cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02169053     EISSN : 25411527     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
JURNAL AGRO EKONOMI (JAE) adalah media ilmiah primer penyebaran hasil-hasil penelitian sosial-ekonomi pertanian dengan misi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional para ahli sosial ekonomi pertanian serta informasi bagi pengambil kebijakan, pelaku, dan pemerhati pembangunan pertanian dan perdesaan. JAE diterbitkan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dua nomor dalam setahun, terbit perdana pada Oktober 1981
Arjuna Subject : -
Articles 392 Documents
Analisis Keterpaduan Pasar Gula Pasir di Jawa Budiman Hutabarat
Jurnal Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1988): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/jae.v7n2.1988.1-11

Abstract

EnglishThe paper introduces an alternative method of measuring market integration which offers wider scope of interpretation in testing the integration. The empirical study is applied on sugar using monthly consumer prices at province capitals in Java from April 1969 until February 1986. The result shows that consumer markets in Java are not segmented. Furthermore, the paper concludes that there seems to be long-run integration between consumer markets of Semarang, Yogyakarta, and Surabaya with Jakarta but not between Bandung and Jakarta.IndonesianMakalah ini memperkenalkan suatu metode alternatif pengukur keterpaduan pasar yang menawarkan kerangka penafsiran yang lebih luas untuk menguji keterpaduan tersebut. Penelitian empirik diterapkan pada mata dagangan gula pasir dengan memakai data harga konsumen bulanan di ibukota-ibukota propinsi di Jawa dari April 1969 sampai dengan Februari 1986. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pasar mata dagangan itu ternyata tidak terpisah. Selanjutnya makalah menyimpulkan bahwa terlihat juga adanya keterpaduan jangka panjang antara pasar konsumen Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya dengan Jakarta, tetapi tidak antara Bandung dengan Jakarta.
Estimasi Kapasitas Adaptasi Petani Padi terhadap Cekaman Lingkungan Usahatani Akibat Perubahan Iklim nFN Sumaryanto
Jurnal Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/jae.v31n2.2013.115-141

Abstract

EnglishClimate change causes rice farming environmental stress escalation such as flood, drought and pest are increasing. This study aims to estimate rice farmers’ adaptive capacity to the unfavorable environment. Study sites are the wetland agro-ecosystem of several villages in Lampung, Central Java, and West Nusa Tenggara Provinces on 2012. Using a Structural Equation Modeling (SEM), the model applied to estimate the capacity of adaptation is the Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC). The results show that the farmers’ adaptive capacity vary from low to medium levels. The proportion of farmers categorized as low, moderate, and high adaptive capacity are 16, 70, and 14 percent, respectively. Adaptive capacity is affected by the role of rice faming in households economy, quality and vulnerability of rice field to flood and drought, and household income, farmers’ education, and role of farmer’s group in building collective action to control flood, drought, and pest in rice farming.IndonesianTerkait perubahan iklim, cekaman lingkungan usahatani padi akibat banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tanaman meningkat. Penelitian ini ditujukan untuk mengestimasi kapasitas adaptasi petani padi terhadap cekaman lingkungan tersebut. Penelitian dilakukan pada agroekosistem pesawahan di beberapa desa di Lampung, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2012. Dengan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM), model estimasi yang digunakan adalah Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas adaptasi petani beragam dan secara umum termasuk kategori rendah – sedang. Proporsi petani dengan kapasitas adaptasi kategori rendah, sedang, dan tinggi masing-masing adalah 16, 70, dan 14 persen. Kapasitas adaptasi dipengaruhi oleh peranan usahatani lahan sawah dalam ekonomi rumah tangga, kualitas dan tingkat kerentanan lahan sawah terhadap banjir dan kekeringan, tingkat pendapatan rumah tangga, tingkat pendidikan petani, dan peranan kelompok tani dalam mengembangkan aksi kolektif pada pengendalian banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tanaman pada usahatani padi.
Aplikasi Teori Permainan pada Perancangan Pola Kerja Sama yang Adil dalam Pengelolaan Irigasi di Tingkat Petani Bambang Juanda; Luh Putu Suciati
Jurnal Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/jae.v29n2.2011.217-236

