cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Forum Penelitian Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02164361     EISSN : 25802674     DOI : -
Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi penelitian yang berisi review, gagasan, dan konsepsi orisinal bidang sosial ekonomi pertanian, mencakup sumber daya, agribisnis, ketahanan pangan, sosiologi, kelembagaan, perdagangan, dan ekonomi makro.
Arjuna Subject : -
Articles 395 Documents
Potensi Pengembangan Pupuk Organik Insitu Mendukung Percepatan Penerapan Pertanian Organik Valeriana Darwis; Benny Rachman
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v31n1.2013.51-65

Abstract

EnglishOrganic fertilizer in-situ application is the beginning of organic farming. In-situ organic fertilizer raw materials can be obtained from straw and dung. National straw production is 30.4 million tons per year and cow’s dung production is 3.8 million tons per month. Technology for organic fertilizer production is simple, namely through stacking the straw and flipping it. Solid fertilizer organic fertilizer cost is Rp 417 per kg and that of liquid organic fertilizer is Rp 3,510 per liter. Accelerating organic farming implementation can be carried out through: (1)  use of straw, (2) sustainable cattle and livestock integration program, (3) price subsidy policy, (4) provision of organic fertilizer processing equipments, composting houses, and organic fertilizer processing units, and (5) standardization and labeling of farmers-produced organic fertilizer. IndonesianPemakaian pupuk organik in-situ di tingkat petani merupakan awal dalam mewujudkan pertanian organik. Bahan pupuk organik in-situ dapat diperoleh dari jerami dan kotoran hewan (kohe). Potensi jerami secara nasional dalam satu tahun sebesar 30,4 juta ton dan kohe sapi 3,8 juta ton per bulan. Teknologi membuat pupuk organik sangat sederhana yaitu dengan cara menumpuk dan membalik-baliknya. Biaya yang dikeluarkan dalam membuat satu kilogram pupuk organik padat sebesar Rp 417 dan Rp 3.510 per liter untuk pupuk organik cair. Percepatan implementasi pertanian organik dapat dilaksanakan melalui : (1) kebijakan pemakaian jerami secara bijak, (2) program integrasi sapi dan ternak secara berkelanjutan, (3) penerapan kebijakan subsidi harga pupuk organik yang lebih menarik, (4) memberikan bantuan pembuatan pupuk organik secara berjenjang dimulai dari pemberian alat pengolah pupuk organik, kemudian diteruskan ke pemberian Rumah Kompos dan terakhir ke pemberian unit pengolah pupuk organik, (dan 5) standarisasi dan pelabelan pupuk organik produksi petani.
Swasembada Kedelai: Antara Harapan dan Kenyataan Gelar Satya Budhi; Mimin Aminah
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v28n1.2010.55-68

Abstract

EnglishThis paper aims to describe the state of production and consumption of soybean, the use of technology by farmers, and the factors supporting self-sufficiency in soybean. The main problem of the soybean economy is the difficulty to boost production to meet the fast growing consumption.  Stagnation of soybean production is due to incompletely technology applications and the use of low quality seeds leaving a low level of productivity.  The current price of the locally produced soybean  is not able to compete with the imported soybean.  The factors supporting self-sufficiency are the invention of high yield seed variety and better cultivation technology which necessary to transfer to the farmers to achieve the same level of productivity as that in research level.  However, invention of high yield seed needs an improvement of seeds supply system, both in terms of production and distribution.  In this context, Indonesia has huge marginal land for extensification to increase soybean production, although technology engineering for this purpose is required.  The other important supporting factor is the import tariff application for soybean with bound rate of 27 percent, although this is not currently applicable. Indonesia has a potential crop to substitute soybean.  However, efforts to promote the consumption of this alternative crop substitution are required to gradually replace soybean in the Indonesian diet.IndonesianTulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan produksi dan konsumsi  komoditas kedelai, penggunaan teknologi oleh petani, serta faktor-faktor pendukung swasembada.  Permasalahan utama dalam ekonomi kedelai adalah sulitnya memacu produksi untuk memenuhi konsumsi yang meningkat dengan pesat.  Terhambatnya produksi kedelai disebabkan antara lain karena teknologi tidak digunakan sepenuhnya dan kurangnya penggunaan benih bermutu, yang menyebabkan produktivitasnya tetap rendah.  Dengan harga yang berlaku saat ini, kedelai produksi lokal tidak mampu bersaing dengan kedelai impor. Faktor-faktor yang mendukung swasembada adalah dihasilkannya varietas kedelai yang memiliki produktivitas tinggi dan teknologi budidaya yang lebih baik, untuk ditransfer ke petani agar dapat menyamai produktivitas di tingkat penelitian.  Namun demikian ditemukannya varietas unggul perlu didukung oleh perbaikan sistem penyediaan benih bermutu, baik dari sisi produksi maupun distribusinya.  Indonesia juga memiliki lahan yang cukup luas untuk meningkatkan produksi kedelai di lahan marjinal, walaupun memerlukan rekayasa teknologi.  Faktor berikutnya yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung swasembada kedelai adalah penerapan bea masuk impor yang saat ini masih diperkenankan sampai batas 27 persen, namun saat ini tidak dimanfaatkan.  Selain itu, Indonesia juga memiliki komoditas substitusi yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai pengganti kedelai.  Diperlukan promosi diversifikasi substitusi kedelai agar secara bertahap komoditas alternatif tersebut dapat menggantikan kedelai dalam konsumsi rakyat Indonesia.
Swasembada Kedelai: antara Harapan dan Kenyataan Dewa Ketut Sadra Swastika
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v15n1-2.1997.57-66

Abstract

In Indonesia, soybean is the third important food crop after rice and corn. After being success in achieving rice  self-sufficiency, the goverment of Indonesia is trying to achieve self-suuficiency in other food crops like corn and soybean. Many efforts were done, including introduction of new varieties, special intensification (Gersus and Opsus), credit on palawija,and price policy, in order to encourage farmers to produce more soybean. This article is trying to show the performance of soybean self-sufficiency during the period of 25 years (1969-93) , and the future prospect of achieving self-sufficiency. The result of this study shows that since 1975 Indonesia fails to achieve self-sufficiency in soybean. This is due to the fact that the improvement of technology in soybean  cultural practice is relatively slow compared to that of rice. The slow progress of technology in combination with the slow process of transfer of technology from reseach institutes to farmers have resulted in a low yield. From 1988 to 1994 the yield was stagnant at about 1.1 tons/ha in average. Another constraint to achieve soybean self-sufficiency is the fact that soybean is a temperate crop. In Indonesia, it gives a better yield in the high altitude areas. On the other hands, soybean in high altitude is less competitived compared to horticulture crops, esspecialy vegetables. Therefore, special efforts are needed, esspecialy the utilization of bio-technology in plant breeding program of soybean in order to accelerate the achievement of soybean self sufficiency in the future
Kesempatan kerja di pedesaan Sulawesi Selatan Chaerul Saleh
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v4n1.1985.8-13

Abstract

There is no abstract available from the publish and or printed article
Aturan dan Mekanisme Perlindungan terhadap Dampak Liberalisasi Perdagangan untuk Siapa ? Budiman Hutabarat; Bambang Rahmanto
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v25n1.2007.56-71

Abstract

EnglishIndonesia and most developing countries (DGCs) are very enthusiastic to be part of the World Trade Organization (WTO) in a hope that free and fair trade could materialize and bring an improvement to their economies in the near future. Recognizing the fragile of their agricultural sectors and general economies, the WTO actually confers some provisions to DGCs in their transition to more open economies. But until the time of the Special Safeguard Mechanism (SSM) and Special Product (SP) introduction in July 2004, these provisions are hardly used by the DGCs for many reasons, which further provoke the DGCs to call for the SSM and SP provisions.  As the SSM and SP facilities are already in existence, Indonesia and the G-33 should not leave these facilities as blank cheque that only to be written by ineligible party. They have to be active to formulate modalities and rules for the SSM implementation.IndonesianIndonesia dan pada umumnya negara berkembang (NB) sangat bersemangat dalam perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD) dengan harapan bahwa di masa datang perdagangan bebas dan adil dapat terwujud dan memberi manfaat bagi perekonomian negara bersangkutan di masa depan.  Sebenarnya OPD telah menyadari akan rapuhnya sektor pertanian dan ekonomi negara berkembang ini dalam menghadapi liberalisasi perekonomian dunia, sehingga mereka diberikan pengecualian-pengecualian penerapan beberapa aturan OPD. Namun, sampai saat diperkenalkannya Mekanisme Perlindungan Khusus (MPK) dan Produk Khusus (PK) pada Juli 2004, pengecualian-pengecialian itu tidak dapat dilaksanakan NB sendiri karena berbagai alasan, yang mendorong mereka menuntut adanya fasilitas baru, yakni MPK dan PK. Dengan telah tersedianya fasilitas MPK dan PK ini, Indonesia dan K-33 seyogianya tidak membiarkannya sebagai cek kosong yang hanya akan ditulis oleh pihak yang tidak berhak. Indonesia dan K-33 harus aktif merumuskan modalitas dan aturan pelaksanaan MPK.
Keragaan Usahatani Coklat Rakyat: Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Tenggara nFN Andriati; Budiman Hutabarat; Jefferson Situmorang
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v12n1.1994.61-69

Abstract

Pengembangan tanaman perkebunan dari dana pembangunan juga diarahkan oleh pemerintah ke skala kecil (rakyat) dan tidak hanya pada skala perusahaan. Makalah ini ditujukan untuk mengkaji keragaan sistem budidaya tanaman coklat rakyat dan langkah-langkah penganan pasca panennya. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan September tahun 1989. Data primer yang digunakan diperoleh dari wawancara petani pemilik kebun coklat dan pedagang. Analisa data dilakukan secara tabulasi yang meliputi analisis usahatani dan B/C ratio. Dari hasil analisa diperoleh bahwa usahatani coklat sebagian besar dikerjakan sendiri oleh keluarga petani. Tenaga kerja keluarga petani sudah memiliki keterampilan dalam memelihara tanaman coklat yang meliputi memangkas, menyiang dan menyemprot, tetapi dosis pemupukan N, P dan K masih rendah karena keterbatasan modal yang dimiliki petani. Sementara itu pelaksanaan panen, pengangkutan dan pengupasan cukup baik sedangkan kegiatan pemeraman (fermentasi), pencucian dan pengeringan masih kurang baik yang menyebabkan resiko kebusukan biji coklat tinggi. Adanya ke dua faktor ini menyebabkan sekitar 10 persen petani terpaksa menjual biji coklat basah dengan harga murah dan sekitar 90 persen petani menjual biji coklat yang dikeringkan dengan tenaga matahari dengan kadar air 20 - 25 persen. Perbedaan pendapatan yang diterima petani pada penjualan biji basah dengan biji kering relatif tinggi dengan B/C ratio 1,72 pada biji basah dan 2,31 pada biji kering. Dalam jangka pendek dan jangka panjang uluran tangan pemerintah berupa teknologi sederhana untuk memecahkan masalah yang dihadapi petani sangat diperlukan.
Arah, Kendala dan Pentingnya Diversifikasi Konsumsi Pangan di Indonesia Mewa Ariani; nFN ashari
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v21n2.2003.99-112

Abstract

EnglishFood consumption diversification (FCD) is possible to develop in Indonesia, a country consisting of thousands of islands with various social and economic circumstances, and diversified soil fertility and regional potentials. This paper aims to describe direction, constraints and importance of FCD. The FCD policy was designed to decrease rice consumption and began since early 1960’s, but the reality shows that rice as staple food in all provinces tends to intensify. People tend to dislike local food, such as corn and tubers, and they tend to enjoy global food, such as noodle. Some factors constraining FCD are: (1) rice is more tasteful and easier to cook, (2) concept of eating in which people have to eat rice in their menus, (3) rice as superior commodity is available abundantly and its price is cheap, (4) low community’s income, (5) low technology processing and less promotion of non rice food, (6) overlapped food policies, and (7) wheat import policy and intensive noodle products promotion. It is important to have a successful program on FCD because it will not improve human resource only, but it will also have positive impact on food security, farmers’ income, food agro industry, and saving foreign exchange.IndonesianIndonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan keragaman sosial, ekonomi, kesuburan tanah dan potensi daerah, memungkinkan untuk tercipta diversifikasi konsumsi pangan (DKP). Makalah ini bertujuan untuk menganalisis arah, kendala dan pentingnya DKP. Kebijakan DKP bertujuan untuk menurunkan konsumsi beras sudah dirintis sejak awal tahun 60-an, namun kenyataan menunjukkan posisi beras sebagai pangan pokok di semua provinsi semakin kuat. Pangan lokal seperti jagung dan umbi-umbian ditinggalkan masyarakat, sebaliknya pangan global seperti mi semakin banyak digemari. Beberapa faktor yang menjadi penghambat DKP adalah karena rasa beras lebih enak dan mudah diolah, konsep makan, merasa belum makan kalau belum makan nasi, beras sebagai komoditas superior ketersediaannya melimpah dengan harga yang murah, pendapatan masyarakat masih rendah, teknologi pengolahan dan promosi pangan non beras masih rendah, kebijakan pangan yang tumpang tindih, serta kebijakan impor gandum dan promosi produk mi yang gencar. Keberhasilan kebijakan DKP penting tidak hanya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, tetapi juga berdampak positif pada ketahanan pangan, pendapatan petani dan agroindustri pangan serta menghemat devisa.
Aspek ekonomi pengembangan usaha budidaya rumput laut di Indonesia Erizal Jamal
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v9n2-1.1992.11-20

Abstract

IndonesianSumberdaya laut merupakan salah satu sumber perekonomian yang sangat penting bagi Indonesia. Berbagai biota laut, yang menghuni hampir duapertiga wilayah Indonesia, merupakan sumber makanan dan mata pencaharian dari hampir 1,5 juta nelayan yang hidup di daerah-daerah pantai. Selama ini usaha penangkapan ikan di laut merupakan mata pencaharian utama sebagian besar (90 persen) penduduk desa pantai. Usaha-usaha lain seperti budidaya pantai kurang berkembang, walaupun potensi untuk itu cukup besar. Usaha budidaya rumput laut, sebagai salahsatu usaha budidaya pantai, saat ini telah mulai dikembangkan di beberapa daerah. Usaha yang tidak menuntut banyak keterampilan dan padat karya ini, merupakan media yang baik untuk memanfaatkan tenaga kerja keluarga yang selama ini baru terserap 48,0 - 50,6 persen dari potensi yang ada. Secara ekonomi usahatani budidaya rumput laut ini cukup menguntungkan, dengan mengabaikan tenaga kerja keluarga yang digunakan, usaha ini memberikan nilai B/C Ratio sebesar 5,05. Sementara itu, dalam pemasaran masih ditemui beberapa masalah terutama karena terbatasnya pasar dan rendahnya mutu hasil. Pengembangan lebih lanjut perlu dilakukan dengan memperbaiki kegiatan budidaya yang dilakukan petani. Usaha ini dapat dilakukan dengan memperbaiki pola hubungan petani dengan pengusaha. Studi ini dilakukan dengan mempelajari beberapa penelitian yang telah ada, terutama yang berkaitan dengan upaya-upaya pengembangan budidaya rumput laut dan desa pantai, serta didukung data sekunder dari berbagai sumber.
Revitalisasi Sistem Penyuluhan Pertanian dalam Perspektif Membangun Industrialisasi Pertanian Perdesaan Kurnia Suci Indraningsih; Tri Pranadji; nFN Sunarsih
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v31n2.2013.89-110

Abstract

EnglishExtension is an integral part of agricultural development in rural areas. Rural farming system is the basis of economic activity for improving rural community life. On the other hand, the existing agricultural system does not support the competitive rural economy.  Rural agriculture industrialization considers agricultural system as an integrated unity of agricultural industry business with high-value added outputs. This paper describes the factors as prerequisites for agricultural extension system revitalization. There are three prerequisites for the revitalization, namely: (i) extension institution and organization, (ii) extension implementation, and (ii) extension workers. In the Extension System Revitalization program implemented by the government is not aimed to support agricultural industry in rural areas. This program is focused on improving extension internal institution and not specifically aimed to enhance extension material disseminated to the farmers. Transformation towards rural agricultural industry is not achieved through the improvement of internal extension institution only, but also through innovation topics specifically designed for extension. It is necessary to improve agricultural extension institution aiming at establishing rural agriculture industry. IndonesianPenyuluhan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan pembangunan pertanian di perdesaan. Sistem pertanian perdesaan diposisikan sebagai basis kegiatan ekonomi untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat perdesaan. Sistem pertanian yang sedang berjalan belum menjamin terbangunnya perekonomian perdesaan yang berdaya saing tinggi. Industrialisasi pertanian perdesaan, melihat sistem pertanian di perdesaan sebagai satu kesatuan utuh dari sistem yang mencerminkan usaha industri pertanian, dengan keluaran (output) berupa produk akhir yang bernilai tambah tinggi, diharapkan dapat memperbaiki kondisi tersebut.  Tulisan ini memaparkan faktor-faktor yang menjadi prasyarat agar revitalisasi sistem penyuluhan pertanian  mampu  membangun industrialisasi pertanian perdesaan.  Terdapat tiga prasyarat agar revitalisasi sistem penyuluhan pertanian  mampu  membangun industrialisasi pertanian perdesaan: (1) Kelembagaan dan organisasi penyuluhan, (2)  Penyelenggaraan penyuluhan, dan (3)  Ketenagaan penyuluh. Dalam program Revitalisasi Sistem Penyuluhan yang dilaksanakan penyuluhan pertanian pemerintah belum secara tegas diarahkan untuk mendukung industri pertanian di perdesaan. Program ini masih menekankan pada perbaikan kelembagaan internal penyuluhan, dan belum secara khusus difokuskan untuk memperbaiki materi penyuluhan untuk petani. Transformasi ke arah industri pertanian perdesaan tidak semata-mata dapat ditempuh hanya melalui perbaikan kelembagaan internal penyuluhan, melainkan juga materi  inovasi (teknologi dan kelembagaan) yang seharusnya dirancang secara khusus. Untuk itu perlu perbaikan kelembagaan penyuluhan pertanian yang berorientasi pada terwujudnya sistem industri pertanian di perdesaan.
Pembinaan Sistem Perbenihan Terpadu: Kasus Komoditas Kedelai Masdjidin Siregar
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v17n1.1999.14-26

Abstract

EnglishThe availability of good quality seeds as the basis for good production is still a problem. The major objective of this paper is to describe formal and informal soybean seed systems in Indonesia. While the use of such national soybean varieties as Wilis, Galunggung, etc., has been relatively high (more than 70%), most soybean farmers obtain soybean seed from informal Jabalsim system that produces unlabelled or uncertified seeds. The system is but an inter-field and inter-seasonal seed flow through market in a region. The Jabalsim system is deemed adequate for farmers who have preference for fresh, cheap and timely available seed. Integration of formal system and Jabalsim system is therefore urgently needed. The Government (Office of Agricultural Services, Seed Control and Certification Station or BPSB) may increase the service to assist and train seed growers and middlemen involved in seed business. Good quality soybean seeds should be periodically injected to Jabalsim system. It is suggested that to improve the national seed system in general, the members of the National Seed Agency (BBN) should include various experts (in breeding, seed technology, and biotechnology fields) and private companies dealing with seed production and marketing. IndonesianKetersediaan benih bermutu sebagai dasar peningkatan produksi masih merupakan masalah. Makalah ini bertujuan untuk menggambarkan sistem perbenihan kedelai formal dan informal. Sementara tingkat penggunaan benih unggul nasional seperti Wilis, Galunggung dan sebagainya sudah relatif tinggi (lebih dari 70 persen), namun kebanyakan petani memperoleh benih kedelai dari sistem Jabalsim yang menghasilkan benih tidak berlabel. Sistem Jabalsim dipandang cukup memadai untuk para petani yang memiliki pilihan terhadap benih segar, murah dan tersedia manakala diperlukan. Karena itu maka integrasi sistem benih formal dan sistem informal sangat diperlukan. Dinas Pertanian dan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BSPB) dapat meningkatkan pelayanannya untuk melaksanakan pelatihan bagi para penangkar benih dan pedagang benih. Benih Pokok (SS) bermutu perlu diinjeksikan secara berkala ke dalam sistem Jabalsim. Anggota Badan Perbenihan Nasional seharusnya terdiri dari berbagai tenaga ahli (pemuliaan tanaman, teknologi benih dan bioteknologi) dan perusahaan yang bergerak dalam produksi dan pemasaran benih.

Filter by Year

1982 2021


Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi : In Press Vol 39, No 1 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi More Issue