cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Forum Penelitian Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02164361     EISSN : 25802674     DOI : -
Core Subject : Economy, Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance
Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi penelitian yang berisi review, gagasan, dan konsepsi orisinal bidang sosial ekonomi pertanian, mencakup sumber daya, agribisnis, ketahanan pangan, sosiologi, kelembagaan, perdagangan, dan ekonomi makro.
Arjuna Subject : -
Articles 395 Documents
 14   15   16   17   18 
Perencanaan Kebutuhan Pangan pada Repelita VI di Tiga Propionsi di Indonesia (Penerapan Pedoman Pola Pangan Harapan) Mewa Ariani; Hidayat Syarief; Clara M. Kusharto
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v13n1.1995.22-39

Abstract

IndonesianPola Pangan Harapan (PPH) adalah metoda perencanaan persediaan/kebutuhan pangan untuk konsumsi penduduk yang mampu menyediakan energi dan zat gizi lain yang dibutuhkan oleh penduduk dengan jumlah yang cukup, seimbang dengan mutu pangan yang lebih baik. Dengan menggunakan data Susenas 1990, untuk mendapatkan mutu pangan yang mengarah ke PPH, maka setiap orang harus mengurangi konsumsi pangan sumber karbohidrat dan lemak. Sebaliknya meningkatkan konsumsi pangan sumber zat gizi lain seperti protein vitamin dan mineral. Dengan demikian tantangannya adalah pangan yang disediakan di setiap propinsi pada Repelita VI harus mengikuti kecenderungan tersebut.
Pola Perdagangan Masukan dan Keluaran Usaha Ternak Ayam Ras Imas Nur'aini
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v2n2.1983.8-16

Abstract

IndonesianUsaha peternakan ayam ras yang telah berkembang dengan pesat ternyata tidak disertai dengan perkembangan pemasaran yang baik. Suatu penelitian yang umumnya bersifat deskriptif telah dilakukan dalam usaha membakukan pola pemasaran masukan dan keluaran usaha ternak. Lokasi penelitian dilakukan di daerah Jabotabek Jawa Barat yang dianggap sebagai sentra produksi peternakan ayam. Hasil penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa pola perdagangan yang ada sekarang ini tidak menunjang perkembangan usaha peternak skala kecil. Pengorganisasian kembali sangat diperlukan terutama dalam hal meningkatkan peranan pemerintah dalam hal membina koperasi pemasaran.
Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan pada Era Otonomi Daerah dan Perum Bulog Handewi Purwati Saliem; Adreng Purwoto; Gatoet Sroe Hardono
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v23n2.2005.73-83

Abstract

EnglishThis paper aims at assessing the food security policy, especially the stock management aspect in the era of regional autonomy and change in status of the Logistic Agency (Bulog) from a Government Agency into a Public Company. The description consists of concept, role, and food security management policy aspects in the said era. Data and information come from research results and references related with the topic. To meet people’s demand for food physically and economically, it is necessary to manage food stock at all government’s lines and community’s components. The central government manages rice stock centrally for the purposes of operating, buffer, and pipe line stocks. The local governments manage decentralized reserve stock for emergency purposes, such as natural disasters and regional conflicts, and also handle non-rice food reserve in accordance with local food stuff. Community’s food stocks are developed through: (1) Encouraging and maintaining community’s tradition to take aside some of harvest for food stock individually, and (2) Promoting community’s tradition to establish collective food stock, i.e. food warehouses construction. IndonesianTulisan ini bertujuan untuk menelaah kebijakan pengelolaan ketahanan pangan khususnya aspek pengelolaan cadangan pangan di era otonomi daerah dan Bulog menjadi Perum (Perusahaan Umum). Bahasan mencakup konsep, peran, dan aspek kebijakan pengelolaan ketahanan pangan dalam era tersebut.  Sumber data dan informasi berasal dari hasil penelitian dan pustaka yang relevan dengan bahan kajian. Untuk  menjamin pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk  secara fisik maupun ekonomi, maka diperlukan pengelolaan cadangan pangan di semua lini pemerintahan dan di seluruh komponen masyarakat. Pemerintah pusat mengelola cadangan pangan beras dengan sistem sentralistik untuk pengelolaan stok operasi, stok penyangga, dan pipe line stock. Pemerintah daerah mengelola reserve stock keperluan emergensi seperti bencana alam dan konflik sosial yang tidak bersifat nasional dengan pendekatan terdesentralisasi (bukan terpusat) , serta mengelola cadangan pangan non-beras sesuai  makanan pokok masyarakat setempat. Sementara itu pengembangan cadangan pangan masyarakat dilakukan dengan: (1) Menumbuhkembangkan dan sekaligus memelihara tradisi masyarakat secara perorangan menyisihkan sebagian hasil panen untuk cadangan pangan, dan (2) Menumbuh- kembangkan tradisi masyarakat melakukan cadangan pangan secara kolektif dengan membangun lumbung pangan.
Pola pelayanan kredit untuk masyarakat berpendapatan rendah di pedesaan Jawa barat Mat Syukur; nFN Sumaryanto; Chaerul Muslim
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v11n2.1993.1-13

