cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Arifin
Contact Email
diskursus@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
diskursus@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Diskursus Islam
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 23385537     EISSN : 26227223     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Diskursus Islam adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang merefleksikan diri sebagai wadah akademik untuk publikasi artikel ilmiah. Jurnal ini menfokuskan pada kajian/studi islam dalam berbagai aspeknya yang diharapkan dapat memberi referensi bagi pembaca dalam pengembangan wawasan akademik dan keilmuan.
Arjuna Subject : -
Articles 357 Documents
 4   5   6   7   8 
BANGUNAN FILSAFAT POLITIK TENTANG CIVIL SOCIETY DALAM PEMIKIRAN THOMAS HOBBES Muhammad Saleh Tajuddin
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 1 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i1.6590

Abstract

Hobbes shows human as negative aspect, where human instinc tend to conflict, and war. So, sovereignty has to give state leader absolutely in order the state become strong and every state has to coperate with other in commonwealt paradigm. Hobbes discusses the concept of civil society starting with the concept of human being as human nature, particularly the concept of self, individu, and society. Hobbes looks at that human nature is a creature that affected by irrational, anachy, jelious, and hate, so the human become rude, and bad. This situations are called as primitive civil society. Meanwhile, Hobbes depicts modern civil society as a contradiction with human nature and natural law. Hobbes explains that state is created by individu who want create a piece from human nature, so human being has to make a social contract among individu.
ISLAM DAN BUDAYA LOKAL : Adat Perkawinan Bugis Sinjai M. Dahlan
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 1 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i1.6580

Abstract

Akulturasi adalah pencampuran antara budaya lokal dengan ajaran Islam karena adanya pengaruh yang saling mempengaruhi. Adaptasi, adalah penyesuaian budaya lokal terhadap ajaran Islam. Integrasi, adalah pembauran antara budaya lokal dengan ajaran Islam sehingga menjadi kesatuan. Adanya hubungan timbal balik antara Islam dan budaya lokal' berdasarkan kaidah bahwa, al-adah muhakkamat (adat itu dihukum-kan) atau lebih lengkapnya adat adalah syariah yang dihukumkan, demikian pula adat atau akhlak dan kebiasaan pada suatu masyarakat adalah sumber hukum dalam Islam, kecuali pada segi akidah, tidak berlaku untuk kaidah tadi, maka kedatangan Islam di suatu tempat selalu mengakibatkan adanya tajdid (pembaruan) pada masyarakat menuju ke arah yang lebih baik, tetapi pada saat yang sama Islam tidak mesti distruptif, yakni bersifat memotong suatu masyarakat dari masa lampaunya semata, melainkan juga dapat ikut melestarikan apa saja yang baik dan benar dari masa lampau itu dan bisa dipertahankan dalam ajaran universal Islam yang disebut 'urf. Asimilasi budaya lokal dalam perkawinan bugis lerhadap ajaran Islam di Sinjai, disebut sebagai asimilasi kultural spiritual karena ditemukannya perpaduan antara budaya lokal dengan budaya yang berkembang sekarang, di dalamnya mongandung nilai-nilai agama yang sakral.ABSTRACTThe acculturation is a mixture of the local wisdom with the teachings of Islam as they both influence each other. The adaptation is an adjustment of the local cultures against Islamic teachings. The integration is a blending of the local cultures with the Islamic tenets so that it becomes unity. The reciprocal relationship between Islam and the local cultures is based on a principle that al-ddah muhakkamat (custom has been stipulated) or in more completely, the custom is a syari’ah convicted as well as moral values and custom in a society is the source of laws in Islam, excluded in the creed (akidah) field in which the principle is not an effect, so that the arrival of Islam in a particular place is quite often led to tajdid (renewal) in the society toward a better condition, while at the same time, Islam does not necessarily disrupt, that is, cutting off a society from their past, but Islam is able to maintain something good and right from the past and also can be kept in the universal Islamic teachings called ‘urf. The assimilation of the local culture in Bugis wedding ceremony with the teachings of Islam in Sinjai for example, can be called as a cultural - spiritual assimilation because it has been found the fusion of the local culture with the current growing culture, containing the sacral religious values.
FORMA MOBILITAS SOSIAL DALAM KAPITALISME PENDIDIKAN Fuad Ardlin
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 3 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i3.6640

