cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Forum Penelitian Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02164361     EISSN : 25802674     DOI : -
Core Subject : Economy, Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance
Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi penelitian yang berisi review, gagasan, dan konsepsi orisinal bidang sosial ekonomi pertanian, mencakup sumber daya, agribisnis, ketahanan pangan, sosiologi, kelembagaan, perdagangan, dan ekonomi makro.
Arjuna Subject : -
Articles 395 Documents
 17   18   19   20   21 
Perspektif pengembangan agribisnis udang tambak Indonesia: Studi kasus di Propinsi Jawa Barat nFN Saptana; Muchjidin Rachmat; nFN Hermanto
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v12n2.1994.11-23

Abstract

IndonesianKomoditas udang merupakan salahsatu komoditas pertanian penting yang ditunjukkan oleh meningkatnya ekspor udang Indonesia di pasar internasional dari tahun ke tahun. Namun dewasa ini, dari penelitian di lapang menunjukkan bahwa udang yang dikelola secara ekstensif dan intensif menghadapi berbagai kendala yang berat, dan praktis banyak yang berjatuhan karena kegagalan dan kekurangan modal. Hasil analisis usaha tambak per hektar pada berbagai cara pengusahaan di Jawa Barat dengan R/C ratio menunjukkan bahwa usaha tambak intensif tidak layak diusahakan dengan nilai R/C ratio 0,97, usaha tambak semi intensif dan tradisional layak diusahakan dengan nilai R/C 1,60 dan 1,80. Dari hasil analisis margin pemasaran, besarnya marjin pemasaran Rp 5.680/kg (36,22 persen), yang terdiri dari biaya pemasaran 90 persen dan keuntungan pelaku tataniaga 10 persen. Sementara itu pangsa pasar yang diterima petani mencapai 63,7 persen dari harga jual ekportir. Tulisan ini ingin mengungkap keragaan dan permasalahan usaha tambak udang dan pemasarannya. Disamping itu juga akan diungkap perkembangan ekspor dan harga udang, serta kendala Indonesia dalam memasok pasar udang internasional.
Jenis pekerjaan dan tingkat perataan pendapatan masyarakat di desa Sumberejo Kecamatan Pandaan, Pasuruan Kabul Santoso; C. Geoffrey Swenson
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v2n1.1983.43-49

Abstract

There is no abstract available from the publish and or printed article
Kerangka Kebijakan Sosio-Budaya Menuju Pertanian 2025 ke Arah Pertanian Pedesaan Berdaya Saing Tinggi, Berkeadilan dan Berkelanjutan Tri Pranadji
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v22n1.2004.1-21

Abstract

EnglishThe condition of rural agriculture recently facing some big problems in particular the weakness of social capital, poverty and environmental degradation which are progressively on large scale. Vision of agricultural development 2025 is sustaining rural welfare which is characterized by highly competitive, equity and sustainable. One of very important agricultural policies is how to improve rural socio-culture regarding to most of rural people good opportunity in higher level of quality of life. Therefore, agricultural development 2025 will strongly require a comprehensive framework of socio-culture policy. There are five primary elements of socio-culture which must be developed in agricultural development 2025, that are human competency (or high quality of human capital), strong local leadership, value system, health agribusiness organization (and management) at village level, and equal social structure (being based on agrarian resources domination). It is highly recommend that framework of socio-culture policy is constructed by combination between time reference of change and level of society in one side, and elements of socio-culture which are being transformed in the other side. Social capital, such as  rural law enforcement and governmental decentralization at rural level, have to be considered as the key to success in achieving rural community welfare. Some important aspects which must be paid attention to arrange good condition for running agriculture vision 2025 are to shift development orientation (from urban bias of non-agricultural resources based and footloose industrialization) toward rural industrialization base on local natural and human resources; agrarian reform base; strengthening of social control based on civil society; harmonization of partnership among government, rural-agricultural economic actors and community; and political arrangement which farmers have higher influence in political decision.IndonesianPertanian pedesaan saat ini masih menghadapi tiga masalah besar, yaitu lemahnya modal sosial, kemiskinan dan kerusakan sumberdaya pertanian yang semakin membesar. Visi pembangunan pertanian 2025 yang sesuai adalah pertanian pedesaan yang berdaya saing tinggi, berkeadilan dan berkelanjutan. Salah satu kebijakan pembangunan pertanian yang penting adalah kebijakan pemberdayaan sosio-budaya pedesaan. Oleh karena itu pembangunan pertanian 2025 membutuhkan kerangka kebijakan sosio-budaya yang komprehensif. Ada lima elemen sosio-budaya utama yang harus dikembangkan, yaitu: kompetensi SDM, kepemimpinan lokal, tata nilai, keorganisasian (dan manajemen) usaha tingkat desa dan struktur sosial (berbasis penguasaan sumberdaya agraria). Kerangka kebijakan sosio-budaya mengacu pada kombinasi antara tingkat masyarakat dan jangka waktu di satu sisi, dan elemen sosio-budaya yang ditransformasikan di sisi lain. Modal sosial, seperti penegakan sistem hukum pedesaan dan desentralisasi pemerintahan hingga tingkat desa, harus dianggap sebagai kunci sukses pencapaian kesejahteraan masyarakat pertanian pedesaan berkelanjutan. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengkondisikan visi pertanian 2025 terwujud, yaitu: perlunya mengubah orientasi pembangunan (dari industrialisasi non-pertanian yang footloose dan bias kota) menjadi yang memihak pada industrialisasi pedesaan berbasis pertanian dan perbaikan sumberdaya agraria di pedesaan; pentingnya reformasi keagrariaan; pengembangan kekuatan kontrol masyarakat madani (civil society); sinergi (harmonis) atau partnership antara pemerintah, pelaku usaha pertanian di pedesaan dan masyarakat lokal; dan tatanan politik yang memberi posisi layak bagi petani pedesaan.
Ciri-ciri rumah tangga defisit energi di pedesaan Jawa Tengah Achmad Djauhari; Supena Friyatno
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v11n2.1993.60-67

Abstract

IndonesianKelompok rumah tangga adalah sasaran utama dalam program peningkatan dan perbaikan tingkat konsumsi pangan dan gizi. Oleh karena itu, keberhasilan program ini ditentukan oleh kemampuan mengidentifikasi rumah tangga yang menjadi sasaran tersebut. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi ciri-ciri rumah tangga defisit energi pada berbagai tipe agro-ekosistem di pedesaan Jawa Tengah. Penentuan rumah tangga defisit energi dihitung dengan cara membandingkan kebutuhan energi suatu rumah tangga terhadap tingkat konsumsinya. Apabila tingkat konsumsi kurang dari 70 persen dari energi yang dibutuhkannya, maka rumah tangga tersebut dikelompokkan pada kelompok defisit energi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ciri-ciri rumah tangga defisit energi adalah: (a) Adanya perbedaan tingkat konsumsi energi pada berbagai tipe agro-ekosistem dengan sumber energi utama padi-padian; (b) Jumlah anggota rumahtangga umumnya lebih banyak pada semua tipe agro-ekosistem; (c) Sumber pendapatan utama adalah sektor-sektor padat karya (modal dan keterampilan rendah). (d) Tingkat pendidikan kepala rumahtangga umumnya rendah; dan (e) Penguasaan dan pemilikan lahan sempit, sehingga banyak menjadi sebagai penggarap. Dalam jangka pendek implikasi dari penelitian ini, membutuhkan penyuluhan yang lebih intensif tentang konsumsi energi dan gizi, seperti melalui peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan dan pengadaan asset-asset produktif bagi rumah tangga defisit energi di pedesaan.
Percepatan Pembangunan Pangan Menuju Pencapaian Ketahanan Pangan yang Mandiri dan Berdaulat Muchjidin Rachmat
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v33n1.2015.1-17

Abstract

EnglishSuccessful development has been demonstrated by an increase in food production and food supply. But the success was not followed by a reduction in food insecurity. Number of food-insecure population is still large and likely to increase. Law 18/2012 on Food mandates establishment of an independent food security and sovereignty. The goal is to increase production and food self-sufficiency. It also aims to improve food diversity and to meet safety, quality, and requirement. Food security should also be competitive in both domestic and international markets. The challenge is to optimize food production resources, management of decentralization and global environment. It is necessary to accelerate food development through enhancing more distributed, diverse food production. It is also carried out through development of food and local food culture, food production system modernization, food trade management, and strengthening public food reserves. IndonesianPembangunan pangan telah menunjukkan keberhasilannya seperti dalam peningkatan produksi dan penyediaan komoditas pangan. Namun keberhasilan tersebut tidak diikuti oleh penurunan tingkat kerawanan pangan masyarakat. Jumlah penduduk rawan pangan masih cukup besar dan bahkan cenderung meningkat. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan dibangunnya ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat, dengan sasaran peningkatan kemampuan produksi dan kecukupan penyediaan pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat, dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri. Tantangan mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat berkaitan dengan peningkatan produksi, manajemen pembangunan pangan sejalan pelaksanaan otonomi daerah dan pengaruh dinamika lingkungan global. Diperlukan akselerasi pembangunan pangan melalui peningkatan produksi pangan yang lebih menyebar dan beragam, pengembangan pangan dan budaya pangan lokal, modernisasi sistem produksi pangan, pengelolaan perdagangan pangan, dan penguatan cadangan pangan masyarakat.
Investasi Publik pada Sektor Pertanian di Era Otonomi Budiman Hutabarat
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v19n2.2001.24-37