Abstract

IndonesianKajian mengenai ragam, bentuk dan prosedur pelayanan kredit untuk masyarakat berpendapatan rendah diharapkan mampu membantu memberikan jawaban terhadap pertanyaan tentang pola pelayanan yang paling sesuai untuk masyarakat berpendapatan rendah. Pada tahun 1990 penelitian dilakukan di Jawa Barat Kecamatan Jonggol dan Nanggung Kabupaten Bogor dengan melakukan wawancara terhadap 105 rumahtangga contoh. Dari hasil Penelitian ini ditunjukkan bahwa (1) ragam dan pola pelayanan kredit pedesaan untuk golongan miskin sangat banyak, baik yang berbentuk kredit program (KUT, UPPKA) maupun komersial (LPK, BKPD, Bank Harian), (2) perilaku permintaan kredit masyarakat berpendapatan rendah dalam pasar kredit tidak sepenuhnya ditentukan oleh pertimbangan tentang bunga kredit, tetapi juga pada kesederhanaan prosedur dan syarat perolehan krdit. Oleh karena itu untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber modal (kredit) dapat ditempuh dengan cara menyederhanakan prosedur dan syarat perolehan pinjaman dengan supervisi yang intensif.
Kendala Adopsi Benih Bersertifikat untuk Usahatani Kentang Bambang sayaka; Juni Hestina
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v29n1.2011.27-41

Abstract

EnglishMost potato farmers in Indonesia do not adopt certified potato seed. Relatively expensive price of certified seed is the main reason the farmers apply the seed produced by themselves. In general, prices of potato produced using certified seed and those produced using uncertified seed are relatively equal. The farmers who regularly apply certified seed are those having partnership with the potato processor. High risk of potato seed production discourages the certified seed producers to produce it in sufficient amount for market supply. Less cost of certified seed production and improved potato selling price will enhance farmers’ adoption of certified seed. The government needs to empower the farmers to produce quality seed by themselves through informal seed system development rather than they have to depend on commercial certified-seed produced by the formal seed industry. IndonesianAdopsi benih kentang bermutu oleh petani kentang di berbagai daerah relatif rendah. Harga benih kentang bersertifikat yang relatif lebih mahal dibanding benih kentang yang dibuat sendiri oleh petani merupakan alasan utama petani tidak menggunakan benih bersertifikat. Harga kentang yang berasal dari benih buatan sendiri dibanding harga kentang yang berasal dari benih bersertifikat jika dijual ke pasar umum harganya relatif sama. Penggunaan benih kentang bersertifikat dilakukan petani terutama untuk kemitraan dengan prosesor kentang. Risiko tinggi dalam memproduksi benih kentang bersertifikat merupakan disinsentif bagi penangkar benih kentang untuk berproduksi dalam jumlah yang memadai. Kemudahan dalam menangkarkan benih bersertifikat dan membaiknya harga jual kentang akan meningkatkan adopsi petani terhadap benih kentang bersertifikat. Pemerintah juga harus berinisiatif agar petani secara mandiri bisa menghasilkan benih kentang bermutu melalui pengembangan sistem benih informal dan tidak harus bergantung pada benih kentang komersial yang dihasilkan industri benih formal.
Analisis kelembagaan Perusahaan Inti Rakyat Perunggasan Nasional I Wayan Rusastra; Yusmichad Yusdja; nFN Sumaryanto
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v8n1-2.1990.1-11

