cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Forum Penelitian Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02164361     EISSN : 25802674     DOI : -
Core Subject : Economy, Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance
Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi penelitian yang berisi review, gagasan, dan konsepsi orisinal bidang sosial ekonomi pertanian, mencakup sumber daya, agribisnis, ketahanan pangan, sosiologi, kelembagaan, perdagangan, dan ekonomi makro.
Arjuna Subject : -
Articles 395 Documents
 5   6   7   8   9 
Konsep Modernisasi dan Implikasinya terhadap Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tri Pranadji; Pantjar Simatupang
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v17n1.1999.1-13

Abstract

EnglishAs a respons to meet globalization challenges in the 21st century, agricultural modernization is considered as agribusiness adjustment process to the latest development of science and technology. In other words, agricultural modernization can be seen as ''cathing-up" process of less developed agriculture toward converging stage of agricultural development between countries or between regions within a country. Without being realized, "modernization" and "development" are often treated as too different concepts. Agricultural modernization is not always in-line with even sometimes inhibits agricultural development. Accordingly, agricultural modernization must be planned, managed, and controlled to make it in harmony with and hence condusive for agricultural development. This implies that agricultural modernization must be treated as an instrument of agricultural development. The agency for agricultural research and development (AARD) plays strategic roles for that purpose. Accordingly, the AARD should change its research strategy from "supply side approach" to "client oriented approach". The AARD programs should include three main activities: research intelligence, link and match, and intitutional coordination. IndonesianDipandang dari konsepsi untuk menghadapi tantangan globalisasi abad 21, modernisasi pertanian merupakan suatu proses transformasi (pembaharuan) sektor agribisnis sehingga sesuai dengan tahapan perkembangan masa kini (up to date) temu dan teknologi serta lingkungan strategis. Dengan perkataan lain, modernisasi pertanian dapat dipandang sebagai proses untuk mensejajarkan tahapan pembangunan pertanian kita dengan pembangunan pertanian di negara-negara maju, yang sekaligus juga pemacuan dan pensejajaran pembungan antar wilayah provinsi, Walaupun kurang disadari secara kritis, modernisasi dan pembangunan hingga kini masih merupakan dua konsep yang berbeda. Modernisasi pertanian yang berjalan hingga dewasa ini tidak selalu seiring dengan pembangunan, dan (dalam beberapa hal) malah dapat berdampak negatif terhadap pembangunan pertanian. Oleh karena itu modernisasi pertanian tersebut haruslah direncanakan, dikelola dan dikendalikan sehingga seiring dan kondusif dengan pembangunan pertanian. Dengan perkataan lain, modernisasi pertanian harus dijadikan sebagai instrumen pembangunan pertanian. Badan Litbang Pertanian memegang peranan strategis dalam upaya menjadikan modernisasi pertanian sebagai instrumen pembangunan pertanian. Untuk mengisi peran strategis yang diembannya dalam pembangunan pertanian maka Badan Litbang Pertanian disarankan merubah strateginya dari pendekatan produksi Iptek (supply side approach) menjadi pendekatan klien (client oriented approach). Sehubungan dengan itu Badan Litbang Pertanian perlu melakukan tiga kegiatan pokok yaitu: intelegen penelitian (research intelegent), keterkaitan dan keterpaduan (link and match) dengan masyarakat agribisnis, dan forum koordinasi dengan instansi pemerintah terkait.
Kendala kelembagaan dalam sistem produksi kapas di Sulawesi Selatan Agus Pakpahan
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v7n1.1989.44-51

Abstract

IndonesianTulisan ini ditujukan untuk memperoleh pengetahuan tentang permasalahan dalam usahatani kapas terutama dalam kaitannya dengan unsur kelembagaan. Data atau informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan petani dan pihak lain yang terkait menunjukkan bahwa fluktuasi hasil kapas per hektar di Sulawesi Selatan disebabkan (terutama) oleh serangan hama Heliothis sp. Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kapas bukan hanya diperlukan perbaikan teknologi produksi termasuk teknik pengendalian hama, melainkan juga diperlukan pengetahuan mengenai organisasi usaha kapas yang efektif. Penelitian lanjutan untuk perbaikan organisasi usaha kapas (koordinasi mikro-makro dan makro-makro) perlu dilakukan.
Dinamika Agribisnis Tembakau Dunia dan Implikasinya bagi Indonesia Muchjidin Rachmat; Sri Nuryanti
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v27n2.2009.73-91

