cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Forum Penelitian Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02164361     EISSN : 25802674     DOI : -
Core Subject : Economy, Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance
Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi penelitian yang berisi review, gagasan, dan konsepsi orisinal bidang sosial ekonomi pertanian, mencakup sumber daya, agribisnis, ketahanan pangan, sosiologi, kelembagaan, perdagangan, dan ekonomi makro.
Arjuna Subject : -
Articles 395 Documents
 19   20   21   22   23 
Distribusi pemilikan dan pengusahaan tanah di Sumatera barat Aladin Nasution
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v3n2.1984.27-36

Abstract

There is no abstract available from the publish and or printed article
Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan Bambang Irawan
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v23n1.2005.1-18

Abstract

EnglishConversion of wetland area into non-agricultural uses raises economic, social, and environmental problems. This phenomenon is a serious problem for food security because it is unavoidable and its impact on food production decrease is permanent, accumulative, and progressive. To control wetland conversion the government launched many regulations but this formal approach seems ineffective due to various factors. Accordingly, policies revitalization including economic and social approaches should be developed. Principally, future policy of wetland conversion should be intended: (1) to reduce economic and social factors that stimulate conversion of wetland area, (2) to control the acreage, location, and type of wetland area conversed in order to minimize the negative impacts, and (3) to neutralize negative impacts through investments funded by the private companies involved in the conversion.IndonesianKonversi lahan sawah ke penggunaan nonpertanian seperti kompleks perumahan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan sarana publik dapat menimbulkan dampak negatif secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bagi ketahanan pangan nasional, konversi lahan sawah merupakan ancaman yang serius, mengingat konversi lahan tersebut sulit dihindari sementara dampak yang ditimbulkan terhadap masalah pangan bersifat permanen, kumulatif, dan progresif. Banyak peraturan yang diterbitkan pemerintah untuk mengendalikan konversi lahan sawah tetapi pendekatan yuridis tersebut terkesan tumpul akibat berbagai faktor. Sehubungan dengan itu maka diperlukan revitalisasi kebijakan dalam mengendalikan konversi lahan melalui pengembangan pendekatan ekonomi dan pendekatan sosial. Pada intinya kebijakan pengendalian konversi lahan di masa yang akan datang perlu diarahkan untuk mencapai tiga sasaran yaitu : (1) menekan intensitas faktor sosial dan ekonomi yang dapat merangsang konversi lahan sawah, (2) mengendalikan luas, Iokasi, den jenis lahan sawah yang dikonversi dalam rangka memperkecil potensi dampak negatif yang ditimbulkan, dan (3) menetralisir dampak negatif konversi lahan sawah melalui kegiatan investasi yang melibatkan dana perusahaan swasta pelaku konversi lahan.
Peran Kelompok Tani dalam Penerapan Teknologi Pertanian Sri Nuryanti; Dewa Ketut Sadra Swastika
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v29n2.2011.115-128

