cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Forum Penelitian Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02164361     EISSN : 25802674     DOI : -
Core Subject : Economy, Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance
Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi penelitian yang berisi review, gagasan, dan konsepsi orisinal bidang sosial ekonomi pertanian, mencakup sumber daya, agribisnis, ketahanan pangan, sosiologi, kelembagaan, perdagangan, dan ekonomi makro.
Arjuna Subject : -
Articles 395 Documents
 26   27   28   29   30 
Pemasaran Teh di Wilayah PIR Lokal-I Kebun Taraju, Jawa Barat Jefferson Situmorang; Rohayati Suprihatini
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v6n2.1988.42-52

Abstract

IndonesianTerdapat beberapa saluran tataniaga teh di wilayah PIR lokal I Jawa Barat. Saluran tataniaga yang resmi adalah saluran dari petani melalui Unit Usaha Perkebunan Teh (UUPT) dijual ke Perusahaan Inti. Akan tetapi saluran tataniaga yang dominan adalah saluran dari petani pabrik teh hitam. Saluran tataniaga teh yang paling efisien adalah saluran dari petani yang tergabung dalam suatu kelompok tani menjual langsung produksi tehnya ke pabrik-pabrik pengolahan teh hitam. Di ketiga saluran utama tersebut keuntungan yang diperoleh petani cukup tinggi, masing-masing sebesar Rp 78,4 perkg pucuk teh bila melalui UUPT, Rp 79,1 perkg pucuk teh bila melalui bandar dan Rp 85,1 perkg pucuk teh bila menggunakan saluran langsung yang terkoordinir dalam kelompok tani. Secara keseluruhan margin keuntungan yang diperoleh pihak-pihak yang terlibat dalam tataniaga teh hitam lebih besar daripada margin keuntungan yang diperoleh pihak-pihak yang terlibat dalam tataniaga teh hijau. Di wilayah PIR Lokal I Jawa Barat, harga beli pucuk teh oleh pabrik-pabrik pengolahan teh baik inti maupun non inti ditentukan oleh hasil keputusan musyawarah pihak-pihak yang berkepentingan dengan pertehan, antara lain: Pabrik-pabrik teh baik inti maupun non-inti, TP3D II, Wakil Kelompok Tani, UUPT, aparat PEMDA dan DISBUN. Sejauh ini tidak terjadi perbedaan harga yang menyolok, perbedaan harga hanya disebabkan oleh perbedaan kualitas pucuk. Adapun beberapa hal yang menyebabkan terjadinya penjualan keluar inti diantaranya adalah: pembayaran yang tidak kontan dari pihak inti, alasan belum konversi, menghindari potongan-potongan penjualan untuk keperluan rumahtangga dan pemeliharaan tanaman pra produktif, harga beli inti lebih rendah dan kerancuan perhitungan dari pihak UUPT.
Dinamika Kelembagaan Hubungan Ketenagakerjaan di Masyarakat Perdesaan Endang Lestari Hastuti
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v27n2.2009.117-131

Abstract

EnglishIn some rural areas, autonomous-formed traditional institutions keep its important roles and well-functioned. Community participation, mainly those who belong to poor group, was quite high both in institutional participation and in decision making process. The reason was that they gained some benefits, both economic and social benefits. The existing institution was adequately dynamic towards internal as well as external factors. Some of these factors could strengthen the institutions, but some others could even destroy the existing institutions. Some factors that contribute strengths to employment relations are (a) those naturally established and formed their own community, (b) selection of members appeared to have been  processed naturally, (c) facing common problems and needs, (d) obey the agreed rules of the games, (e) use simple organizational structure, and (f)  and employ fairness principles.IndonesianKelembagaan  hubungan ketenagakerjaan tradisional masih berperan dan berfungsi dengan baik dibeberapa wilayah pedesaaan, yang dibentuk secara otonom. Partisipasi masyarakat terutama golongan kurang mampu cukup tinggi, baik dalam keikutsertaannya di dalam kelembagaan, maupun dalam pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan karena didapatkan manfaat baik secara ekonomi maupun sosial. Kelembagaan yang ada cukup dinamis terhadap faktor-faktor intern maupun  ekstern. Ke dua faktor tersebut ada yang dapat memperkuat, namun ada pula yang justru menghancurkan kelembagaan yang telah ada. Beberapa faktor yang memberikan kekuatan terhadap kelembagaan hubungan ketenagakerjaan adalah (a) lahir dan terbentuk dari dalam masyarakat sendiri, (b) proses seleksi anggota secara alamiah, (c) mempunyai masalah dan kebutuhan yang sama, (d) menjunjung tinggi aturan main yang disepakati bersama, (e) struktur organisasi sederhana, dan (f) adanya azas keadilan.
Menuju Era Baru Pengelolaan Sumberdaya Air di Indonesia Bambang Sayaka; Effendi Pasandaran
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v14n2.1996.27-36

