghambat yaitu, kurikulum, faktor profrsionalisme tenaga pendiik, sarana prasarana, dan kurangnya minat belajar peserta didik. Adapun pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo, faktor pendukungnya adalah kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana. Adapun faktor penghambatnya adalah input peserta didik yang rendah kualitasnya dan faktor  pengelolaan yang harusditingkatkan. (3) implentasi peningkatan mutu pendidikan madrasah dan upaya mengatasi hambatannya pada MTsN dan MAN Palopo telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan.ABSTRACTThis research is aimed: (1) Doing mapping towards the education quality based on education National standard qt Palopo (2) explaining the supporting factors and hampering factors towards the quality of Islamic education (3) describing the implentation of the islamic education quality improvement and effors to solve the hampering factors based on national education system. Research methods used in this research are library research and field research method by using history, sociology and integrative holistic approaches. Then, the data were collected through obeservation, inteview, docomentation and triangulation. The findings of the research are: (1) the quality of Islamic High School in Palopo have fulfilled the requirement of education national standard, namely; content standard, process, graduate standards, teachers and staff, infrasutrcture, management, funding, and evaluation. (2) supporting factors for MTsN Palopo were potential of students candidate, while the hampering factors were: curriculum, teachers infrastucture and the low of students motivation in learning. In MAN Palopo, the supporting factor was curriculum, teachers and infrastucture. While the hampering factors were low quality of students candidate (raw input), and the school management should be improved. (3) the implementation of Islamic education quality improvement and the efforts to solve the problem from the hampering factors based on the national education system in Palopo. 
PENGARUH POLITIK HUKUM TERHADAP KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DI INDONESIA Abdul Gafar Mallo
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 2 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i2.6608

Abstract

Artikel ini mengelaborasi tentang pengaruh politik hukum di Indonesia berkaitan dengan kedudukan dan kompetensi Peradilan Agama. Politik hukum dimaksud dalam tulisan ini bukanlah makna politik hukum yang bersifat parsial dan lazim dipahami oleh sebagian masyarakat awam yang meliputi personalitas (para legislatif yang kemudian dikenal dengan politisi), kelembagaan (kantor DPR pusat dan daerah) atau struktural organisatorisnya (fraksi-fraksi dan komisi-komisi), melainkan politik hukum dimaksud adalah kebijakan resmi terhadap pemberlakuan hukum setelah adanya hukum (baru) terbentuk atau penggantian hukum lama yang dinyatakan tidak berlaku setelah ada hukum baru untuk mencapai tujuan negara. Pada kenyataan sosial politik hukum, pemerintah dapat dikatakan lebih ambivalen terhadap kebutuhan umat Islam. Di satu pihak pemerintah dengan segala daya upaya ingin memperkuat dan melanggengkan kekuasaan, sementara di pihak lain umat Islam menginginkan teraplikasinya hukum Islam dan terangkatnya institusi pengadilan agama Islam di Indonesia.ABSTRACTThis article elaborates the influence of politics of laws in Indonesia, which is related to the position and competency of religious courts. Politics of laws in this article is not meant to be a partial politics of law which is commonly known by publics either as personalities (legislative members or politicians), institutions (both central and regional parliaments) or structural organizations (parliament fractions and commissions), instead it is meant to be formal policies on the application of laws after passing a new one, or after replacing an expired laws to a new one. On socio-political laws, the government is seemingly ambivalent towards the needs of Muslim community. On one side, the government is keen to enforce and preserve its authority against the people, while at the same time, Muslim community insist on the formal application of Islamic laws and on the enforcement of religious courts in Indonesia. 
KAJIAN KRITIS AKULTURASI ISLAM DENGAN BUDAYA LOKAL Hamzah Junaid
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 1 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i1.6582

