cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Forum Penelitian Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02164361     EISSN : 25802674     DOI : -
Core Subject : Economy, Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance
Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi penelitian yang berisi review, gagasan, dan konsepsi orisinal bidang sosial ekonomi pertanian, mencakup sumber daya, agribisnis, ketahanan pangan, sosiologi, kelembagaan, perdagangan, dan ekonomi makro.
Arjuna Subject : -
Articles 395 Documents
 4   5   6   7   8 
Karya Usaha Mandiri (KUM): Suatu Model Alternatif Skim Kredit untuk Golongan Miskin di Pedesaan Indonesia Mat Syukur
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v9n2-1.1992.120-127

Abstract

IndonesianKUM adalah suatu kaji tindak (action research) Skim Kredit untuk golongan miskin di pedesaan Indonesia. Skim ini adalah replikasi pola Grameen Bank, Bangladesh, dengan beberapa modifikasi sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan Indonesia. Kaji tindak ini berlokasi di kecamatan Nanggung Bogor. Proyek ini dimulai pada bulan Januari 1989 - 1991 oleh Puslit Sosial Ekonomi Pertanian. Pada dasarnya kredit diberikan secara individu, tapi untuk memperoleh kredit calon peserta/peminjam diharuskan berkumpul dalam satu kelompok yang terdiri dari 5 orang anggota. Selama periode kaji tindak, KUM telah menjangkau 7 dari 10 desa yang ada di kecamatan Nanggung dengan total anggota sebanyak 329 orang. Dari jumlah ini 290 orang (88 persen) adalah anggota wanita dan 29 orang (12 persen) adalah anggota pria. Adapun jumlah pinjaman yang disalurkan sebanyak Rp 22.945.000,-, dengan rata-rata pinjaman per anggota adalah Rp 69.741,- dan kisaran pinjaman antara Rp 50.000, sampai Rp 125.000,- per anggota. Pelajaran yang menarik dari pengalaman kaji tindak ini adalah bahwa kendatipun kelompok sasarannya adalah golongan termiskin di pedesaan, tetapi mereka mampu mengembalikan pinjaman dengan teratur dan berdisplin. Selain itu mereka juga mampu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung. Dengan kata lain golongan miskin di pedesaan, khususnya kaum wanita, adalah layak diberikan kredit.
Prospek Model-Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) Dan Replikasi Pengembangan KRPL nFN Saptana; nFN Sunarsih; Supena Friyatno
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v31n1.2013.67-87

