cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Forum Penelitian Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02164361     EISSN : 25802674     DOI : -
Core Subject : Economy, Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance
Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi penelitian yang berisi review, gagasan, dan konsepsi orisinal bidang sosial ekonomi pertanian, mencakup sumber daya, agribisnis, ketahanan pangan, sosiologi, kelembagaan, perdagangan, dan ekonomi makro.
Arjuna Subject : -
Articles 395 Documents
 31   32   33   34   35 
Sistem pemasaran dan kredit informal pada nelayan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara Abunawan Mintoro
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v7n1.1989.35-43

Abstract

IndonesianSebagai suatu lembaga sosial hubungan tauke (pemilik modal) dan nelayan di kabupaten Langkat hidup dan berkembang secara mantap. Lembaga ini mampu menjangkau sampai tempat-tempat terpencil dan dapat berperanan memasarkan ikan, menarik modal dari luar desa (dari Medan), memberi kredit usaha penangkapan maupun biaya hidup kepada nelayan, dan secara tidak sengaja membentuk kelompok nelayan "agri business". Dalam kelompok tersebut nelayan diharuskan menjual ikan hasil tangkapannya lebih murah kira-kira 10-30 persen dari harga di luar (bebas). Dalam perkembangannya hubungan tauke-nelayan konvensional disaingi dengan munculnya pedagang ikan yang membeli di laut dengan menawarkan harga lebih baik. Gejala tersebut muncul kurang lebih 10 tahun yang lalu. Keadaan tersebut menguntungkan nelayan karena dapat mendorong peranan tauke sebagai "penguasa" menjadi "manager". Hal tersebut terutama terjadi di daerah pemukiman yang relatif terbuka (mudah transportasinya). Sebagai masukan dalam pembinaan nelayan (tauke + nelayan) kelompok tersebut dapat dijadikan kelompok independent dalam wadah KUD yang berasaskan keanekaragaman yang tidak sentral, dimana swadaya dan swadana menjadi tatakerja kelompok.
Pendekatan Skala Ekivalensi untuk Mengukur Kemiskinan Sri Hery Susilowati
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v28n2.2010.91-105

Abstract

EnglishConsumption calculation to measure the level of poverty in Indonesia was based on the average of expenditure per capita approach. The approach did not consider the age’s composition of household members. With such approach, the calculation of poverty level should not provide accurate figures and need to be evaluated. The equivalent scale approach to measure the level of poverty was used by considering the household member’s age composition.  The result of poverty calculation using the equivalent scale approach gave the level of poverty at a more proportionate level compared to the average expenditure per capita approach.  The main problem in applying the equivalent scale approach to calculate the level of poverty in Indonesia is the lack of equivalent scale formula suitable for Indonesian consumption household pattern. IndonesianPenghitungan pengeluaran per kapita untuk menghitung penduduk miskin di Indonesia yang selama ini hanya didasarkan pada rata-rata pengeluaran per kapita dan tidak memperhatikan komposisi umur anggota rumah tangga. Dengan pendekatan tersebut hasil perhitungan kemiskinan kurang mencerminkan angka kemiskinan secara akurat. Untuk itu penetapan kemiskinan dengan metode rata-rata pengeluaran per kapita seperti yang dilakukan BPS hingga saat ini perlu dievaluasi. Hasil perhitungan kemiskinan dengan pendekatan skala ekivalensi diketahui menghasilkan angka kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan dengan metode rata-rata pengeluaran per kapita. Pendekatan skala ekivalensi sebagai alternatif metode menghitung kemiskinan diperkirakan akan menghasilkan angka kemiskinan yang lebih proporsional dibandingkan dengan metode rata-rata pendapatan per kapita. Kendala penerapan skala ekivalensi untuk menetapkan angka kemiskinan di Indonesia terutama belum tersedianya formula skala ekivalensi yang tepat sesuai dengan pola konsumsi anggota rumah tangga di Indonesia.
Arah Restrukturisasi Industri Agribisnis Perunggasan di Indonesia Yusmichad Yusdja; Effendi Pasandaran
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v16n2.1998.49-59

