cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Forum Penelitian Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02164361     EISSN : 25802674     DOI : -
Core Subject : Economy, Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance
Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi penelitian yang berisi review, gagasan, dan konsepsi orisinal bidang sosial ekonomi pertanian, mencakup sumber daya, agribisnis, ketahanan pangan, sosiologi, kelembagaan, perdagangan, dan ekonomi makro.
Arjuna Subject : -
Articles 395 Documents
 18   19   20   21   22 
Strategi Pengembangan Ternak Ruminansia di Indonesia: Ditinjau dari Potensi Sumberdaya Pakan dan Lahan Nyak Ilham
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v13n2.1995.33-43

Abstract

IndonesianKecenderungan semakin meningkatnya konsumsi pangan asal ternak merupakan suatu tantangan sekaligus peluang bagi subsektor peternakan untuk meningkatkan produksi secara efisien dan kompetitif. Dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif, tulisan ini bertujuan mengkaji pengembangan ternak ruminansia secara efisien dan kompetitif ditinjau dari aspek sumberdaya pakan dan lahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan ternak potong dengan tiga prinsip utama, yaitu keseimbangan suplai-demand daging, pelestarian dan mengurangi impor daging harus memperhatikan potensi sumberdaya pakan, lahan dan tata ruang. Dengan demikian diharapkan efisiensi usaha dan daya saing produk yang dihasilkan akan lebih meningkat. Untuk itu diperlukan koordinasi antara instansi lintas sektoral, antara lain berupa penetapan status hukum padang penggembalaan umum dan penentuan kebijaksanaan pembangunan peternakan dan sarana pendukung lainnya.
Perubahan distribusi luas garapan dan pendapatan di daerah kantung produksi padi Prajogo Utomo Hadi
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v3n1.1984.36-43

Abstract

Indonesian"Gini Concentration Ratio" merupakan alat analisa yang lazim digunakan oleh banyak orang untuk mengukur penyebaran/distribusi pendapatan agregat masyarakat. Tulisan ini ingin menyajikan hasil penelitian tentang bagaimana perubahan distribusi luas pengusahaan (garapan) sawah dan pendapatan selam 5 tahun, 1981 versus 1976. Hasil penelitian yang patut dicatat :(1) telah terjadi kenaikan ketimpangan luas garapan sawah cukup tajam di seluruh desa contoh, )2) sebanyak 7 deswa diantara 8 desa contoh juga telah mengalami kenaikan ketimpangan pendapatan tetapi tidak setajam pada luas garapan sawah dan (3) kenaikan ketimpangan itu terjadi baik di desa yang pendapatan nyata per kapitanya naik maupun yang turun.
Peta Jalan (Road Map) dan Kebijakan Pengembangan Industri Gula Nasional Sudi Mardianto; Pantjar Simatupang; Prajogo Utomo Hadi; Husni Malian; Ali Susmiadi
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v23n1.2005.19-37