Abstract

EnglishThis paper describes roles of farmers’ groups in agricultural technology application. A farmers’ group is defined as a group of farmers informally consolidate themselves based on their common goals in farming activities. Initial spirit of establishing a farmers’ group is to strengthen farmers’ bargaining position, especially in terms of collective purchasing of farm inputs and selling their agricultural products efficiently. Indonesia has a long experience in formation of farmers’ groups since Mass Intensification (BIMAS) and Special Intensification (INSUS) were launched in 1970s-1980s. Currently, most of farmers groups in Indonesia are not formed by farmers themselves, but they are mostly formed as a response to the government program that requires farmers to become members of a farmers’ group. Most of government support for farmers, such as distribution of subsidized fertilizer, agricultural extension, subsidized farm credits and other programs are distributed to farmers’ group or farmers’ groups association. Introduction and promotion of a new technology is also delivered through farmers’ groups. Thus, the roles of a farmers’ group are not only as the means of distributing government assistance and extension services, but also as the agent for new technology adoption.  IndonesianMakalah ini merupakan tinjauan (review) dari berbagai literatur dan hasil penelitian terdahulu, ditujukan untuk mendeskripsikan peran kelompok tani dalam penerapan teknologi pertanian. Kelompok tani didefinisikan sebagai sekelompok petani yang secara informal mengkonsolidasi diri berdasarkan kepentingan bersama dalam berusahatani. Semangat awal pembentukan kelompok tani adalah untuk memperkuat posisi tawar, terutama dalam pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil secara kolektif. Indonesia mempunyai pengalaman panjang pembentukan kelompok tani, sejak diluncurkannya program BIMAS, INSUS dan Supra Insus di era 1970-an dan 1980-an. Saat ini kebanyakan kelompok tani di Indonesia tidak lagi dibentuk atas inisiatif petani dalam memperkuat diri, melainkan kebanyakan merupakan respon dari program-program pemerintah yang mengharuskan petani berkelompok. Umumnya program-program bantuan pemerintah seperti: penyaluran pupuk bersudsidi, penyuluhan teknologi pertanian, kredit usahatani bersubsidi, dan program-program lain disalurkan melalui kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan). Petani yang ingin mendapat teknologi baru dan berbagai program bantuan pemerintah harus menjadi anggota kelompok atau anggota Gapoktan. Dengan demikian, peran kelompok tani tidak hanya sebagai media untuk menyalurkan bantuan-bantuan pemerintah, tetapi juga sebagai agen penerapan teknologi baru.
Dinamika Program dan Kebijakan Peningkatan Produksi Padi Sri Wahyuni; Kurnia Suci Indraningsih
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v21n2.2003.143-156

Abstract

EnglishRice Production Enhancement Programs (P4) is consistently carried out by the government to meet domestic demand for rice. This paper describes dynamics of P4 implementation, namely their strengths and weaknesses. There were 11 programs launched, beginning with Central Rice Program (Padi Sentra) in 1958 up to Special Intensification (Insus) in 1979 with highest achievement of rice self sufficiency in 1984. Insus was improved in 1987 and it was then called as Supra Insus. In 1990 rice production was stagnant and rice import tended to enlarge. Rice Based Farming System with Agribusiness Orientation (SUTPA), Agribusiness Oriented Intensification (Inbis), and Self Reliance Movement on Rice, Corn, and Soybean (Gema Palagung) programs were introduced to anticipate changing domestic and international circumstances. El Nino took place when the programs were carried out triggering delay of harvest seasons and low production. At last, paradigm of agricultural development was improved through system development and agribusiness oriented, namely corporate farming as the starting point of on-going Integrated Crops and Resources Management (PTT) program. To induce the farmers nationwide to adopt technologies immediately the government copes with many constraints. It is suggested that the generated technologies are packed in sociodrama before disseminated intensively through various mass media, especially television.IndonesianUntuk mencukupi kebutuhan beras, pemerintah terus mengupayakan program peningkatan produksi padi (P4) melalui berbagai kebijakan. Tulisan ini mengemukakan dinamika P4 yang telah diimplementasikan dengan menganalisis kelemahan dan kekuatan suatu program. Tujuan penulisan untuk memperoleh opsi kebijakan P4 mendatang. Ada sebelas program yang telah diluncurkan, diawali dengan Program Padi Sentra (1958) hingga lahir Intensivikasi Khusus (1979) yang berhasil meraih swasembada beras (1984). Tahun 1987 Insus disempurnakan menjadi Supra Insus. Tahun 1990 produksi padi cenderung stagnan, import beras terus meningkat. Untuk merespon berbagai perubahan lingkungan internasional dan domesik diimplementasikan program Sistem Usahatani Berbasis Padi Berorientasi Agribisnis (SUTPA), Intensifikasi yang Berwawasan Agribisnis (Inbis) dan Gema Palagung. Saat program dalam implementasi terjadi El-Nino yang menyebabkan panen mundur dan produksi rendah. Akhirnya dilakukan pembenahan paradigma dalam pengembangan pertanian yaitu mutlak berbasis pengembangan sistem dan berorientasi agribisnis, yaitu usahatani korporasi yang selanjutnya menjadi dasar dalam program Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT) yang sedang diuji. Selalu ditemukan kendala dalam menyebarluaskan teknologi yang telah dihasilkan dalam skala luas agar cepat diadopsi petani. Diusulkan agar teknologi yang telah dihasilkan dikemas dalam sosiodrama kemudian disebarluaskan secara intensif melalui berbagai media terutama televisi.
Telaahan aspek produksi dan pemasaran kedelai di Jawa Timur I Wayan Rusastra; Rosmijati Sayuti; Chaerul Muslim
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v9n2-1.1992.67-77

Abstract

IndonesianDewasa ini sedang diupayakan reorientasi program pembangunan pertanian dari peningkatan produksi kepada upaya peningkatan pendapatan petani. Upaya ini diantaranya ditempuh melalui pengembangan program diversifikasi pertanian, dimana komoditas kedelai mendapat prioritas utama diantara komoditi palawija. Berkenaan dengan hal tersebut dilakukan kajian sistem komoditas kedelai yang meliputi aspek produksi dan pemasaran di daerah sentra produksi utama di Jawa Timur. Hasil analisis menunjukkan bahwa sampai pada tahapan ini usahatani kedelai masih membutuhkan proteksi untuk memantapkan adopsi teknologi, memperluas partisipasi pengusahaannya, dan meningkatkan daya saing kedelai terhadap komoditi alternatif. Kendala pengembangan aspek produksi yang dihadapi petani diantaranya adalah rendahnya persepsi dan tingkat adopsi beberapa komponen teknologi seperti benih berlabel, sistem tanam larikan, penggunaan pupuk secara lengkap dan berimbang (khususnya KCl), dan penyiangan tanaman secara lebih baik. Untuk mengatasi masalah ini perlu lebih diperluas pola kerjasama petani dan swasta disamping program intensifikasi kedelai. Secara umum aspek pemasaran kedelai berjalan cukup baik, yang ditunjukkan oleh pangsa harga yang diterima petani cukup besar (80-95 persen) dan tidak terdapat fluktuasi harga bulanan yang tajam baik di tingkat produsen maupun konsumen. Permasalahan yang dihadapi dalam aspek pemasaran adalah rendahnya kualitas kedelai di tingkat konsumen, karena pedagang memanipulasi kualitas dengan melakukan pencampuran, untuk memenuhi permintaan pedagang besar propinsi dan Jakarta. Pemerintah diperkirakan dapat berperanan dalam menetapkan harga jual dan beli pedagang besar menurut kualitas dikaitkan dengan penyaluran kedelai impor.
Implementasi Sosialisasi Insentif Ekonomi dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Amar Kadar Zakaria; Benny Rachman
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v31n2.2013.137-149

Abstract

EnglishTo maintain the existence and capacity of agricultural production, the Government Regulation No. 1/2011 (PP No.1/2011) was issued to regulate the Establishment and Conversion of Sustainable Food-Crop Agricultural Land. This regulation is a mandate of the Law No. 41/2009 (UU No. 41/2009) on sustainable food-crop agricultural land protection (PLP2B). Implementation of PLP2B need support of regional plan (RTRW), economic incentive, and institutional aspect. PLP2B implementation depends on support and participation of farmers such as consolidated land especially on irrigated lowland areas. The study aims: (i) to review the policy and implementation of PLP2B and the influencing factors; (2) to review economic incentive instrument; and (3) to review institutional aspect. This Act implementation is not well disseminated at regency’s level. Farmers’ response to this Act is good enough. IndonesianDalam upaya menjaga eksistensi dan kapasitas produksi pertanian, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. PP tersebut, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Untuk menunjang implementasi PLP2B perlu dukungan konkrit yang dalam operasionalnya berupa penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), insentif ekonomi dan aspek kelembagaan. Implementasi PLP2B sangat tergantung dari dukungan dan partisipasi masyarakat petani dan dalam pelaksanaan PLP2B konsolidasi lahan/usaha perlu diarahkan ke wilayah lahan sawah irigasi. Berdasarkan hal tersebut, telaahan ini bertujuan untuk: (1) membahas kebijakan dan implementasi Undang Undang PLP2B serta faktor-faktor yang mempengaruhinya; (2) mengkaji instrumen insentif ekonomi yang dibutuhkan dalam PLP2B; dan (3) mengkaji kelembagaan yang kondusif. Pelaksanaan program PLP2B belum sepenuhnya tersosialisasikan di tingkat kabupaten. Respon petani terhadap program PLP2B sangat baik.
Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan Reformasi Agraria di Indonesia Erizal Jamal
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v18n1-2.2000.16-24

Abstract

EnglishThe fact that a close relationship exist between farmlands and agricultural activities bring about a consequence that efforts for improving farmers welfare cannot be based only on technological and institutional improvement. The improvement in farmers' access to farmlands will mostly determine the success of increasing the living standard of the rural society as a whole. The problem to be faced at present a however, that farmlands tend to be increasingly limited, due to competition with other uses of lands, whereas people working in the sector of agriculture is steadily, and absolutely increasing, resulting in an increasingly limited average proprietorship and control of land. This unfavourable condition could be attributed to the accumulated improper implementation of the development strategy which was not fully inclined to agriculture, by issuing various acts and regulations that enhance investors in having access to lands, including farmlands and lands under control of rural elders by tradition. Agrarian reform with the target to improve farmers' access to farmlands should be commenced by reforming the aforementioned acts and regulations. This in turn should be accompanied by improving the data base related to the status of lands which is presently in a chaostic condition, due to the multiplicity of institution handling the problems related to land status, which has created the main obstacle in implementing the agrarian reform in Indonesia. A political commitment of the government and legislative institutions is urgently needed for this purpose. IndonesianEratnya keterkaitan lahan dengan kegiatan pertanian menyebabkan upaya perbaikan kesejahteraan petani tidak cukup hanya melalui perbaikan teknologi dan kelembagaan yang terkait dengan proses produksi, perbaikan akses petani terhadap lahan akan banyak menentukan keberhasilan upaya perbaikan kehidupan masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Misalnya sekarang, lahan pertanian cenderung makin terbatas karena harus berkompetisi untuk berbagai penggunaan, sementara orang yang bekerja di pertanian secara absolut terus bertambah sehingga menyebabkan rata-rata pemilik dan penguasaan lahan semakin sempit. kondisi ini merupakan akibat dari akumulasi kesalahan di dalam penerapan kebijaksanaan pembangunan yang kurang berpihak pada pertanian, dengan dikeluarkannya sebagai undang-undang dan peraturan yang memudahkan investor untuk mendapatkan lahan, termasuk lahan pertanian dan hak ulayak masyarakat adat. Upaya reformasi agraria, dengan sasaran memperbaiki akses petani terhadap lahan, perlu di awali dengan mereformasi berbagai peraturan/perundangan yang ada. Upaya ini seharusnya dilakukan bersamaan dengan perbaikan terhadap basis data yang berkaitan dengan lahan, karena masih simpang-siurnya data dan banyaknya instansi yang menangani persoalan lahan, dan ini merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia. Agar upaya ini dapat terlaksanakan dibutuhkan political comitment dari pemerintah dan pihak legislatif tentang pentingnya reformasi agraria ini.
Sejarah Politik dan Dinamika Agraris Kawasan Timur Indonesia Tri Pranadji
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v28n2.2010.123-134

Abstract

EnglishFrom the agrarian politic history view, the eastern region of Indonesia has a relatively strong competition potential in the global arena.  However, since the past five decades, the capacity of socio-economic-politic-culture of the eastern region of Indonesia was degraded to the lowest level. The political planning concern of the central government in the agrarian resource development management is the obstacle point to allow serious implication on social gap and backwardness. The agrarian politic set back in the western part of Indonesia has a heavy influence on the community’s socio-economic livelihood who are depending on local agrarian resources. The prominent ability of several local kings of kingdoms in the eastern Indonesia to perform agricultural trade at a global level during the period of 15-18 centuries has no longer existed.  In the future, a strong political support is required to reform agrarian development planning for the eastern region of Indonesia. The plan should cover: First, the vision and direction to establish a strong, self-support, high competitive, fair, and sustainable industrial community based on the existing agrarian resource management.  Second, to produce high value of agrarian products, manage by integrated organizations, use high technology and innovation, apply sharing system on collective assets, and select appropriate business adjusted to the existing local agro-ecosystems. Third, strengthen infrastructure networks, support financial institutions, and apply law enforcement in accordance with good governance in a decentralized government administration. Fourth, to establish the community’s rights to express their political opinion and aspiration, to involve in organization (economic, society, and politic), and support on local wisdom. Fifth, to perform policies that integrates agrarian management, safety and defense, and the empowerment of civil society in the eastern part of Indonesia.IndonesianDilihat dari sejarah politik agraria, kawasan timur Indonesia mempunyai potensi daya kompetisi relatif kuat dalam “pertarungan” global. Hanya saja, sejak lima dekade terakhir secara sosio-ekonomi-politik-budaya kawasan timur Indonesia berbalik menjadi sangat memprihatinkan. Kepedulian politik perencanaan pemerintah pusat dalam pengembangan pengelolaan sumber daya agraria setempat tampaknya menjadi titik lemah yang berimplikasi serius terhadap munculnya keterbelakangan dan kesenjangan sosial. Kemunduran politik agraria yang terjadi di kawasan barat Indonesia berimbas sangat berat terhadap tingkat kehidupan sosial-ekonomi masyarakat berbasis pengelolaan sumber daya agraria setempat. Kehebatan kemajuan perdagangan produk agraris yang dikendalikan secara politik di tingkat global oleh beberapa kerajaan di kawasan timur Indonesia pada rentang abad 15-18 saat ini sudah hampir tidak tersisa lagi. Pada  masa mendatang perlu dukungan politik yang kuat untuk merumuskan kembali perencanaan pembangunan agraria di kawasan timur Indonesia. Substansi perencanaan mencakup: Pertama, visi dan arah yang mengutamakan terbentuknya masyarakat industrial berbasis pengelolaan sumber daya agraria yang kuat, mandiri, berdaya saing tinggi, adil, dan berkelanjutan. Kedua, dihasilkannya produk agraria bernilai tambah tinggi, dikelola dengan organisasi yang utuh (tidak tersekat-sekat), sarat dengan muatan iptek tinggi, penguasaan aset secara kolektif dengan sharing system yang lebih adil, serta pilihan usaha yang sesuai dengan kekayaan agroekosistem setempat. Ketiga, dilakukan penguatan terhadap jaringan infrastruktur, kelembagaan modal finansial, penegakan hukum, serta good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik. Keempat, penguatan hak-hak warga dalam berpendapat dan beraspirasi secara politik, berorganisasi (ekonomi, kemasyarakatan, dan politik), serta pemberdayaan aspek kearifan lokal. Kelima, kebijakan politik yang mengintegrasikan pengelolaan agraria, pertahanan dan keamanan, serta penguatan civil society di kawasan timur Indonesia.
Some Contemporary Features of Indonesian Dairy Industry Budiman Hutabarat
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v16n1.1998.1-8

Abstract

EnglishThe milk consumption trend in Indonesia has been growing since 1969, which is thought to be basis for developing existing dairy industry. The paper attempts to review the present picture of dairy industry in Indonesia. The study is based on the secondary data and information obtained from relevant sources. The paper concludes that the dairy industry is heavily regulated. The fluid milk production is characterized by small-size operations on one hand, and the processing side is dominated by quite a few large scale corporations on the other hand. The fresh milk market is relatively more competitive than the dairy products market. Some dairy products are produced under oligopolistic or even monopolistic factories. Although the fresh milk production is organized under co-operative system, its role is weak relative to the factories' role. The role of co-operative will further dwindle when the GATT/WTO agreement becomes in effect. Both price and income elasticities of dairy products seem to be elastic. Thus, as income per capita improves, the demand for dairy products are expected to increase. This will lead to higher growth of imports. To maintain consumers' satisfaction, trade and investment policies in milk factories needs to be relaxed to stimulate fair competition. IndonesianKonsumsi susu di Indonesia cenderung meningkat sejak tahun 1969, yang menjadi dasar pengembangan industri persusuan saat ini. Makalah ini merupakan tinjauan dari dari gambaran keadaan industri persusuan di Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada data sekunder dan informasi yang dikumpulkan dari lembaga instansi dan sumber-sumber terkait dengan persusuan nasional. Makalah menyimpulkan bahwa industri persusuan sarat dengan perlindungan pemerintah. Bidang budidaya dan produksi susu segar dicirikan oleh usaha skala kecil yang jumlahnya banyak sementara bidang pengolahan (IPS) dikuasai oleh perusahaan besar yang jumlahnya sangat sedikit. Pasar susu segar lebih bersaing daripada pasar produk susu. Bahkan beberapa produk diproduksi oleh perusahaan yang oligopolistik atau bahkan monopolistik. Walaupun produksi susu segar diorganisasikan dalam bentuk koperasi, peranannya sangat lemah dibandingkan dengan peranan IPS. Peranan koperasi ini akan semakin melemah nanti, manakala aturan-aturan GATT/WTO akan diterapakan di kemudian hari. Nilai elastisitas permintaan harga dan pendapatan produk susu akan meningkat pula. Hal ini akan menyebabkan peningkatan impor produk susu. Untuk memelihara kepuasan konsumen di dalam negeri, maka beberap kebijakan perdagangan dan investasi dalam pengolahan susu perlu dilonggarkan agar tercipta persaingan yang sehat.
Analisa pendapatan migran dan faktor-faktor yang mempengaruhi peluang bermigrasi Maria Theresia Anitawati; Chairil A. Rasahan
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v4n2.1986.17-23

Abstract

IndonesianTulisan ini bertujuan untuk mempelajari secara analitis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan dan peluang masyarakat pedesaan untuk bermigrasi. Data yang dipergunakan berasal dari Proyek Studi Dinamika Pedesaan 1983, yang dikumpulkan dari empat desa di Jawa Barat. Untuk mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan di desa asal, pendapatan di kota, pendapatan total, serta membandingkan pendapatan migran dan non-migran, dipergunakan model analisa regresi linier berganda. Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peluang bermigrasi dipergunakan model logit. Hasil analisa menunjukkan bahwa pendidikan formal dan pekerjaan non-pertanian merupakan faktor yang menentukan besarnya pendapatan baik di desa, di kota, maupun pendapatan total. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan, kedua faktor tersebut perlu diperhatikan, terutama bagi kaum muda dan orang-orang yang mempunyai keahlian. Selain itu pendapatan total migran yang lebih besar dari non-migran merupakan daya tarik terutama bagi penduduk desa yang memperoleh informasi tentang keadaan di kota, relatif berusia muda, dan mempunyai keahlian.

Page 21 of 40 | Total Record : 395

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

1982 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi : In Press Vol 39, No 1 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi More Issue