Abstract

EnglishThe period of 1997-1998 was a crucial time for our country. Indonesia was hit strongly by monetary crisis. Indonesia's production and prices and much of the industrial Asia collapsed. Many industries in Indonesia depending on imported raw material went on bankrupcy. One of these industries was poultry industry. At this time (1997-1998) the eggs and meats production decreased steadily. This paper presents a clear, accurate and interesting picture of the poultry industry structure. It was founded that the major efficient sources covered by poultry industries were feed industries, breeding farms and small scale of the poultry farms. The main conclusion is that an increase in the size of the feed industry unit lead to an increase in the inequality of income distribution. The main solution of establishing the poultry industry is to remove regulatory or other constraints to competitiveness and encourages small farms to enter the established arenas. IndonesianTahun 1997-1998 merupakan periode yang krusial bagi negara kita. badai krisis moneter telah memporakporandakan perekonomian Indonesia. Produksi dan harga-harga baik di Indonesia serta industri di negara-negara Asia lainnya tidak dapat berkutik lagi. Banyak industri yang tergantung kepada bahan baku impor menjadi bangkrut. Salah satu dari industri ini adalah industri peternakan unggas. Saat ini (1997-1998), produksi telur dan daging terus menurun. Makalah ini menggambarkan struktur industri perunggasan secara jelas, teliti dan menarik. Di dapatkan bahwa sumber-sumber ketidakefisienan yang utama di dalam industri unggas adalah industri makanan ternak, pembibitan, dan skala usaha ternak . Kesimpulan utama adalah peningkatan skala usaha industri makanan ternak akan membawa peningkatan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pemecahan masalah yang utama dalam mendirikan industri perunggasan yang mapan adalah dengan menghilangkan peraturan-peraturan atau hambatan-hambatan lainnya dalam meningkatkan daya saing dan mendorong peternak skala kecil ke dalam arena yang sudah mapan
Peranan KUD dalam pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri nFN Sumaryanto
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v4n2.1986.1-7

Abstract

IndonesianDitinjau dari tujuannya, pelibatan KUD dalam kegiatan pengadaan pangan (gabah/beras) merupakan langkah strategis. Dengan cara itu KUD memperoleh kesempatan untuk: memupuk modlnya, belajar mengelola pemasaran gabah/beras, dan mengintensifkan hubungan antara petani dengan KUD. Tulisan ini mencoba menganalisa peranan KUD dalam kegiatan pengadaan gabah/beras. Dengan menggunakan data dari Bulog dan Dirjenkop, hasil analisa menunjukkan bahwa peranan KUD dalam kegiatan pengadaan pangan masih sangat tergantung dari "iklim baik" yang diciptakan pemerintah, terutama deskriminasi harga pembelian gabah/beras dari KUD dan non KUD. Tanpa deskriminasi harga maka kontribusi gabah dari KUD hanya mencapai 54 dan 29 persen.
Simpul-Simpul Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian untuk Usahatani Padi di Indonesia nFN Sumaryanto; Ahmad Rozany Nurmanaf
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v25n2.2007.89-103

Abstract

EnglishIn line with climate change, it is predicted that risk and uncertainty of rice farming will be swelling up.  To cope with its negative effects, conventional approach using one or combination of strategy of production, marketing, financial, and informal credit might not be appropriate. Development of agricultural insurance specifically rice farming, is highly considered. This article is aimed at a review of some strategic aspects for developing the agricultural insurance, especially related to the basic prerequisites for designing the scheme. To get better understanding, its perspective with empirical condition of rice farming in Indonesia is enriched with lesson learned from other countries that here previously developed the agricultural insurance.IndonesianSeiring terjadinya perubahan iklim, diperkirakan risiko dan ketidakpastian dalam usahatani padi meningkat. Untuk mengatasi hal itu pendekatan konvensional melalui penerapan satu atau kombinasi strategi produksi, pemasaran, finansial, ataupun memanfaatkan kredit informal dikhawatirkan tidak memadai. Sistem proteksi melalui pengembangan asuransi pertanian sangat layak dipertimbangkan. Tinjauan ini ditujukan untuk membahas simpul-simpul strategis yang harus dicermati dalam pengembangan asuransi pertanian untuk usahatani padi. Bahasan difokuskan pada pilar-pilar pokok perancangan skim asuransi pertanian. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik, perspektifnya dengan kondisi empiris usahatani padi di Indonesia diperkaya dengan pengalaman dari negara-negara lain yang telah mengembangkan asuransi pertanian.
Profil dan Masalah Pengembangan Perikanan Laut Skala Kecil di Jawa Timur dan Maluku Victor T. Manurung; Kurnia Suci Indraningsih
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v13n1.1995.71-83