Abstract

EnglishThere are three major problems encountered by Indonesia in relation with sugar agribusiness. First, the declining sugar productivity, due among others to low on farm technology adoption and sugar factory efficiency. Second, the increasing sugar resulted from among others; the international prices of sugar that do not represent the true production efficiency because it is sold below its production cost; ad-hoc border measure policies; and many illegal sugar imports. Third, the unstable domestic prices of sugar because of inefficient distribution system. To overcome these problems, the future sugar industry development needs to be formulated into short-run development program (3 years), medium-run development program (10 years) and long-run development program (20 years). The short-run development program aims to rehabilitate the sugar factories in Java Island to enable them to produce crystal sugar with “cost of good sold” being competitive with the international prices of sugar. The medium-run development program aims to develop the sugar factories outside Java through utilizing dry land’s formerly allocated to transmigration now being no longer competitive for food crops development. The long-run development program aims to switch the ownership of sugar factory from the state enterprise to sugar cane farmers, and development of sugar cane based industry, such as ethanol, alcohol, etc. Moreover, it is also necessary to revitalize research and development activities through providing more sufficient funds.IndonesianAda tiga permasalahan utama yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan agribisnis pergulaan. Pertama, produktivitas gula yang cenderung terus turun yang disebabkan antara lain karena penerapan teknologi on farm dan efisiensi pabrik gula yang rendah. Kedua, impor gula yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan antara lain, karena harga gula di pasar internasional tidak menggambarkan tingkat efisiensi produksi yang sebenarnya, karena dijual di bawah ongkos produksinya; kebijakan border measure yang sifatnya ad-hoc; dan banyaknya impor gula illegal. Ketiga, harga gula di pasar domestik tidak stabil yang disebabkan oleh sistem distribusi yang kurang efisien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pengembangan industri gula di masa yang akan datang perlu disusun dalam Program Jangka Pendek (3 tahun), Program Jangka Menengah (10 tahun) dan Program Jangka Panjang (20 tahun). Program jangka pendek ditujukan untuk melakukan rehabilitasi PG di Jawa, sehingga mampu menghasilkan gula hablur dengan harga pokok yang dapat bersaing dengan harga gula di pasar internasional. Program jangka menengah ditujukan untuk pengembangan PG di Luar Jawa, dengan memanfaatkan lahan kering eks transmigrasi yang kurang kompetitif bagi pengembangan tanaman pangan. Program jangka panjang ditujukan untuk pengalihan pemilikan PG BUMN kepada petani tebu, serta pengembangan industri berbasis tebu, seperti ethanol, alkohol, dan lain-lain. Selain itu, perlu juga dilakukan revitalisasi kegiatan research and development, dengan memberikan dukungan dana yang lebih memadai.
Kedaulatan Pangan sebagai Basis untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional nFN Syahyuti; nFN Sunarsih; Sri Wahyuni; Wahyuning Kusuma Sejati; Miftahul Azis
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v33n2.2015.95-109

Abstract

EnglishThe concept of food sovereignty officially becomes an objective and an approach in national food development such as depicted in Law No. 18/2012 on Food along with food self-sufficiency and food security. However, up to now formulation and understanding of food sovereignty is various and unclear. This article aims to review the concept of food sovereignty at international and national levels. Food sovereignty is a strategy to improve food security as the ultimate goal of food development because the concept is in fact consistent and complementary. Food sovereignty is related with farmers' rights and access to the entire agricultural resources including land, water, production factors, technology, and marketing as well as on consumption. This condition is measurable at various levels at individual, household, community, regional, and national levels. IndonesianKonsep kedaulatan pangan secara resmi telah menjadi tujuan dan juga pendekatan dalam pembangunan pangan nasional, sebagaimana tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bersama-sama dengan kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Namun demikian, sampai saat ini perumusan dan pemahaman tentang kedaulatan pangan masih beragam dan kurang jelas. Tulisan ini bertujuan melakukan review konsep kedaulatan pangan yang berlangsung di dunia internasional dan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah di Indonesia. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa kedaulatan pangan merupakan suatu strategi dasar untuk melengkapi ketahanan pangan sebagai tujuan akhir pembangunan pangan, karena kedua konsep ini sesungguhnya sejalan dan saling melengkapi. Hasil dari pendalaman terhadap berbagai konsep, dirumuskan bahwa kedaulatan pangan berkenaan dengan hak dan akses petani kepada seluruh sumber daya pertanian mencakup lahan, air, sarana produksi, teknologi, pemasaran, serta terhadap konsumsi. Kondisi ini dapat diukur pada berbagai level baik level individu, rumah tangga, komunitas, wilayah, dan juga nasional.
Assessment of Agricultural Innovation Transfer System in The Decentralization Era Fawzia Sulaiman
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v20n2.2002.31-46