Abstract

EnglishFood security issues deal with critical problem, namely food demand grows faster than that of production. To achieve food self-sufficiency and food security, the Ministry of Agriculture Indonesia through Indonesian Agency for Agricultural Research and Development develops the Model of Sustainable Food Houses Region (M-KRPL) and its replication, namely the Sustainable Food Houses Region (KRPL). The concept of M-KRPL and KRPL programs needs to be refined primarily due to program design, implementation period, implementing organizations, introduced technologies, and strengthened local institutions. Implementation of M-KRPL and KRPL should be carried out through excellent social process and stages of growth, i.e. growing, developing, maturation, and self-reliance. M-KRPL replication should take account the technology use as well as community empowerment. M-KRPL and KRPL is promising in terms of technical, economic and institutional aspects. Important policy implications are: (a) taking accounts the technical aspect and social-economic characteristics of the targeted groups, (b) program period must be at least three years along with the growth stages; (c) the main M-KRPL and KRPL implementing organizations are the Assessment Institute for Agricultural Technology (AIATs) and Regional governments, respectively; (d) the technology introduced consists of nursery, farm practice, post harvest, and processing; and (e) managerial and capital development. IndonesianPembangunan ketahanan pangan dihadapkan pada permasalahan pokok, dimana pertumbuhan permintaan pangan adalah lebih cepat dari pertumbuhan produksinya. Dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan dan ketahanan pangan, Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian mengembangkan Model Kawasan Rumah pangan Lestari (M-KRPL) dan replikasinya menjadi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Konsep program M-KRPL dan KRPL perlu disempurnakan terutama terkait dengan rancangan program, jangka waktu pelaksanaan, organisasi pelaksana, serta teknologi yang diintroduksikan dan penguatan kelembagaan lokal. Payung hukum M-KRPL dan KRPL adalah : UU No.7 tahun 1966 tentang Pangan; PP No.68 tantang Ketahanan pangan; PP No. 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; serta PP No. 43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.  Implementasi replikasi M-KRPL menjadi KRPL seyogyanya dilakukan melalui proses sosial yang matang melalui tahap penumbuhan, pengembangan, pematangan, dan kemandirian.  Replikasi M-KRPL menggunakan entry point teknologi dan sekaligus kelembagaan, serta berdasarkan prinsip pemberdayaan masyarakat.  Pengembangan M-KRPL dan KRPL memiliki prospek baik dan berlanjutan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan kelembagaan. Implikasi kebijakan penting adalah : (a) rancangan program harus memperhatikan aspek teknis dan karakteristik sosial ekonomi kelompok sasaran; (b) jangka waktu program minimal 3 (tiga) tahun melalui tahap penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian; (c) organisasi pelaksana utama M-KRPL adalah BPTP, sedangkan KRPL adalah Pemerintah Daerah; (d) teknologi yang diintroduksikan mencakup teknologi pembibitan, budidaya, serta pasca panen dan pengolahan hasil; dan (e) penguatan kelembagaan pengelola M-KRPL dan KRPL baik dari aspek manajemen, permodalan, dan partisipasi anggota.
Agribisnis Tembakau di Indonesia : Kontroversi dan Prospek Muchjidin Rachmat; Rizma Aldillah
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v28n1.2010.69-80

Abstract

EnglishTobacco is one of the important commodities in Indonesia. The tobacco industry contributes significantly to the Indonesian economy, especially tax and excise as a source of government income, employment opportunity, source of income and regional development. However, tobacco and cigarettes has a negative impact on health and the environment. Indonesian cigarette industry is in a dilemma situation. Increasing public awareness about health and anti-smoking cigarettes causes a decrease of tobacco demand in the world and Indonesia, and its negative impact in the demand for tobacco leaf. This condition must be anticipated at the early stage with directive program in the development of tobacco crop substitution. This substitution can be carried out through the development of high value alternative crops with the application of technology and market assurances. Among these high value commodities are horticultural crops, like vegetables and ornamental plants.  To ensure market and the application of technology for such crops, it is necessary to develop a partnership relation with the market actors.   With a large number of smokers and a hereditary culture, Indonesia is considered as a potential market for the tobacco industry. This condition should allow a greater negative impact and social costs for Indonesia. To encounter such situation, Indonesia need a cigarette consumption reduction policy which could be applied through: (a) high cigarette tax and price, (b)  strictly abandon promotion, advertisement and cigarette sponsorship in various events that involve young people, and (c) well-guarded stipulation on free smoking area.IndonesianTembakau merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia. Industri tembakau memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia, terutama cukai dan  devisa sebagai sumber penerimaan negara, lapangan kerja, sumber pendapatan dan pembangunan daerah. Namun, tembakau dan rokok memiliki dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Industri rokok Indonesia berada dalam situasi dilema. Peningkatan kepedulian masyarakat tentang kesehatan dan gerakan anti-merokok menyebabkan penurunan permintaan dunia dan Indonesia pada rokok, dan berdampak kepada penurunan permintaan daun tembakau. Kondisi ini harus diantisipasi secara dini dan terprogram dalam bentuk pengembangan tanaman substitusi tembakau.  Upaya substitusi ini dapat dilakukan melalui pengembangan tanaman alternatif bernilai ekonomi tinggi dengan penerapan teknologi dan jaminan pasar. Beberapa komoditas bernilai tinggi tersebut terutama tanaman hortikultura, seperti sayuran dan tanaman hias. Untuk memberikan kepastian  pasar  dan penerapan  teknologi perlu dikembangkan pola kemitraan dengan  pelaku pasar. Dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki budaya merokok yang turun temurun, Indonesia dinilai merupakan pasar yang potensial bagi industri rokok.  Kondisi ini akan berakibat Indonesia  akan menerima lebih besar dampak negatif dan biaya sosial.  Untuk itu diperlukan kebijakan pengurangan konsumsi rokok melalui: (a) peningkatan  cukai dan harga rokok, (b) pengendalian/pelarangan iklan dan sponsor rokok dalam kegiatan yang melibatkan remaja, dan (c) penetapan kawasan bebas rokok.
Efisiensi Usaha Tani Padi Melalui Pengembangan SUTPA Achmad Suryana; Ketut Kariyasa
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v15n1-2.1997.67-81