Abstract

Keuniversalan Islam berarti kehadirannya tidak hanya diperuntukkan pada satu etnis, golongan dan ras tertentu, tetapi diperuntukkan untuk semua manusia, dengan demikian, lslam memiliki daya jangkau dan daya jelajah melampaui batas ruang dan waktu tertentu. Sebagai konsekuensi dari karakteristiknya yang universal tersebut, Islam meniscayakan sebuah kemampuan akulturatif terhadap lokalitas masyarakat di mana ia diterirna. Amat sulit dibayangkan ketika lslam hadir pada suatu komunitas lokal tertentu, kemudian merombak semua tatanan nilai, kebiasaan, budaya, dan tradisi yang mereka anut. Harus ditegaskan bahwa arti akulturasi di sini tidaklah berarti Islam dan budaya lokal dipandang sebagai dua variabel yang benar-benar sejajar, tetapi harus dipandang sebagai hubungan yang dinamis, dalam arti di dalamnya sangat memungkinkan terjadi pengkoreksian. Hal itu dapat terjadi jika bentuk-bentuk kearifan lokal tersebut benar-benar bertentangan dengan nilai-nilai lslam yang paling asasi. Namun demikian, tidak dapat diasumsikan sebaliknya. dalam arti bahwa budaya atau kearifan lokal mengoreksi nilai-nilai Islam.ABSTRACTThe universality of Islam means that its presence is not only for a particular ethnic, group, and race but also for all human beings, so that Islam has a range and cruising beyond the limits of certain space and time. As a result, Islam necessitates an acculturative ability toward a series of local values of society where it has been received.  It is difficult to imagine when Islam existed in a certain local community wants to deconstruct the whole system of values, customs, cultures, and traditions that the group professes. It should be stressed that the meaning of acculturation is not necessarily intended that Islam and local culture are as two variables that are completely aligned, but it should be regarded as dynamic relationship, in the sense the correction possibly occurs within the correlation. It can be taken place if the forms of local wisdom are really contradictive with the essential Islamic values. However, it cannot be assumed vice versa, in the sense that the local wisdom corrects the Islamic values.
INTERAKSI SOSIAL DALAM MASYARAKAT MULTIETNIS Asrul Muslim
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 3 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i3.6642

Abstract

Kehidupan manusia selalu dihadapkan pada berbagai fenomena pluralitas. Pluralitas warna kulit, pluralitas etnik, pluralitas agama, dan pluralitas bahasa. Dengan pluralitas tersebut sering menjadi pemicu terjadinya konflik. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, diperlukan berbagai macam akomodasi yang dapat mempertemukan perbedaan-perbedaan tersebut sehingga terjadi kesepahaman dan pengakuan akan eksistensi terhadap suatu budaya. Bentuk  interaksi Manusia dengan manusia yang lain dapat bentuk Asosiatif maupun Disosiatif. Beberapa permasalahan yang dapat menghasilkan bentuk interaksi sosial yang sifatnya asosiatif adalah, etnosentrisme, misunderstanding in value, streotip, dan prasangka.ABSTRACTThe life of human beings is always and naturally experiencing several phenomena of plurality, which may include the plurality of races, ethnics, religions and languages. Such a plurality has frequently caused or ignited any social conflict. To bridge the gaps needs accommodative efforts to find any solutions for the differences in order to mutually understand and to fully acknowledge the existence of the others. The forms of human interaction may be either associative or dissociative. Several issues, which may create a sort of associative interaction, are ethnocentrism, misunderstanding in value, stereotyping, and prejudice.  
MASLAHAT DALAM HUKUM PIDANA ISLAM Muh. Tahmid Nur
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 2 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i2.6633