Abstract

EnglishThe paper aims to review the role of government and its policy instruments that enhance economic development and sectoral growth, especially those that relate to investments on infrastructural development such as irrigation and research and extension on agricultural commodities and sector. By appropriate identification of public investment needs and development of infrastructure that is required most by community and region, given its existing condition, agriculture can be pushed to develop forward. This in turn will move the economy further. Public investment on rural infrastructure, agricultural research, and public health and education are incentive factors that enable agriculture and non-agriculture to grow, by further generating employment opportunities, incomes and affordable food for the community. Research may have bias impacts on different group of the population The impact could be mitigated, however, if existing infrastructure services and rural institutions were bound to support research and development. IndonesianTujuan makalah ini adalah menelaah peranan pemerintah dan instrumen kebijakannya untuk mendorong pembangunan ekonomi dan perkembangan sektor-sektor ekonomi,terutama yang berkaitan dengan investasi pembangunan infrastruktur irigasi,penelitian dan penyuluhan yang diamati dalam komoditas dan sektor pertanian. Identifikasi kebutuhan investasi publik yang dilakukan dengan tepat dan pembangunan prasarana dan sarana yang sesuai dangan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dan wilayah akan mendorong pembangunan pertanian. Dorongan ini pada gilirannya akan menggerakan perekonomian lebih cepat lagi. Investasi pemerintah dalam infrastruktur pedasaan,penelitian pertanian,kesehatan dan pendidikan masyarakat pedesaan mendorong pertumbuhan pertanian dan nonpertanian,yang menyebabkan semakin meningkatnya kesempatan kerja, pendapatan dan pangan yang lebih murah bagi penduduk. Penelitian mempunyai dampak yang berbeda bagi kelompok masyarakat yang berbeda. Namun,apabila jasa infrastruktur dan kelembagaan pedesaan yang tersedia berjalan seiring mendukung penelitian dan pengembangan,dampak diskriminatif tersebut dapat dikurangi
Dampak Teknologi dan kebudayaan terhadap Peranan Wanita dalam kegiatan usahatani (studi kasus di Pedesaan Jawa Barat dan Sumatera Barat) Endang Lestari Hastuti; Bambang Irawan
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v7n2.1989.1-11

Abstract

IndonesianTulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknologi dan kebudayaan terhadap peranan wanita dalam berbagai kegiatan produktif, terutama dalam kegiatan usahatani padi. Data-data yang digunakan adalah data penelitian Patanas (Panel Petani Nasional) Jawa Barat tahun 1983 dan Sumatera barat 1987. Peranan wanita diukur berdasarkan besarnya curahan jam kerja dan tingkat partisipasi pada masing-masing kegiatan. Hasil analisa menunjukkan bahwa di daerah dengan teknologi (dalam hal ini fasilitas irigasi) lebih baik, ternyata dapat meningkatkan peranan wanita dan sekaligus pendapatannya. Ternyata pula bahwa "adat Minangkabau" yang menempatkan wanita pada status yang cukup tinggi atas "hak pemilikan tanah" memperluas kesempatan kerja wanita dalam pasar tenaga kerja pada kegiatan usahatani padi. Wanita desa mempunyai peranan cukup besar hampir pada semua kegiatan usahatani mulai dari persiapan sampai dengan pasca panen, maupun dalam pengambilan keputusan. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap peranan wanita dalam kegiatan produktif, namun faktor pendapatan paling dominan. Ternyata tidak ada pemisahan yang tegas mengenai peran wanita seperti yang ada dalam "norma" bahwa tugas wanita adalah mengurus rumah tangga; karena kenyataannya wanita juga mempunyai peran yang cukup besar dalam kegiatan produktif yang langsung menghasilkan pendapatan, terlebih-lebih dari lapiran kurang mampu. Oleh karena itu perlu diciptakan "keserasian sosial" di dalam menciptakan teknologi baru atau kebijaksanaan untuk meningkatkan peran wanita sebagai sumberdaya bagi negara yang sedang membangun.
Penelusuran Aspek Ekonomi pada Pondok Pesantren dan Peluang Pengembangannya nFN Syahyuti
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v17n2.1999.32-42

Abstract

EnglishAs a origin institution in rural area, pesantren always involve in activities of its environment, even in economic activity. Recently, pesantren has been considered as an alternative institution as an entry point by outsider to enhance agricultural development in rural communities. Not as common people knowledge, in fact, pesantren has adaptive power to rural community changes. Eventhough one of the main objective of pesantren is Islamic education, but it is also involved in politics since colonial era. The economic vision of pesantren is rather weak, but in the daily activities they proceed quite good like establish a cooperative, retail business, and so on. Economic aspect is one important part in pesantren organization, especially at madrasyah and nonprofit organization. IndonesianSebagai lembaga pendidikan asli Indonesia, pesantren selalu melibatkan diri dengan perubahan masyarakat disekitarnya, termasuk dalam bidang ekonomi. Akhir-akhir ini, pesantren telah dipandang sebagai lembaga alternatif yang dijadikan entry point oleh berbagai pihak ke dalam masyarakat desa, misalnya dalam bidang pembangunan pertanian. Mungkin tidak sebagaimana pengetahuan banyak orang, pesantren sebenarnya memiliki daya adaptasi yang cukup tinggi terhadap perubahan dilingkungannya. Meskipun tujuan utama lembaga pesantren adalah pada wacana pendidikan, namun secara historik terbukti ia telah ikut melibatkan diri secara intens dalam dunia lain misalnya dunia politik semenjak zaman kolonial Belanda. Dalam wacana ekonomipun pesantren memiliki visi meskipun hanya bersifat minor dalam materi pengajarannya. Sikap dan perilaku terhadap aspek ekonomi lebih berbentuk dalam tataran praktis sehari0hari. Beberapa studi terakhir mendapatkan bahwa aspek ekonomi sudah menjadi bagian yang inheren dan semakin jelas dalam struktur kehidupan pesantren, terutama pada pesantren yang berbentuk madrasyah dalam bentuk organisasi yayasan.
Penguasaan lahan pertanian di Jawa Barat Riyadi A. Somantri
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v3n2.1984.19-26

Abstract

There is no abstract available from the publish and or printed article
Effect Of Trade Liberalization and Growth on Poverty and Inequity: Empirical Evidences and Policy Options Wayan Reda Susila; Robin Bourgeois
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v26n2.2008.71-81

Abstract

IndonesianPenelitian-penelitian yang menganalisis hubungan antara liberalisasi perdagangan, kemiskinan, dan pemerataan berujung pada perdebatan. Dampak dari pasar terbuka dan pengurangan kemiskinan menghasilkan pandangan yang pro (Anderson, Jha et al., dan Bhattasali et al.). dan kontra (Coller and Dollar, Twyford, Medeley, and Abbotts) secara tajam. Di sisi lain, dampak pasar terbuka terhadap distribusi pendapat bersifat lebih konklusif. Kesimpulan ini berlaku juga untuk kasus Indonesia. Dua kelompok kebijakan disintesa dari studi ini yang mencoba mensinergikan liberalisasi perdagangan dan pertumbuhan dengan kemiskinan dan pemerataan untuk wilayah Asia dan Pacific. Kelompok kebijakan pertama adalah liberalisasi perdagangan yang berpihak pada pengurangan kemiskinan yaitu 1) mengoreksi ketidak-seimbangan; 2) meninjau ulang tentang timbal-balik kebijakan; 3) perlakuan yang spesial dan berbeda serta fleksibelitas; dan 4) isu-isu perdagangan yang menjadi kepentingan khusus negara berkembang. Kelompok kebijakan kedua berkaitan dengan kebijakan domestik yang berpihak kepada orang miskin yaitu 1) memperbaiki ketidak-seimbangan penguasaan asset/lahan; 2) perbaikan infrastruktur di pedesaan; 3) menciptakan iklim investasi yang kondusif; 4) mendorong penciptaan lapangan kerja yang berpihak pada orang miskin; dan v) meningkatkan penelitian dan pengembangan bidang pertanian. EnglishStudies assessing the link between trade liberalization, poverty and equity come up with debatable results. The effect of open markets on poverty alleviation is usually divisive between pros (Anderson, Jha, et. al., dan Bhattasali et al.) and cons (Coller and Dollar, Twyford, Medeley, and Abbotts), while effect on equity is more conclusive. These conclusions are also true for Indonesia case. Two policy insights are derived from studies review to reconcile the benefits of trade liberalization and growth with poverty alleviation and equity improvement in Asia and the Pacific. The first one relates to pro-poor trade liberalization through 1) rectifying imbalances; 2) rethinking reciprocity; 3) special and differential treatment and flexibility; and 4) trade issues of special interest to developing countries.  The second is related to pro-poor domestic policies that include 1) reducing assets/land inequity, 2) promoting rural infrastructure, 3) creating conducive investment climate, 4) promoting pro-poor employment, and v) promoting agricultural research and development.

Page 19 of 40 | Total Record : 395

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

1982 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi : In Press Vol 39, No 1 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi More Issue