Abstract

The objective of the assessment on Rice Based Agribusiness Oriented Farming System (Sutpa) conducted in rainy season (MB) 1995/96 is to find an agribusiness development model that is capable to increase fanning efficiency and commodity's competitive advantage. The Sutpa assessment implementation main characteristics are: (1) to introduce new engineered technology packeges to enhance productivity and production efficiency; (2) to applicate technology with an economic scale; (3) to implement tight field supervision by interdicsipline team consisting of research and extension workers; (4) to applicate participatory approaches in encouraging involved farmers to play their active roles; and (5) to enhance coordination with related official and local key persons to maintain the implementation harmony beginning from its planning, implementation and evaluation. In 1995/96, Sutpa assessment implementation was concentrated in 14 provinces with an area of 46.000 Ha (92 assessment plot unit), and in the following two years it was widened in 18 and 19 provinces. Some assessment results show that rice farming using direct seeding system developed in Sutpa assessment could reduce labor utilization for 17.01 - 38.56 percent and it was able to increase production and farmer's profit for 40.26 - 43.74 percent and 14.12 - 24.10 percent respectively compared to tilt of transplanting system. The competitive advantage analysis also shows that rice fanning direct seeding system gives a competitive profit compared to that of transplanting system's at 70.23 - 82.14 percent of the existing production level. The Sutpa assessment implementation has been able to escalate new high yielding varieties and direct seeding system adoptions.
Pola Kesempatan kerja dan sumber pendapatan rumah tangga di pedesaan Jawa barat Ahmad Rozany Nurmanaf
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v4n1.1985.1-7

Abstract

There is no abstract available from the publish and or printed article
Peningkatan Efisiensi Penggunaan Air Irigasi Melalui Penerapan Iuran Irigasi Berbasis Nilai Ekonomi Air Irigasi nFN Sumaryanto
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v24n2.2006.77-91

Abstract

EnglishDemand for irrigation water will increase in line with toting up cultivation area of rice required in the future. On the other hand, water quantity should be allocated to fulfil water demand of non-agricultural sectors which are also steadily increased. It implies that water available for irrigation will be scarcer, and therefore, utilization of irrigation water resource should be carried out in a more efficient way. It might be feasible to apply economic value of the irrigation water as a basis of water pricing. As an economic incentive, this approach could meet water charges paid by the farmers and the quantity of water used and the marjinal value product of the irrigation water. Aggregation of crops and its cultivation periods in the form of smaller groups will simplify its field applications.IndonesianDi masa mendatang permintaan air irigasi akan terus meningkat seiring dengan pertambahan luas tanam padi yang diperlukan. Di sisi lain, volume air yang harus dialokasikan untuk memenuhi permintaan dari sektor non pertanian semakin meningkat pula. Implikasinya, pasokan air irigasi semakin langka. Oleh karena itu peningkatan efisiensi penggunaan air irigasi harus dilakukan. Penciptaan insentif ekonomi melalui penentuan besaran iuran irigasi berbasis nilai ekonomi air irigasi merupakan pendekatan yang layak ditempuh. Dengan pendekatan ini, nilai iuran irigasi yang dibebankan kepada petani sebanding dengan volume air yang digunakan dan nilai produk marjinal air irigasi. Penerapannya di lapangan dapat disederhanakan dengan melakukan pengelompokan komoditas usahatani dan jadwal pengusahaannya.
Tanah, Pertanian dan dorongan migrasi: Kasus pada dua komunitas pertanian di dataran tinggi di kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Tri Pranadji
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v9n2-1.1992.47-56