Abstract

EnglishAn appropriate incentive structure is an incentive for farmers. It is intended to encourage farmers to do something with a specific purpose, such as farm land management using the SRI (System of Rice Intensification) method. SRI application is encouraged method is through the application of fair irrigation water tariff (ipair) based on a remuneration system (reward and punishment) by taking into account the conditions of irrigation channels, synchronized date of planting, and water-saving cultivation methods. The fair ipair in Cianjur Regency ranges from Rp 96,667 to Rp 110,000 per hectare per planting season, and that in Karawang Regency varies from Rp 41,667 to Rp 48,333 per hectare per planting season.  The highest payoffs are achieved when Perum Jasa Tirta (PJT) II, Regency Governments, and farmers apply water-saving strategy. This strategy in the long-term can save water availability which is potential to improve food yields and food security.IndonesianPenerapan struktur Insentif yang tepat dimaksudkan sebagai rangsangan bagi petani. Tujuannya adalah untuk mendorong agar bertindak dan berbuat sesuatu untuk tujuan tertentu seperti mendorong pengelolaan lahan dengan metode SRI (System of Rice Intensification). Sistem insentif kelembagaan agar mendukung metode SRI adalah melalui penerapan tarif ipair yang fair berdasarkan sistem remunerasi (reward dan punishment) dengan mempertimbangkan aspek kondisi saluran irigasi, keserempakan tanam, dan penerapan metode budidaya hemat air. Tarif ipair yang fair di Kabupaten Cianjur berkisar antara Rp 96.667 sampai 110.000 per hektar per musim tanam dan di Kabupaten Karawang berkisar antara Rp 41.667 sampai 48.333 per hektar per musim tanam. Kerja sama yang saling menguntungkan dengan hasil perolehan tertinggi (payoffs nash equilibrium) terjadi ketika PJT II (Perum Jasa Tirta II), Pemerintah Kabupaten dan petani menerapkan strategi hemat air (intermitten). Penggunaan metode irigasi intermiten yang hemat air pada jangka panjang selain mengatasi kelangkaan air juga berpotensi meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
Dampak Perubahan Harga Solar Terhadap Konsumsi Beras Rumah Tangga Petani Padi Adreng Purwoto; Pantjar Simatupang
Jurnal Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1995): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/jae.v14n1.1995.50-62

Abstract

Diesel oil is one of strategic commodities which their price controlled by the Indonesian Government. The diesel oil price is adjusted periodically. The impacts of diesel oil price adjustment on the agricultural sector, however, has been practically neglected. In this study we analyze the impact of the January 1993 diesel oil price adjustment on rice consumption of rice farming households through both income (farming profit) and price channels, conducted in West Java, East Java and North Sumatra provinces. The analysis shows that the Government decision to increase diesel oil price by 26.67 percent in January 1993 reduced rice consumption by 13.26 percent, 12.35 percent and 10.09 percent in West Java, East Java and North Sumatra respectively. The main channel through which diesel oil price affects rice consumption is rice farming income.
Dampak Kebijakan Ekonomi di Sektor Agroindustri terhadap Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Indonesia : Analisis Simulasi dengan Sistem Neraca Sosial Ekonomi Sri Hery Susilowati; Bonar M. Sinaga; Wilson H. Limbong; nFN Erwidodo
Jurnal Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/jae.v25n1.2007.11-36