Abstract

EnglishTobacco is one of the world’s important commodities in trading. The main products of tobacco are tobacco leaf and cigarette. Since 2000’s world agribusiness of tobacco tended to decrease after experiencing a high growth in few decades. This was indicated by the decreasing growth of harvested area, production and consumption of tobacco leaves and cigarettes. This situation was primarily affected by the increasing public pressure against tobacco, mainly in developed countries, due to health and environmental aspects. Developed countries responded the dynamics by the application of a policy to restrict tobacco in their land and move the production to developing countries. Production of tobacco decreased faster than its consumption causing larger gaps between supply and demand of tobacco leaf. On the other hand, the market of tobacco supply and demand grow along with the growth of population triggering the increase of tobacco leaf world price. The potential market would be available in developing countries such as Indonesia, in short and intermediate terms. Indonesia is a potential market for cigarette. This fact is in line with the number of population and its smoking culture. Large cigarette companies and multi national corporations take huge advantages from such promising market in Indonesia. The existence of both could raise investment instead of disadvantaged public and government of Indonesia by causing unexpected negative impacts and social costs. Indonesia should redirect industrial products of tobacco from domestic to export markets. The export potential could be empowered by: (a) strengthening priority on the existing marketable products (b) prioritize the competitiveness of  the Na Oogst (cigars), and (c) shift production of cigarettes from the unfiltered and filtered to the light and ultra light cigarettes and promote the export markets. In a long term, it is necessary to anticipate the decrease of tobacco/cigarettes’ demand by introducing alternative high value crops to substitute tobacco. The substitution effort must be supported by all stakeholders at whom the decision makers could guarantee the substitute crops market and price.IndonesianTembakau merupakan salah satu komoditas perdagangan yang penting di dunia. Produk utamanya adalah daun tembakau dan rokok. Sejak tahun 2000-an agribisnis tembakau di dunia cenderung menurun setelah mengalami pertumbuhan yang tinggi dalam beberapa dekade. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan menurun dari luas panen, produksi serta konsumsi tembakau dan rokok. Keadaan ini dipengaruhi oleh peningkatan tekanan kelompok masyarakat yang peduli terhadap kesehatan dan lingkungan terutama di negara-negara maju. Negara-negara maju menanggapi dinamika tersebut dengan kebijakan pembatasan tembakau yang mengakibatkan  pergeseran produksi ke negara-negara berkembang. Sementara itu, produksi tembakau menurun lebih cepat daripada tingkat konsumsinya sehingga menimbulkan kesenjangan antara penawaran dan permintaan daun tembakau. Di lain pihak, penawaran dan permintaan pasar tembakau tumbuh sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan menyebabkan harga daun tembakau di dunia meningkat. Potensi pasar ini merupakan peluang bagi negara berkembang seperti Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Seiring dengan jumlah penduduk dan budaya merokok yang semakin meluas, Indonesia menjadi pasar rokok yang potensial di dunia. Perusahaan rokok besar dan muti-national corporations (MNCs) memanfaatkan peluang pasar yang menjanjikan di Indonesia. Keberadaan perusahaan besar dan MNCs selain meningkatkan investasi juga merugikan masyarakat dan pemerintah Indonesia dengan dampak negatif yang ditimbulkan serta biaya sosial yang tinggi. Oleh karena itu, Indonesia harus memprioritaskan produk industri tembakau untuk pasar ekspor. Potensi ekspor dapat ditingkatkan dengan (a) memperkuat produk yang telah mempunyai pasar yang baik, (b)  memprioritaskan tembakau bahan baku cerutu (Na Oogst) yang lebih berdaya saing, dan (c) mengalihkan produksi rokok dari rokok kretek ke rokok putih yang berorientasi ekspor. Dalam jangka panjang, perlu diantisipasi penurunan permintaan tembakau/rokok dengan memperkenalkan tanaman alternatif untuk mensubstitusi tembakau yang berdampak positif bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Pelaksanaan kegiatan substitusi tanaman ini harus didukung oleh semua pihak yang berkepentingan dengan ketersediaan jaminan pasarnya.
Keragaan dan Kelembagaan Perkreditan Usaha Penangkapan Ikan Tuna Skala Kecil di Kawasan Indonesia Timur Victor T. Manurung
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v16n2.1998.60-74