Abstract

Pendidikan merupakan lembaga kebudayaan di mana manusia belajar memahami diri dan masyarakatnya. Melalui ilmu pengetahuan dan proses pendidikan manusia mencapai taraf kesadaran diri. Saat ini, di era kapitalisme, pendidikan dan ilmu pengetahuan telah memaksa orang untuk hidup dalam perkembangan teknologi dan ilmu penge-tahuan. Kemudian, idea kapitalisme telah mempengaruhi tujuan ideal pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan tujuan akhir kapitalisme. Pendidikan adalah sarana mobilitas sosial, vertikal mau-pun horisontal. Dalam hal pendidikan, gerak sosial idealnya meng-arahkan masyarakat dari keadaan ketidaksadaran menuju kesadaran. Namun dalam kapitalisme pendidikan, komitmen tujuan lembaga pendidikan telah bergeser dan jauh menyimpang dari tujuan filosofisnya.ABSTRACTEducation is a cultural institution where human being learns how to understand him or her self. Through science and educational process people reach their self-consciousness. Nowadays, in the age of capitalism, education and science have forced people to live within the technological and science developments. Capitalism has forced education and science to realize their ultimate goal, which is to gain capital accumulation. Education can transform people into different social mobility, whether vertical or horizontal of social mobility. In this case, social mobility initially comes from unconsciousness to be consciousness. But then, it purpose commitment of education as institution have extended its resuscitation to human life becomes far swerve from its philosophical purposes.
METODE IJTIHAD HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA Nurdin Juddah
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 2 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i2.6627

Abstract

Al-Qur’an merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada umat-Nya melalui perantaraan Nabi Muhammad saw. Sebagai wahyu Allah yang menyajikan segala aturan dan pedoman hidup bagi umat manusia, Al-Qur’an memiliki sifat fleksibilitas di mana pemahaman kandungannya dapat ditarik melalui ijtihad secara tekstual maupun kontekstual. Dalam hal penyelesaian perkara di pengadilan, yang memiliki kekuatan hukum untuk melakukan ijtihad adalah para hakim dengan tidak meninggalkan nilai luhur wahyu ilahi. Dari latar belakang di atas, penulis beranggapan bahwa metode ijtihad fuqaha dan metode ijtihad seorang hakim dalam melakukan penemuan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dikaji. Oleh karena itu, penulis berusaha menggali konsep ijtihad dan metode-metode yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara dengan merujuk pada kasus-kasus yang diajukan pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar Sulawesi Selatan. Dari penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa dalam menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para hakim di Pengadilan Tinggi Agama Makassar menggunakan beberapa metode, antara lain: gramatikal, sosiologis, historikal, dan eksistensif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama ketika menerima kasus atau perkara banding yaitu menerapkan aturan perundang-undangan apabila dianggap sudah tepat terhadap perkara/sengketa yang diadilinya. Melakukan penafsiran (interpretasi dan konstruksi) terhadap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang ada, apabila pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut kurang mengena, dengan memakai metode-metode penafsiran yang biasa dipakai dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Melakukan ijtihad dengan metode-metode ijtihad yang ada, apabila peristiwa kongkret itu tidak didapati di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dapat pula dilakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi secara umum metode ijtihad yang ditempuh oleh hakim pada PTA Makassar Sulawesi Selatan adalah ijtihad istislahiy yang sifatnya tatbiqi.ABSTRACTThe Qur'an is the revelation of Allah bestowed upon His people through His last Prophet Muhammad. As the revelation of God that serves all the rules and guidelines of life for human beings, the Qur'an has, in nature, flexibility to understand its content and can accomodate both textual or contextual ijtihad. In the case of settlement in courtroom, the judges are authorized to perform ijtihad and to enforce the laws without neglecting the sublime divine revelation. From the above background, the author firmly believes that the ijtihad method of the fuqaha (jurists) and that of the hukama (judges) in finding legal bases is a significant subject for research. Therefore, the author is trying to explore the concept of ijtihad and the methods applied by the judges in deciding the cases by referring to the cases filed in the Religious High Court of South Sulawesi. The research result shows that in interpreting the provisions of the applied legislation, the judges in the Religious High Court in Makassar employ grammatical, sociological, historical, and existensive methods. The steps for the High Cort judges to accept and decide the case and during the appeal are, first to refer to the existing legislation when they deem it right to the case. The judges, then, are keen to interpret the legislation, when its articles are less concerned with the case by applying the interpretation methods properly and commonly applied against legislations. They, then, perfom ijtihad when the existing legislations and their interpretation are not rightly applicable to decide the cases.  In general, the method of ijtihad applied by judges in Religious High Court of South Sulawesi is istislahiy tatbiqi (considering public interest and its applicability).
REKONSTRUKSI TEORI METODOLOGI PENELITIAN IKHTILAF AL-RIWAYAH Syahrir Nuhun
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 1 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i1.6585