Abstract

EnglishThe slow process of technology transfer, which is suitable to the bio-physic and social economic of its intended users, has been realized as a serious impediment in the acceleration of agricultural development. In this decentralization era, the agricultural innovation transfer system becomes more complex that needs an adjustment to the changing strategic environment, which is specific to each respective regional area. The initiation of the Agency for Agricultural Research and Development in the establishment of the Assessment Institute for Agricultural Technology (AIAT) at the provincial level in 1994 intended to decentralize agricultural research and development. However after seven years of the AIAT establishment, the availability of specific agro-ecosystem technologies at the field level is still limited. The centralistic approach in the implementation of agricultural development in the last three decades and the weak linkage among institutions dealing with agricultural innovation transfer are considered to be the main impediments for an effective agricultural innovation transfer system. The implementation of decentralization policy in early 2001 has resulted in several fundamental changes in the organizational structure and management of government institutions dealing with agricultural innovation transfer. These changes have increased the ineffectiveness of extension organization and personnel. For this reason, deliberate efforts to strengthen the linkage among institutions that have extension function and the revitalization of extension organization and personnel, are badly needed, especially at the district level. The implementation of decentralization in agricultural development, including in agricultural innovation transfer, needs appropriate preparation and deliberate efforts from regional (provincial and district) administrators and central bureaucracies, whereas mutual support and reinforcement toward each other are the prerequisite to decentralization success. The purpose of this study was to identify the performance of agricultural innovation transfer system in the early implementation stage of the decentralization policy. IndonesianProses alih inovasi pertanian yang sesuai dengan kondisi bio-fisik, sosial ekonomi petani dan budaya setempat yang masih berjalan lambat telah lama di sadari sebagai hambatan dalam upaya akselerasi pembangunan pertanian. Pada era desentralisasi, sistem alih inovasi pertanian menjadi lebih komplek dan perlu pendekatan yang disesuaikan dengan lingkungan strategis yang ada dan sangat bervariasi antar provinsi dan kabupaten. Pembentukan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di tingkat regional/ provinsi pada tahun 1994 merupakan realisasi kebijaksanaan desentralisasi/regionalisasi dan penelitian pengembangan pertanian yang diinisiasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Walaupun demikian, setelah lebih dari tujuh tahun didirikannya BPTP, ternyata ketersediaan teknologi tepat guna spesifik agroekosistem yang sesuai dengan kebutuhan petani masih terbatas. Lemahnya keterkaitan antarv berbagai lembaga yang mengemban fungsi alih inovasi pertanian, termasuk kelembagaan tani, serta pendekatan sentralistik di dalam pembangunan pertanian selama lebih dari tiga dekade dianggap sebagai faktor penghambat utama dari efektifitas sistem alih inovasi pertanian. Implementasi kebijaksanaan desentralisasi pada awal tahun 2001 telah mengakibatkan perubahan mendasar dari struktur organisasi dan manajemen institusi pemerintah yang mengemban fungsi penyuluhan pertanian. Perubahan dasar ini telah ,mengakibatkan kinerja dari sebagian besar organisasi dan personal penyuluh pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten sangat menurun. Koordinasi yang efektif antar institusi yang mengemban fungsi penyuluhan, dan revitalisasi organisasi dan personal penyuluhan perlu memperoleh perhatian yang serius, terutama dari para penentu kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II. Pada penerapan kebijaksanaan otonomi daera(OTDA) di dalam pembangunan pertanian, termasuk di dalam penyelenggaraan alih inovasi pertanian, diperlukan persiapan yang matang dan komitmen dari para penentu kebijaksanaan serta administrator di tingkat Daerah maupun Pusat. Penerapan kebijaksanaan desentralisasi, termasuk di dalam alih inovasi dan teknologi pertanian, akan berhasil bila ada upaya khusus untuk saling mendukung antar institusi terkait. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengidentifikasi kinerja dari sistem alih iovasi pertanian pada awal penerapan kebijaksanaan desentralisasi.
Usaha gula merah dan persaingannya dengan pabrik gula dalam penyediaan bahan baku di Jawa Timur Victor T. Manurung; Hidayat Nataatmadja
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v9n1.1991.27-35

Abstract

IndonesianUsaha gula merah mempunyai profitabilitas yang relatif tinggi, walaupun masih menggunakan teknologi tradisional. Hal ini antara lain menyebabkan usaha gula merah mempunyai daya saing yang tinggi terhadap PG dalam perolehan bahan baku tampaknya kehadiran usaha gula merah seperti sekarang telah menimbulkan permasalahan perolehan bahan baku PG di Jawa Timur. Namun, pada sisi lain, usaha gula merah memberikan kesempatan kerja yang kompetitif di pedesaan. Sungguhpun di datu sisi pengusaha gula merah sebagai pesaing pabrik gula dalam penggunaan bahan baku, tetapi di sisi lain mereka juga berfungsi sebagai petani tebu dan atau pedagang tebu yang memasok tebu ke pabrik gula. Karena persaingan usaha gula merah dengan pabrik gula pasir adalah persaingan bahan baku, bukan harga output, maka kebijaksanaan harga gula untuk menekan pengolahan gula merah mungkin tidak efektif, selama permintaan terhadap gula merah tetap ada dan meningkat. Alternatif pemecahan persaingan itu ada dua, yakni (1) perluasan areal tebu rakyat dan (2) pengembangan gula merah non tebu.
Konsep Efisiensi Usahatani Pangan dan Implikasinya bagi Peningkatan Produktivitas nFN Saptana
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v30n2.2012.109-128

Abstract

EnglishBasic problems for farm business improvement are lack of types, quantity, quality, and continuity of agricultural products supply in accordance with market demand dynamics. Improving agricultural productivity can be carried out through efficiency enhancement and technology breakthrough. Empirical studies on technical efficiency (TE) show that Indonesian farming TE values for some food commodities are moderate to high (0.50-0.80) suggesting that the food-crop farm business are not fully technically efficient.  Meanwhile, the allocative efficiencies (AE) of some food-crop farm businesses range from 0.45 to 0.70, and economic efficiencies (EE) vary from 0.35 to 0.60 indicating low to moderate efficiency levels. Socio-economic factors affecting the lower technical inefficiencies are: (a) land size, (b) household income, (c) formal education of household heads, and (d) household heads’ experience in farming. Strategies to improve farm business efficiency are through transformation of traditional farming to modern one In the future the farming should be driven by innovation in science and technology and skilled human resources. IndonesianPermasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan usahatani adalah belum terwujudnya ragam, kuantitas, kualitas, dan kesinambungan pasokan berbagai produk pertanian yang sesuai dengan dinamika permintaan pasar.  Berkaitan dengan permasahan tersebut maka upaya peningkatan produktivitas pertanian dapat dilakukan dengan peningkatan efisiensi dan terobosan teknologi baru.  Hasil review studi empiris pencapaian efisiensi teknis (TE) usahatani pangan di Indonesia tergolong moderat hingga tinggi (0,50-0,80) yang menunjukkan usahatani beberapa komoditas belum sepenuhnya efisien secara teknis.  Sementara itu, tingkat efisiensi alokatif (AE) beberapa usahatani pangan berkisar (0,45-0,70) dan efisiensi ekonomi (EE) berkisar (0,35-0,60), berada pada level rendah hingga moderat. Faktor sosial-ekonomi yang berpengaruh menurunkan inefisiensi teknis pada usahatani pangan adalah : (a) variabel luas garapan, (b) variabel pendapatan rumah tangga, (c) variabel pendidikan formal KK,  dan (d) Variabel pengalaman KK dalam usahatani. Pilihan strategi peningkatan efisiensi usahatani dapat di lakukan dengan transformasi usahatani dari usahatani tradisional ke arah kebudayaan industrial, selanjutnya ke depan harus mengarah pada usahatani yang digerakkan oleh inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta SDM yang terampil.
Aspek Sosial Ekonomi Pengolahan Ikan Asin di Muncar, Jawa Timur Victor T. Manurung
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v6n2.1988.33-41

Abstract

IndonesianSkala pengolahan ikan asin bervariasi. Hingga akhir tahun 1985 terdapat 61 pengolah ikan asin di daerah Muncar. Dalam penelitian ini pemilihan responden dilakukan secara sensus dan dianalisa secara tabulasi silang. Pada umumnya pengolahan ikan asin, terutama skala kecil dapat dikatakan bersifat usaha keluarga dan sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi anggota keluarga. Pada umumnya intensitas usaha adalah rendah, terutama skala usaha yang lebih besar. Hal ini terutama disebabkan oleh ketersediaan bahan baku yang terbatas dan persaingan dengan jenis industri pengolahan lain dalam kebutuhan bahan baku. Ada indikasi bahwa pengolahan ikan asin skala sedang lebih efisien daripada skala lainnya dalam menggunakan sumberdaya. Hal ini tercermin dari nilai rasio keuntungan per total biaya yang paling besar pada skala sedang dibandingkan kedua skala lainnya. Dilihat dari segi urgensi pengolahan ikan asin dan kondisinya yang masih kurang memadai, terutama dari segi kualitas, maka pembinaan usaha tersebut perlu ditingkatkan secara paralel sejalan dengan pembinaan aspek sistem produksi perikanan lainnya. Pengembangan industri disuatu daerah hendaknya didasarkan pada potensi sumberdaya yang tersedia sebagai bahan baku hingga semua industri ikan dapat bekerja sesuai dengan kapasitasnya.
Pendekatan Sosiologis terhadap Pembajakan Materi Plasma Nutfah Pertanian Kedi Suradisastra
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v27n2.2009.109-116

Abstract

EnglishAgricultural material piracy as an illegal and imperialistic act may cause negative impacts such as: (a) violation on a country’s sovereignty, (b) negatively affects the economics of local communities, and (c) decrease or even destroy particular species or plant varieties. Such a piracy may be prevented by developing related laws and rules as well as enforcement policy. In a center-periphery relation, the primary problem of Indonesian scientific community lies on weak discursive power and lobbying capability. Furthermore, Indonesia’s position on socio-politics, economy and technology is also weak. Some alternatives to prevent biological piracy are developing related laws and rules, applying affirmative policy and social campaign on related action program.IndonesianPembajakan plasma nutfah pertanian sebagai tindakan ilegal dan imperialistis dapat menimbulkan dampak negatif berupa: (a) pelanggaran kedaulatan hak kepemilikan suatu negara, (b) menurunkan tingkat kehidupan ekonomi komunitas lokal, dan (c) mengurangi atau bahkan memusnahkan spesies atau varietas tertentu. Pembajakan plasma nutfah pertanian dapat dikurangi atau dicegah dengan perundang-undangan dan penguatan tindakan hukum (law enforcement). Dalam hubungan pusat-periferi, masalah utama bagi ilmuwan Indonesia terletak dalam kemampuan dialog (discursive power) dan lobbying yang sangat lemah dalam menghadapi keahlian lembaga-lembaga di negara-negara industri. Selain itu posisi sosial-politik, ekonomi dan teknologi nasional juga lebih lemah. Berdasarkan kondisi di atas diajukan beberapa alternatif tindak-aksi untuk mengurangi tindak pembajakan plasma nutfah pertanian dalam bentuk kelembagaan tata peraturan (undang-undang dan peraturan pemerintah, keputusan pimpinan kelembagaan dan lain-lain), kebijakan pemihakan (affirmative policy) dan social campaign serta pengembangan berbagai program aksi.
Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Perubahan Interaksi Sosial Masyarakat Nelayan nFN Syahyuti; Andin H. Taryoto
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v14n2.1996.13-26

Abstract

IndonesianSifat usaha perikanan tangkap di laut didasarkan kepada adanya tingkat ketergantungan yang tinggi di antara sesama pelakunya, baik antara sesama pekerja di dalam operasi di laut, maupun antara pekerja dan pemilik disebabkan besarnya modal yang terlibat, tingginya resiko di laut, serta tingginya ketidakpastian hasil usaha. Suatu analisis melalui perbandingan tiga jenis alat tangkap dari yang lebih sederhana sampai modern (jenis alat trammel net, payang, dan purse seine), digambarkan bahwa penggunaan tingkat teknologi mengakibatkan perubahan pada pola interaksi sosial. Dengan penggunaan teknologi lebih tinggi ketidakpastian hasil bisa ditekan, sehingga saling tergantung menjadi melemah. Hal ini ditunjukkan oleh sifat komunikasi oleh sifat komunikasi yang semakin kurang terbuka, tidak langsung, serta hubungan yang semakin bersifat impersonal dan birokratis. Penggunaan teknologi modrn juga membawa beberapa perubahan hubungan yang cenderung merugikan buruh nelayan, yaitu jumlah jam kerja yang semakin tinggi tetapi tidak diimbangi dengan tingkat pendapatan yang diperolehnya. Selain itu hubungan patron klien yang melemah antara pemilik usaha dengan buruh nelayan, menyebabkan jaminan subsistensi dan sosial buruh seperti jaminan kerja juga ikut menipis.

Page 20 of 40 | Total Record : 395

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

1982 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi : In Press Vol 39, No 1 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi More Issue