Abstract

EnglishSmall-scale fishers in tuna industries generally could not afford their operational cost. They usually rely on credit schemes provided by bigger fishing companies or informal financing institutes. Formal financing institutes developed by government in rural areas and supposed to be financially acceptable are not tapped by small fishers. There are many reasons underlying fishers decision to rely on informal credits and the ones offered by bigger fishing companies. The flexibility of the scheme of the private credit could easily fulfil their needs. The roles of these financing institutes also cover marketing and other social problems faced by the fishers. On the other hand, administrative procedures and rigidity of the credit schemes applied by formal financing institutes hinder the fishers to use the schemes. To make fishers utilize the formal credit schemes, a preceeded modification of the schemes to suit with social characteristics and economics of small-scale fishing is required. IndonesianPada umumnya usaha penangkapam ikan tuna skala kecil tidak mampu membiayai usahanya dengan modal sendiri, melainkan harus dengan bantuan kredit. Lembaga perkreditan yang lebih banyak di manfaatkan oleh mereka untuk membiayai usahanya adalah perkreditan informal dan perkreditan melalui kemitraan yang dibentuk oleh perusahaan perikanan. Lembaga perkreditan formal skala kecil yang dikembangkan oleh pemerintah  di pedesaan belum banyak dimanfaatkan oleh nelayan kecil, walaupun sebenarnya lebih menguntungkan secara finansial bagi mereka di bandingkan dengan perkreditan informal. Banyak faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan wilayah itu. Kelembagaan pada perkreditan informal dan kemitraan yang ditunjukan oleh batas yurisdiksi dan aturan representasi yang fleksibel dan hak pemilikan kapital yang bersifat privat memudahkan kreditor untuk mengambil kebijakan  perkreditan sehingga sesuai dengan kebutuhan nelayan. Kebijakan perkreditan yang dilakukan oleh lembaga perkreditan informal dan kemitraan itu, selain berfungsi untuk memecahkan masalah finansial, juga dapat berfungsi secara simultan untuk memecahkan masalah usaha lainnya yang dihadapi oleh nelayan, seperti pemasaran produksi . Sebaliknya, kelembagaan pada perkreditan formal yang keras menyebabkan nelayan menjadi sulit  memenuhi persyaratan administrasi perkreditan tersebut. Untuk merangsang nelayan memanfaatkan perkreditan formal, perlu dilakukan modifikasi kelembagaan perkreditan agar sesuai dengan karakteristik usaha dan sosial ekonomi nelayan dan permasyarakatan perkreditan itu secara intensif kepada nelayan
Analisa penggunaan dan penyaluran pupuk di Kalimantan Barat I Wayan Rusastra; Effendi Pasandaran
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v4n2.1986.8-16

Abstract

IndonesianKajian ini menggunakan data sekunder yang diperkaya dengan informasi kualitatif melalui wawancara untuk menganalisa penggunaan dan penyaluran pupuk di Wilayah Pemasaran Kalimantan Barat. Didapatkan bahwa pengalihan program Bimas ke Inmas mengakibatkan menurunnya secara tajam penggunaan berbagai jenis pupuk Sub Sektor Tanaman Pangan. Penyebabnya antara lain adalah besarnya kendala teknis budidaya, keadaan agroekologi yang kurang menguntungkan perkembangan tanaman pangan dan masih lemahnya persepsi petani tentang penggunaan berbagai jenis pupuk, khususnya TSP. Konsumsi pupuk Sub Sektor Perkebunan dalam jangka pendek akan dapat ditingkatkan dengan memperluas areal Perkebunan Besar Negara, berbagai proyek pengembangan komoditi perkebunan dan memantapkan pembinaan pemasaran komoditi swadaya seperti cengkih, lada dan jeruk. Bidang usaha penyaluran pupuk yang kurang emnarik di daerah ini dapat dirangsang diantaranya dengan meningkatkan margin penyaluran dan mengalihkan penjualan langsung oleh KPW Pusri kepada penyalur. Pemecahan kendala penyaluran pupuk dari Lini IV ke petani secara koordinatif diyakinkan akan dapat memperlancar penyaluran pupuk secara keseluruhan di daerah ini.
Penerapan Pendekatan Pemberdayaan dalam Kegiatan Pembangunan Pertanian: Perbandingan Kegiatan P4K, PIDRA, P4MI, dan Primatani nFN Syahyuti
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v25n2.2007.104-116