Abstract

Tulisan ini membahas tentang Maslahat dalam Hukum Pidana Islam (Analisis Komparatif terhadap Pembaruan Hukum Pidana Nasional) mengedepankan permasalahan pokok tentang konsep maslahat yang membicarakan tentang kebutuhan asasi manusia sebagai maqasid al-Syari‘ah yang mendasari setiap penemuan hukum, hukum pidana Islam disyariatkan untuk menjamin terpeliharanya kemaslahatan tersebut, dan dapat berimplikasi terhadap pembaruan hukum pidana Nasional. Peneliti dalam hal ini berupaya mengungkapkan secara detail eksistensi maslahat dalam hukum pidana Islam yang dapat digunakan sebagai pisau bedah dalam mengkaji efektifitas materi hukum pidana positif, dan memberi kontribusi terhadap pembaruan hukum pidana Nasional di Indonesia. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka penelitian ini adalah penelitian pustaka yang lebih menekankan studi teks pada olahan teoritik dan filosofik. Penelitian pustaka ini menggunakan berbagai pendekatan melalui content analysis atau analisis kritis. Kegunaan penelitian ini bersifat ilmiah dan praktis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap penemuan hukum melalui upaya ijtihad mesti berdasarkan pada maqasid al-syari‘ah atau al-mashlahah. kemaslahatan yang dimaksudkan bukan hanya berdasarkan pada keinginan manusia, tetapi mesti pula berdasarkan pada kehendak al-Syari‘ dalam merealisasikan kemaslahatan manusia. Olehnya itu, hukum pidana Islam disyariatkan untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan tersebut, karena dalam aturannya bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, kesatuan jama’ah, pemerintahan yang berdaulat, dan harta sebagai kebutuhan mendasar bagi manusia dalam semua tingkatannya (al-daruriyah, al-hajjiyah, dan al-tahsiniyah) dari segala hal yang dapat merusaknya. Maslahat dalam hukum pidana Islam dapat berimplikasi terhadap pembaruan hukum pidana Nasional di Indonesia. Pembaruan tersebut dimaksudkan untuk mengefektifkan aturan pidana yang tidak efektif berdasarkan prinsip maslahat dalam hukum pidana Islam. Pembaruan materi hukum pidana Nasional dengan nilai-nilai maslahat memiliki peluang yang signifikan di Indonesia, karena hukum Islam merupakan sumber utama perundang-undangan di Indonesia, dan hukum pidana Islam memiliki semua persyaratan yang dibutuhkan dalam pembaruan tersebut; seperti materi hukum pidana yang efektif dengan asas hukum yang bersifat universal. Meskipun demikian, upaya tersebut bergantung pada kesatuan langkah bangsa Indonesia khususnya umat Islam Indonesia dalam mewujudkan hukum pidana Nasional yang efektif.ABSTRACTThis article focuses on maslahat (public interest) in Islamic laws. This article will present the concept of maslahat, which deals with the fundamental needs to maqashid al-syariah (wisdoms of Islamic sharia) as the basis for creating the laws. Islamic criminal laws are legalized to guarantee the preservation of maslahat on all human beings and to be applicable in reforming Criminal Laws by comparatively analyzing the reformation of national criminal the national criminal laws. The present researcher is trying to explore in details the existence of maslahat in Islamic criminal laws, which can be used as a means to explore the effectiveness of the materials of the conventional criminal laws and to contribute in reforming the national criminal laws in Indonesia. In dealing with these issues, the writer will apply a library research by emphasizing on textual analysis to reveal some theoretical and philosophical aspects of the study. This textual analysis will apply content analysis or critical analysis. It is hoped that the result would be scientific and practical. The result shows that all new laws produced trough ijtihad, should be based of maqashid al-syariah or maslahat. The intended maslahat is not meant to be based on human needs as such, but also based on the intention of the al-Syari, Allah the All Mighty, in order to realize the interests of human beings. The importance of maslahat in Islamic criminal laws may provide a positive implication towards the reformation of national criminal laws in Indonesia. The reformation may mean to uplift the effectiveness of all criminal regulations based on the maslahat principle in Islamic criminal laws. Reforming the materials of national criminal laws by considering the values of maslahat has a potential in Indonesia due to the Islamic laws playing a significant role as a main source of legislation in Indonesia. Besides, Islamic criminal laws cover all requirements needed to apply the reformation; such as having effective and universal materials for criminal laws. This, however, is dependent upon the unified effort by Indonesian community, particularly the Muslims to realize the unified and effective National criminal laws.
AKTIVISME DAN PERILAKU POLITIK ISLAM : Teori, Pemikiran dan Gerakan Syahrir Karim; Samsu Adabi Mamat
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 1 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i1.6587

Abstract

Secara umum bahwa pola dasar yang dihadapi politik Islam dalam hubungannya dengan negara adalah adanya kesulitan untuk membangun sintesis yang memungkinkan di antara keduanya. Faktor utama yang menyebabkan kemandegan politik ini adalah keinginan para pemikir dan aktivis politik Islam untuk membangun hubungan Islam dan Negara secara legalistik dan formalistik. Proses politik dan aktivisme Islam dari beberapa gerakan yang ada khususnya pasca reformasi telah memberikan warna tersendiri terhadap perpolitikan di Indonesia.ABSTRACTIslam at most cases is frequently considered more than a religion per se. This is reinforced by the emergence of different schools of jurisprudence, theology, and Islamic philosophy, which indicates the multi-interpretative Islamic teachings. This multi-interpretative character of Islam has served as the basis of Islamic elasticity within its long history. Furthermore, this character also indicates the presence of pluralism in Islamic tradition. This has always been a challenge as well as surging classic debate in Islamic activism and in developing future democratization. Islam as Muslims believe has shaped Islamic movements in their national and democratic life. The core of such a view lies deep inside human consciousness that religion should actually work within the very human life instead of being formally acknowledged to rule the life of human beings as certain nation citizens.
PENGARUH PENDIDIKAN HUMANISTIK TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN INSYA’ MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB STAIN WATAMPONE Nusyirwan Nusyirwan
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 3 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i3.6638