Abstract

EnglishThe objective of this study is to analyze the impact of economic policy in agroindustry on household poverty and income distribution. Within the Social Accounting Matrix (SAM) framework, agroindustry sector is disagregated into food and non food agroindustry. This study used Susenas data to analyze household poverty and income distribution. The result shows that export, investment, and tax insentive policy in agroindustry have positive impact on household poverty and income distribution, while government expenditure policy give less impact. Policy in non food agroindustry have  greater impact on poverty reduction while policy in food agroindustry result greater impact on income distribution improvement. Investment policy in priority industries of agroindustry (rubber, pulp, bamboo and rattan, cigarette, beverage and fisheries food industries) is the most effective policy to reduce household poverty as well as to improve household income distribution.IndonesianPenelitian bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan ekonomi di sektor agroindustri terhadap kemiskinan dan distribusi pendapatan rumah tangga. Analisis menggunakan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) yang didisagregasi ke dalam agroindustri makanan dan nonmakanan. Analisis kemiskinan dan distribusi pendapatan rumah tangga menggunakan data SUSENAS. Hasil analisis menunjukkan bahwa  kebijakan peningkatan ekspor, investasi, dan insentif pajak di sektor agroindustri berdampak menurunkan tingkat kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan rumah tangga, sedangkan kebijakan peningkatan pengeluaran pembangunan pemerintah di sektor agroindustri kurang memberikan dampak positif. Kebijakan ekonomi di sektor agroindustri  nonmakanan berdampak lebih besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan.  Sedangkan kebijakan ekonomi di sektor agroindustri makanan berdampak lebih besar memperbaiki distribusi pendapatan rumah tangga. Kebijakan ekonomi di sektor agroindustri prioritas (industri karet, industri kayu lapis, bambu dan rotan, industri rokok, industri minuman, dan industri makanan sektor perikanan) merupakan kebijakan yang paling efektif menurunkan tingkat kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan rumah tangga.
Implication of Econometric Specification on Economic Elasticity Estimates: A Case of Generalized Leontief Profit Function Budiman Hutabarat
Jurnal Agro Ekonomi Vol 10, No 1-2 (1991): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/jae.v10n1-2.1991.48-55

Abstract

IndonesianPemilihan suatu bentuk fungsi untuk menjelaskan kaitan antara satu peubah dengan peubah lain sering ditentukan oleh penguasaan penganalisa terhadap teknik pendugaan ekonometrik kaitan tersebut. Makalah ini menganalisis elastisitas hasil dari permintaan masukan usahatani padi di Jawa dan menyimpulkan bahwa elastisitas-elastisitas ini tidak bebas dari bentuk fungsi dan perumusan ekonometriknya. Malahan dari suatu bentuk fungsi dapat diperoleh elastisitas-elastisitas yang berbeda apabila perumusan ekonometriknya berbeda. Makalah ini menyarankan agar perumusan ekonometrik dilakukan dengan memanfaatkan seluruh informasi yang ada pada data.
Indonesian Interests in The Agricultural Negotiations Under The Doha Development Agenda: an Analysis of the "July 2004 Package" Thom J. Achterbosch; Budiman Hutabarat; Nizwar Syafa’a; Frank W. van Tongeren
Jurnal Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/jae.v22n2.2004.97-118