Abstract

IndonesianWalaupun "revolusi" di bidang pertanian ("revolusi hijau") telah memperlihatkan hasilnya, dan revolusi pertanahan (UU Pokok Agraria 1960) telah dibuat, tampaknya gejala adanya dorongan penduduk desa untuk bermigrasi ke luar desanya masih kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam dan holistik kaitan antar tanah, pertanian dan dorongan penduduk bermigrasi. Dengan mengambil kasus pada komunitas pertanian di dataran tinggi (desa Kedungpoh dan Katongan), kecamatan Nglipar, kabupaten Gunung Kidul diperoleh beberapa gambaran, Pertama, sumberdaya tanah masih menjadi faktor strategis yang menentukan dinamika perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kuatnya dorongan penduduk untuk bermigrasi ke luar desanya antara lain disebabkan oleh semakin sempitnya rata-rata penguasaan tanah pertanian. Kedua, perkembangan teknologi pertanian yang ada belum cukup memebri peluang petani memperoleh pendapatan yang wajar untuk memenuhi hidup keluarganya. Dorongan melakukan migrasi ke luar, dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya, yang dialami petani perlu dipandang sebagai gejala positif. Ketiga, keinginan golongan muda pedesaan bermigrasi ke kota tampaknya sejalan dengan keinginan orangtua yang umumnya jarang yang menghendaki anaknya tetap bekerja di pertanian. Status pekerjaan di kota, terutama pegawai (pemerintah maupun swasta), dinilai mencerminkan status sosial yang terhormat. Keempat, sejauh informasi tentang daerah tujuan dianggap meyakinkan, migrasi ke desa daerah lain (misalnya: Lampung) diminati oleh penduduk (terutama) golongan diatas usia muda. Kelima, tampaknya masalah penataan pertanahan di pedesaan tetap penting untuk diperhatikan, dan diperkirakan akan tetap menjadi penentu yang sulit diabaikan bagi dinamika perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.
Alternatif Konsep Kelembagaan untuk Penajaman Operasionalisasi dalam Penelitian Sosiologi nFN Syahyuti
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v21n2.2003.113-127

Abstract

EnglishThe experts have no the same perception regarding the term of “institution”. This leads to unworkable definitions and concepts. This paper reviews the existing thoughts, especially those related with the term of “organization”, and simplifies them to formulate an easier concept which enables scientists and practitioners to work with. Different meanings exist due to different points of views of the experts, especially in early stage of sociology development. Sine 1950’s, social institution and social organization have been distinguished strictly. The author proposes a solution, i.e., the term of “institution” to mention the social system in which it is classified into two important components, namely “institutional aspect” and “organizational aspect”. Through this differentiation, it is expected that the analysis becomes more detailed, signifies the strong and weak aspects, and enables to choose the strategy of developing it.IndonesianIstilah “kelembagaan” belum memperoleh kesamaan pengertian di kalangan para ahli. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa pengertian dan konsep yang menyebabkan tidak dapat dioperasionalkan. Tulisan ini berusaha melakukan tinjauan (review) seluruh pemikiran yang berkembang, terutama kaitannya dengan istilah “organisasi”, untuk kemudian merumuskan satu konsep yang lebih mudah sehingga dapat dipergunakan baik untuk kalangan ilmuwan maupun praktisi. Ketidaksamaan pemaknaan terjadi karena setiap ahli memiliki titik pandang yang berbeda dalam membahasnya, terutama pda masa-masa awal perkembangan sosiologi. Namun, semenjak era 1950-an, sesungguhnya sudah terlihat adanya pembedaan yang tegas antara kelembagaan (social institution) dan organisasi (social organization). Sebagai solusinya, penulis menggunakan istilah “kelembagaan” untuk menyebut suatu sistem sosial dimaksud, yang didalamnya dapat dibagi menjadi dua komponen penting, yaitu “aspek kelembagaan” dan “aspek keorganisasian”. Dengan membedakan seperti ini, maka analisa dapat lebih mendalam, dapat diketahui aspek apa yang kuat dan lemah, serta dapat memilih strategi untuk pengembangannya.
Pengaruh luas kebun dan pendapatan usahatani kelapa dalam pengolahan pasca panen kelapa di tingkat petani Budiman Hutabarat; Tri Pranadji; Aladin Nasution
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v9n2-1.1992.78-85