Abstract

Tulisan ini adalah sebuah studi tentang keragaman periwayatan hadis (ikhtilaf al-riwayah). Pokok permasalahannya adalah bagaimana merekonstruksi suatu teori penyelesaian ikhtilaf al-riwayah dalam metodologi penelitian hadis. Penelitian ini bertujuan untuk meneguhkan posisi ikhtilaf al-riwayah sebagai sub sistem dari penelitian matan hadis. Penelitian ini bersifat eksploratif dengan pendekatan ilmu hadis dan ilmu kebahasaan. Sumber data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode takhrij al-hadis. Untuk pengolahan dan analisis data digunakan metode analisis isi melalui proses identifikasi; klasifikasi dan kategorisasi; serta interpretasi. Selain itu, data dianalisis melalui metode komparasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi ikhtilaf al-riwayah dalam kitab himpunan hadis bersifat menyeluruh; mencakup hadis-hadis yang termasuk dalam kategori mutawatir lafdzi,  hadis garib dan ‘azis, hadis yang bersifat ta’abbudi seperti lafaz do’a dan zikir serta hadis yang kandungannya berupa jawami’ al-kalim. Faktor penyebab munculnya ikhtilaf al-riwayah adalah perbedaan kasus atau peristiwa; periwayatan hadis secara makna; meringkas redaksi hadis; ketidaktelitian periwayat dan pemalsuan hadis. Adapun bentuk-bentuk ikhtilaf al-riwayah yaitu keragaman dari segi keutuhan redaksi; keragaman dari segi susunan redaksi; keragaman yang bersifat kontradiktif; keragaman dari segi bentuk matan dan keragaman dari segi unsur-unsur kebahasaan; fonologi, morfologi dan sintaksis. Keberadaan ikhtilaf al-riwayah berimplikasi terhadap kualitas hadis yaitu menyebabkan tertolaknya beberapa hadis; seperti hadis mudraj, hadis syaz, hadis maqlub, hadis mudtarib dan sebagian hadis yang di dalam matannya terdapat ziyadah. Adapun pengaruhnya terhadap pemahaman hadis adalah terjadinya perbedaan para ulama dalam penetapan status hukum, penetapan tata cara pelaksanaan ibadah dan menguatkan satu di antara berbagai pilihan ibadah. Untuk menyelesaikan ikhtilaf al-riwayah , maka penulis merekonstruksi teori penyelesaian yang terdiri dari; 1) Mengklasifikasi hadis berdasarkan periwayat tertinggi (al-rawi al-a‘la); 2) Mengklasifikasi hadis dari setiap al-rawi al-a’la berdasarkan periwayat yang menyandarkan hadis kepadanya dan common link-nya; 3) Membandingkan seluruh riwayat dari setiap al-rawi al-a’la untuk menentukan riwayat yang paling akurat bagi setiap al-rawi al-a‘la; 4) Membandingkan riwayat yang akurat dari tiap-tiap al-rawi al-a’la untuk menentukan riwayat yang paling akurat yang bisa disandarkan kepada Nabi saw.ABSTRACTThe main problem was how to reconstruct the theory of solving hadith texts variety in hadith research methodology. This research aimed at defining the position of ikhtilaf al-riwayah as a sub system of hadith text methodology. This research used explorative study by using hadith approach and linguistics. The sources of the data were gained by using library research by takhrij hadith method. The analysis of data used content analysis method through identification process, classification, categorization and interpretation. The data were also analyzed by using comparative method. The result of research showed that the existence of hadith texts variety on hadith literature was comprehensive, so it covered mutawatir hadith, garib and ‘aziz and hadith in the patent form like zikir and pray, and hadith whose content is simple but meaningful. The varieties of hadith were caused by case or event differentiation, hadith transmitting the sense rather than the exact wording, summarize hadith text, careless of hadith transmitter and falsification of hadith. The forms of hadith content varieties are varieties of all the text of hadith, varieties of structure of hadith contents, contradictive varieties, varieties in the form of contents and varieties of linguistic aspects; phonology, morphology, and syntax. The existence of hadith text varieties brings implication to quality of hadith that is to cause some hadiths to be rejected, such as infiltrated hadith, queer hadith, and complicated hadith, and hadith in which its contents have addition. The implication toward the interpretation of hadith is the differentiation among Islamic experts on declaration of law status, declaration of the rule of application of worship, and the prioritization of one alternative among others.
HUBUNGAN RELIGIUSITAS DENGAN PERILAKU PROSOSIAL MAHASISWA ANGKATAN 2009/2010 FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR Muzakkir Muzakkir
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 3 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i3.6636

