cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Forum Penelitian Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02164361     EISSN : 25802674     DOI : -
Core Subject : Economy, Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance
Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi penelitian yang berisi review, gagasan, dan konsepsi orisinal bidang sosial ekonomi pertanian, mencakup sumber daya, agribisnis, ketahanan pangan, sosiologi, kelembagaan, perdagangan, dan ekonomi makro.
Arjuna Subject : -
Articles 395 Documents
 6   7   8   9   10 
Ketersediaan Produk Samping Tanaman dan Industri Pertanian sebagai Pakan Ternak Mendukung Peningkatan Produksi Daging Nasional Nyak Ilham
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v33n1.2015.47-61

Abstract

EnglishOne of main components to boost cow meat is feed availability. In Indonesia, feed availability is still deal with decrease of pasture, competing feed with other uses, such as industry, and limited feed distribution system.  Limited conventional feed sources could be overcome through use of feed from side products of crops and agricultural industry such as rice, oil palm, and sugarcane. This paper reviews livestock capacity potency and identifies new development region potency for beef cow farm business using side products of crops and agricultural industry. Feed availability potency is based on simple calculation of previous studies.  It is estimated that feed source from crops and agricultural industry of rice, oil palm, and sugarcane is around 121.69 million tons of dried matter or it has capacity of 77.42 million livestock units. Based on feed raw material availability region, the potential regions for beef cow farm business development using main feed from side products of crops and oil palm agricultural industry are the provinces in Sulawesi, Papua and West Papua. The beef cow producing regions in Java could utilize side products of crops and processing industry of sugarcane and rice straw. Bali and NTT are regions with feed deficits. To boost beef cow farm business in new development regions, it is necessary: (a) to strengthen researches on processing technology of crop and industrial side products, and quality feed formulation with cheap price, (b)  to introduce complete feed processing technology to the side products potential centers, (c) to develop cheap, complete feed industry for sales.  IndonesianSalah satu pilar utama untuk meningkatkan produksi daging sapi adalah ketersediaan pakan. Di Indonesia bahan ketersediaan pakan masih menghadapi masalah, di antaranya karena penyempitan padang penggembalaan, persaingan bahan baku pakan untuk kebutuhan lain, industri, dan sistem distribusi pakan masih terbatas. Keterbatasan sumber pakan konvensional dapat diatasi dengan menggunakan pakan berbasis produk samping tanaman dan industri pertanian yang berasal dari tanaman padi, kelapa sawit, dan tebu. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk melakukan review perkiraan potensi kapasitas tampung ternak dan mengidentifikasi potensi wilayah pengembangan baru usaha sapi potong berbasis produk samping tanaman dan industri pertanian. Berdasarkan data sekunder review hasi-hasil penelitian sebelumnya dilakukan perhitungan potensi ketersediaan pakan dengan menggunakan matematika sederhana. Hasil penelitian memperkirakan kuantitas bahan pakan yaitu dari produk samping tanaman dan industri pertanian padi, sawit, dan tebu mencapai 121,69 juta ton bahan kering atau mampu menampung 77,42 juta ST. Berdasarkan lokasi ketersediaan bahan baku pakan tersebut, maka daerah potensial untuk pengembangan sapi potong dengan sumber pakan utama produk samping tanaman dan industri pengolahan kelapa sawit, yaitu beberapa provinsi di Sumatera dan Kalimantan, beberapa provinsi di Sulawesi, Papua, dan Papua Barat. Daerah-daerah di Jawa yang merupakan sentra sapi dapat memanfaatkan produk samping tanaman dan industri pengolahan tebu serta jerami padi. Bali dan NTT merupakan daerah defisit pakan. Untuk mendorong pertumbuhan sapi potong pada daerah sentra produksi baru, maka yang perlu dilakukan adalah (a) menguatkan riset terkait teknologi pengolahan produk samping tanaman dan industri dan formulasi pakan bermutu dengan harga murah, (b) mendatangkan teknologi pembuatan pakan komplit ke sentra-sentra potensi produk samping, dan (c) mengembangkan industri pakan komplit murah untuk diperdagangkan.
Perubahan Paradigma Pendayagunaan Sumberdaya Air dan Implikasinya Terhadap Strategi Pengembangan Produksi Pangan nFN Sumaryanto; Tahlim Sudaryanto
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v19n2.2001.66-79

