cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Forum Penelitian Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02164361     EISSN : 25802674     DOI : -
Core Subject : Economy, Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance
Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi penelitian yang berisi review, gagasan, dan konsepsi orisinal bidang sosial ekonomi pertanian, mencakup sumber daya, agribisnis, ketahanan pangan, sosiologi, kelembagaan, perdagangan, dan ekonomi makro.
Arjuna Subject : -
Articles 395 Documents
 12   13   14   15   16 
Diagnosa Kerapuhan Kelembagaan Perekonomian Pedesaan Tri Pranadji
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v21n2.2003.128-142

Abstract

EnglishInstitutional brittleness could be considered as the major cause of rural economy development failure, and ultimately it is reflected in national economy that have been hit economic crisis. In addition, the economic, financial and industrial designers have less understanding on how important agricultural sector in supporting national economy (agricultural development policy makers tend to follow them), and they also possess less knowledge of how important institutional roles in rural economy development. If only at the initial stage, the rural economic institutional had been firmly established and then established an agricultural endowment richness based national economy development, then not only rural communities will be free of the tempestuous economic crisis (as still takes place up to date) but also the national economy will describe the greatness of rural community’s economy transformation with a good sample of social system for many countries. Rural economy institutional fragility is indicated by ineffective leader factor empowerment (as a progress mover) in rural areas, let values and norms leading for rural economic progress undeveloped, rural economic organization and structure had been let to be flimsy, autonomy aspect had not lifted rural community’s political power in economic activities and ignored rural human resource competence factors.IndonesianKerapuhan kelembagaan bisa dipandang sebagai “biang keladi” kegagalan pengembangan perekonomian pedesaan, yang pada gilirannya hal ini tercermin pada perekonomian nasional yang tidak dapat mengelak dari krisis. Selain para perancang pembangunan di kalangan EKUIN (dan kalangan ahli dan pemegang kebijakan pembangunan pertanian) dinilai kurang paham terhadap pentingnya sektor pertanian dalam menopang perekonomian nasional, juga dinilai kurang paham tentang pentingnya peran kelembagaan dalam pengembangan perekonomian pedesaan. Jika sejak awal kelembagaan perekonomian pedesaan dibangun secara mantap dan kekayaan alam pertanian dijadikan basis pengembangan perekonomian nasional, maka bukan saja masyarakat pedesaan akan terbebas dari krisis ekonomi yang gawat (seperti yang terjadi hingga saat ini), melainkan juga perekonomian nasional kita akan dapat mengambarkan kehebatan transformasi perekonomian masyarakat pedesaan yang dihiasi tatanan sosial yang patut dicontoh masyarakat di banyak negara. Kerapuhan kelembagaan perekonomian pedesaan ditunjukkan oleh tidak efektifnya pemberdayaan faktor kepemimpinan (sebagai penggerak kemajuan) di pedesaan, tidak terbangunnya tata nilai yang menggerakkan kemajuan ekonomi (pertanian di) pedesaan, struktur dan keorganisasian ekonomi pedesaan yang dibiarkan rapuh, otonomi yang tidak mengangkat kedaulatan (politik) masyarakat pedesaan dalam kegiatan ekonomi serta dibiarkannya faktor kompetensi sumberdaya manusia pedesaan terbengkalai.
Keragaan Kredit Usahatani dalam menunjang peningkatan produksi pangan nFN Sumaryanto; Effendi Pasandaran
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v9n1.1991.10-17

Abstract

IndonesianSwasembada pangan telah menjadi komitmen nasional dalam politik pangan di Indonesia. Oleh sebab itu upaya peningkatan produksi pangan terus dilakukan. Penyediaan kredit usahatani (KUT) merupakan salahsatu kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk membantu permodalan petani dalam menerapkan teknologi anjuran agar produktivitas usahatani dan pendapatan petani dapat ditingkatkan. Tulisan ini mencoba mengungkapkan keragaan KUT dalam menunjang peningkatan produksi pangan. Hasil  telaahan menunjukkan bahwa eksistensi KUT masih sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan produksi pangan. Pada daerah yang jangkauan petani terhadap sarana produksi sangat baik, KUT cukup efektif sebagai bantuan permodalan. Sedangkan pada daerah rintisan pengembangan produksi pangan lebih efektif sebagai pendukung penyebaran teknologi.
Kedelai dan Politik Pangan Iskandar Andi Nuhung
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v31n2.2013.123-135