Abstract

Permasalahan yang menjadi titik tolak pembahsan dalam tulisan ini adalah: 1) bagaimana gambaran religiutas mahasiswa angkata 2009/2010 fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin Makassar?  2) bagaimana gambaran perilaku prososial mahasiswa angkatan 2009/2010 fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar? 3) apakah ada hubungan antara religiusitas dengan perilaku prososial mahasiswa angkatan 2009/2010 fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin Makassar? penelitian ini adalah penelitian survei. Populasinya adalah seluruh mahasiswa angkatan 2009/2010 fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar berjumlah 432 orang. Mahasiswa tersebut tersebar pada 8 jurusan/prodi yang ada pada fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 194 orang. Sampling yang digunakan adalah proporsional cluster yakni pengambilan samel secara proporsional dari masing-masing jurusan/prodi. Pengambilan sampel penelitian dilakukan secara kebetulan (sampling insidental) dengan pertimbangan mahasiswa tidak selamanya bersamaan datang ke kampus pada saat penelitian. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner sebagai instrumen utama, sedangkan pedoman wawancara dan panduan observasi sebagai instrumen pelengkap. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriftif untuk memperoleh gambaran persentase, nalai maksimum dan minimum, standar deviasi, nilai rata-rata, tabel frekuensi kemudian digambarkan dalam diagram. Untuk menguji hipotesis digunakan analisis statistik infrensial dengan rumus product moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas mahasiswa angkatan 2009/2010 fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dilihat dari aspek kognitif keberagamaan berada pada kategori sedang (38,66%) dan cenderung tinggi (28,87%), keterlibatan behavioral keberagamaan berada pada kategori tinggi bahkan sangat tinggi (54,44), keterlibatan konsekuensional atau aspek afektif keberagamaan 38,14 % atau berada paa kategori sedang cenderung tinggi. Adapun perilaku prososial mereka berada pada kategori sedang (40,72 %) cenderung tinggi (20,11 %).ABSTRACTSeveral questions need to answer in this article are: 1) how is the real picture of religiosity of students enrolled in 2009 at the Faculty of Tarbiyah and Teaching Science of UIN Alauddin Makassar? How is the description of pro-social behavior of the students enrolled in 2009 at this Faculty? Is there any relation between religiosity and pro-social behavior of students enrolled in 2009 at the Faculty of Tarbiyah and Teaching Science of UIN Alauddin Makassar? This research is basically a survey one. The research populations are all of 432 students enrolled in 2009 at the Faculty of Tarbiyah and Teaching Science of UIN Alauddin Makassar. All students under consideration are currently studying at eight different departments. 195 out of 432 students are selected as samples in this research. The sampling method applied is proportional cluster by which the samples are evenly and proportionally selected from each department. The method to select samples is incidental by considering that all students do not come and arrive at the university at the same time during the research period. The main research instrument is questionnaire, while interview and observation guides are treated as complementary instruments. This research applies descriptive analysis to gain percentage, maximum and minimum values, standard deviation, mean and frequency table, which is further presented in diagrams. To evaluate the hypothesis, this research applies inferential analysis using product moment. The research result shows that students’ religiosity enrolled in 2009 at the Faculty of Tarbiyah and Teaching Science of UIN Alauddin Makassar based on the cognitive aspect of their religiosity is at medium category (38.66%) and tends to increase (28.87%). The behavioral involvement of their religiosity is at high category and tends to get higher (54.44%). Their consequent involvement or affective aspect of their religiosity is at 38.14% or is categorized medium to high. Their pro-social behavior is categorized medium (40.72%) and tends to be high (20.11%).
PEMINANGAN ADAT KAILI DALAM TINJAUAN FIKIH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM Al Hilal Mallarangeng
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 2 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i2.6607