Abstract

IndonesianSejak Agenda Pembangunan Doha WTO dirumuskan terjadi perkembangan arah liberalisasi pedagangan. Di negara-negara OECD, keinginan untuk mengurangi bantuan domestik tampaknya agak lamban dan sejumlah negara berkembang agak enggan membuka pasarnya. Pada “paket Juli 2004” sejumlah negara anggota menyetujui adanya pengecualian perubahan pada beberapa produk, produk khas (special product) bagi negara berkembang dan produk peka (sensitive product) pada negara maju. Dengan memilih ‘paket Juli 2004’ sebagai titik awal, makalah ini mencoba menganalisis kepentingan Indonesian dalam perundingan pertanian dalam Agenda Pembangunan Doha. Penelitian ini menggunakan model ekonomi perdagangan dan produksi (pangkalan data dan analisis GTAP) untuk mengidentifikasi kemungkinan dampak skenario liberalisasi global yang realistis dalam semangat ‘paket Juli 2004’ pada perekonomian Indonesia. Pada keadaan perdagangan yang sudah berlangsung agak liberal di Indonesia saat ini dampak menyeluruh yang diharapkan pada pendapatan nasional, perdagangan dan produksi bernilai positif, tetapi terbatas. Untuk Indonesian liberalisasi global pertanian menjanjikan prospek yang positif untuk minyak sayuran dan produk ternak. Diduga terjadi pengaruh negatif dalam upaya melindungi sektor beras dan gula, yang akan dapat dikelola dengan biaya lumayan dengan menentukan beras sebagai produk khas. Skema pelarangan impor atau kuota terbatas akan menimbulkan penurunan tingkat kesejahteraan secara nyata.EnglishEver since the WTO Doha Development Agenda was formulated, there has been mixed development in the direction of global trade liberalization. The ambitions on reforming domestic support in OECD countries seem to be moderate, at best, and a number of developing countries are less inclined to open their markets through improved access. Under ‘July 2004 package’ members now agree on far reaching exemptions from reforms in individual products (special products for developing countries and sensitive products for developed countries). Taking the ‘July 2004 package’ as a starting point, this paper tries to assess Indonesian interests in the agricultural negotiations under the WTO Doha Development Agenda. This study uses a large-scale economic model of trade and production (GTAP data base and analysis) to identify the possible impact of a realistic global liberalization scenario in the spirit of the ‘July 2004 package’ on the Indonesian economy. Given the prevailing quite liberal trade regime in Indonesia the expected overall impacts on national income, trade and production are positive, but rather limited. For Indonesian agriculture global liberalization offers positive prospects for vegetable oils and for animal products. There are small adverse effects on the protected rice and sugar sectors, which can be managed at modest costs by designating rice as special product (SP). An import ban or restrictive quota regime would entail significant welfare losses.
Pelayanan Kredit Non Formal di Pedesaan Sulawesi Selatan Bambang Irawan
Jurnal Agro Ekonomi Vol 8, No 2 (1989): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/jae.v8n2.1989.23-45

Abstract

EnglishCredit service is one of main factors in rural economic development especially for agricultural sector. This paper has shown that many farm households took credit which indicates the need of credit services. Generally farmers use their loans for productive activities. Most of the farmers borrowed farm inputs and this kind of loan tended to be higher in irrigated area. Informal credit services which served by traders or rice miller are more common than formal credit institutions such as KUD and BRI Unit Desa. These informal credit services were generally used more by small farmers eventhough the interest rate is much higher compared to that of formal credit. The involvement of farmers on informal credit also tended to be higher in remote areas where KUD's credit service does not exist. Therefore, to help farmer's on capital need, the role of KUD on rural credit need to be strengthened. For this porpose, the service of KUD need to be accesable by rural population. Moreover, the possibility of returning KUT credit in kind (agricultural produce) warrants further consideration.IndonesianPelayanan kredit merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi di pedesaan khususnya pada sektor pertanian. Dalam tulisan ini terungkap bahwa cukup banyak rumah tangga tani yang terlibat dengan peminjaman kredit yang menandakan bahwa kehadiran lembaga pelayanan tersebut memang dibutuhkan petani. Pada umumnya peminjaman tersebut dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Sebagian besar petani melakukan pinjaman dalam bentuk sarana produksi dan di daerah sawah peminjaman tersebut cenderung lebih banyak terjadi. Dibandingkan dengan lembaga kredit formal seperti KUD dan BRI Unit Desa, pelayanan kredit non formal yang umumnya dilakukan oleh pedagang atau pemilik penggilingan padi temyata lebih berperan. Ada kecenderungan pelayanan kredit non formal tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh petani berlahan sempit meskipun tingkat bunga yang berlaku jauh lebih tinggi dibandingkan pada lembaga kredit formal. Di daerah-daerah dengan assesibilitas rendah dan belum terjangkau oleh pelayanan KUD keterlibatan petani dengan pemberi kredit non formal tersebut juga cenderung lebih tinggi. Oleh karena itu guna meringankan beban petani, peranan KUD dalam pelayanan kredit pedesaan dituntut lebih jauh. Dalam hal ini perpanjangan tangan KUD di desa-desa sangat diperlukan dan demikian pula kajian tentang kemungkinan pengembalian kredit KUT dalam bentuk hasil produksi perlu dilakukan.
Aksesibilitas dan Partisipasi Pengrajin Industri Tempe Terhadap Sumber Pembiayaan Formal di Kabupaten Bogor Jawa Barat Zednita Azriani; Nunung Kusnadi; Bonar M. Sinaga; Nunung Nuryartono
Jurnal Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/jae.v32n1.2014.75-89

