cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Forum Penelitian Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02164361     EISSN : 25802674     DOI : -
Core Subject : Economy, Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance
Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi penelitian yang berisi review, gagasan, dan konsepsi orisinal bidang sosial ekonomi pertanian, mencakup sumber daya, agribisnis, ketahanan pangan, sosiologi, kelembagaan, perdagangan, dan ekonomi makro.
Arjuna Subject : -
Articles 395 Documents
 32   33   34   35   36 
Tinjauan Historis dan Perspektif Pengembangan Kelembagaan Irigasi di Era Otonomi Daerah nFN Saptana; nFN Hendiarto; nFN Sunarsih; nFN Sumaryanto
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v19n2.2001.50-65

Abstract

EnglishThe primer mover of agriculture development consist of four factors, which are natural resources, human resource, technology, and institution. It is predicted that improvement of both food production and farm income will be driven by the following pressure factors: (1) The implication of globalization and liberalization, as well as international community coersion on environmental aspects; (2) The more limited of government expenditure, (3) The increase of natural resources scarcity and its degradtion, and (4) The launching of autonomy and its implication on decentralization of development. Historically, natural resources management has been managed partially through centralistic and top-down style. Deal with water resources management, the approach affected malfunction of local institution, the out comes was ineficient irrigation. Irrigation should be managed simultaneously both on supply and demand side. Refer to empirical studies it was convenient that enhancement of demand side management will increase food production and farm income significantly. It is useful to review irrigation performance, especially focused on institutional aspects. IndonesianAda empat faktor penggerak utama dalam pembangunan pertanian, yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi, dan kelembagaan. Upaya peningkatan produksi pangan dan pendapatan petani di hadapkan pada arus globalisasi ekonomi, pelestarian lingkungan, anggaran pembangunan yang terbatas, kelangkaan sumberdaya dan pelaksanaan otonomi daerah. Secara historis pengelolaan sumberdaya alam dengan pendekatan sentralistik (top down) telah berdampak pada memudarnya kelembagaan lokal dan inefisiensi pengelolaan sumberdaya alam dan air. Secara teoritis, pengelolaan air irigasi yang efisien membutuhkan pendekatan simultan yakni dari penyediaan air(supply management) dan dari sisi pemanfaatan (demand management). Secara empiris, pendekatan dari sisi pemanfaatan masih sangat membutuhkan perbaikan mempunyai peluang yang besar untuk dapat memberikan  kontribusi yang nyata dalam peningkatan produksi pangan dan pendapatan petani. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan tinjauan historis kelembagaan irigasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan irigasi, menarik benang merah yang merupakan simpul-simpul kritis dalam pengembangan kelembagaan irigasi, dan merumuskan pengembangan kelembagaan irigasi di era otonomi daerah.
Dampak Pelelangan Terhadap Stabilisasi Harga Ikan pada Tingkat Produsen di Pantai Utara Jawa Victor T. Manurung; Mat Syukur
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v7n2.1989.12-19

Abstract

IndonesianPemasaran ikan pada tingkat produsen merupakan masalah yang kompleks dalam sistem produksi prikanan rakyat. Peningkatan produksi tanpa diikuti dengan upaya perbaikan pemasaran belum tetntu dapat meningkatkan pendapatan nelayan (produsen). Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai lembaga pemasaran dimaksudkan dapat berperan untuk memperbaiki pemasaran pada tingkat produsen. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pelelangan terhadap stabilitas harga pada tingkat produsen. Metoda analisis adalah analisa struktur pasar dan variabilitas harga. Lokasi penelitian adalah TPI Eretan Wetan dan Bedahan di Kabupaten Indramayu Jawa Barat dan TPI Brondong dan Kranji di Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai September 1988. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelelangan mempengaruhi struktur pasar dan perilaku harga pada tingkat produsen. Pada penjualan dengan sistem lelang, variabilitas harga bulanan lebih kecil daripada harga bulanan pada penjualan tanpa sistem lelang. Ini berarti bahwa pada penjualan dengan lelang, harga lebih stabil daripada harga pada penjualan dengan tanpa lelang. Dengan kata lain, pada batas tertentu, kegiatan pelelangan dapat menstabilkan harga pada tingkat produsen.
Swasembada Beras Berkelanjutan: Dilema antara Stabilisasi Harga dan Distribusi Pendapatan Sri Nuryanti
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v35n1.2017.19-30

Abstract

Like other Asian countries, Indonesia tries to achieve rice self-sufficiency. To improve farmers’ competitiveness through agricultural investment and infrastructure, the government intervenes the rice market through subsidies, tariff import, and other support mechanisms for domestic producers. These interventions aims to improve farmers’ welfare and to maintain retail price. Rice is a staple food and it also has social and economic roles. Furthermore, rice is a political good. Rice self-sufficiency makes the country look improved and developed.  The government takes measures to achieve rice self-sufficiency. The study aims to review rice policy implementation along with the self-sufficiency achievement by elaborating policy intervention and its implication in the market. Results of the study showed that involvement of state-owned companies in rice market could minimize market failure, but it encouraged an oligopolistic market structure and biased rice policy toward certain interest group. Shifting orientation of rice policy from price stabilization to income distribution might encourage a better rice market toward sustainable rice self-sufficiency. AbstrakIndonesia hendak mencapai swasembada pangan khususnya beras sebagaimana negara Asia yang lain. Dalam rangka mendorong daya saing petani melalui investasi dan infrastruktur pertanian, pemerintah melakukan intervensi pasar beras melalui beragam subsidi, tarif, dan mekanisme bantuan lain untuk produsen domestik.  Intervensi ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan produsen dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Beras tidak saja berperan sebagai bahan makanan semata, melainkan juga mempunyai peran sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Peran tersebut membuat beras jauh lebih penting dibandingkan bahan pangan yang lain. Keyakinan bahwa dengan swasembada beras membuat negara tampak unggul dan maju. Oleh karena itu, berbagai kebijakan beras diimplementasikan guna mencapai target swasembada. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji ulang implementasi kebijakan perberasan dalam rangka pencapaian swasembada dengan menelaah intervensi kebijakan beserta implikasinya terhadap pasar. Hasil menunjukkan bahwa keterlibatan Badan Usaha Milik Negara di dalam pasar beras dapat mengurangi kegagalan pasar, meskipun keberadaannya membuat struktur pasar cenderung oligopolistik dan kebijakan beras menjadi bias kepada kelompok kepentingan tertentu. Pergeseran orientasi kebijakan beras dari stabilisasi harga ke distribusi pendapatan memungkinkan ke arah pasar beras yang lebih baik menuju swasembada beras yang berkelanjutan.
Stabilisasi Harga Pangan Nonberas di Malaysia Bambang Sayaka; Setyo Adhie
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v34n1.2016.71-86

Abstract

EnglishMalaysian Government applies policy on non-rice price stabilization through farmers’ product purchase, incentives for farmers, and retail price control. This paper aims (i) to review Malaysia’s policy on food production; (ii) to assess price control and farmers’ protection policy; and (iii) to learn a lesson from Malaysia’s success in stabilizing strategic goods prices. Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism (MDTCC) controls strategic goods price established by Malaysian Government. Federal Agricultural Marketing Agency (FAMA) controls domestic supply of agricultural products such that the prices are feasible to farmers but affordable to consumers. Ministry of Agriculture Indonesia could learn from success of this neighboring country in protecting farmers for producing agricultural products in order to maintain domestic supply and to stabilize food price.IndonesianPemerintah Malaysia melakukan stabilisasi harga pangan nonberas melalui jaminan pembelian hasil panen petani, insentif kepada petani, dan pengendalian harga eceran. Tulisan ini bertujuan untuk (i) melakukan tinjauan kebijakan Pemerintah Malaysia dalam produksi pangan; (ii) mempelajari kebijakan pengendalian harga pangan strategis dan perlindungan bagi petani; dan (iii) mengambil manfaat dari keberhasilan Malaysia dalam mengendalikan harga produk strategis. Kementerian Dalam Negeri, Koperasi, dan Kepenggunaan (KPDNKK) Malaysia mengendalikan harga eceran kebutuhan pokok yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Malaysia. Federal Agricultural Marketing Agency (FAMA) mengendalikan pasokan produk pertanian ke pasar domestik dengan menjaga harga dasar yang menguntungkan bagi petani tetapi masih terjangkau bagi konsumen. Kementerian Pertanian Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara jiran tersebut untuk membantu petani agar tetap bergairah menghasilkan produk pertanian sehingga pasokan dan harga pangan relatif stabil.
Kebijakan Harga Beras Ditinjau dari Dimensi Penentu Harga nFN Hermanto; nFN Saptana
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v35n1.2017.31-43

Abstract

Rice is a staple food for most of Indonesian and becoming a quasi-public commodity. The government of Indonesia is implementing rice price policies in achieving domestic rice price stability. Floor price policy aims at protecting farm-gate price, while ceiling price aims at protecting price at consumers’ level. This paper aims to discuss a conceptual review of rice price policies. The current rice price policies lead to policies that take into account some dimensions of the determining factors, namely the dimensions of products, varieties, qualities, and levels in marketing chain. Existing rice price policies were governed by the segmented regulations. A comprehensive rice price policy is required to improve effectiveness and efficiency of the policies. It is necessary to formulate a policy capable of harmonizing the relationship between producer farmers, processing industries, marketing institutions, and consumers in a supply chain system.  AbstrakBeras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia, sehingga beras merupakan komoditas kuasi publik yang memiliki nilai strategis, baik dari aspek ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan politik. Dalam upaya mewujudkan stabilitas harga gabah/beras, pemerintah menerapkan kebijakan harga dasar dan harga maksimum. Harga dasar ditujukan untuk melindungi petani sebagai produsen dari jatuhnya harga gabah saat panen raya, sedangkan harga maksimum ditujukan untuk melindungi konsumen terutama dari lonjakan harga saat musim paceklik. Tulisan ini bertujuan untuk membahas tinjauan konseptual kebijakan harga gabah/beras kaitannya dengan beberapa dimensi penentu harga gabah/beras. Kebijakan harga gabah/beras pada saat ini sudah mengarah pada kebijakan harga yang memperhatikan dimensi perbedaan bentuk, jenis, kualitas, dan tingkatan dalam rantai pasar, namun belum memperhatikan dimensi musim panen. Kebijakan harga tersebut juga masih diatur dalam peraturan dan perundangan yang terpisah pisah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas di dalam mengimplementasikan kebijakan stabilisasi harga beras diperlukan kebijakan harga gabah/beras yang komprehensif. Untuk itu perlu dirumuskan suatu kebijakan yang mampu melakukan harmonisasi hubungan antara petani produsen, industri pengolahan, lembaga pemasaran, hingga ke tingkat konsumen dalam suatu rantai pasok dan rantai nilai tambah yang efisien dan memberikan keuntungan yang wajar bagi masing-masing pihak. 
Faktor-Faktor Dominan dalam Pembentukan Lembaga Sosial Gelar Satya Budhi; Mimin Aminah
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v27n1.2009.29-41

Abstract

EnglishLocal institutions have important role in the people-centered development vision, but such institutions establishment is carried out in absence of good social process.  This condition leads to poor performance of the institution, even it does not function at all, without any improvement in the long term.  Theoretical references, research as well as experience of establishing institutions suggest using some dominant factors in institutional development in order to get better performance.  There are at least six dominant factors in institutional establishment, namely the principles of democratic, participative, diffusion of innovation, and empowerment, besides the existence of conflict in the community and divergent orientation among residents.IndonesianLembaga lokal memiliki peran sangat penting dalam pembangunan yang memiliki visi mengutamakan masyarakat (people-centered development). Akan tetapi pembentukan lembaga seringkali tidak dilakukan melalui proses sosial yang matang. Keadaan seperti ini menyebabkan banyak lembaga yang dibentuk memiliki kinerja kurang optimal bahkan tidak berfungsi, tanpa ada perbaikan untuk jangka waktu lama. Referensi teoritis, penelitian dan pengalaman pembentukan lembaga menyarankan bahwa untuk memperoleh lembaga yang memiliki kinerja baik, maka pembentukan lembaga harus didasarkan pada beberapa faktor-faktor dominan.  Sekurang-kurangnya terdapat enam faktor dominan dalam pembentukan lembaga, yaitu prinsip demokratis, partisipatif, difusi inovasi, dan pemberdayaan, selain pemahaman mengenai keberadaan konflik di masyarakat dan perbedaan orientasi anggota masyarakat pada saat pembentukan lembaga.
Penerapan Konsep Manajemen Rantai Pasok Pada Produk Unggas nFN Saptana; Rangga Ditya Yofa
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v34n2.2016.143-161

Abstract

EnglishMarketing and logistics experts pay great attention to the concept of supply chain management and try to operationalize in agricultural development especially for high-value products, such as poultry products. The supply chain management concept is interpreted from various perspectives including marketing and logistics perspectives. This paper aims to analyze (1) a conceptual review of supply chain management; (2) the dynamics of production and consumption of poultry products; (3) performance of supply chain management on poultry products; and (4) integrated supply chain management strategy formulation for poultry products. This study applies analysis of review from various sources of literature, primary journals, research results, and text books. A review of the conceptual aspects of supply chain management has identified the different concepts of marketing with supply chain management. Supply chain management analysis on poultry products can improve poultry product distribution efficiency through product process integration among the actors. Production and consumption performance of poultry products showed a high increase, but its trade position is still deficit. In order to realize an efficient distribution system of poultry products, it is necessary to implement integrated supply chain management. In this context, the government needs to facilitate growth and development of poultry agribusiness partnership through integrated supply chain management approach.IndonesianPakar pemasaran dan logistik memberikan perhatian besar terhadap konsep manajemen rantai pasok dan mencoba mengoperasionalkan dalam pembangunan pertanian, terutama pada produk bernilai ekonomi tinggi, seperti produk-produk perunggasan.  Konsep manajemen rantai pasok dimaknai dari berbagai perspektif, antara lain perspektif pemasaran dan logistik. Tulisan ini bertujuan untuk (a) meng-analisis konsep manajemen rantai pasok; (b) mengkaji dinamika perkembangan produksi dan konsumsi produk unggas; (c) mengkaji kinerja manajemen rantai pasok produk unggas; dan (d) merumuskan strategi manajemen rantai pasok produk unggas secara terpadu. Metode yang digunakan adalah analisis review dari berbagai sumber pustaka, baik jurnal primer, hasil penelitian, dan buku-buku terkait topik tulisan. Tinjauan dari aspek konseptual manajemen rantai pasok telah berhasil mengidentifikasi perbedaan konsep pemasaran dengan manajemen rantai pasok. Penggunaan analisis manajemen rantai pasok pada produk perunggasan dapat meningkatkan efisiensi distribusi produk perunggasan melalui keterpaduan proses produk dan antarpelaku dalam rantai pasok. Kinerja produksi dan konsumsi produk perunggasan menunjukkan peningkatan  yang tinggi, namun posisi perdagangannya hingga kini masih defisit. Dalam rangka mewujudkan sistem distribusi produk perunggasan yang efisien diperlukan  penerapan manajemen rantai pasok secara terpadu. Dalam hal ini, pemerintah perlu memfasilitasi bagi tumbuh dan berkembangnya kemitraan usaha agribinis perunggasan melalui pendekatan manajemen rantai pasok secara terpadu.
Pergeseran dalam Indeks Kelaparan Global (Global Hunger Index) 2000-2017: Implikasi terhadap Kebijakan Pertanian, Pangan, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Agus Pakpahan
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v35n2.2017.75-90

Abstract

The main objective of this paper is to show that the concept of food security should not be separated from hunger given that measures, such as of food sufficiency per capita or household food purchasing power, cannot by themselves indicate the quality of human resources in one country.  There exists an X-factor between food sufficiency per capita on the one hand, and human resources quality on the other hand, that must be analysed. In 2017, the Global Hunger Index (GHI) values of 14 achieved by developing countries managed to match those of developed countries. This opens the opportunity, particularly for Indonesia, to re-examine non-income variables and establish policy frameworks to solve hunger. A key component to the issue is the persistent lack of animal protein consumption in Indonesia and elsewhere. This paper suggests that animal protein must be produced in a way that economically cheap and frees the production system from environmental deterioration and problems arising from antibiotic resistance. AbstrakTujuan utama tulisan ini adalah untuk menunjukkan bahwa konsep ketahanan pangan tidak terlepas dari konsep kelaparan dimana konsep yang terakhir ini menguraikan dimensi kualitas sumber daya manusia. Ukuran kecukupan pangan per kapita atau daya beli pangan rumah tangga tidak dapat dengan sendirinya menunjukkan kualitas sumber daya manusia di satu negara. Di antara kecukupan pangan per kapita di satu sisi dan kualitas sumberdaya manusia di sisi lain terdapat faktor X.  Faktor X adalah faktor yang harus dipahami dalam upaya mengintegrasikan antara konsep ketahanan pangan dan kualitas sumberdaya manusia dalam waktu yang bersamaan. Keberhasilan 14 negara berkembang mencapai status Indeks Kelaparan Global (IKG) yang sama dengan IKG negara maju pada 2017 membuka peluang negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, untuk mengambil pelajaran dari negara-negara tersebut dalam rangka memahami faktor X, khususnya faktor non-pendapatan, dalam rangka menemukan solusi kelaparan bagi Indonesia. Salah satu komponen strategis yang paling mendesak adalah bagaimana mengatasi kekurangan konsumsi protein hewani yang telah berlangsung selama ini. Namun demikian, sistem produksi protein hewani yang perlu dibangun adalah sistem produksi protein hewani yang terbebas dari masalah resistensi antibiotika dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Factors Determining Organic Farming Adoption: International Research Results and Lessons Learned for Indonesia nFN Ashari; Juwaidah Sharifuddin; Mohamed Zainal Abidin
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v35n1.2017.45-58

Abstract

Indonesia is potential to develop organic farming as it has suitable land and supporting technology. Demand for organic product is supposed to increase in the future due to people’s awareness about safety and healthy food. It implies that organic farming has a good prospect to develop as agriculture-base business. However, it seems that farmers’ response to adopt organic farming technology is very low indicated by low rate of adoption. Actually, many countries have experiences in term of organic farming. This paper aims to assess determinant factors of organic farming adoption based on international research experiences and to withdraw lessons learned to raise adoption rate in Indonesia. The results showed that the determinant factors of organic farming adoption consisted of various aspects, i.e. (1) information and knowledge availability, (2) economic and financial motives, (3) technical and management skills, (4) social consideration, (5) environmental concern, (6) institutional environment, and (7) farmers’ socio-economic and demographic background. Accordingly, those aspects should be taken into account in policy formulation to encourage organic farming adoption. Indeed, government’s role is very crucial, mainly to convince farmers about organic farming benefit and to provide information as well as technical assistance. AbstrakIndonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan pertanian organik karena tersedia lahan dan teknologi pendukungnya. Permintaan produk organik juga diperkirakan meningkat pada masa mendatang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman dan sehat. Hal ini menyiratkan bahwa pertanian organik memiliki prospek bagus sebagai bisnis berbasis pertanian. Namun, nampaknya respon petani untuk mengadopsi teknologi pertanian organik sangat lambat yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat adopsi. Sebetulnya banyak negara yang memiliki pengalaman dalam adopsi pertanian organik seperti dikemukakan sejumlah literatur. Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui faktor penentu adopsi pertanian organik berdasarkan pengalaman penelitian di manca negara dan menarik pelajaran untuk meningkatkan tingkat adopsi di Indonesia. Sumber literatur adalah hasil hasil penelitian terkait dengan adopsi pertanian organik baik di negara maju maupun berkembang. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa faktor penentu adopsi pertanian organik terdiri dari berbagai aspek, yaitu (1) tersedianya informasi dan pengetahuan, (2) motif ekonomi dan keuangan, (3) keterampilan teknis dan manajemen, (4) pertimbangan sosial, (5) kepedulian lingkungan, (6) lingkungan kelembagaan, dan (7) latar belakang sosial ekonomi dan demografi petani. Dengan demikian, untuk mendorong adopsi pertanian organik sejumlah aspek tersebut harus dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan dan program. Peran pemerintah sangat penting terutama untuk meyakinkan petani tentang manfaat pertanian organik, penyediaan informasi, maupun bantuan teknis bagi petani
Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian Sulistyo Prabowo; Azmawani Abd Rahman
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v34n1.2016.57-70

Abstract

EnglishHalal agriculture-based commodities have been growing rapidly in the world market, but Indonesia’s role is still limited. People think that halal certificate is a religious issue. This paper aims to assess positive sides of the halal certification in order to strengthen the agriculture-based industrial sector. This is a literature review and an observation of practice implementation of halal assurance system in Indonesia. Information was obtained from journals, books, magazines, newspapers and electronic media, such as official webs of certification bodies as well as personal communication with competent sources. The results indicate that issues on halal products become a significant opportunity to improve agribusiness economic power by strengthening agriculture-based industries.IndonesianKomoditas halal berbasis pertanian telah berkembang pesat di pasar dunia, namun peranan Indonesia masih sangat rendah. Hal tersebut tidak terlepas dari rendahnya kesadaran masyarakat yang masih menganggap halal hanya sebagai isu agama semata. Tulisan ini berupaya untuk melihat sisi positif sertifikasi halal dalam memperkuat sektor industri berbasis pertanian. Metode yang dilakukan adalah melalui peninjauan pustaka-pustaka yang relevan dan pengamatan praktik pelaksanaan sistem jaminan halal di Indonesia. Informasi didapatkan melalui sumber-sumber dari jurnal, buku, majalah, koran, dan media elektronik seperti halaman resmi organisasi lembaga sertifikasi serta komunikasi pribadi dengan narasumber yang kompeten. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa isu halal menjadi peluang yang sangat besar untuk meningkatkan kekuatan perekonomian agribisnis melalui penguatan industri berbasis pertanian. Selain itu, tulisan ini juga memberikan gagasan yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam menentukan strategi dan kebijakan di bidang pertanian.

Page 34 of 40 | Total Record : 395

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

1982 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi : In Press Vol 39, No 1 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi More Issue