Abstract

Isu utama dari artikel ini adalah eksistensi perkawinan adat Kaili dalam tinjauan Hukum Islam dan KHI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan kedudukan praktek perkawinan adat Kaili dengan Hukum Islam dan KHI. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan interdisipliner antara lain teologi-normatif, sosiologi, budaya, filosofi, empiris, dan pendekatan hukum. Informan yang dijadikan sumber dipilih secara acak berdasarkan agama dan tokoh masyarakat. Begitu pula pemerintah dan orang-orang yang mengerti isu ini. Data diambil dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan reduksi data, presentasi dan ferivikasi. Data diperifikasi dengan menggunakan tekhnik triangulasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dan proses perkawinan adat Kaili tidak terjadi konflik/pertentangan dengan hukum Islam dan KHI. Beberapa aspek dari tradisi perkawinan itu tidak ditemukan dalam hukum Islam dan KHI, seperti ritual notate dala, pambeka nganga, sambulu yang diekspresikan dalam peminangan. Meskipun demikian, ketika diteliti ternyata bahwa ritual-ritual tersebut tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam dan KHI.ABSTRACTThe main issue to deal with in this article is the existence of indigenous Kaili marriage proposal viewed from the perspective of Islamic jurisprudence and KHI. The purpose of this study is to provide a clear and comprehensive description of which aspect of this customary practice is coincident with Islamic jurisprudence and KHI. The type of this research is a descriptive-qualitative, and applying an interdisciplinary approach, which includes theological-normative, sociological, cultural, philosophical, juridical-normative, empirical and juridical (legal-sociological) approaches. The informants selected include tribal, religious, and community leaders. As well as government and individuals who understand the issue. The data were gathered from observation, interviews and documentation process. The data were then analyzed using the techniques of reduction, presentation, and verification. The validity of data was checked by triangulation techniques. The results show that both values and procedures of indigenous marriage proposal of Kaili do not conflict with the Islamic jurisprudence and KHI. Some aspects of this tradition are not specifically found in the Islamic jurisprudence and KHI, such as ritual notate dala (exploratory talk), pambeka nganga (opening the mouth) and sambulu (delivered object for marriage proposal) and expression used during marriage proposal. However, when examined further, either from theological, juridical, sociological, or philosophical approaches, traditional procession is not contrary to both Islamic and positive laws (KHI).
POLA PENGASUHAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN DALAM MENGANTISIPASI RADIKALISME : Studi Pada Pesantren Ummul Mukminin dam Pondok Madinah Rakhmawati Rakhmawati
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 1 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i1.6581