Abstract

IndonesianJawa Timur dan Maluku merupakan sentra produksi ikan di Indonesia yang kondisinya berbeda. Jawa Timur merupakan sentra produksi, dimana sumberdaya perikanan telah dieksploitasi secara intensif, sedangkan Maluku merupakan sentra produksi yang sumberdayanya lebih tinggi dan belum dieksploitasi secara intensif. Dalam periode 1987 - 1992 laju pertumbuhan produktivitas nelayan di Maluku lebih tinggi daripada di Jawa Timur. Di Jawa Timur, sebagian besar produksi diolah secara tradisional, sedangkan di Maluku, sebagian besar dijual dalam bentuk segar. Daerah pemasaran produksi perikanan di Jawa Timur jauh lebih luas daripada produk Maluku. Pemasaran merupakan kendala utama perkembangan perikanan di daerah Maluku. Perkembangan perikanan rakyat berjalan dengan lambat dan tidak seimbang antar subsistem yang terkait. Oleh sebab itu, pembangunan perikanan dengan pendekatan terintegrasi merupakan keharusan, tentu dengan penggunaan teknologi yang lebih maju.
Ketersediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja di Lampung Rita Nurmalina Suryana; Yusmichad Yusdja; Memed Gunawan
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v1n1.1982.8-18

Abstract

IndonesianKependudukan di Lampung mempunyai ciri yang spesifik. Daerah ini merupakan propinsi dengan angka pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia selama 1971-1980, yaitu 5.82 persen/tahun. Selain itu Lampung menerima migrasi musiman dari Jawa sebagai respon dari kurangnya penyediaan tenaga kerja pada saat panen tanaman perkebunan. Telaahan ini mencoba mengungkapkan ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja di daerah tersebut dengan menggunakan data sekunder dan wawancara kelompok. Hasil analisa menunjukkan bahwa bagi kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Utara penyedeiaan tenaga kerja pertanian seharusnya tidak merupakan masalah asal terjadi mobilitas lokal tenaga kerja yang lancar. Namun, penyediaan tenaga kerja tersebut memang merupakan kendala bagi pengembangan pertanian di Lampung Utara.
Prospek Pengembangan Pola Tanam dan Diversifikasi Tanaman Pangan di Indonesia I Wayan Rusastra; Handewi Purwati Saliem; nFN Supriyati; nFN Saptana
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v22n1.2004.37-53

Abstract

EnglishAgricultural diversification policy has been developed since 1975 with the aim of strengthening food self-sufficiency program. This policy is followed up by research and development on cropping patterns in various agro-ecosystems with the target of providing know-how and locally specific technologies. In the future, it is necessary to evaluate potencies, impacts, constraints, and development prospect of the diversification program. Recommended cropping patterns in terms of higher production and income are not sustainable. Some required supporting policies are supply of seeds of secondary and vegetables crops, development program credit, labor-saving technology, coordinated supply of irrigation water, and extension improvement. At national level, it is necessary to develop physical infrastructure and agro-industry institution mainly for secondary and vegetable crops as the strategic precondition for agricultural diversification acceleration.IndonesianKebijakan diversifikasi usahatani telah dikembangkan sejak tahun 1975 dalam rangka memantapkan program swasembada pangan. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan penelitian dan pengembangan pola tanam pada berbagai agroekosistem, dengan sasaran penyediaan teknologi tepat guna spesifik lokasi. Pengembangan diversifikasi ini perlu dievaluasi potensi, dampak, kendala dan prospek pengembangannya di masa depan. Potensi pola tanam rekomendasi dalam bentuk tingkat produksi dan pendapatan yang lebih tinggi dalam pengembangannya ternyata tidak berkelanjutan. Beberapa kebijakan pendukung yang diperlukan adalah penyediaan bibit palawija dan sayuran, kredit program pengembangan, teknologi hemat tenaga kerja, koordinasi penyediaan air irigasi, dan peningkatan kinerja penyuluhan. Pada tataran makro dibutuhkan pengembangan infrastruktur fisik dan kelembagaan agroindustri (palawija dan sayuran) sebagai prakondisi strategis akselerasi diversifikasi pertanian.
Pengaruh teknologi baru dan lingkungan produksi terhadap kesenjangan pendapatan antar agroekosistem Tahlim Sudaryanto; Nizwar Syafa'at
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v10n2-1.1993.1-7

Abstract

IndonesianIntroduksi teknologi baru selain dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi pertanian juga tergantung pada karakteristik dari lingkungan produksi. Untuk kasus teknologi bibit unggul padi, faktor lingkungan yang terpenting adalah ketersediaan air irigasi. Tulisan ini membahas pengaruh introduksi bibit unggul padi dan lingkungan produksi terhadap kesenjangan pendapatan antar agroekosistem. Analisis dilakukan dengan regresi linier berganda, dekomposisi indeks gini dan tabulasi sederhana. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagai akibat dari tingkat adopsi teknologi yang lebih tinggi di daerah sawah irigasi, tingkat pendapatan usahatani padi lebih tinggi pula. Namun ternyata pendapatan usahatani padi yang lebih rendah di daerah sawah tadah hujan dan pasang surut dikompensasi dengan pendapatan dari usahatani lain dan usaha non-pertanian. Dengan demikian, pengembangan lebih lanjut dari usahatani padi di daerah irigasi perlu dilanjutkan tanpa harus khawatir tentang dampaknya terhadap kesenjangan pendapatan antar daerah.
Menyoroti Sejarah Perkembangan Undang-Undang tentang Air Pengairan dan Sumber Daya Air Effendi Pasandaran
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v33n1.2015.33-46

Abstract

EnglishFrom the viewpoint of historical perspective Indonesia has experienced three generations of water law namely Algemeen Water Reglement (general water law), year 1936, Law No 11 of 1974 and Law No 7 Year 2004 on water resources. The purpose of this paper is to study factors considered as the drivers of the emergence of each generation of law. The analysis of historical context identified the dominant factors. The three generations of law are driven by various factors in response to the emerging political interests. In the first, ethical politics, development of hydraulic technology, and the interest to support agricultural export commodity are important driving factors. In the second, green revolution technologies, and the political interest to achieve rice self- sufficiency are dominant factors while that of  the  third is influenced  by politics of bureaucracy  in the aftermath of economic crisis of 1998, economic liberalization as  condition for the World Bank loan, and global political pressure to implement integrated water resources management. By the cancelation of the third generation of law Indonesia is stepping toward the fourth generation of law which has to be prepared in accountable manner based on the principles of good water governance. IndonesianDari perspektif sejarah, Indonesia telah mengalami tiga generasi undang-undang yang terkait dengan air, yaitu Algemene Water Reglement tahun 1936, Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Tulisan ini bertujuan mempelajari faktor-faktor penyebab munculnya undang-undang pada setiap generasi dan mengusulkan langkah-langkah kebijakan untuk mempersiapkan undang-undang generasi keempat. Berdasarkan konteks sejarah diidentifikasi faktor-faktor dominan yang menjadi pemicu munculnya undang-undang pemicu. Ketiga generasi undang-undang tersebut dipicu oleh berbagai faktor sebagai respons terhadap  berbagai kepentingan politik yang muncul. Pada generasi pertama, politik etika, perkembangan teknologi hidrolika, dan kepentingan ekspor komoditas pertanian merupakan faktor-faktor pemicu. Pada generasi kedua, teknologi revolusi hijau dan kepentingan politik mencapai swasembada beras merupakan faktor dominan, sedangkan undang-undang generasi ketiga dipengaruhi oleh perkembangan birokrasi politik pasca krisis ekonomi tahun 1998, liberalisasi ekonomi sebagai persyaratan bantuan Bank Dunia, dan tekanan politik global untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air terpadu. Dengan dibatalkannya undang-undang generasi ketiga, Indonesia memerlukan undang-undang generasi keempat yang perlu disiapkan dengan lebih bertanggung jawab  dan didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola air yang baik.

Page 33 of 40 | Total Record : 395

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

1982 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi : In Press Vol 39, No 1 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi More Issue