Abstract

EnglishIn line with population growth and economic development, available fresh water per capita decreases continously. Refer to the trend, sufficient renewable fresh water for the future will depend on the implementation of new paradigm in water resource development initiated by declaration of "Dublin Principle" in 1992. The new paradigm strongly emphasizes to perform four basic principals of water resource development namely human right, democratization, sustainability and efficiency at all levels simultaneously. In agriculture, utilization of irrigation water should be more efficient. In the same time, it is required to develop more small dams, to save more effective rainfall, to keep the existing reservoirs optimally, and to improve the function of rivers Especially for Indonesia, it is also recommended to develop food diversification. To pursue the need, consistent and interdisciplinary and inter-sector approach is absolutely required. IndonesianJika kecenderungan seperti sekarang ini tetap berlangsung, di perkirakan dalam seperempat abad mendatang akan semakin banyak populasi di beberapa belahan bumi ini yang ketersediaan airnya kurang dari standard minimum yakni 500 m3/kapita/tahun. Oleh sebab itu perlu adanya perubahan paradigma. Paradigma baru dalam pendayagunaan sumberdaya air dicanangkan sejak Dublin Principle dideklarasikan pada tahun1992. Intinya adalah bahwa pendayagunaan sumberdaya air harus taat asas pada empat  prinsip utama yakni hak asasi manusia, demokratisasi, pelestarian lingkungan dan efisiensi agar manfaat dapat di nikmati oleh semua pihak, baik pada masa sekarang maupun masa mendatang. Perubahan paradigma ini mempunyai implikasi serius terhadap sektor pertanian. efisiensi penggunaan air irigasi harus di realisasikan. Pada saat yang sama pengembangan dam-dam mikro, peningkatan kapasitas pemanenan air hujan, pemeliharaan resevoir-resevoir yang telah di bangun, serta pemeliharaan dan perbaikan fungsi sungai harus di lakukan. Khususnya bagi Indonesia, selain langkah-langkah itu maka diversifikasi pangan harus dapat di wujudkan. Kesemuanya itu membutuhkan pendekatan interdisiplin dan lintas sektoral secara konsisten dari waktu ke waktu karena membutuhkan waktu yang panjang.
Analisis usaha ayam petelur peternak plasma di Jawa Barat dan Lampung nFN Sumaryanto; I Wayan Rusastra; Arti Djatiharti
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v7n2.1989.20-31

Abstract

IndonesianSejak pertengahan dasawarsa delapan puluhan industri perunggasan nasional menghadapi berbagai permasalahan yang berat. Perkembangan industri perunggasan yang sangat cepat pada periode 1974-1983 diwarnai oleh berbagai permasalahan yang dapat mengancam masa depan PIR perunggasan pada khususnya dan usaha peternakan unggas rakyat pada umumnya. Peternak sebagai ujung tombak industri perunggasan harus memperoleh perhatian utama. Berangkat dari permasalahan itu tulisan ini ditujukan untuk mengkaji usaha peternakan ayam petelur plasma. Penelitian dilakukan di provinsi Jawa Barat dan Lampung pada tahun 1987/1988. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 1987 usaha peternakan ayam petelur peternak plasma tidak menguntungkan. Tingginya harga pakan menyebabkan biaya produksi total lebih besar dari nilai total penerimaan. Komponen biaya untuk pakan di tiga lokasi penelitian yakni Tasikmalaya, Bogor/Tangerang dan Lampung Selatan berkisar antara 83-88 persen. Di lain pihak tekanan dari permintaan dalam pasar telur menyebabkan rataan harga telur selama tahun 1987 hanya berkisar antara Rp 1.056 - Rp 1.154 per kg. Dengan kondisi demikian kendatipun penerapan teknologi berproduksi sudah berada pada kategori cukup yang tercermin dari produktivitas usaha ternak yang termasuk kategori sedang, tetapi nilai permintaan marjinal lebih rendah dari biaya korbanan marjinalnya. Pembandingan antar wilayah menunjukkan bahwa usaha peternakan ayam petelur di Tasikmalaya dan Bogor/Tangerang. Katup pengaman dari pendapatan rumahtangga terletak pada kesediaan inti memberikan pinjaman sarana produksi dan diversifikasi pendapatan rumahtangga peternak itu sendiri. Dari hasil analisa terlihat bahwa titik strategis dalam pembenahan industri perunggasan terletak pada penyediaan pakan dalam harga yang lebih rendah. Dalam pelaksanaan tentu bukan hanya menyangkut masalah teknis dan manajemen pada industri pakan saja, tetapi melibatkan aspek penyediaan bahan baku. Pada akhirnya pengembangan diversifikasi tanaman pangan dengan sendirinya ikut punya andil dalam hal ini.
Perspektif Keterlibatan Wanita di Sektor Pertanian Kedi Suradisastra
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v16n2.1998.1-9