Abstract

Pesantren pada awal berdirinya merupakan lembaga pendidikan yang telah berjasa bagi pengembangan agama, bangsa, dan negara. Namun, karena dinamika pesantren mengalami siklus naik turun seiring dengan perubahan lokal, nasional, dan global, pesantren pun kini diperhadapkan pada tuduhan-tuduhan miring disebabkan oleh perilaku-perilaku kekerasan oknum atau kelompok tertentu dalam memperjuangkan ideologinya. Pola pengasuhan Pondok Pesantren Ummul Mukminin dan Pesantren Pondok Madinah menerapkan pola pengasuhan yang bersifat demokratis dari aspek pengajaran, otoriter dari aspek pengganjaran dan persuasif dari aspek pembujukan. Gejala radikalisme di pondok pesantren Ummul Mukminin belum ditemukan, karena masih efektifnya pola pengasuhan yang diterapkan masih efektif dan berjalan dengan baik, sehingga keduanya masih steril dari segala radikalisme agama. langkah pengasuhan yang paling efektif bagi kedua pesantren dalam mengantisipasi radikalisme agama dilakukan dengan mengajari tauhid dan akhlak disertai pengawasan yang ketat kepada para santri. Di samping itu menyibukkan santri dengan berbagai macam kegiatan baik kegiatan intra maupun ekstra kurikuler.ABSTRACTIn the early establishment, pesantren is an educational institution which has played a pivotal role in the development of religion, nation, and country. However, due to up and down dynamics of pesantren and in line with local, national, and global change, pesantren is now dealing with skewed accusations because of violent acts by certain groups in struggling their ideology. The pattern of nurture of Ummul Mukminin and Pesantren Pondok Madinah is applying the democratic way in teaching, the authoritarian in punishment system, and the persuasive method in persuasion. The research findings show us that the phenomenon of radicalism in Ummul Mukminin has not been found, since the form of nurture implemented is still effective and running properly. Therefore, both Islamic boarding schools are still sterile from religious radicalism. The most effective efforts of education for both Islamic boarding schools in the anticipation of the religious radicalism are to teach monotheism (tauhid) and morality (akhlak) with tight control for students and also to provide the various activities both intra and extra curriculum.
LEMBAGA PEMAAFAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Umar al-Tamimi
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 3 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i3.6641

Abstract

Artikel ini mengungkapkan tentang pentingnya lembaga pemaafan untuk menyelesaikan tindak pidana dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner yaitu dengan menggunakan beberpa pendekatan seperti sosiologi, filosofis dan hukum. Terdapat anggapan selama ini bahwa dalam suatu perkara atau kasus hukum, terutama pada kasus-kasus pidana, pilihan penyelesaian perkara melalui peradilan menjadi pilihan utama, karena itulah satu-satunya penyelesaian perkara yang dianggap legal di negeri ini, sehingga proses dan keputusan yang dimunculkannya sangat bersifat formal justice (keadilan formal). Namun demikian, salah satu alternatif penyelesaian perkara yang dianggap lebih mudah sehingga tidak memerlukan waktu yang panjang untuk selesainya sebuah perkara yaitu dibuatnya lembaga pemaafan. Lembaga pemaafan dapat menangani segala jenis jarimah dalam Islam, maka dapat dikatakan bahwa ditetapkannya lembaga pemaafan dalam sistem hukum pidana nasional menjadi sangat urgen, bukan saja karena lembaga ini diakui dalam hukum Islam, tetapi juga karena keberadaan lembaga pemaafan ini akan mengurangi masalah yang dihadapi oleh pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam penanganan kasus-kasus pidana yang terjadi. Untuk mewujudkan lembaga pemaafan ini harus dimanifetisikan melalui upaya memasukkan ke dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini masih terus digodok di lembaga legislatif. Dengan masuknya lembaga pemaafan ini ke dalam KUHP yang baru, masalah-masalah yang dihadapi oleh peradilan pidana saat ini akan semakin berkurang.ABSTRACTThis article explores the significant role of “pardon institution” to resolve criminal cases from the context of Islamic law. This research applies multi-disciplined approaches, such as sociological, philosophical and legal ones. It has been long assumed that for a legal case, particularly the criminal case, finding a resolution through courts is the primary choice because courts are the only legal option in this country. This in turn shows that the process and the decision taken are so formal justice. Nevertheless, one of the easiest ways to resolve the case and does not need a longer period is through a “pardon institution.” This sort of institution may handle all kinds of jarimah in Islam. It can be said that establishing a pardon institution in our national system of criminal laws is extremely urgent. Not only is this institution acknowledged within Islamic laws, but also its presence will decrease difficulties among the parties involved in resolving the existing criminal cases. To initiate such an institution, there should be tireless efforts to include it in the draft book of criminal laws (RKUHP), which is still discussed at the legislative institution. With the inclusion of a pardon institution in the new book of criminal laws, any difficult problems emerged and faced by the criminal courts will be getting less and less. 
PROSPEK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Saifullah Bombang
Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No 2 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v1i2.6632