Abstract

Tulisan ini merupakan penelitian mengenai salah satu pendekatan pendidikan yaitu pendekatan pendidikan humanistik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendekatan pendidikan humanistik terhadap peningkatan kamanpuan insya’ mahasiswa program studi pendidikan Bahasa Arab jurusan Tarbiyah STAIN Watampone. Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian eksperimen yang terdiri atas kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan linguistik, pedagogis, humanistik, sosiologis, dan filosofis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum diberi perlakuan menggunakan pendidikan humanistik nilai rata-rata kelas eksperimen adalah 130,56, sedangkan kelas kontrol adalah 130,44. Berdasarkan uji kesamaan dua rata-rata pretest dengan menggunakan uji statistik non-parametric dengan uji Mann Whitney pada SPSS 16, dapat disimpulkan bahwa kedua kelas memiliki kemanpuan yang sama dalam mengarang insya’. Setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan pendekatan pendidikan humanistik pada kelas eksperimen, maka nilai rata-rata kelas eksperimen adalah 186,61, sedangkan kelas kontrol tanpa pendekatan humanistik nilai rata-rata 165,22. Adanya perbedaan nilai rata-rata antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen membuktikan bahwa adanya peningkatan secara signifikan kemanpuan insya’ mahasiswa kelas eksperimen setelah diberikan perlakuan. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pendekatan pendidikan humanistik terhadap peningkatan kemanpuan insya’ kelas eksperimen.ABSTRACTThis article is a study on one of educational approaches that is humanistic educational approach. The purposes of this study are to analyze the influence of humanistic educational approach in improving the insya’ ability of the student of Arabic Language Education, Department of Tarbiyah, STAIN Watampone. This study is designed in the form of experiment research which involves a control class and an experimenttal class. The types of approach used are linguistic, pedagogical, humanistic, sociological and philosophical approach. The result of this study indicate that prior to being treated with a humanistic educational approach the everage value of the experimental class was 130,56, while the control class was 130,44. Based on the equation of two averages of pretest by using non-parametric statistical test and Mann-Whitney test in SPSS 16, it can be concluded that both classes have the same ability in writing (insya’i). After the classes were treated by using a humanistic educational approach, the everage value of the experimental class was 186.61, while the mean score of the control class without a humanistic approach was 165,22. The difference in the everage value of gain between experimental class and control class proves the existence of significat increase in insya’ ability experimental class student after treatment. This means that there ia siginificant influence of humanistic educational approach on the improvement of insya’  ability of the experimetal class.
LEGALISASI NIKAH SIRRI MELALUI ISBAT NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM Mukhtaruddin Bahrum
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 2 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i2.6609

Abstract

Pengadilan Agama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai kompetensi yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah perkara permohonan isbat nikah terhadap pernikahan sirri. Tulisan ini menfokuskan pada upaya legalisasi nikah sirri melalui isbat nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Untuk melihat lebih detil permasalahan ini, penulis melakukan penelitian dengan merujuk pada laporan tahunan putusan perkara untuk berbagai kasus pengajuan isbat nikah untuk nikah sirri di empat lembaga Pengadilan Agama di Sulawesi-Selatan yaitu Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Watampone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku nikah sirri yang mengajukan pennohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah pernikahan sirri yang terjadi dengan alasan: (1) fikih sentris dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan; (2) silariang; (3) kelalaian imam; (4) pelaksanaan perkawinan di muka pejabat yang tidak berwenang untuk melaksanakan perkawinan; (5) pernikahan di luar negri. Melihat alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar melegalkan pernikahan sirri melalui isbat nikah dengan pertimbangan: (1) maslahat; (2) pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam; (3) pencatatan perkawinan tidak mengurangi keabsahan perkawinan; (4) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007; (5) pernikahan sirri tanpa muatan konflik ; (6) pendekatan qauli.ABSTRACTThe main tasks and functions of Religious Courts in Indonesia are to receive, to examine, to adjudicate and to resolve appropriate cases in accordance with their specifically legal competencies. One of their absolute competences is to deal with isbat nikah (marital legalization) againts nikah sirri (marriage in secrecy). This paper will particularly focus on the efforts to obtain marital legalization on sirri marriage based on Kompilasi Hukum Islam (Compilation of Islamic Law). To see more details of these problems, the author has conducted research with particular reference to the annual reports of the verdicts on various cases of marital lagalization on sirri marriage at Religious Courts in four municipalities in South Sulawesi, namely Makassar, Sungguminasa, Takalar, and Watampone. The research result shows that the doers of sirri marriage who lodge applications of marital legalization at Religious Courts within the jurisdiction of the High Court of South Sulawesi, are mostly belonging into certain circumstances such as; (1) being fiqh centric and lack of understanding of the importance of record-keeping of their marriage; (2) silariang (runaway marriage), (3) negligence of the imam (Muslim priest), (4) the performance of marital ceremony by an unauthorized person; and (5) overseas marriage. Based on these reasons, the Judges at Religious Courts within the jurisdiction of the High Court of South Sulawesi legalize the sirri marriage considering the applications of marital legalization by looking at; (1) maslahah (public interests); (2) Article 7 Paragraph 3 Letter (e) of the Compilation of Islamic Law; (3) marital records does not diminish the validity of the marriage; (4) jurisprudence of the Supreme Court Decree No. 1776 K/PDT/2007; ( 5 ) sirri marriage without any conflict; and (6) qauli (saying) approach.
GERAKAN DAKWAH MUHAMMADIYAH DI SULAWESI SELATAN Muh. Alwi
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 1 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i1.6583