Abstract

EnglishSome agricultural researchers confirm that woman's involvement in agriculture is based on necessity and not on the equity. There is also a remark that fairness is more important than equality. In fact, research on woman's role in agriculture are often entangled in physical participation although their problems in agriculture include labor force participation and equilibrium, authority in the household, socialization, process and access to information, and technological bias. Socially, the limiting factors in their productivity are social status, job opportunity and status, and their simultaneous role as compared to man's sequential role. This review concludes that: (a) role of women in agriculture is a result of the process of social construction, (b) there is a tendency of gender exclusivity to pay attention to the same gender, (c) the writers tend to start from lack of information and, therefore, strive to expose the information they gathered, and (d) there is a precarious understanding of the concept of gender, woman, and feminist attitude among researcher so an effort to improve gender awareness is considered important. IndonesianBeberapa peneliti sektor pertanian mengungkapkan bahwa keterlibatan  kaum wanita pada hakikatnya disesuaikan dengan kebutuhan (necessity) kegiatan tersebut dan bukan semata-mata dengan pertimbangan kesetaraan (equity). Namun terhadap pula antithesis yang mengungkapkan bahwa yang terpenting adalah perasaan keadilan (fairness), dan bukan persamaan (equity). Dalam kenyataannya penelitian kesinambungan peran wanita dalam pertnian lebih sering terperangkap dalam pengertian kegiatan fisik materi pengamatan. Sedangkan masalah yang di hadapi kaum wanita  di sektor pertanian antara lain adalah keseimbangan peran sebagai tenaga kerja,otritas dalam keluarga, proses sosialisasi, dan akses terhadap informasi serta bias teknologi. Faktor pembatas produktivitas yang terkaitan dengan gender wanita antara lain adalah status sosial, hambatan memperoleh pekerjaan, status pekerjaan dan beban simultan wanita dibandingkan dengan peran sekuential pada kaum pria. Kesimpulan yang dapat ditarik dari review ini adalah : (a) Posisi dan peran gender wanita dalam kegiatan sektor pertanian merupakan hasil konstruksi sosial, (b) terdapat kecenderungan ekskulsifitas gender untuk membahas gender yang sama, (c) para penulis cenderung bertolak dari kekuran informasi gender tertentu dalam pertanian dan cenderung mengeksposenya setinggi mungkin, dan (d) terdapat keracunan pemahaman gender dengan peran wanita dan sikap feminis seta metode pendekatannya sehingga upaya penyadaran gender patut dipikirkan.
Skala Usaha dan Efisiensi Ekonomik Pengolahan Ikan Asin di Muncar, Jawa Timur Bambang Irawan; Victor T. Manurung; Mat Syukur
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v5n1-2.1987.1-8

Abstract

IndonesianModel fungsi keuntungan Cobb-Douglas digunakan dalam tulisan ini untuk menduga skala usaha dan efisiensi ekonomik pengolahan ikan asin di Muncar. Hasil analisa menunjukkan bahwa industri pengolahan ikan asin di Muncar berada pada kondisi skala usaha dengan kenaikan hasil berkurang yang berarti perluasan usaha hanya akan menyebabkan naiknya biaya produksi. Ini terjadi karena kurang tersedianya bahan baku ikan segar bagi industri pengolahan ikan tersebut terutama bagi pengolah dengan skala besar. Karena itu dalam rangka menekan biaya produksi, industri pengolahan ikan tersebut sebaiknya dilayani oleh pengolah dengan skala yang tidak terlalu besar. Dalam hal ini pengolah dengan skala sedang (rata-rata kapasitas pengolahan 27,5 kuintal/proses pengoalahn) tampaknya merupakan alternatif yang perlu dipertimbangkan. Secara ekonomik pengolah dengan skala tersebut ternyata lebih efisien dibandingkan pengolah skala kecil maupun skala besar.
The Characteristics of Poverty and Its Alleviation in Indonesia Dewa Ketut Sadra Swastika; Yana Supriyatna
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v26n2.2008.103-115

Abstract

IndonesianMakalah berjudul ini disusun berdasarkan telaahan (review) beberapa hasil penelitian, literatur dan data sekunder dari berbagai sumber. Selama lebih dari tiga dekade, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Sebelum krisis ekonomi, upaya keras tersebut telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 40 persen tahun 1970-an menjadi 11 persen tahun 1996. Krisis ekonomi  sejak 1997 telah melumpuhkan semua sector ekonomi. Akibatnya, angka kemiskinan meningkat menjadi 25 persen tahun 1998, meskipun turun lagi menjadi 16 persen tahun 2005. Peningkatan harga bahan bakar minyak tahun 2006 berakibat meningkatnya kembali proporsi penduduk miskin menjadi 18 persen. Sebagian besar penduduk miskin berdomisili di perdesaan dan sangat tergantung pada sektor pertanian. Oleh karena itu, sektor pertanian harus dibangun dalam bentuk pembangunan perdesaan terpadu. Strategi pengentasan kemiskinan melalui bantuan tunai, pangan, atau pinjaman dana bergulir terbukti tidak efektif dalam mengentaskan mereka dari kemiskinan. Penyediaan kredit lunak dengan prosedur yang sederhana, disertai dengan pembangunan infrastruktur mungkin lebih efektif. Pada saat yang sama, pemerintah pusat dan daerah hendaknya mendorong dan memfasilitasi swasta untuk berinvestasi dalam agroindustri di perdesaan. Selain itu juga membangun kemitraan usahatani yang saling mengun-tungkan antara petani dengan perusahaan agroindustri. Dengan strategi ini diharapkan keluarga miskin dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui penjualan produk, serta dapat bekerja di pabrik pengolahan hasil pertanian, sehingga lebih banyak peluang memperoleh pendapatan, dan jumlah penduduk miskin berkurang.      EnglishThis paper is written based on the review of some studies, literatures and secondary data from some sources. For more than three decades, some efforts have been done, and successfully reduced the number of poverty, from 40 percent in 1970s to 11 percent in 1996. However, the economic crisis started in mid 1997 has caused an increase in the percentage of people under poverty line to almost 25 percent in 1998, although decreased to 16 percent in 2005. An increase in gasoline price has resulted an increase in proportion of poverty to almost 18 percent of the population. Most of the poor are living in rural areas with marginal land, low quality of human resource, and poor infrastructures. On the other hands, they are strongly depending upon agricultural sector. Hence, agricultural sector should be developed in terms of integrated rural development. The strategy of poverty alleviation by giving the poor with granted-cash, food aid, or revolving fund is not the effective way to alleviate poverty. Instead, providing them with soft credit together with development of infrastructures might be more effective. At the same time, the central and local governments should encourage the investors to invest in agro-industry in rural areas. A fair partnership could be developed between farmers and companies. By these strategies, the poor families could help themselves to improve their welfare, through selling their products, as well as working in the agro-industrial sector. Thus, more income can be generated, so that the people living under poverty line will be reduced.
Keragaan Investasi di Subsektor Perkebunan Muchjidin Rachmat; nFN Saptana; nFN Hermanto
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v13n1.1995.1-21

Abstract

IndonesianPembangunan di subsektor perkebunan tidak terlepas dari peran investasi, baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta domestik maupun asing. Pemerintah telah merangsang investasi swasta melalui berbagai kebijaksanaan pemerintah khususnya dalam hal kemudahan investasi. Selama periode tahun 1968-1990, perkembangan nilai investasi di subsektor perkebunan yang disetujui oleh pemerintah meningkat dengan laju 17.8 persen pertahun untuk PMDN dan 9.0 persen pertahun untuk PMA. Kenaikan cukup besar terjadi pada PMDN sebagai akibat berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah. Kegiatan investasi perkebunan menyebar di seluruh propinsi, terbesar berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Penyebaran investasi di seluruh wilayah Indonesia menunjukkan berperannya subsektor perkebunan bagi penyebaran pembangunan. Komoditi yang diminati sebagian besar adalah cokalt, karet, dan kelapa sawit, baik di bidang budidaya dan atau pengolahannya. Permasalahan umum yang dijumpai dalam menarik minat investasi di perkebunan adalah persaingan dengan sektor lain sejalan dengan sifat investasi di sektor pertanian umumnya memerlukan modal besar, ketergantungan terhadap faktor alam, memerlukan jangka waktu panjang, seringkali berlokasi di daerah terpencil (bukaan baru) serta harga produk pertanian yang tergantung kepada harga pasar dunia. Namun demikian investasi di perkebunan masih prospektif dilihat dari segi pasar dan didukung oleh ketersediaan potensi sumberdaya alam serta situasi negara yang stabil. Usaha untuk menarik minat investasi di perkebunan diperlukan penyebarluasan tentang informasi, baik informasi prospek pasar dan potensi daerah serta kemudahan dalam kegiatan investasi.
Perencanaan penyaluran beras dalam rangka minimasi biaya pengangkutan Delima H.A. Darmawan
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v2n2.1983.1-7

Abstract

IndonesianSampai saat ini beras masih memegang peran utama dalam konsumsi pangan di Indonesia. Dalam penyaluran beras kepada masyarakat, Bulog menghadapi masalah dalam hal biaya pengolahan, penyimpanan dan angkutan, dilain pihak Bulog juga berperan menentukan harga dasar gabah untuk mensupport petani. Khususnya dalam hal angkutan, Bulog masih mempunyai peluang meminimisasikan biaya angkut. Hal itu dicoba diteliti dengan pendekatan program linear dengan tujuan minimasi biaya penyaluran beras dari dan ke berbagai lokasi. Hasilnya adalah masih ada kemungkinan untuk menekan biaya angkut sebesar 4 - 7 persen dari realisasi biaya total beras tahun 19979/1980. Angka ini sebenarnya cukup kecil, namun cukup membuktikan bahwa penyaluran beras oleh Bulog cukup efisien.
Tinjauan Ekonomi Ternak Sapi Potong di Jawa Timur Bambang Winarso; Rosmiyati Sajuti; Chaerul Muslim
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v23n1.2005.61-71

Abstract

EnglishEast Java Province is one of potential regions in the country for beef cow development. This is facilitated with sufficient feed from agricultural by-products, the farmers’ habits in raising beef cows for additional income, and cows as working animals in farm land. The province produces significant beef cows not only sufficient for satisfying regional demand but also for supply of the outside regions. The beef cow farms develop well in the province due to integration of livestock and farm business. This paper assesses performances of livestock farms and agribusiness consisting of livestock business, marketing channel, and the constraints encountered. IndonesianSecara nasional wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah pengembangan ternak sapi potong yang sangat potensial. Hal ini ditunjang ketersediaan pakan dari limbah pertanian yang mencukupi, kebiasaan masyarakat yang menjadikan ternak sapi potong sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga maupun sebagai ternak kerja di pertanian. Wilayah ini mampu berswasembada daging sapi, bahkan mampu mensuplai kebutuhan daging ke luar daerah. Kegiatan usaha ternak yang diupayakan pada pemanfaatan limbah pertanian menunjukkan bahwa antara usaha ternak dan usaha tani merupakan suatu sistem usaha yang berkembang diwilayah ini. Kajian ini bertujuan melakukan tinjauan kinerja usaha ternak dan kinerja agribisnis dalam arti luas. Aspek kajian meliputi usaha ternak secara keseluruhan, distribusi mata rantai dan mekanisme pemasaran, serta menelaah kendala dan hambatan yang dihadapi. Bahan kajian berasal dari review hasil-hasil penelitian peternakan sapi potong di Jawa Timur.
Lumbung Pangan Masyarakat: Keberadaan dan Perannya dalam Penanggulangan Kerawanan Pangan Muchjidin Rachmat; Gelar Satya Budhi; nFN Supriyati; Wahyuning Kusuma Sejati
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v29n1.2011.43-53