Abstract

IndonesianSumberdaya air di Indonesia sebagian besar digunakan untuk pertanian dan terutama diarahkan untuk mempertahankan swasembada pangan pokok. Hal ini memerlukan rehabilitasi jaringan irigasi maupun eksploitasi dan perawatan. Petani diajak berpartisipasi melalui P3A untuk mengelola irigasi kecil. Dengan semakin pesatnya pembangunan sektor nonpertanian sumberdaya air akan merupakan potensi konflik pada masa mendatang antara sektor nonpertanian dan pertanian. Sementara itu pengelolaan sumberdaya air dituntut untuk semakin efisien mengingat pasokan yang terbatas dan permintaan yang terus bertambah. Indonesia sekarang harus menuju era baru pengelolaan sumberdaya air. Efisiensi penggunaan air irigasi bukan hanya dilakukan pada sistem irigasi tetapi harus didasarkan pada efisiensi seluruh wilayah sungai. Ada empat hal pokok sumber efisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya air, yaitu meningkatkan output per unit air yang hilang karena penguapan, mengurangi air yang hilang karena bermuara ke laut, mengurangi polutan, dan mengalikasikan air dari penggunaan yang bernilai ekonomi rendah ke penggunaan bernilai ekonomi tinggi. Dengan demikian pengelolaan sumberdaya air harus memperhatikan perspektif teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan.
Distribusi Pemilikan dan Pengusahaan Lahan Pertanian di Sulawesi Selatan Chaerul Saleh
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v3n2.1984.37-46

Abstract

There is no abstract available from the publish and or printed article
Perspektif Pendirian Bank Pertanian di Indonesia nFN Ashari; Supena Friyatno
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v24n2.2006.107-122

Abstract

EnglishThe role of agricultural sector is very important to enhance the national economic development although its development is not fully supported by sufficient capital. The existing formal financial institutions tend to prioritize non-agricultural services which have high profit but low risk. In this context, efforts to establish agricultural bank institution that especially support agricultural activity services are highly recommended. This paper aimed at a review of the urgency, possibility, potential, and constraints of agricultural bank establishment in Indonesia. The result showed that conceptually and empirically, agricultural bank institution has a promising prospective in Indonesia. There are many options in respect to agricultural bank establishment in Indonesia, such as (1) Credit-agricole “France model”, (2)  “Bank Bukopin”  model, (3) foreign direct investment model, (4) upgrading of “BUMN Bank” to “Agricultrual Bank” model, and (5) utilizing the financial institution that locally available and accessible by the people. For efficient and effective of the services, the agricultural bank should be designed based on agricultural characteristics and typical actors of agricultural business.IndonesianPeran sektor pertanian yang sangat strategis dalam perekonomian nasional belum diimbangi dengan dukungan penyediaan modal yang memadai.  Lembaga perbankan formal yang ada saat ini cenderung bias dan lebih mengutamakan pembiayaan non pertanian. Dengan memperhatikan fenomena tersebut, perlu upaya pembentukan lembaga keuangan yang khusus bergerak dalam pembiayaan sektor pertanian. Salah satu wacana tentang bentuk lembaga keuangan tersebut adalah dengan mendirikan Bank Pertanian. Tulisan ini bertujuan melakukan tinjauan mengenai urgensi, potensi dan kendala pembentukan bank pertanian di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara konseptual maupun empirik, Bank Pertanian sangat prospektif untuk diwujudkan di Indonesia. Ada beberapa format Bank Pertanian yang dapat menjadi pilihan di antaranya (i) pola pendirian credit-agricole Perancis, (ii) pola pendirian bank Bukopin, (iii) investasi langsung modal asing (iv) mendorong bank BUMN menjadi bank pertanian, serta (v) memanfaatkan lembaga keuangan yang tumbuh dan berkembang di tingkat lokal. Agar Bank Pertanian dapat melayani nasabah secara efektif dan efisien, maka bank tersebut harus didesain sesuai dengan kekhasan karakteristik sektor pertanian dan pelaku usaha pertanian.
Pengembangan Agroforestry untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Petani Sekitar Hutan Henny Mayrowani; nFN ashari
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v29n2.2011.83-98