Abstract

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi besar yang ada di Indonesia telah mengembangkan model pemikiran dalam dua dimensi, yaitu ijtihad dan tajdid, serta kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan telah menjalankan misinya dalam bidang sosial, pendidikan, dakwah dan pelayanan kemanusiaan selama satu abad. Penelitian ini betujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan dinamika perkembangan tajdid gerakan dakwah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Tajdid gerakan dakwah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan mengalami perkembangan yang sangat dinamis karena adanya kekuatan infrastruktur dakwah Muhammadiyah yang terdiri atas struktur kepemimpinan horizontal, yakni majelis dan lembaga, serta struktur kepemimpinan vertikal yakni Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting di setiap daerah. Demikian pula Amal Usaha Muhammadiyah dan Organisasi Otonom Muhammadiyah yang senantiasa menjalankan kegiatan tajdid melalui gerakan dakwah. Selain itu, agenda tajdid Muhammadiyah di Sulawesi Selatan sangat komprehensif dan progressif karena merepresentasikan tajdid dalam berbagai dimensi, dan realisasi program tajdid melalui gerakan dakwah yang dilaksanakan. Muhammadiyah di Sulawesi Selatan mampu menjawab kebutuhan dan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari segi implementasinya pada beberapa rangkaian aktivitas, terutama yang berkaitan dengan peneguhan ideologi tajdid, aktivitas yang berorientasi pada tajdid sosial kemasyarakatan.ABSTRACTMuhammadiyah as one of the largest organizations existed in Indonesia has developed two dimensions of thought models, ijtihad and tajdid as well as the return to al-Qur’an. Muhammadiyah as a reform movement has been carrying out its missions in terms of social field, education, dakwah and the human services for a century. This research aims at depicting and describing the dynamic growth of Muhammadiyah’s dakwah movement of tajdid in South Sulawesi. The movement has experienced the significant and dynamical progress since there has been infrastructure power of Muhammadiyah dakwah encompassing horizontal leadership structure, namely assembly and institution, as well as vertical leadership fabric, videlicet Regional Chairman, Regional Executive, Branch Manager, and Branch Head in each regions. Likewise charitable efforts of Muhammadiyah and Muhammadiyah Autonomy Organisation are always performing tajdid activities through dakwah movement. Besides that, Muhammadiyah’s tajdid agenda in South Sulawesi is more comprehensive and progressive due to representing the tajdid in various dimensions and the realization of the tajdid program by means of the dakwah movement conducted. Muhammadiyah in South Sulawesi is able to meet basic needs and problems figured out by society. It might be seen from the implementation of continuous activities, particularly related to the affirmation of tajdid ideology, and of the efforts oriented to the societal tajdid. 

Page 7 of 36 | Total Record : 357

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): Tafsir, Hadis, Syariah, Ekonomi Islam Vol 13 No 1 (2025): Sejarah Islam, Perpustakaan dan Informasi Islam, Pemikiran Islam, Dakwah Vol 12 No 3 (2024): Pendidikan Agama Islam, Menajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Bahasa Arab Vol 12 No 2 (2024): August Vol 12 No 1 (2024): April Vol 11 No 3 (2023): December Vol 11 No 2 (2023): August Vol 11 No 1 (2023): April Vol 10 No 3 (2022): December Vol 10 No 2 (2022): August Vol 10 No 1 (2022): April Vol 9 No 3 (2021): December Vol 9 No 2 (2021): August Vol 9 No 1 (2021): April Vol 8 No 3 (2020): December Vol 8 No 2 (2020): August Vol 8 No 1 (2020): April Vol 7 No 3 (2019): December Vol 7 No 2 (2019): August Vol 7 No 1 (2019): April Vol 6 No 3 (2018): December Vol 6 No 2 (2018): August Vol 6 No 1 (2018): April Vol 5 No 3 (2017): December Vol 5 No 2 (2017): August Vol 5 No 1 (2017): April Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue