cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Forum Penelitian Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02164361     EISSN : 25802674     DOI : -
Core Subject : Economy, Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance
Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi penelitian yang berisi review, gagasan, dan konsepsi orisinal bidang sosial ekonomi pertanian, mencakup sumber daya, agribisnis, ketahanan pangan, sosiologi, kelembagaan, perdagangan, dan ekonomi makro.
Arjuna Subject : -
Articles 395 Documents
 25   26   27   28   29 
Kendala Penyerapan Peralatan Pertanian Mekanis di Jawa Timur Tri Pranadji; Rini Budianti
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v6n1.1988.36-43

Abstract

IndonesianPenerapan teknologi peralatan pertanian mekanis merupakan satu tahapan menuju industrialisasi pertanian yang bertujuan memperbesar nilai tambah untuk diarahkan pada peningkatan kesejahteraan petani. Penelitian ini mencoba mempelajari kendala penyerapan peralatan mekanis, khususnya traktor tangan untuk pengolahan tanah dan thresher dalam kegiatan panen. Dengan mengambil kasus di Jawa Timur diperoleh beberapa gambaran, antara lain: walaupun secara berangsur-angsur teknologi traktor bisa diterima petani, namun masalah kurang adanya modifikasi teknis dan kurang didukung oleh sarana perbengkelan lokal. Sistem pemasaran, yang semula disalurkan melalui program-program bantuan, dan kurangnya penguasaan pengetahuan mengenai hal ini oleh PPL juga menjadi penyebab kurang lancarnya penerimaan teknologi ini di tingkat petani. Kendala untuk thresher, terutama amsih berkembangnya teknologi-teknologi yang relatif lebih sederhana di kalangan petani penderep. Disamping itu keputusan penggunaan jenis teknologi perontokan padi ini lebih banyak ditentukan oleh buruh penderep, bawon.
Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani Kedi Suradisastra
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v26n2.2008.82-91

Abstract

EnglishDecision making process among farmers is a community-based action which is viewed as an entry point of technology dissemination. Institutional empowerment has strong ties with farmer’s techno-social condition. Success in an empowerment program is a result of interaction among empowerment elements and the applied empowerment strategy. Empowerment effort and strategy is an overlapping pendulum of evolution-revolution paradigms in a proportion relevant to the farmer’s institutional condition and needs.IndonesianProses pengambilan keputusan dalam masyarakat petani merupakan suatu tindakan berbasis kondisi komunitas (community-based action) yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu celah masuk (entry-point) upaya diseminasi teknologi. Dengan demikian setiap upaya pemberdayaan kelembagaan petani memiliki keterkaitan kuat dengan kondisi tekno-sosial komunitas petani. Keberhasilan suatu program pemberdayaan merupakan resultan interaksi elemen-elemen pemberdayaan dengan strategi pemberdayaan yang diterapkan. Upaya dan strategi pemberdayaan merupakan suatu pendulum antara paradigma evolusi dan paradigma revolusi yang saling mengisi (overlap) dalam proporsi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kelembagaan petani.
Pendekatan Kelompok dalam Pelaksanaan Program/Proyek Pembangunan Pertanian dan Pedesaan: Suatu Tinjauan Kelembagaan nFN Syahyuti
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v13n2.1995.44-54

Abstract

IndonesianPembangunan pertanian dan pedesaan melalui penetrasi besar-besaran pihak luar, baik pemerintah maupun non-pemerintah, umumnya menggunakan pendekatan kelompok sebagai sebuah bentuk rekayasa sosial, dengan menciptakan pola ikatan-ikatan baru secara coersive (seragam dan bertarget). Belasan jenis dan bentuk kelompok (organisasi/asosiasi) telah diintroduksikan ke setiap desa, baik yang berupa program utama seperti koperasi, PKK, Karang Taruna, dan kelompok tani, maupun kelompok-kelompok yang berada dalam satu paket bantuan pada proyek-proyek temporal, misalnya proyek-proyek kemiskinan. Secara umum didapatkan bahwa keseluruhan organisasi tersebut hampir selalu gagal di dalam sosialisasinya. Tulisan ini adalah rangkuman dari berbagai hasil penelitian, yang bertujuan untuk memberikan deskriptif kondisi keberadaan berbagai organisasi/asosiasi di pedesaan, serta memformulasikan identifikasi penyebabnya, terutama penelaahan pada tahap awal sosialisasi program. Khususnya pada proyek-proyek temporal pembentukan kelompok baru pada tahap paling rendah yaitu sebagai salah satu unsur kelengkapan administratif belaka, belum mampu untuk tujuan pengawasan dan tekanan, apalagi sebagai wadah belajar pendidikan non-formal masyarakat desa dan sebagai lembaga ekonomi. "Terbentuknya" kelompok akhirnya timbul hanya sebagai power compliance dari pihak atas (pelaksana program). Penelusuran akar penyebabnya menemukan, karena adanya distorsi makna dan hakikat yang bisa diharapkan dari eksistensi sebuah kelompok, yang dapat ditemukan secara intrinsik misalnya pada buku pedoman pelaksanaan proyeknya. Selain itu adalah ketidakcukupan waktu pada tahap awal pembentukan kelompok untuk terjadinya proses yang lebih mengakar, dimana individu-individu siap masuk ke dalam struktur yang baru, serta minimal mampun mengambil peran (role taking) di dalamnya. Kelompok juga kurang mempertimbangkan struktur dan besaran anggota, serta pembinaan yang lemah dan tidak berlanjut.
Pola Pemilikan lahan dan produktivitas tenaga kerja pada berbagai daerah dengan kondisi pengairan yang berbeda Budi Santoso; nFN Hermanto
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v1n2.1983.48-62

Abstract

IndonesianPola distribusi pemilikan lahan mencerminkan pola pemerataan salah satu faktor produksi pertanian yang vital. Untuk lahan dengan kondisi irigasi yang baik akan semakin kompleks permasalahannya karena nilai lahan akan semakin tinggi. Sedangkan produktivitas lahan dan tenaga kerja diperkirakan akan berbeda pula pada kondisi irigasi yang berbeda. Tulisan ini mencoba untuk menggambarkan keadaan pola pemilikan lahan serta produktivitas lahan dan tenaga kerja pada berbagai daerah dengan kondisi pengairan yang berbeda. Dari hasil analisa menunjukkan bahwa daerah yang keadaan irigasinya relatif lebih baik ada kecenderungan mempunyai pola penyebaran pemilikan lahan yang lebih timpang; tetapi tidak selalu menyebabkan pola penyebaran pendapatan di masyarakat juga lebih timpang. Beberapa faktor seperti sistem hubungan kerja kedokan/ceblokan (di Banyuwangi) dan letak geografi yang dekat dengan kota (di Blitar) diduga banyak mempengaruhi pola penyebaran pendapatan di masyarakat. Sedangkan daerah yang keadaan irigasinya relatif lebih baik, ada kecenderungan produktivitas marginal tenaga kerjanya lebih tinggi. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa sumbangan relatif tenaga kerja atas lahan sawah pada produksi padi cenderung semakin besar pada daerah yang kondisi irigasinya relatif lebih baik. Mengenai produktivitas marginal sumberdaya lahan cenderung lebih rendah pada daerah yang keadaan irigasinya relatif lebih baik.
Pengelolaan Serangga dan Pertanian Organik Berkelanjutan di Pedesaan : Menuju Revolusi Pertanian Gelombang Ketiga di Abad 21 Tri Pranadji; Saptana Saptana
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v23n1.2005.38-47

Abstract

EnglishFirst Phase Agricultural Revolution was characterized by environmentally-friendly settled farming with its weakness of low productivity. Food crisis hampering Asian countries (1950-1960' s) raised spontaneous responses. Measures to overcome food crisis began with Central Rice Program also called as green revolution in Indonesia or Second Phase Agricultural Revolution. Until 1979, pests control was mainly approached using mass killing chemicals imported from abroad. Negative impact of chemical application was rise of new biotypes of pests such as rice plant hoppers’ attack. Progress in chemical innovation was left behind compared with new biotypes of pests Agricultural practices are managed toward monoculture pattern or  single variety to some extent. Based on those problems, it is necessary to manage agricultural system and pests control using a new approach called as Ecological Based Pest Management (EBPM). This approach will be more effective if it is applied along with Third Phase Agricultural Revolution, namely highly competitive organic farming development.IndonesianRevolusi pertanian gelombang pertama yang dicirikan oleh sistem pertanian menetap namun masih bersahabat dengan alam, memiliki titik lemah karena pencapaian produktivitas yang masih rendah. Terjadinya krisis pangan yang melanda negara-negara Asia (1950-1960-an) telah menimbulkan respon yang kurang terencana dan bersifat spontan. Upaya mengatasi krisis pangan dilakukan dengan Program Padi Sentra, yang merupakan awal revolusi hijau (green revolution) di Indonesia atau disebut Revolusi Pertanian Gelombang Kedua. Pada periode hingga 1979 pengelolaan pertanian khususnya hama serangga didekati dengan obat-obatan kimia pembunuh masal, yang merupakan produk impor dari luar. Dampak negatif yang sangat dirasakan adalah munculnya hama biotipe baru dari famili serangga, seperti kasus serangan wereng. Sampai-sampai kecepatan inovasi bahan kimia pembunuh serangga tidak mampu mengimbangi perkembangan biotipe baru serangga tersebut. Sistem pertanian digiring ke arah pola monokultur dan bahkan monovarietas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan pengelolaan sistem pertanian dan pengelolaan serangga dengan pendekatan baru, yaitu dengan pendekatan EBPM (Ecologycal Based Pest Management). Pendekatan ini akan lebih efektif jika dikaitkan dengan dijalankannya Revolusi Pertanian Gelombang Ketiga yang visinya adalah pembangunan pertanian organik yang berdaya saing tinggi. Dukungan kebijakan politik pemerintah yang baik, dan kepemimpinan negara yang kuat untuk menjalankan Revolusi Pertanian Gelombang Ketiga secara terarah dan efektif sangatlah dibutuhkan.
Delandreformisasi sebagai Gejala Anti Landreform di Indonesia: Karakter, Penyebab dan Upaya untuk Pengendaliannya nFN Syahyuti
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v29n2.2011.67-81

Abstract

EnglishSince Indonesia’s independence up to the reform era, land reform is acknowledged but it has not been effectively implemented. However, there is also an inverse process called as de-land-reform with its objectives inconsistently with the ideal purposes of land reform. It seems as the natural symptoms due to social-economic political environment and inside condition of the farmers themselves. De-land-reform process gets no attention, so far, and no serious efforts to cope with it. De-land-reform consists of selling farmers’ land, land fragmentation such that it does not achieve scale of economy, and uncontrollable land conversion. This is due to social-economic political pressures, and community’s social-culture. It needs common awareness as an initial phase of control, but, unfortunately, the government, community, and observers do not pay attention to this process.  IndonesianSemenjak Indonesia merdeka sampai era reformasi, landreform yang telah menjadi perhatian semua pihak, tidak pernah efektif diimplementasikan secara memuaskan. Pada waktu yang bersamaan, berlangsung proses sebaliknya, atau berupa ”delandreformisasi”, yakni suatu kondisi yang bergerak ke arah yang berlawanan dari upaya-upaya landreformisasi, atau secara lebih luas berlawanan dengan tujuan ideal reforma agraria. Hal ini tampak seperti gejala yang alamiah yang didorong oleh lingkungan sosial ekonomi politik maupun dari dalam diri petani sendiri. Proses delandreformisasi selama ini tidak diperhatikan, sehingga belum ada upaya yang serius untuk menanganinya. Beberapa bentuk utama delandreformisasi adalah penjualan lahan oleh petani, fragmentasi lahan sehingga menjadi tidak ekonomis, dan konversi lahan yang sulit dikendalikan. Penyebabnya datang dari berbagai sisi baik karena tekanan ekonomi dan politik, serta sosiokultural masyarakat. Sebagai langkah awal untuk pengendaliannya, dibutuhkan kesadaran bersama bahwa ini suatu proses yang esensial namun selama ini luput  diperhatikan baik dari kalangan pemerintah, masyarakat maupun pengamat.
Pemberdayaan Lahan Kering untuk Pengembangan Agribisnis Berkelanjutan Bambang Irawan; Tri Pranadji
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v20n2.2002.60-76

Abstract

EnglishUtilization of dry land for farming activities in Indonesia is presently less optimal compared with its availability. In order to overcome the "big puzzle" of multidimensional crisis which is induced by monetary crisis in mid of 1997, more attention of the Indonesian government on dry land farming represents a key factor. The implementation of appropriate strategy in developing agribusiness in the dry land region is very important to overcome both the short term economic problem induced by the crisis, and the long term national development problem through its external benefit in reducing environment problem and natural resources degradation. In this relation, efforts required are : (1) Infrastructures development particularly in outer island of Java where most of dry land were located, (2) Arrangement of dry land use on the basis of river basin area in such away to ensure good performance of water circulation system. In this relation, development of appropriate commodities to the land use planned and land distribution forms an important strategy, (3) Policy makers especially in "Ekuin Circle" should put more attention to the development of local resources economic base. To ensure sustainable economic development the government should allocate more investment in the dry land area. IndonesianPemanfaatan lahan kering di Indonesia hingga dewasa ini  masih jauh dari optimal. Untuk menjawab "teka-teki besar" krisis multi dimensi, yang berawal dari krisis ekonomi 1997, dan memperkecil peluang terjadinya pengulangan krisis di kemudian hari, masyarakat Indonesia perlu melihat lahan kering sebagai salah satu kunci pembukanya. Pemberdayaan lahan kering  untuk pengembangan agribisnis bukan saja akan dapat membantu mengatasi stagnasi dan krisi ekonomi dalam jangka pendek, tetapi  dalam jangka panjang akan memberikan manfaat eksternal yang relatif besar di bidang penyehatan ekosistem, pemeliharaan sumberdaya alam dan pengembangan perspektif kegiatan ekonomi berwawasan kebangsaan secara lebih luas. Dalam kaitan itu tersebut beberapa upaya yang diperlukan dalam rangka pemberdayaan lahan kering yaitu: (1) Pembangunan infrastruktur ekonomi di luar Jawa di mana lahan kering terhampar luas, (2) Penataan pola pemanfaatan lahan kering terhampar relatif luas, (2) penataan pola pemanfaatan lahan kering dengan pendekatan wilayah DAS sedemikian rupa sehingga sistem lingkungan dan sirkulasi air berlangsung secara baik. Dalam kaitan ini, pengembangan komoditas pertanian yang sesuai dengan tat guna lahan dan distribusi penguasaan lahan merupakan langkah penting, (3) Perancang kebijakan pembangunan di kalangan ekuin harus lebih memperhatikan pembangunan sektor ekonomi yang berlandaskan pada kekuatan sendiri. Untuk menjamin pembangunan ekonomi secara berkelanjutan maka pemerintah perlu lebih mengarahkan investasinya ke wilayah lahan kering.
Perkembangan ekonomi kakao dunia dan implikasinya bagi Indonesia Tahlim Sudaryanto; Sri Hery Susilowati
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v9n1.1991.36-45

Abstract

IndonesianProduksi kakao dunia telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Hal ini terjadi sebagai akibat dari meningkatnya produksi di negara-negara produsen tradisional maupun munculnya produsen-produsen baru yang penting seperti Malaysia. Di pohak lain, konsumsi kakao dunia nampak lebih stabil. Beberapa negara konsumen bahkan telah menunjukkan tanda-tanda kejenuhan dalam konsumsi. Perkembangan produksi dan konsumsi yang tidak seimbang akhirnya tercermin dalam perkembangan harga yang cenderung terus merosot. Berdasarkan pada gambaran di atas, maka perluasan areal dan peningkatan produksi kakao di Indonesia memerlukan pengkajian yang lebih mendalam tentang seberapa jauh peningkatan produksi tersebut perlu dilakuan. Perluasan areal selayaknya dibatasi pada daerah-daerah yang memang cocok untuk kakao. Selain untuk memperoleh produktivitas yang tinggi hal ini dimaksudkan pula untuk mendapatkan kualitas kakao yang lebih baik. Selain itu diperlukan pula usaha-usaha untuk menjamin bahwa harga kakao ditingkat petani sesuai dengan kualitasnya. Dalam jangka panjang, pengembangan produksi kakao juga selayaknya disertai dengan pengembangan industri pengolahannya. Hal ini sejalan dengan perkembangan impor kakao di beberapa negara konsumen yang cenderung berubah ke dalam bentuk kakao olahan. Untuk memperluas pasaran kakao, selain pasar internasional, konsumsi kakao domestik juga perlu didorong.
Pengorganisasian Secara Personal dan Gejala Individualisasi Organisasi sebagai Karakter Utama Pengorganisasian Diri Petani di Indonesia nFN Syahyuti
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v30n2.2012.129-145

Abstract

EnglishExplaining how farmers conduct their farm business is trapped in organization theory and analysis, so far. This paper applies concept and theory of new institutionalism understanding which focuses social relation as the most basic object of analysis. It is found that farmers’ organizations in Indonesia are unique indicated by organization individualization as the real fact of formal farmers’ organization. This symptom is not observed if it employs organization analysis. It comes from the previous farmers’ organizations before the formal organization is acknowledged, namely personalized organizing. These two findings are based on recognizing that farmers are rational, creative social actors using all institution and organization resources for running their farm business. In the future, empowering farmers is carried out through offering other types than formal organization for more effective social relation. IndonesianPenjelasan tentang bagaimana petani menjalankan usaha pertaniannya selama ini terperangkap hanya pada teori dan analisis organisasi. Berbeda dengan ini, tulisan berikut menggunakan konsep dan teori dari pemahaman Kelembagaan Baru (New Institutionalism), dengan menjadikan relasi sosial (social relation) sebagai objek yang paling pokok dan elementer dalam analisisnya. Melalui paham ini ditemukan pola pengorganisasian yang khas pada petani di Indonesia saat ini yakni gejala “individualisasi organisasi” yang merupakan fakta sesungguhnya dalam organisasi-organisasi formal milik petani. Gejala ini tidak terlihat jika menggunakan analisis organisasi. Sesungguhnya bentuk ini berakar dari pola pengorganisasian diri petani dahulu sebelum dikenal organisasi formal, yakni “pengorganisasian secara personal”. Kedua temuan ini muncul dengan menggunakan basis pemahaman bahwa petani adalah aktor sosial yang rasional-kreatif yang menggunakan berbagai sumberdaya lembaga dan organisasi sebagai modal dalam menjalankan usahanya. Ke depan, pemberdayaan petani semestinya memberi peluang kepada bentuk-bentuk lain selain organisasi formal, karena relasi sosial yang efektif tidak hanya berlangsung dalam organisasi formal.
Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Lahan Pertanian di Pedesaan Indonesia Faisal Kasryno
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v18n1-2.2000.25-51

Abstract

EnglishAgricultural development during the last three decades was able to stimulate the growth of agricultural produciton, and decrease the number of poor people in rural areas. The benefits accured from the development however, were still unevenly distributed, especially when taking account on farmers' family welfare, which was still far from what has formerly been expected. Viewed from the aspect of human resource development it can be showen that labour productivity in the agricultural sector was still far behind those in the other sectors, and this was mainly due to the large portion of labour concentrated in agriculture, resulting in an average contribution of labour in agriculture of 26 hours per week per labourer, compared with those of the other sectors which is 44 hours per week per labourer. One cause of this was the bimodal or dual policy in economy, applied in agricultural development in Indonesia, which is noncundicive for developing a sector with surplus of labourer like agriculture. A strategy of unimodal agricultural development, giving priority to small scale family operated farmlands by providing access to arable lands, technology and financial resources, is therefore considered a proper strategy to be implemented in the future. For implementing this policy, support from macro-economic policy through establishment of proper exchange value and interest rate in accordance with market mechanism accompanied by a balanced and fair fiscal policy should be recommended. IndonesianPembangunan pertanian selama tiga dasa warsa yang lalu telah berhasil memacu pertumbuhan produksi pertanian dan mengurangi jumlah penduduk miskin di pedesaan. Walaupun demikian ditinjau dari aspek pemerataan pemanfaatan hasil pembangunan apalagi terkait dengan kesejahteraan petani, maka dapat dikatakan bahwa apa yang dicapai masih jauh dari yang diharapkan. Dari aspek pengembangan sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja pertanian masih jauh di bandingkan sektor lainnya, dan ini terutama disebabkan masih besarnya porsi tenaga kerja yang bekerja di pertanian, sehingga rata-rata partisipasi tenaga kerja pertanian hanya 26 jam per minggu, jauh dibawah sektor lainnya yang telah mencapai 44jam per minggu. Salah satu penyebab dari kenyataan diatas akibat diterapkannya kebijakan Bimodal atau dual economy dalam pembangunan pertanian di Indonesia, yang kurang kondusif bagi sektor yang surplus tenaga kerja seperti pertanian. Strategi pembangunan pertanian Unimodal dengan memberikan prioritas pada pengembangan pertanian keluarga skala kecil dan meningkatkan akses mereka terhadap lahan, teknologi dan sumber pembiayaan merupakan salah satu strategi yang tepat untuk di lakukan pada masa yang akan datang. Agar kebijaksanaan ini dapat terlaksana dibutuhkan dukungan kebijaksanaan Ekonomi makro melalui kebijakan nilai tukar dan tingkat suku bunga yang mengikuti mekanisme pasar serta kebijaksanaan fiskal yang berimbang dan adil.

Page 27 of 40 | Total Record : 395

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

1982 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi : In Press Vol 39, No 1 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi More Issue