Abstract

IndonesianPengolahan pasca panen kelapa merupakan suatu pilihan yang terbuka bagi petani. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh luas kebun, pendapatan, dan faktor lain yang mempengaruhi keputusan tersebut. Penelitian dilakukan di Lampung dan Sulawesi Utara sepanjang bulan Agustus sampai Oktober 1989 dengan melakukan wawancara kepada petani-petani kelapa. Terlihat bahwa luas kebun dan pendapatan usahatani kelapa, serta pengeluaran untuk konsumsi keluarga berpengaruh nyata terhadap keputusan pengolahan kelapa.
Nilai Tukar Petani : Konsep, Pengukuran dan Relevansinya sebagai Indikator Kesejahteraan Petani Muchjidin Rachmat
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v31n2.2013.111-122

Abstract

EnglishThe purpose of development is improving welfare of the community such that in every stage of development the welfare of society is always prioritized. Indonesia as an agrarian country with a large population and the dominant proportion of rural farm households prioritizes farmers’ welfare as a strategic issue. One of the farmers’ welfare survey tools is Farmers’ Terms of Trade (FTT). FTT is the ratio of prices received by farmers to the price paid by farmers. This concept simply reflects the purchasing power of farmers’ income. However, the concept based on the computation of FTT fixed quantity (Laspeyres index) does not fully describe the indicator of the farmers’ welfare. The increase in product prices received by farmers is equal to an increase in farmers' income. The increase in prices received by farmers indicates the scarcity of agricultural production supply. FTT measurement also does not accommodate productivity growth, technological progress and development improvement. Thus, improvement for computing FTT is necessary by incorporating elements of quantity so that FTT value is income to expenditure ratio. The simplest way is computing the Agricultural Production and the Household Consumption indices for FTT. Another improvement is to refine the scope of agricultural farmers defined in the FTT computation. IndonesianTujuan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,  sehingga dalam setiap tahapan pembangunan kesejahteraan masyarakat selalu menjadi tujuan utama. Sebagai Negara agraris dengan jumlah penduduk besar dan proporsi rumah tangga yang bekerja di pertanian dominan, maka perhatian terhadap kesejahteraan petani dinilai sangat strategis. Salah satu alat ukur kesejahteraan petani yang digunakan saat ini adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP dihitung dari rasio harga yang diterima petani (HT) terhadap harga yang dibayar petani (HB). Konsep ini secara sederhana menggambarkan daya beli pendapatan petani.  Namun konsep penghitungan NTP yang didasarkan kepada kuantitas yang tetap (indeks Laspeyres) belum sepenuhnya merupakan  indikator kesejahteraan petani. Kenaikan harga produk yang diterima petani tidak identik dengan peningkatan pendapatan petani. Kenaikan harga yang diterima petani justru mengindikasikan kelangkaan suplai/produksi pertanian. Konsep pengukuran NTP juga tidak mengakomodasikan perkembangan produktivitas, kemajuan teknologi dan pembangunan. Dalam kaitan sebagai indikator kesejahteraan petani, penyempurnaan penghitungan NTP perlu dilakukan melalui pendekatan nilai yaitu dengan memasukkan unsur kuantitas  sehingga NTP merupakan rasio antara nilai pendapatan terhadap nilai pengeluaran. Cara paling sederhana adalah dihitungnya  Indeks Produksi Pertanian dan Indeks Konsumsi Rumah tangga petani dalam penghitungan NTP. Penyempurnaan lain adalah menyempurnakan cakupan petani sesuai definisi pertanian dalam perhitungan NTP.

Page 6 of 40 | Total Record : 395

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

1982 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi : In Press Vol 39, No 1 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi More Issue