Abstract

EnglishAgriculture-based processing industry is important to support the overall economy as a whole and also the agricultural sector. Tempe industry is an important agroindustry. In general, tempeh industry consists of small business and household-scale industry dealing with some problems, i.e. raw materials and capital access. Capital constraint is due to the low access of tempeh industry to formal credit institutions. The objectives of study are: (i) to distinguish between access and participation tempeh industry to formal financing, (ii) to identify factors affecting accessibility and participation tempeh industry to formal credit using the probit models, and (iii) to identify factors influencing credit value requested. Results of the study show that education and collateral ownership are the important factors determining accessibility to formal financing sources. Tempe processors with higher educational level and land certificates will have greater opportunities to access formal financing. Formal financing participation is affected by total income of tempeh processors, age, and participation in the organization. Thus, improving knowledge and skills of tempeh processors is necessary to enhance their access to formal financing. In addition, loosened collateral requirements are important for tempeh industry. Financial scheme such as subsidized credit is very useful to improve credit participation of tempeh processors. IndonesianIndustri pengolahan yang berbasis pertanian sangat diperlukan, selain untuk mendukung perekonomian secara keseluruhan juga sebagai penyokong sektor pertanian. Salah satu agroindustri yang cukup potensial adalah industri tempe. Pada umumnya industri tempe merupakan industri kecil dan rumah tangga yang masih dihadapkan dengan beberapa permasalah, baik permasalahan bahan baku maupun keterbatasan modal. Keterbatasan modal disebabkan karena rendahnya akses industri tempe terhadap lembaga-lembaga kredit formal perbankan. Studi ini bertujuan untuk membedakan akses dan partisipasi pengrajin tempe terhadap sumber pembiayaan formal dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi akses dan partisipasi pengrajin tempe terhadap kredit dengan menggunakan model probit serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi jumlah kredit yang diminta. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor pendidikan dan ketersediaan collateral menjadi faktor penting dalam menentukan aksessibilitas pengrajin industri tempe terhadap sumber pembiayaan formal. Pengrajin yang lebih berpendidikan dan memiliki surat tanah akan memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat akses terhadap sumber pembiayaan formal. Sedangkan partisipasi terhadap pembiayaan formal lebih dipengaruhi oleh total pendapatan pengrajin, umur, dan keikutsertaan dalam organisasi. Sehingga upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengrajin tempe perlu dilakukan guna meningkatkan aksessibilitas pengrajin industri tempe terhadap sumber pembiayaan formal. Di samping itu, kemudahan persyaratan agunan dalam pinjaman perlu diberikan untuk pengrajin industri tempe.  Kredit bersubsidi sangat bermanfaat bagi para pengrajin tempe.
Fisheries Social Structure in the Islands of Biak And Supiori Kedi Suradisastra
Jurnal Agro Ekonomi Vol 18, No 2 (1999): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/jae.v18n2.1999.68-81