Abstract

EnglishMinistry of Agriculture has been long time applied various concept and approach in numerous rural and agricultural development programs. Most of these various concepts were related with popular development paradigm dynamics at world level, such as poverty approach, food security, regional development, sustainable development, gender, and empowerment.  Review analyses extracted from many documents, like guideline books and activity reports indicated that empowerment approach has been the main paradigm in P4K, PIDRA, P4MI and Primatani projects.  In many cases, the process has been considered more important rather than its objectives, efforts to increase accessibility and community control on economic resources, improvement of skills and knowledge, development of local institutions.IndonesianDepartemen Pertanian telah menggunakan berbagai konsep dan pendekatan dalam program pembangunan pertanian dan pedesaan. Pendekatan yang digunakan umumnya terkait dengan dinamika konstelasi paradigma pembangunan di tingkat dunia yang sedang populer, misalnya pendekatan kemiskinan, ketahanan pangan, pembangunan wilayah, pembangunan berkelanjutan, gender, dan juga pemberdayaan. Analisis review dari berbagai dokumen baik buku petunjuk dan pedoman serta laporan kegiatan,  memperlihatkan bahwa pendekatan pemberdayaan terlihat menjadi paradigma utama dalam kegiatan P4K, PIDRA, P4MI dan Primatani. Dalam beberapa hal, proses telah ditempatkan sebagai hal yang lebih penting dibandingkan tujuan, adanya upaya peningkatan akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pengembangan kelembagaan lokal.
Aspek penyaluran sapronak, pemasaran hasil dan pola kerjasama dalam PIR Perunggasan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Adang Agustian; Benny Rachman
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v12n2.1994.38-49

Abstract

IndonesianPola kerjasama perunggasan yang diwadahi dalam konsep PIR masih menghadapi berbagai permasalahan mulai dari pengadaan bahan baku hingga pemasaran hasil maupun dalam sistem kelembagaan kerjasamanya. Hasil kajian mendapatkan bahwa (1) alur penyerahan pakan dari pabrik/industri setelah melalui agen/distributor umumnya langsung ke Poultry Shop (sebagai Inti), sedangkan penyaluran DOC dari Breeders sampai ke Poultry Shop dapat secara langsung atau melalui agen/distributor lainnya, (2) Poultry Shop/Inti masih merupakan tujuan penting dalam memasarkan hasil dari peternak, (3) Kenaikan harga pakan(petelur/pedaging) secara umum masih diatas kenaikan harga produk unggas itu sendiri, (4) Pola kerjasama antara Inti dan Plasma secara dominan terjadi secara kesepakatan. Upaya memperbaiki sistem kelembagaan yang ada dan tengah berjalan dalam konsep PIR unggas seyogyanya masih perlu dibenahi sehingga para peternak kecil dapat berkembang secara wajar.
Pengorganisasian Kelompok Tani Insus: Telaahan di Kabupaten Banyuwangi dan Malang Jawa Timur Jefferson Situmorang; Achmad Suryana; Muchjidin Rachmat
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v1n1.1982.19-26

Abstract

IndonesianSetahun setelah INSUS dilaksanakan, pada tahun 1980 produksi padi naik sebesar 13 persen. Kemudian timbul pendapat yang setuju dan kontra akan adanya peranan INSUS dalam hal ini. Untuk mengetahui apakah ada peran INSUS tersebut, perlu diketahui seberapa jauh INSUS itu telah diterapkan oleh petani sesuai dengan konsepnya. Telaahan ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan di atas, walaupun disadari analisa dilakukan terlalu dini. Karena itu berupa penelitian kasus di dua kelompok tani di Malang dan Banyuwangi Jawa Timur; analisa bersifat deskriftif kualitatif, dan aspek yang dilihat terbatas pada kegiatan kelompok tani sebagai suatu lembaga. Hasil telaahan menunjukkan bahwa yang menentukan keberhasilan INSUS dibandingkan dengan kelompok petani lainnya karena adanya perbedaan dalam kerjasama kelompok.
Pemerintah, Pasar, dan Komunitas: Faktor Utama dalam Pengembangan Agribisnis di Pedesaan nFN Syahyuti
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v22n1.2004.54-62

Abstract

EnglishThe social world consists of three main pillars which influence each other and determine social system existing in the community including agribusiness system. Those pillars are government, market, and community representing political, economic, and social forces in each community group. Rural agribusiness performance is affected by those three forces either as the supporting or constraining factors. This paper deals with conceptual review using sociological approach in rural agribusiness development. Understanding these aspects is crucial as the basis to study various explaining factors that describe development capacity of an agribusiness system. Results of some research show that government’s role in developing agribusiness is very dominant. This is not a good indicator because agribusiness will get more developed if it is managed using market mechanism.IndonesianDunia sosial berdiri di atas tiga pilar utama, yang satu sama lain saling mempengaruhi dan ikut mewarnai setiap bentuk sistem sosial yang hidup dalam masyarakat, termasuk sistem agribisnis. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, pasar, dan komunitas. Secara sederhana ketiganya mewakili kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang selalu eksis dalam setiap kelompok masyarakat. Kinerja agribisnis di pedesaan dipengaruhi oleh ketiga kekuatan tersebut, yang dapat menjadi faktor pendorong maupun penghambat bagi pengembangan agribisnis. Tulisan ini merupakan review konseptual yang menggunakan pendekatan sosiologi dalam pengembangan agribisnis di pedesaan. Pemahaman terhadap aspek ini sangat penting sebagai dasar untuk mempelajari berbagai faktor penjelas untuk menerangkan kapasitias pengembangan suatu sistem agribisnis. Dari beberapa hasil penelitian diperoleh bahwa, selama ini peran pemerintah dirasakan terlalu dominan dalam upaya pengembangan agribisnis. Hal ini memberi iklim yang kurang baik,  karena pada prinsipnya agribisnis akan lebih maju bila dikembangkan dalam bentuk sebagai sebuah kelembagaan pasar.
Kajian aspek produksi dan pemasaran kedelai di Jawa Tengah: Studi kasus di Kabupaten Wonogiri nFN Saptana
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v10n2-1.1993.8-18

Abstract

IndonesianKedelai memegang posisi strategis dalam seluruh kebijaksanaan pangan nasional karena perannya yang sangat penting dalam menu pangan penduduk dan dalam penyediaan kesempatan kerja. Bahan makanan dari kedelai ini cukup potensial karena selain harganya murah, juga mengandung nilai gizi yang tinggi (16 - 20 persen lemak, 35 - 45 persen protein, 25 persen karbohidrat, serta mengandung vitamin A, B1 dan B2). Dilihat sumbangannya terhadap konsumsi masyarakat (terutama protein dan kalori) kedelai memberikan andil 61 persen protein dan 28 persen kalori dari semua kacang-kacangan yang dikonsumsi penduduk  Indonesia (BPS, 1985). Eksistensi perkedelaian di Indonesia menjadi semakin penting karena laju permintaan terhadap kedelai yang tinggi setiap tahun dan melebihi laju peningkatan produksi. Kendala pengembangan aspek produksi yang dihadapi petani diantaranya adalah rendahnya persepsi dan tingkat adopsi beberapa komponen teknologi seperti benih berlabel, sistem tanam larikan, penggunaan pupuk secara lengkap dan berimbang, dan penyiangan tanaman secara lebih baik. Untuk mengatasi masalah ini di Wonogiri telah dihasilkan suatu paket teknologi budidaya kedelai yang dirancang oleh ESCAP CGPRT yang bekerjasama dengan Balittan Bogor dan Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Secara umum aspek pemasaran kedelai berjalan cukup baik yang ditunjukkan oleh pangsa harga yang diterima petani cukup besar (80 - 90 persen) dan tidak ada fluktuasi bulanan yang tajam. Permasalahan yang dihadapi dalam aspek pemasaran adalah rendahnya kualitas kedelai. Pemerintah diharapkan berperan dalam menetapkan harga jual dan beli pedagang besar menurut kualitas dikaitkan dengan penyaluran kedelai impor.

Page 7 of 40 | Total Record : 395

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

1982 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi : In Press Vol 39, No 1 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi More Issue