Abstract

Kajian kelembagaan PIR perunggasan ini dilakukan di tiga kabupaten yaitu Tasikmalaya, Bogor dan Lampung Selatan terhadap 30 poultry shop inti dan 240 peternak plasma petelur dan pedaging. Disamping data primer dari satuan elementer contoh di atas juga digali data sekunder dan kualitatif secara regional dan nasional. Secara makro industri perunggasan dewasa ini mengalami distorsi yang cukup mengkhawatirkan dan sudah di luar jangkauan inti dan plasma untuk dapat mengatasinya. Penyelewengan semangat Keppres 50/1981, ketergantungan bahan baku pakan impor, lemahnya diversifikasi pasar dan permintaan, dan perencanaan produksi yang tidak terkendali, menjadi penyebab lesunya industri unggas nasional. Aspek penyaluran sapronak dan inti ke plasma sebenarnya berjalan cukup lancar, dimana peternak menerima DOC dan pakan di tempat usahanya. Masalah pokok yang dihadapi adalah tingginya harga pakan relatif terhadap keluaran dan tidak lancarnya pembayaran oleh peternak sebagai akibat usaha yang merugi. Aspek pembelian dan penyaluran hasil oleh inti dalam batas tertentu juga berjalan cukup lancar. Masalahnya adalah lemahnya kemampuan inti merintis pasar secara mandiri langsung ke konsumen akhir, rendahnya tingkat harga, dan peternak hanya sebagai penerima harga. Untuk mengatasi masalah diatas, perlu dikembangkan program alternatif, dimana peternak mampu memanfaatkan azas skala ekonomi usaha secara terintegrasi melalui kelembagaan kelompok peternak atau koperasi.
Investing in Agricultural Productivity in Indonesia Keith O. Fuglie
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v17n2.1999.1-16

Abstract

EnglishInvestment in agricultural research is a key to agricultural productivity growth. In Indonesia, public investment in agricultural research has expanded significantly in the past two decades, although many agricultural research institutions remain underfunded. The private sector contributes substantially to the financing of public research on plantation crops and forestry. The past decade has also seen a doubling in real terms of agricultural research investment by private companies, although this private investment remains small compared with other developing countries in Asia. Multinational seed, chemical, and animal companies are playing a growing role in transferring new technology to Indonesia. Recent policy shifts have increased private-sector incentives to invest in agricultural research and technology transfer. IndonesianInvestasi dalam riset pertanian adalah kunci bagi peningkatan produktivitas pertanian. Di Indonesia, investasi pemerintah dalam riset pertanian telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir, sekalipun banyak lembaga riset pertanian tetap mengalami kekurangan dana. Sektor swasta memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap pembiayaan riset pemerintah dalam bidang tanaman perkebunan dan kehutanan. Dalam dekade terakhir juga telah terjadi perlipatan dua di dalam nilai riil dari investasi dalam riset pertanian yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta, walaupun investasi swasta ini tetap kecil dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya di Asia. Perusahaan-perusahaan bibit, bahan kimia, dan ternak multunasional memainkan peranan yang semakin besar di dalam transfer teknologi baru ke Indonesia. Perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi baru-baru ini telah meningkatkan dorongan bagi sektor swasta untuk melakukan investasi dalam riset pertanian dan transfer teknologi.
Beberapa aspek sosial ekonomi kegiatan pengeringan padi Tri Pranadji; Budiman Hutabarat
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v6n2.1988.53-60

Abstract

IndonesianPenelitian tentang pengeringan padi yang sebelumnya dilakukan kebanyakan masih bersifat teknologis atau baru pada tingkat uji laboratorium. Penelitian yang mengkaji aspek sosial ekonomi kegiatan pengeringan padi ini disajikan dalam bentuk analisis deskriptip, dengan beberapa alat bantu tabulasi silang sederhana. Dengan lokasi di daerah-daerah produsen padi, yang diwakili oleh Karawang Jawa Barat dan Jember Jawa Timur. Pertama, petani lemah dalam pengelolaan ekonomi dan pemasaran. Kedua, kegiatan pengeringan padi sebagai bagian dari unit bisnis penggilingan padi lebih banyak dikuasai oleh PPK (Pabrik Penggilingan Kecil), PBB (Pabrik Penggilngan Besar) dan KUD besar, dan nilai tambahnya tidak jatuh ke petani. Ketiga, koordinasi yang bersifat kelembagaan antara Departemen Pertanian, Perindustrian, Koperasi, dan BULOG perlu lebih diserasikan agar memberi iklim yang lebih merangsang bagi perkembangan KUD dan organisasi-organisasi yang mendukungnya. Keempat, penggunaan jenis teknologi lantai jemur untuk kegiatan pengeringan padi dalam sepuluh tahun mendatang agaknya masih sebagai alternatif teknik termurah dan memenuhi patokan pasaran umum (kota besar) dan BULOG.
Peran Perbankan Nasional dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia nFN Ashari
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v27n1.2009.13-27