Abstract

EnglishAgroforestry is developed to offer benefits to the nearby communities. It also aims at producing food. Improving food production could be carried out through an extensification program, such as an agro forestry system. Ministry of Forestry also takes a part in national food security through agro forestry where it is an intercropping between food crops and forest trees. Agro forestry is run using a Community-Based Forest Management (PHBM). To integrate forest preservation and community development, PHBM facilitates establishment of Forest Village Community Organization (LMDH).  Agro forestry commonly involves LMDH contributes to 41.32 percent of the households’ income and creates employment of 2.39 persons per hectare.  Agro forestry is effective in improving income distribution, households’ income, food production, and poverty alleviation in the communities nearby the forests.  IndonesianAgroforestry dikembangkan untuk memberi manfaat kepada manusia atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Agroforesty utamanya diharapkan dapat membantu mengoptimalkan hasil suatu bentuk penggunaan lahan secara berkelanjutan guna menjamin dan memperbaiki kebutuhan bahan pangan. Tingginya laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan meningkatnya pangan yang harus tersedia. Pencapaian sasaran peningkatan produksi pangan dapat dilakukan dengan pola intensifikasi melalui peningkatan teknologi budidaya dan ekstensifikasi yang antara lain dapat dilakukan melalui perluasan areal pertanian di lahan hutan dengan sistim agroforestry. Kementerian kehutanan merupakan salah satu sektor yang ikut bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan, yang antara lain mendapat tugas menyediakan lahan hutan untuk pengembangan pangan seperti dalam bentuk tumpangsari  atau agroforestri. Tumpangsari atau agroforestry adalah suatu sistem penggunaan lahan dimana pada lahan yang sama ditanam secara bersama-sama tegakan hutan dan tanaman pertanian.  Manfaat yang diperoleh dari agroforestry adalah meningkatnya produksi pangan, pendapatan petani, kesempatan kerja dan kualitas gizi masyarakat bagi kesejahteraan petani sekitar hutan.   Untuk mengintegrasikan kelestarian fungsi hutan dan kesejahteraan masyarakat dikembangkan konsep hutan kemasyarakatan atau PHBM yang merupakan fasilitasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Perkembangan realisasi agroforestry menunjukan hasil yang sangat menggembirakan.  Agroforestry yang pada umumnya melibatkan LMDH mampu memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga 41,32 persen dan penyerapan tenaga kerja 2,39 orang per ha. Agroforestry merupakan salah satu sarana yang efektif untuk pemerataan dan tahapan untuk mengatasi kemiskinan di lingkungan masyarakat desa hutan, yang bisa meningkatkan pendapatan dan produksi pangan.
ASEAN Free Trade Area (AFTA), Otonomi Daerah dan Daya Saing Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia Iwan Setiajie Anugrah
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v21n1.2003.1-11

Abstract

EnglishAsean Free Trade Area (AFTA) is a regional trade cooperation of ASEAN countries intended to boost trade volumes through tariff decrease of specific commodities including those of agriculture. AFTA is scheduled in 2008 but it is implemented earlier in 2003. This is a promising opportunity for Indonesia to boost agricultural product export and a challenge to produce competitive products at the regional level. Some constraints to solve by the government of Indonesia are quality products, limited capital, price and exchange rate policies, market competition, and instable domestic political setting. Implementation of regional autonomy is expected to improve quality of agricultural products to compete in regional and global markets. It will improve farmers’ welfare and local government incomes.IndonesianAsean Free Trade Area (AFTA) merupakan bentuk kerjasama perdagangan di wilayah negara-negara ASEAN yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan volume perdagangan di antara negara anggota melalui penurunan tarif beberapa komoditas tertentu, termasuk di dalamnya beberapa komoditas pertanian, dengan tarif mendekati 0-5 persen. Dalam kesepakatan, AFTA mulai efektif pada tahun 2008 namun dalam perkembangannya dipercepat menjadi tahun 2003. Bagi Indonesia, kerjasama AFTA merupakan peluang yang cukup terbuka bagi kegiatan ekspor komoditas pertanian yang selama ini dihasilkan dan sekaligus menjadi tantangan untuk menghasilkan komoditas yang kompetitif di pasar regional AFTA. Upaya ke arah itu, nampaknya masih memerlukan perhatian serta kebijakan yang lebih serius dari pemerintah maupun para pelaku agribisnis, mengingat beberapa komoditas pertanian Indonesia saat ini maupun di masa yang akan datang masih akan selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan dalam peningkatan produksi yang berkualitas, permodalan, kebijakan harga dan nilai tukar serta persaingan pasar di samping iklim politis yang tidak kondusif bagi sektor pertanian. Diharapkan dengan diberlakukannya otonomi daerah perhatian pada sektor agribisnis dapat menjadi salah satu dorongan bagi peningkatan kualitas produk pertanian sehingga lebih kompetitif di pasar lokal, regional maupun pasar global, dan sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional maupun peningkatan pendapatan petani dan pembangunan daerah.
Dinamika pertambahan penduduk dan pola produksi pertanian: Tinjauan atas beberapa kasus pola pertanian padi sawah di Indonesia Tri Pranadji; Andin H. Taryoto
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v9n2-1.1992.57-66

Abstract

IndonesianPemahaman tentang dinamika perubahan pada pola produksi pertanian pangan sebagai akibat dari adanya pertambahan penduduk masih dirasa perlu untuk dikaji lebih lanjut. Tulisan ini mencoba mengetengahkan analisis deskriptip terhadap beberapa faktor yang menunjukkan keterkaitan antara pertambahan penduduk dengan perubahan pola pertanian tanaman pangan. Dengan fokus perhatian pada pertanaman padi sawah di Indonesia, diperoleh beberapa pemahaman sebagai berikut: (1) perkembangan pola produksi pertanian tanaman pangan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan pemikiran subsistensi dari pelaku-pelaku pola pertanian tanaman pangan tersebut; (2) "revolusi" pola produksi padi sawah bukan hanya mengakibatkan terjadinya perubahan pola produksi, tetapi juga mengakibatkan adanya pengurangan ragam pola konsumsi pangan; (3) terdapat kecenderungan beragamnya respons perubahan pola produksi pertanian petani terhadap pertambahan jumlah penduduk; (4) dalam kaintannya dengan stabilitas politik nasional, bayangan krisis lahan pertanian sebaiknya diantisipasi dengan program penataan penguaasan lahan yang lebih terarah; (5) perubahan pola produksi pertanian perlu diikuti dengan integrasi pola pengorganisasian petani yang mempunyai akar sosial budaya pedesaan dimana petani itu berada; dan (6) faktor preferensi individu, moral ekonomi atau institusi masyarakay pedesaan perlu untuk selalu dipertimbangkan baik adlam program swasembada pangan maupun program yang mengacu pada perwujudan pemerataan pendapatan di kalangan masyarakat pedesaan.
Pengembangan Pola Integrasi Tanaman-Ternak Merupakan Bagian Upaya Mendukung Usaha Pembibitan Sapi Potong Dalam Negeri Bambang Winarso; Edi Basuno
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v31n2.2013.151-169

Abstract

EnglishThe beef self-sufficiency program is aimed at raising beef cattle population to meet national meat consumption. If the program is successful it will reduce imports of live cattle, feeder cattle and beef. Sustainability of this program is expected to achieve beef self-sufficiency in the future. Self-sufficiency is ability to meet domestic demand with beef import of not more than 10 percent which is not produced domestically.  Business of beef cattle breeding today is mostly conducted by small-scale farmers with cow-calf operation pattern usually integrated with other agricultural commodity farms. To increase supply of of feeder cattle and population of beef cattle population at national level it requires certain efforts. In order to enhance cattle breeding business from small-scale to medium-scale ones, some efforts are needed such as integration pattern between crops and cattle. Opportunities for integrating crops and beef cattle are promising. The farmers need to apply technologies to access cheaper feed.  Credit provision with low interest rate and less complicated procedure to the bank for animal procurement will help farmers in increasing their livestock farm scales. Assistance of extension workers and related livestock officers are critically important to farmers in dealing with their beef cattle breeding business. IndonesianProgram swasembada daging sapi (PSDS) pada dasarnya merupakan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan populasi sapi potong. Program tersebut diarahkan agar kebutuhan konsumsi daging secara nasional dapat terpenuhi. Keberhasilan program tersebut berimplikasi pada menurunnya prosentase impor baik sapi hidup terutama sapi bakalan maupun daging sapi. Kekurangan daging sapi secara nasional selama ini masih ditanggulangi melalui impor daging maupun sapi hidup yang nilainya cukup besar. Keberlanjutan program ini dimaksudkan agar dimasa mendatang secara perlahan diharapkan Indonesia dapat mencapai swasembada. Pengertian swasembada yang dimaksud adalah besarnya kebutuhan daging asal impor tidak lebih dari 10 persen. Besaran daging impor 10 persen tersebut merupakan daging yang memang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Dilihat dari pelaku usaha pembibitan sapi potong saat ini, sebagian besar diusahakan  dan dikembangkan oleh usaha peternakan rakyat dengan pola produksi induk-anak (cow-calf operation) dalam usaha skala kecil dan biasanya terintegrasi dengan usaha pertanian lainnya. Untuk meningkatkan ketersediaan jumlah bibit sapi bakalan secara nasional dan dalam  upaya peningkatan populasi sapi potong diperlukan upaya–upaya tertentu. Agar usaha pembibitan ternak sapi potong dapat berkembang dari skala kecil menjadi skala menengah salah satu upaya adalah peningkatan skala usaha yang dapat diimplementasikan melalui pola integrasi antara tanaman dengan ternak sapi potong. Peluang untuk pengembangan kearah tersebut sebenarnya terbuka lebar, hanya saja diperlukan upaya serius untuk menindaklanjuti usaha tersebut. Untuk mengarah dari usaha pembibitan tradisional skala kecil ke usaha pembibitan skala menengah memang tidak mudah, banyak hal yang harus diupayakan dan diperlukan penanganan yang lebih serius oleh pemerintah terutama dalam hal peningkatan aplikasi teknologi ke peternak terutama teknologi pengadaan pakan murah dan mudah yang bisa dijangkau oleh peternak. Selain itu kebijakan penyediaan plafon kredit untuk pengadaan ternak dengan bunga rendah yang mudah diakses dengan aturan yang lebih fleksibel sangat membantu peternak dalam meningkatkan skala usaha pembibitan ternak sapi potong. Untuk semua itu, peran penyuluh maupun dinas peternakan dalam membantu peternak untuk mengatasi permasalahan dilapangan sangat dibutuhkan.
Pola Komunikasi dalam Pengembangan Modal Manusia dan Sosial Pertanian Retno Sri Hartati Mulyandari; Sumardjo Sumardjo; Nurmala K. Pandjaitan; Djuara P. Lubis
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v28n2.2010.135-158