Abstract

EnglishFood barns are the food reserve institution commonly developed in rural areas and play roles in addressing community food insecurity. Food barns exist along with the rice culture and become a part of public food reserve system. The existence of food barns tend to decline due to some, namely: (a) the movement of green revolution which introduces improved rice varieties and agricultural modernization incompatible with the traditional food barn development; (b) the existence of Bulog that plays it role in stabilizing supply of food and rice price which is a disincentive to storing grain; (c) globalization leading to invention of various processed foods distributed to rural areas has changed people’s consumption pattern, and (d) inconsistent and project-oriented technical assistance. Food barns are generally established in the areas accustomed to food insecurity due to lack of access. Food barns may play role to cope with common food insecurity however not capable of dealing with unpredictable food insecurity, e.g. due to disaster. To deal with transient food insecurity it is necessary that the government establishes mobile food reserves such as conducted by Bulog. Food reserves institution is necessary in the autonomy regions along with decreased role of Bulog. Local government’s food reserve institution may be Local Government Enterprises (BUMD), private institution, or collaboration between those of local governments and Bulog. Food insecurity management is also poverty alleviation exertion. Therefore, addressing food security is not only related to food production and provision but it is also infrastructure improvement and human resource development. IndonesianLumbung pangan merupakan lembaga cadangan pangan di daerah perdesaan, berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat. Lumbung pangan telah ada sejalan dengan budaya padi dan menjadi bagian dari sistem cadangan pangan masyarakat. Keberadaan lumbung pangan cenderung menurun karena beberapa sebab, yaitu: (a) penerapan revolusi hijau yang mengintroduksikan teknologi padi unggul, dan modernisasi pertanian dinilai tidak  sesuai dengan lumbung tradisional masyarakat, (b) keberadaan Bulog yang berperan dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan (gabah) di setiap wilayah pada setiap waktu menyebabkan tidak ada insentif untuk menyimpan gabah, (c) globalisasi yang menyebabkan terbangunnya beragam pangan, termasuk pangan olahan sampai ke perdesaan, telah merubah pola konsumsi, dan (d) kegiatan pembinaan yang tidak konsisten dan cenderung orientasi proyek menyebabkan pembinaan yang dilakukan tidak efektif. Keberadaan lumbung pangan saat ini umumnya berada di daerah yang secara tradional telah mengembangkan lumbung pangan di daerah rawan pangan  dengan kendala aksesibilitas. Lumbung pangan berperan mengatasi kerawanan pangan masyarakat di daerah rawan pangan kronis, namun belum mampu untuk mengatasi kerawanan pangan transien akibat kondisi tak terduga seperti bencana. Untuk mengatasi kerawanan pangan transien dibutuhkan penyediaan cadangan pangan oleh pemerintah yang memungkinkan mobilitas cadangan pangan antar wilayah sebagaimana dilakukan oleh Bulog. Dengan menurunnya peran Bulog diperlukan pemikiran untuk mengembangkan kelembagaan cadangan pangan pada era otonomi daerah. Pengembangan kelembagaan cadangan pemerintah daerah tersebut dapat berupa BUMD, Lembaga Swasta atau kerjasama Pemda dengan Bulog dalam pengadaan cadangan pangan daerah. Penanganan kerawanan pangan juga sangat berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Untuk itu penanggulangan kerawanan pangan tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi dan penyediaan bahan pangan. Perbaikan kondisi kerawanan pangan dapat dilakukan dengan perbaikan  infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.

Page 8 of 40 | Total Record : 395

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

1982 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi : In Press Vol 39, No 1 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi More Issue