Abstract

EnglishSoybean is one of strategic food crops contributing in the domestic economy, namely enhancing farmers’ income and promoting industry such as tofu, tempeh, and soy sauce, among others. Indonesia is a net importer of soybean to meet its domestic demand. The country only produce soybean around 25 percent of its national consumption. Increases in soybean import price took place in 2008, 2012 and 2013 and made the domestic industry and the government panic. Learning from these experiences, Indonesia has to formulate its food politics in addressing food self sufficiency as a part of food security. Policy, planning and program of food crops development including soybean is not well managed. Predicted soybean production and import volumes show significant differences with the actual ones. Soybean production tends to decrease and soybean import tends to increase since 2004 up to now. Soybean self sufficiency deals with such issues, i.e. low productivity, low technology application, land use competition, high risk, non irrigated areas, price fluctuation, low incentive for investment, and climate change influences. Indonesia should establish market intelligence and formulate a better business environment, land consolidation, sufficient budget allocation, infrastructure development (e.g. irrigation, farm roads, transportation, and economic infrastructure) and better credit access to farmers for food development. The most important issue is returning the authority of food management to the central government to ensure effectiveness of food development which requires commitment from all stakeholders including the government and the parliament. Soybean issue is a good experience useful as a shock therapy and a test case for food management in Indonesia. IndonesianKedelai merupakan salah satu komoditas pangan yang berperan penting dalam perekonomian nasional, merupakan sumber pendapatan petani dan mendorong perkembangan industri seperti industri tahu, tempe, kecap dan industri lainnya. Indonesia termasuk negara yang banyak mengimpor kedelai untuk memenuhi permintaan konsumsi dalam negeri,  karena produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan domestik. Produksi kedelai dalam negeri hanya menyumbang sekitar 25 persen dari total kebutuhan nasional yang mencapai sekitar 3,5 juta ton per tahun. Oleh karena itu kenaikan harga kedelai impor, seperti yang terjadi tahun 2008, 2012 dan juga 2013, telah membuat panik industri tahu-tempe dan juga pemerintah. Data dan informasi yang ada menunjukkan bahwa kebijakan dan program pembangunan komoditas pangan termasuk kedelai belum komprehensif dan terkoordinasi secara baik. Realisasi produksi dan volume impor jauh dari proyeksi yang dibuat oleh pemerintah. Swasembada kedelai, misalnya, dihadapkan pada berbagai masalah seperti produktivitas yang rendah, kurangnya aplikasi teknologi, persaingan dalam penggunaan lahan, berisiko tinggi, tergantung air hujan, harga yang fluktuatif, kurangnya insentif untuk investasi dan terjadinya anomali iklim. Indonesia harus mengembangkan intelijen pasar, konsolidasi penggunaan lahan, penyediaan pembiayaan dan kredit untuk pembangunan pangan. Politik pangan yang perlu dipertimbangkan adalah mengembalikan kewenangan urusan pengelolaan pangan kepada Pemerintah Pusat untuk menjamin efektivitas pembangunan pangan nasional. Pembangunan pangan hanya bisa berhasil jika dan hanya jika ada komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, pemerintah dan parlemen. Kasus dan isu kedelai yang selalu berulang merupakan terapi kejut dan menguji kehandalan pengelolaan pangan nasional.
Industrialisasi Berbasis Pertanian sebagai Grand Stratedy Pembangunan Ekonomi Nasional Pantjar Simatupang; Nizwar Syafa'at
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v18n1-2.2000.1-15

Abstract

EnglishAs a developing economy Indonesia, should have a comprehensive integrated long-term development plan which may be used as the guideline in implementing its national economic development as well as an instrument for evaluating government accountability and credibility. The New Order regime had prepared its first and second long-term development plan for 1969-1993 and 1993-2018 successively. The twin plans, however, has led Indonesia to the 1997-1999 multi dimensions crises and is considered in appropriate in the existing new era of total reformation. It must be totally reconstructed. For this, public discussions on the need for the government to formulated the new grand strategy of national development have emerged, but up and down, in the last two years. As an active contribution to the public debase, this paper reviews previous, Indonesia development plans, others' countries experiences as well as grand theories of economic development. Then it is suggested that the agricultural based industrialization may be the most suitable one for Indonesia. The new grand strategy should be decided based on a national concensus in order to avoid the practice of just for political rhetoric's as was during the New Order regime. IndonesianBagi negara berkembang seperti indonesia, rencana pembangunan jangka panjang komprehensif-integratif sangat di perlukan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dan sebagai salah satu instrumen akuntabilitas dan kredibilitas pemerintah. Pemerintahaan Orde Baru telah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang tahap I dan II masing-masing untuk peiode 1969-1993 dan 1993-2018. Rencana jangka panjang yang disusun rejim Orde Baru tersebut terbukti membawa Indonesia kedalam krisis tahun 1997-1999 dan sudah tidak sesuai dalam era Reformasi sehingga perlu dirancang ulang. Dalam dua tahun terakhir sesungguhnya telah muncul wacana publik yang menuntut agar pemerintah segera menyusun grand strategy ( strategi besar ) pembangunan nasional. Sebagai bagian dari wacana tersebut, tulisan ini mereview tentang konsepsi strategi pembangunan selama Orde Baru, pengalaman beberapa negara lain pemikiran teoritis tentang strategi pembangunan ekonomi. Berdasarkan hasil review tersebut, disarankan agar industrialisasi berbasis pertanian (agricultural based industrialization) dijadikan sebagai strategi besar (grand strategy) pembangunan nasional. Strategi tersebut haruslah dijadikan sebagai konsensus nasional, sehingga tidak sekedar retorika politik seperti pada masa Orde Baru.
Peranan Wanita tani dalam penentuan alokasi penggunaan pendapatan keluarga tani di NTT, NTB dan Jawa Timur Endang Lestari Hastuti
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v7n1.1989.52-61

Abstract

IndonesianDesa-desa yang merupakan daerah tadah hujan dan sering mengalami krisis pangan merupakan lokasi penelitian yang dilakukan selama satu tahun mengenai ketahanan pangan (materi yang disampaikan dalam makalah merupakan sebagian dari padanya). Penelitian dilakukan dengan pengamatan secara langsung disamping penggunaan daftar pertanyaan, dengan rumahtangga sebagian unit analisa. Tujuan tulisan dalam makalah ini adalah untuk mengungkapkan sampai sejauhmana sebenarnya peranan wanita (yang berumur lebih dari 10 tahun) baik di dalam kegiatan pertanian maupun non-pertanian dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup rumahtangganya. Pola tanam, teknologi dan ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap alokasi tenaga kerja wanita. Curahan jam kerja wanita telah cukup tinggi bahkan melampaui standar kerja dari BPS (35 jam/minggu), terlebih-lebih untuk daerah yang jauh dari kota. Wanita cukup berperan aktif dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan, baik dalam bidang pertanian maupun non-pertanian. Bahkan di pedesaan Jawa Timur peranannya sama dengan pria. Dengan demikian wanita memerlukan pendidikan praktis bukan hanya pada hal-hal yang berhubungan dengan kodrat wanita, tetapi juga pada kegiatan yang langsung menghasilkan pendapatan. Lembaga-lembaga non formal yang ada, dapat dijadikan wadah penyuluhan karena dapat lebih menjangkau mereka, seperti pengajian, arisan dan tetua desa. Inovasi teknologi tepat guna untuk sektor rumahtangga perlu dipertimbangkan untuk dirumuskan sebagai kesatuan paket program pembangunan, guna meningkatkan partisipasi wanita di luar bidang ke rumahtanggaan.
Dampak Krisis Pangan-Energi-Finansial (PEF) terhadap Kinerja Ketahanan Pangan Nasional Handewi Purwati Saliem; Erma Suryani
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v28n2.2010.107-121

Abstract

EnglishFood-energy-financial crisis (PEF crisis), which is discussed in this paper is the spike in world food prices in 2007/2008, the competition for the utilization of food for energy demand, triggered by the world financial crisis.  This paper aims to review the impact of the PEF crisis on Indonesia's food security. Impact of PEF crisis viewed with examining the various elements of food security in the period after 2007 compared to the previous condition. The review showed that the general crisis of PEF did not significantly affect national food security conditions, indicated by the positive direction of the rate of increase in primary production and food availability. However, PEF crisis negatively impact the diversity and quality of household food consumption and household access to food. The level of food dependence on imports for strategic food types in the proportion of the recovery. Especially for the consumption of wheat, need extra attention given the imbalance in the rate of increase in consumption by domestic capacity to produce food ingredients. Although in terms of availability could be due to be met from imports, but in the long run this will further deplete foreign exchange. It is recommended that policies that focus on strategic activities and implementation of programs related to strengthening food security can be implemented in consistency and need the support of all parties for strengthening the sustainability of national food security can be maintained.IndonesianKrisis pangan-energi-finansial (krisis PEF) yang dibahas dalam tulisan ini adalah kondisi lonjakan harga pangan dunia pada tahun 2007/2008, persaingan pemanfaatan bahan pangan untuk kebutuhan energi yang dipicu oleh krisis finansial dunia. Tulisan ini bertujuan untuk mereview dampak krisis PEF terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Dampak krisis PEF dilihat dengan mencermati berbagai elemen ketahanan pangan pada periode setelah tahun 2007 dibanding kondisi sebelumnya. Hasil review menunjukkan bahwa secara umum krisis PEF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi ketahanan pangan nasional, diindikasikan oleh positifnya arah laju peningkatan produksi dan  ketersediaan  pangan utama.  Namun demikian, krisis PEF berdampak negatif terhadap keragaman dan kualitas konsumsi pangan rumah tangga maupun akses rumah tangga terhadap pangan. Tingkat ketergantungan pangan terhadap impor untuk jenis-jenis pangan strategis secara proporsi mengarah ke perbaikan. Khusus untuk konsumsi terigu, perlu mendapat perhatian ekstra mengingat ketidakseimbangan laju peningkatan konsumsi dengan kapasitas domestik untuk menghasilkan bahan pangan tersebut.  Walaupun dari sisi ketersediaan mampu dilakukan karena dipenuhi dari impor, namun dalam jangka panjang hal ini akan makin menguras devisa negara. Disarankan agar kebijakan yang fokus pada kegiatan strategis dan implementasi program terkait dengan pemantapan ketahanan pangan dapat dilaksanakan secara konsistensi dan perlu dukungan semua pihak agar keberlanjutan pemantapan ketahanan pangan nasional dapat dipertahankan.
Poverty Alleviation Program in Agricultural Sector: Lessons Learned and Issues Fawzia Sulaiman
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v16n2.1998.75-86

Abstract

EnglishPoverty alleviation program in agricultural sector was initiated by an income generating program for small farmers and fishers/P4K project in 1979, and subsequently followed by various sub sectoral projects. A series of studies conducted by the Center for Agro-Socio-Economic Research on the performance and achievement level of poverty alleviation projects within agricultural sector indicated the following common features: (1) Except for the P4K and the Food and Nutrition projects, a strong sub sectoral and top-down approach was common in the project implementation. This project approach neither adequately accommodate needs and aspirations of project participants nor an effective coordination within agricultural sector and inter-sectoral coordination; (2) A too short project duration that did not accommodate community empowerment process. Community empowerment and program sustainability, which are supposed to be the main goals of a poverty alleviation program, were not adequately addressed. In the project implementation, the objective was emphasized in achieving physical project targets set in the Project Budgetary System (Daftar Isian Proyek); (3) In general, the project preparation and technical field supervision were not adequate; (4) The provision and distribution of project package were not carried out in professional manners that had resulted of the low quality of package; 5) The low capability of project participants to evolve the project package. In term of the physical achievement, the sub-sectoral poverty alleviation projects had relatively resulted of economic multiplier effects in the project areas. IndonesianProgram penanggulangan kemiskinan pada sektor pertanian dimulai pada tahun 1979 melalui proyek pengembangan penigkatan pendapatan petani-Nelayan Kecil ( proyek P4K ) yang kemudian disusul oleh berbagai proyek penanggulangan kemiskinan oleh keempat subsektor lingkup pertanian. Serangkaian penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian mengenai kinerja dan tingkat pencapaian tujuan berbagai proyek penanggulangan kemiskinan di lingkup sektor pertanian mendapatkan beberapa kesamaan dalam kinerja proyek, antara lain: (1) kecuali proyek P4K dan Diversifikasi Pangan dan Gizi, sebagian besar proyek berorientasi subsektoral dengan pendekatan dari atas ke bawah. pendekatan ini kurang mengakomodasi berjalannya koordinasi yang efektif antar subsektor dan lintas sektoral,serta kurang tersalurnya aspirasi dan kebutuhan partisipan proyek; (2) Jangka waktu proyek yang terlalu singkat tidak memungkinkan diakomodasinya proses pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dan kesinambungan program yang seharusnya merupakan tujuan utama proyek penanggulangan kemiskinan kurang memperoleh perhatian. Pencapaian tujuan proyek lebih ditekankan pada target fisik yang ditetapkan dalam Daftar Isian Proyek (DIP). (3) Persiapan proyek dan pembinaan peserta proyek kurang memadai; (4) Pengadaan serta distribusi paket proyek belum ditangani secara profesional sehingga sering dijumpai rendahnya kualitas paket proyek; (5) Kurangnya kemampuan peserta proyek dalam pengembangan peket bantuan
Pemilikan dan pengusahaan lahan pertanian di pedesaan Indonesia Yusmichad Yusdja
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v3n2.1984.5-11

Abstract

There is no abstract available from the publish and or printed article
Strategi Komunikasi Pembangunan Pertanian pada Komunitas Dayak di Kalimantan Barat Gontom Citoro Kifli
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v25n2.2007.117-125

Abstract

EnglishWest Kalimantan is inhabited by multi-ethnicity communities, such as Dayak, Melayu, and Java.  Dayak community is the major ethnic and spread out in West Kalimantan province. At present, Dayak community has many restricted accesses for specifically agricultural information and technology innovation.  The objective   of this article is to identify the role of Dayak community chief and their communication strategy for agricultural development.  The method used in this article was literature review about Dayak culture and their development communication. Dayak community was initially dwelling in Kalimantan region with main occupation as dry land farmers. Strategies   to improve accessibility of Dayak community on information and technology innovation are suggested as follows: (a) empowering the role of community chief as liaison person (contact person), (b) revitalizing mass media using radio and television with Dayak culture attributes, and (c) establishing small group communication by participatory communication within and outside the community.IndonesianPenduduk Kalimantan Barat terdiri dari berbagai komunitas masyarakat (multi-etnis), dimana tiga etnis terbesar adalah etnis Dayak, Melayu dan Jawa. Komunitas  Dayak memiliki populasi yang terbesar dibanding yang lain dan hidup menyebar di wilayah   Kalimantan Barat.  Komunitas Dayak  merupakan suku asli Kalimantan dan    memiliki budaya bertani sebagai petani ladang. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi komunikasi pembangunan pertanian pada komunitas Dayak di Kalimantan Barat yang lebih sesuai, dengan memanfaatkan eksistensi tokoh-tokoh adat. Tulisan ini merupakan review literatur berbagai bahan tertulis berkenaan dengan aspek adat, peran tokoh adat Dayak, dan komunikasi pembangunan pertanian.  Strategi pendekatan komunikasi yang  sebaiknya dilakukan dalam kaitan tersebut adalah melalui pemberdayaan tokoh adat Dayak sebagai liaison person atau penghubung, revitalisasi komunikasi massa melalui pemanfaatan media radio dan televisi dengan atribut  adat Dayak, serta pendekatan komunikasi kelompok melalui komunikasi  partisipatif di dalam  dan  luar komunitas Dayak.
Sistem gaduhan sapi tradisional Bali: faktor pendorong, penopang dan karakteristiknya Pantjar Simatupang; Erizal Jamal; M. H. Togatorop
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v12n2.1994.50-55

Abstract

IndonesianSistim gaduhan sapi tradisional merupakan salahsatu bentuk lembaga usaha ternak yang berkembang luas di pulau Bali. Dalam tulisan ini diuraikan bahwa sistim gaduhan sapi tradisional tersebut berkembang karena didorong oleh adanya kebutuhan ekonomi dan ditopang oleh nilai sosial yang disebut karmaphala. Masyarakat Bali berpendapat bahwa sistim gaduhan sapi tradisional tersebut lebih baik daripada pola gaduhan modern seperti PIR karena lebih adil, lebih kooperatif, personal dan transparan. Oleh karena itu lembaga ekonomi formal seperti pola usaha Bapak-Angkat kiranya direkayasakan dengan mengacu pada sistim gaduhan sapi tradisional tersebut.

Page 14 of 40 | Total Record : 395

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

1982 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi : In Press Vol 39, No 1 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi More Issue