Abstract

EnglishThis paper aims to analyze the high quality of agricultural human capital and social indicators in improving the performance of national development and to formulate their communication patterns to support capacity building of human and social capital of agriculture in every line of agricultural development. The lack of agricultural human capital and social capital capacity is one of the constraints causing the accessibility limitation for Indonesian agriculture to face the global competition. The low farmer’s education attainment has caused a low capacity of farmers to manage information and to adopt new technology resulting the low products quality. At the extension level, the shortage number and quality of the extension workers has also contributed to that situation. Beside low of basic capability, most of the extension workers do not have adequate mental capacity, especially related to integrity, communication skills, and moral and ethical capacity. At the policy maker’s level, many local government institutions have no capacity to mapping agricultural resources along with their capability to make use of the available resources. With the high technical ability, agricultural human resource as a capital resource and as a social resource should have shared values and rules that expressed through personal relationships, trust, and common sense about the community responsibilities. To strengthen agricultural sector In supporting national development, agricultural sector need appropriate communication patterns for agricultural human resource improvement at each level of agricultural development. Such communication pattern should be based on the convergent-interaction communication through knowledge sharing model. This model is appropriate for both agricultural personnel and for farmers. Through active role of various institutions within the Ministry of Agriculture and with the help of modern information technology, a network to reach farmers could be achieved. The extension workers or village facilitators are required in the development of agricultural community because of its important function as problem analyst, group supervisor, trainers, innovators, and liaison officers.IndonesianTulisan ini ditujukan untuk menganalisis indikator modal manusia dan sosial pertanian yang berkualitas dalam meningkatkan kinerja pembangunan nasional, dan merumuskan pola komunikasi untuk mendukung peningkatan kapasitas modal manusia dan sosial pertanian di setiap lini pembangunan pertanian. Keterbatasan kapasitas modal manusia dan sosial pertanian merupakan salah satu penyebab kurang mampunya pertanian Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Rendahnya tingkat pendidikan petani menyebabkan kemampuan dalam mengolah informasi dan mengadopsi teknologi relatif sangat terbatas sehingga menghasilkan produk yang berkualitas rendah. Pada tingkat penyuluh, ketersediaannya di lapangan juga sangat terbatas jumlah dan kualitasnya. Selain kemampuan dasar yang masih rendah, sebagian besar penyuluh juga belum memiliki kapasitas mental yang memadai, khususnya terkait dengan integritas, kemampuannya dalam berkomunikasi, serta kapasitas moral dan etika. Sedangkan di tingkat pengambil kebijakan, masih banyak instansi daerah yang belum mampu memetakan sumber daya pertanian di daerah secara komprehensif dan memiliki kecermatan dalam membuat konsep pemanfaatannya. Selain memiliki kemampuan teknis yang tinggi, SDM pertanian sebagai modal manusia dan sosial pertanian juga harus memiliki dan berbagi nilai (shared values) serta pengorganisasian peran-peran (rules) yang diekspresikan dalam hubungan-hubungan personal (personal relationships), kepercayaan (trust), dan common sense tentang tanggung jawab komunitas (bersama). Agar sektor pertanian semakin kuat dalam mendukung pembangunan nasional, diperlukan pola komunikasi yang tepat untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM pertanian di setiap lini pembangunan pertanian. Pola komunikasi dalam peningkatan kapasitas SDM pertanian dalam konsep sebagai modal manusia dan sosial yang unggul mengacu pada pola komunikasi interaksional konvergen melalui model berbagi pengetahuan (knowledge sharing model). Model ini tidak hanya sesuai untuk SDM dalam kategori aparatur pertanian, namun juga sesuai untuk petani. Peran aktif berbagai institusi dalam lingkup Departemen Pertanian yang diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi, upaya untuk mewujudkan jaringan informasi bidang pertanian sampai di tingkat petani dapat diwujudkan. Fasilitator atau pendamping, khususnya penyuluh pertanian sangat dibutuhkan dalam pengembangan masyarakat karena mempunyai fungsi sebagai analis masalah, pembimbing kelompok, pelatih, inovator, dan penghubung.

Page 28 of 40 | Total Record : 395

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

1982 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi : In Press Vol 39, No 1 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi More Issue