Abstract

EnglishAgricultural sector has a very strategic role in the national development. Nevertheless, the agricultural sector still deals with some problems, e.g. lack of capital for farmers and agricultural business. National banks, theoretically, have a significant potential for agricultural financing because of their core business as the financial intermediary institution. However, the facts show that national banking credit to the agricultural sector is still limited, that is less than 6 percent. This paper aims to review potential, role and the constraint of  national banks in financing the agricultural sector. The study shows that the lack of financing in the agricultural sector by national banks caused by high risk in the agricultural sector, complicated term in credit proposal, poor management of agricultural businesses due to its micro-small scale, and limited competence of bank in the field of agricultural finance. The government tries to increase agricultural finance through increasing budget allocation to this sector, improving effectiveness of state budget funds, or formulating an alternative financing scheme in accordance with the characteristics of agriculture.  IndonesianSektor pertanian memainkan peran sangat strategis dalam pembangunan nasional. Walaupun demikian, sektor pertanian masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, diantaranya kurangnya permodalan petani dan pelaku usaha pertanian. Perbankan nasional, secara teori memiliki potensi besar sebagai pendukung pembiayaan pertanian karena secara legal formal  merupakan lembaga intermediasi keuangan. Namun, fakta menunjukkan penyaluran kredit perbankan nasional ke sektor pertanian masih sangat kecil yaitu di bawah 6 persen. Tulisan ini bertujuan melakukan review terhadap potensi dan peran serta berbagai permasalahan  yang dihadapi perbankan nasional dalam pembiayaan di sektor pertanian. Hasil studi menunjukkan bahwa minimnya pembiayaan di sektor pertanian oleh perbankan disebabkan beberapa hal, diantaranya: risiko pembiayaan yang tinggi, persyaratan yang ketat dalam pengajuan kredit, kelemahan manajemen usaha pertanian yang umumnya berskala mikro-kecil, serta keterbatasan kompetensi perbankan di bidang pertanian. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor pertanian, diantaranya dengan memperbesar  alokasi anggaran ke sektor pertanian, peningkatan efektivitas dana APBN, mendorong perbankan lebih ekpansif dalam pembiayaan pertanian, maupun merumuskan skim pembiayaan alternatif yang sesuai dengan karakteristik pertanian.
Kebijaksanaan Teknologi Tepat Guna untuk Petani Kecil Fawzia Sulaiman
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v14n1.1996.12-23

Abstract

IndonesianThe majority of Indonesian farmers, especially farmers in Java, are small farmers. The number of farmers land holdings of less than 0.5 hectare totals 53.9 percent, those with 0.5 - 0.99 hectare are 22.1 percent, while those with 1 - 1.99 hectare are only 15.9 percent. However, these small farmers are main contributors to food production of the country. This implies that efforts to strengthen agribusiness system at local level will involve 90 percent of small farmers in Java with land holdings of less than 1.0 hectare, and 76 percent of total Indonesian farmers with the same level of land holdings. In this globalization era, there is a need of policy which is supportive to the appropriate technology for small farmers that enables them to manage their resources efficiently based on comparative advantage considerations. In this respect, agro ecosystem diversity and regional development stage in the country, availability and quality of natural and human resources, and local socio economic and cultural condition should be considered in technology generation and development. Several research results reported that the size of the land holding was one of the determinant factors in farmer's decision makin to adopt technology. The difference in the size of land holding, the farmer's productivity, and the availablity of supporting factors boosting agribusiness and agroindustry, indicates a different need of policy in technology development. Small farmers in Java need intensive land utilization technology, even non-land based techniques, and non-labor displacement technology. Thus, generating technology which is suitable for small farmers should be the main priority in agricultural research and development in Indonesia, at least in the coming few periods of the Five Year Development Plan (PELITA).

Page 16 of 40 | Total Record : 395

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

1982 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi : In Press Vol 39, No 1 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi More Issue