Abstract

EnglishThe study of fisheries social structure among the coastal communities in Biak-Supiori Islands was conducted using a delineated participatory methodology of Appraisal of Fishery Information Systems. Taking place in five sub-districts (kecamatans), the study revealed ecological condition of 24 fishing spots located by Global Positioning System (GPS Position). Nominal and qualitative information was collected through extensive, semi-structured interviews. The information were analyzed and empirically reconstructed using inductive statistics.The study unveiled that fishery is valued as secondary activity among rural communities in the study areas. Local communities protect their natural resources through enforcement of traditional norms, non-formal style, and legal rules and formal way. Yet, differences occur as a manifestation of various interacting variables. Some of these variables are ecological condition, local rules, the government's project and program, and the way the society enforce their local norms and values. It is also important to record the unnoted non-sociological parameter as intervening variables that affect the performance and social behavior of local fishermen in reacting to particular norms and values.IndonesianPenelitian struktur sosial kegiatan perikanan masyarakat pantai di Pulau Biak dan Supiori dilaksanakan dengan menerapkan metode partisipatif pemahaman sistem informasi perikanan. Pengamatan yang dilakukan di lima lokasi kecamatan mengungkapkan kondisi ekologis 24 lokasi penangkapan ikan yang dideteksi dengan Global Positioning System (GPS Position). Informasi nominal dan kualitatif dihimpun dengan wawancara semi-struktur dan dianalisis dengan teknik rekonstruksi empiris dengan statistik induktif.Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kegiatan menangkap ikan dinilai sebagai kegiatan sampingan. Masyarakat lokal melindungi sumber daya mereka secara tradisional nonformal, dan secara legal formal. Keragaman yang terdapat merupakan hasil interaksi berbagai peubah. Beberapa parameter yang berperan antara lain adalah kondisi ekologi, tata aturan dan norma lokal, keberadaan proyek dan program pemerintah, dan cara masyarakat setempat menjalankan norma-norma lokal. Selain itu dirasa perlu untuk mempertimbangkan pengaruh parameter nonsosiologis yang tidak terdeteksi untuk lebih memahami penampilan dan perilaku sosial masyarakat dalam bereaksi terhadap norma dan nilai-nilai tertentu.

Filter by Year

1981 2021


Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Jurnal Agro Ekonomi: IN PRESS Vol 39, No 1 (2021): Jurnal Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Jurnal Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Jurnal Agro Ekonomi: IN PRESS Vol 38, No 1 (2020): Jurnal Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Jurnal Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Jurnal Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Jurnal Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Jurnal Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Jurnal Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Jurnal Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Jurnal Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Jurnal Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Jurnal Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Jurnal Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Jurnal Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Jurnal Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Jurnal Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Jurnal Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Jurnal Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Jurnal Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Jurnal Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Jurnal Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Jurnal Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Jurnal Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Jurnal Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Jurnal Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Jurnal Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Jurnal Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Jurnal Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Jurnal Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Jurnal Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Jurnal Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Jurnal Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Jurnal Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Jurnal Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Jurnal Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Jurnal Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Jurnal Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Jurnal Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Jurnal Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Jurnal Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Jurnal Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Jurnal Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Jurnal Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Jurnal Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Jurnal Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Jurnal Agro Ekonomi Vol 18, No 2 (1999): Jurnal Agro Ekonomi Vol 18, No 2 (1999): Jurnal Agro Ekonomi Vol 18, No 1 (1999): Jurnal Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1998): Jurnal Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1998): Jurnal Agro Ekonomi Vol 16, No 1-2 (1997): Jurnal Agro Ekonomi Vol 15, No 2 (1996): Jurnal Agro Ekonomi Vol 15, No 1 (1996): Jurnal Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1995): Jurnal Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1995): Jurnal Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1995): Jurnal Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1995): Jurnal Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1994): Jurnal Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1994): Jurnal Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1993): Jurnal Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1993): Jurnal Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1992): Jurnal Agro Ekonomi Vol 11, No 1 (1992): Jurnal Agro Ekonomi Vol 10, No 1-2 (1991): Jurnal Agro Ekonomi Vol 10, No 1-2 (1991): Jurnal Agro Ekonomi Vol 9, No 2 (1990): Jurnal Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1990): Jurnal Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1990): Jurnal Agro Ekonomi Vol 8, No 2 (1989): Jurnal Agro Ekonomi Vol 8, No 1 (1989): Jurnal Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1988): Jurnal Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1988): Jurnal Agro Ekonomi Vol 6, No 1-2 (1987): Jurnal Agro Ekonomi Vol 5, No 2 (1986): Jurnal Agro Ekonomi Vol 5, No 1 (1986): Jurnal Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1985): Jurnal Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Jurnal Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Jurnal Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1983): Jurnal Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1982): Jurnal Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1982): Jurnal Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1981): Jurnal Agro Ekonomi More Issue