Abstract

Tulisan ini membahas masalah perbankan yang merupakan bagian dari kajian fiqhi muamalah yaitu suatu hal yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya baik dari segi hukum, ketertiban, dan keadaan secara perorangan maupun pemasyarakatan, antara lain hukum kekeluargaan. hukum sipil, hukum perdata ketatanegaraan, hukum internasional dan hukum ekonomi (mengatur hak-hak seorang pekerja dan orang yang mempekerjakannya serta mengatur sumber keuangan negara dan pendistribusiannya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dalam ekonomi Islam etika dalam ekonomi menjadi pegangan dalam kegiatan ekonomi dan berjalan sesuai prinsip-prinsip, kodrat dan aturan hukum yang ada. Prinsip-prinsip itu, yaitu, antara lain, prinsip otonomi. Dalam prinsip ekonomi Islam juga terdapat ketentuan bahwa dalam melakukan suatu bidang usaha (muamalah) harus selalu diwarnai dengan nilai-nilai hukum, sebab dari sanalah awalnya sah dan tidaknya suatu transaksi yang dibolehkan dalam ajaran agama. Seluruh transaksi yang terjadi boleh mengandung unsur yang haram dan harus dijauhi, sebab sangsinya adalah dosa (neraka) yang jelas-jelas dapat merugikan diri dan masyarakat. Dengan demikian perlu adanya etika dan prinsip dalam melakukan kegiatan ekonomi ekonomi dalam masyarakat, baik dalam tataran individual maupun bermasyarakat dan bernegara.ABSTRACTThis article will explore the issue of banking as one of fiqhi muamalah subjects. Fiqhi muamalah may cover regulations on human relation within the subjects of laws, regulations and condition of both individuals and societies, which may include family laws, civil laws, national laws, international laws, economic laws and many others, which are related to the needs and welfare of the society. In Islamic economics, ethics plays a significant role and has to be taken into account on every economic activity, and be based on Islamic principles and legal rules. One of the principles is autonomy. In Islamic economic principle, it is also outlined that all economical activities has to be based on the values of Islamic laws, because they are the main sources to decide whether or not such an economical activity is legalized and allowed. It is also in this principle that all transactions should not contain forbidden (haram) ingredients. If that happens, the transactions have to be avoided because it is believed to be evil and harmful to the self and the community. Any one happens to get involved in such a transaction, may be treated as a sinner.  Thus, there is a need to the approved ethics and principles in doing economic activities for the sake of both individuals and societies. 

Page 6 of 36 | Total Record : 357

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): Tafsir, Hadis, Syariah, Ekonomi Islam Vol 13 No 1 (2025): Sejarah Islam, Perpustakaan dan Informasi Islam, Pemikiran Islam, Dakwah Vol 12 No 3 (2024): Pendidikan Agama Islam, Menajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Bahasa Arab Vol 12 No 2 (2024): August Vol 12 No 1 (2024): April Vol 11 No 3 (2023): December Vol 11 No 2 (2023): August Vol 11 No 1 (2023): April Vol 10 No 3 (2022): December Vol 10 No 2 (2022): August Vol 10 No 1 (2022): April Vol 9 No 3 (2021): December Vol 9 No 2 (2021): August Vol 9 No 1 (2021): April Vol 8 No 3 (2020): December Vol 8 No 2 (2020): August Vol 8 No 1 (2020): April Vol 7 No 3 (2019): December Vol 7 No 2 (2019): August Vol 7 No 1 (2019): April Vol 6 No 3 (2018): December Vol 6 No 2 (2018): August Vol 6 No 1 (2018): April Vol 5 No 3 (2017): December Vol 5 No 2 (2017): August Vol 5 No 1 (2017): April Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue